Genosida Intelektual, UGM dalam Bayang Tragedi ’65

28 Maret 2018

Pengantar: Budiawan

Dari artikel ini, saya baru tahu kalau rektor ke-2 UGM, yaitu Prof. Ir. Herman Yohannes, ternyata bukan hanya diberhentikan dari jabatannya sebagai rektor pada awal 1966 karena oleh militer dianggap tidak tegas terhadap civitas akademika yang dianggap berhaluan kiri, tetapi juga sempat ditahan selama tiga bulan. Tetapi namanya kelihatannya kemudian direhabilitasi oleh pemerintah Orde Baru, karena kemudian selama dua periode beliau diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) (1968 - 1978), bahkan beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional, Di Jogja namanya dipakai untuk menamai jalan yang membentang dari perempatan depan Mal Galeria hingga SPBU Sagan. 

Pengganti Prof. Herman Yohannes, yaitu drg. M. Nazir Alwi, rupanya bisa bersikap tegas terhadap civitas akademika (dosen, mahasiswa, mungkin juga pegawai) yang dianggap berhaluan kiri. Buktinya, lebih dari 3000 dosen dan mahasiswa UGM "hilang", entah ditapolkan atau mungkin dibunuh. Ini menurut hasil penelitian Dr. Abdul Wahid, yang menyebutnya "genosida intelektual". Berkat "ketegasan" drg. M. Nazir Alwi itulah UGM kemudian memperoleh penghargaan dari RPKAD. Tetapi beberapa waktu yang lalu ketika isu tragedi 65-66 dalam kaitannya dengan isu rekonsiliasi nasional diangkat ke permukaan, tertutama dengan adanya IPT '65 di Den Haag, sikap pimpinan UGM menjadi "masygul", atau tidak ingin hal itu dibicarakan kembali. 

Saya kira, selama episode gelap dan kelam masa lalu itu ditutup-tutupi, semakin masa lalu itu tak akan pernah terselesaikan, semakin masa lalu itu sulit menjadi sejarah, dalam arti "what is no longer". Masa lalu bisa kita sebut telah menjadi sejarah, itu kalau kita membicarakannya kembali di masa kini sudah tidak ada muatan emosinya sama sekali. "ironis"-nya, untuk mencapai hal itu justeru masa lalu itu harus kita selesaikan, dengan cara dibicarakan secara terbuka, diakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan, dan kemudian menjadi pengetahuan bersama.

***

©Gilang/BAL

Pada rentang waktu 1965-1966, terjadi pembantaian massal di seluruh wilayah Indonesia terhadap para terduga komunis. Semua orang yang berafiliasi ataupun diduga memiliki hubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) ditangkap dan dibunuh. Mereka yang tertangkap namun tidak dibunuh harus menjalani tahanan, kerja paksa, dan diskriminasi untuk waktu yang lama, bahkan hingga saat ini.

Majelis Hakim International People Tribunal (Pengadilan Rakyat Internasional) 1965 menyatakan pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas 10 kejahatan kemanusiaan berat pada kurun 1965-1966. Setelah mempertimbangkan berbagai bukti di pengadilan, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, Zak Yacoob, pada 20 Juli 2015. Pemerintah Indonesia dinyatakan sebagai pelaku yang bertanggung jawab dan harus meminta maaf.

Dampak perisritiwa ‘65 tidak hanya membenturkan masalah ideologi dan politik, namun pendidikan juga terkena dampaknya. UGM sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia terkena dampak yang cukup besar. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) No. 01/dar 1965 oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), semua organ yang diduga terafiliasi dengan PKI dilarang untuk beroperasi dan anggotanya diadili. Lembaga yang dilarang mencakup organ mahasiswa seperti Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PERHIMI). Anggota CGMI dan PERHIMI yang menjabat posisi-posisi penting di Dewan Mahasiswa (DEMA) dan Komisariat Dewan Mahasiswa (KODEMA) UGM juga mengalami dampak dari peristiwa ’65 berupa proses penyaringan dan pemecatan.

Berdasarkan penelusuran di arsip UGM, ditemukan beberapa SK yang berkaitan dengan pemecatan, penangkapan, dan penyingkiran dosen dan mahasiswa yang dianggap terlibat G30S. Prof. Herman Johannes, Rektor UGM pada 1961 hingga 1966, meneken surat-surat tersebut. Melalui SK Rektor No. 15 tahun 1965, UGM menonaktifkan sementara beberapa mahasiswa anggota KODEMA fakultas yang diduga berafiliasi dan menjadi anggota CGMI dan PERHIMI.

Keluarnya SK tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri PTIP No. 02/Dar/1965 tentang pembekuan organisasi mahasiswa CGMI dan PERHIMI. UGM pada masa-masa genting pasca tragedi ‘65, tepatnya pada awal tahun 1966, pernah menerima kedatangan komandan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD) saat itu, Sarwo Edhie Wibowo. Letnan Jenderal TNI ini mendatangi UGM dan berbicara di depan mahasiswa mengenai peranan Resimen Mahakarta (sekarang Resimen Mahasiswa) terhadap pemberantasan G30S. Fakta ini didapatkan dari catatan buku tamu yang berisi daftar kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pihak kampus periode 1960-an yang tersimpan di arsip UGM.

Muhayati, mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM tahun 1961 mengatakan bahwa para korban merupakan anggota-anggota organisasi yang dianggap underbow PKI oleh pemerintah masa itu. Menurut mahasiswa yang saat itu menjadi korban pemenjaraan tanpa pengadilan, organisasi-organisasi yang dianggap underbow PKI meliputi Gerakan Wanita Indonesia, CGMI, Serikat Buruh Indonesia, Lembaga Kebudayaan Rakyat, Himpunan Sarjana Indonesia, hingga Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia dan Buruh Tani Indonesia.

Terkait organ-organ yang dianggap underbow PKI, Muhayati yang pada masa itu merupakan bendahara KODEMA Fakultas Kedokteran mengaku banyak teman-temanya yang anggota CGMI tertangkap. Ia mengatakan, beberapa mahasiswa yang tertangkap bukanlah anggota PKI. 

“Hanya ideologi mereka yang sama dengan gerakan kiri, karena mereka membela rakyat kecil,” ungkapnya.

Prof. Dr. Ichlasul Amal, guru besar Ilmu Politik UGM menceritakan bahwa keadaan UGM pada saat pasca G30S cukup mencekam. Ia menerangkan bahwa kondisi kampus saat itu terbelah dua secara politis antara kubu pro-Soekarno dan anti-Soekarno. Guru Besar FISIPOL UGM ini mengemukakan bagaimana sengitnya pertempuran kedua kubu sehingga membuat suasana kampus menjadi semakin tidak kondusif. Menurutnya, tidak jarang pula terjadi insiden bentrokan antara sesama mahasiswa baik itu yang pro maupun anti Soekarno.

Amal juga mengungkapkan dalam situasi politik yang panas, UGM sendiri tidak tegas dalam menentukan sikap. 

“Membantu tidak, anti juga tidak,” jelasnya. 

Amal menambahkan bahwa sikap Herman yang tidak tegas pada tahun 1966 ini yang kemudian menjadi penyebab demo mahasiswa dengan skala yang besar. Mahasiswa menginginkan ketegasan UGM dalam bersikap. Amal juga mengatakan pada akhirnya Herman turun dari jabatan rektor, tidak cukup hanya turun, Herman dipenjara selama tiga bulan.

Paham-paham kiri, seperti yang diakui Ichlasul Amal, sangat mendominasi UGM pada masa itu. Ia mengatakan jumlah mahasiswa dan dosen yang simpatik terhadap ideologi kiri pun mencapai jumlah yang signifikan di lingkungan UGM. Hal ini menurutnya menyebabkan banyak yang terkena penyaringan ideologis kampus. Salah satu dosen yang turut hilang yaitu dosen Sosiatri. 

“Padahal dia termasuk dosen yang baik dalam penelitian,” jelas Amal.

Lebih jauh lagi, di salah satu sudut Museum UGM terdapat satu piagam penghargaan bertanggalkan 19 Desember 1965, yang diberikan oleh RPKAD kepada UGM sebagai institusi. Dalam piagam itu secara eksplisit tertulis bahwa RPKAD menyampaikan rasa terima kasih kepada UGM yang telah memberikan bantuan-bantuan bentuk apapun dalam rangka penumpasan Gestapu/PKI di Jawa Tengah. Piagam penghargaan ini seakan menegaskan peran UGM dalam membantu upaya pembersihan orang-orang yang dianggap sebagai biang keladi “kup”.

Menurut data yang diperoleh dari Dr. Abdul Wahid, dosen Sejarah UGM, jumlah dosen dan mahasiswa yang dinonaktifkan oleh UGM jauh lebih banyak dibandingkan kampus lain. Menurut data tersebut, di UGM jumlah warga kampus yang terkena “jaring tangkapan” pemerintah mencapai 3.121 orang dan menempatkannya di urutan pertama. Dalam data tersebut “jaring tangkapan” UGM terlihat jauh lebih banyak dibandingkan dengan Universitas Padjadjaran yang menempati posisi kedua, dengan total 252 orang dan IKIP Bandung di urutan ketiga dengan jumlah 80 orang.

Sesuai dengan SK yang dikeluarkan terkait pemecatan mahasiswa, Muhayati menceritakan bahwa setelah itu mahasiswa tidak dapat melanjutkan masa studi perkuliahannya. 

“Tidak mungkin saya kuliah lagi, tidak akan diterima,” tuturnya.  Muhayati menambahkan bahwa pengumuman pemecatan dirinya didapat dari rekan satu fakultasnya yang mendapati nama Muhayati ada di papan pengumuman. Sebelum melihat papan pengumuman, Muhayati telah mengetahui bahwa dirinya akan diberhentikan.

Abdul Wahid mengistilahkan peristiwa di dunia akademik UGM pasca G30S/PKI sebagai Genosida Intelektual. Ia menyinyalir hilangnya satu generasi intelektual, produk dari periode tahun 1950-an, termasuk mereka yang menjadi eksil. Padahal, menurutnya banyak dari mereka yang mendapat beasiswa dari Soekarno untuk belajar di luar negeri, seperti Tiongkok dan beberapa negara di Eropa.

Dilansir dari BBC, beberapa mahasiswa Indonesia yang dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan studi di masa pemerintahan Soekarno enggan untuk kembali ke tanah air.  Peralihan kekuasaan dari orde lama ke orde baru disinyalir menjadi penyebabnya. Misalnya Ronny Surjomartono, ia adalah mahasiswa UGM pada tahun 1963 sebelum akhirnya ia dikirim ke Ceko untuk melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Praha. Ia enggan kembali ke tanah air karena kebijakan pemerintah Soeharto yang memenjarakan para teduga komunis dan kelompok pendukung Soekarno. Ia kemudian menetap di luar negeri sebagai eksil.

Dalam penelitian yang dilakukan Willy Afarius Arema, mahasiswa sejarah angkatan 2014, kondisi politik kampus setelah ‘65 ditandai dengan dibentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Organisasi-organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Indonesia, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan beberapa organisasi mahasiswa lainnya tergabung dalam KAMI. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia tidak diketahui pastinya apakah bergabung atau tidak. “Tetapi kemungkinan separuhnya bergabung, mereka semacam pengurus untuk mengisi DEMA yang dulunya diisi CGMI,” jelasnya.

Menurut Willy, untuk menjaga marwahnya dalam panggung keilmuan, UGM turut melakukan perubahan komitmen. UGM yang sebelumnya merupakan kampus sosialis berubah menjadi kampus kerakyatan merupakan suatu kewajaran karena harus mengikuti arus utama. Sebagai salah satu bukti perubahan itu adalah digantinya rektor pada kala itu Prof. Herman Johanes menjadi drg. Nazir Alwi. “Tidak mungkin UGM tetap berkomitmen berideologi kiri ketika pemerintah berhaluan lain,” ujar Willy.

Willy memaparkan,  dalam suatu kesempatan menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1966 Rektor UGM drg. Nazir Alwi berpidato. Isi pidato tersebut mengatakan bahwa UGM harus menjadi cermin kecermelangan Orde Baru. Sehingga Willy menafsirkan bahwa sebenarnya ide dari Nazir Alwi ini merupakan kepanjangan dari para penguasa Orde Baru nantinya. Willy juga mengimbuhkan adanya slogan Orde Baru berisi koreksi total atas segala kesalahan Orde Lama. Salah satu tandanya yaitu dengan rencana akan kembali bekerjasama dengan instansi manapun. Sebagaimana pemerintah Orde Baru kemudian kembali membuka hubungan dengan Amerika Serikat.

Upaya-upaya terus dilakukan berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan masalah ‘65. Dilansir dari BBC, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengharapkan Presiden Joko Widodo dapat mengambil inisiatif untuk meminta maaf atau menyatakan penyesalan kepada korban pelanggaran HAM pasca ‘65. Terkait upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM, Presiden Jokowi mengambil langkah penyelesaian yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 

“Kita tidak memiliki pilihan, (kasus dugaan pelanggaran HAM berat pasca 1965) itu harus diselesaikan. Karena itu menyangkut korban, menyangkut sejarah, menyangkut hak-hak orang,” ungkap Nur Kholis selaku Ketua Komnas HAM.

Pihak UGM sendiri sampai saat ini masih tidak jelas dalam menentukan sikapnya perihal keterlibatan kampus dengan peristiwa G30S. 

“Bukan kapasitas kami [UGM] untuk melakukan penelusuran,” tutur Dwikorita saat diwawancara the Jakarta Post 2015 lalu. Dwikorita saat itu, menginginkan UGM untuk fokus pada pengembangan ilmiah dan tidak ingin terjebak pada permasalahan yang berhubungan dengan sejarah kelam UGM.

Muhayati mengungkapkan kekecewaannya tentang stigma masyarakat yang terbentuk pasca tragedi ‘65 telah menciptakan momok tersendiri. Di samping kekecewaannya, Ia berharap agar generasi muda sekarang memikirkan cara menyatukan dan membangun bangsa Indonesia. Karena menurutnya, ketika ilmu dan kemanusiaan tidak dihargai, akibatnya perpecahan tidak dapat dihindari.

Penulis : Anggriani Mahdianingsih, Fahmi Sirma, Maheswara Nusantoro
Editor : Ahmad Fauzi

Sumber: BalairungPress 

Read More

Sobron Aidit yang Berenang-renang ke Surga

Oleh: Irfan Teguh - 23 Maret 2018

Sobron Aidit. Twitter/@SobronAidit

Di hari tuanya, Sobron Aidit banyak menulis kuliner, pengalaman masa kecil, serta kegalauan ditinggal kawan-kawan lama.

“Di Nantalu, ya, di Nantalu, nama yang bermakna ‘yang kalah’, air terus berpendar berkecipak menciumi tebing. Tinggi-tinggi kuangkat cawan berisi sejumput abu Bro. ‘Tuhan, siapa pun Kau, terimalah kawanku ini. Dia orang baik-baik, sebagaimana yang telah kau tentukan bagi jalan hidupnya.’ Lututku ngilu. Aku membungkuk dalam-dalam, membenamkan cawan perlahan ke pusaran air. Bro lenyap dalam sekejap. Aku percaya, kawanku itu sedang berenang-renang ke surga…”

Begitu akhir hidup Bro dalam cerpen Melarung Bro di Nantalu karya Martin Aleida yang sempat memicu perdebatan tentang Trotskyisme. Dalam cerpen tersebut diceritakan kehidupan Bro ketika hidup di luar negeri, yakni di Tiongkok dan Prancis. Narasi riwayat kehidupan inilah yang memicu silang pendapat antara Martin Aleida dengan Tatiana Lukman. 

Tatiana menuduh Martin telah berbohong dengan mengisahkan Bro sebagai orang yang amat sengsara dan blangsak dirundung Revolusi Kebudayaan dan sempat luntang-lantung di Paris. Padahal menurut Tatiana, hidup Bro tak seburuk itu. Siapa sebetulnya tokoh yang mereka perdebatkan?

Bro atau Sobron Aidit lahir di Tanjung Pandan, Belitung, pada 2 Juni 1934. Dia adik dedengkot PKI, Dipa Nusantara Aidit. Abdullah Aidit, ayahnya, menikah dua kali. Pertama beristrikan Nyi Ayu Mailan dan mempunyai anak: Achmad (DN. Aidit), Basri, Ibrahim, dan Murad. Dari pernikahannya yang kedua, yaitu dengan Marisah, punya anak lagi: Sobron dan Asahan.

Tahun 1948 Sobron merantau ke Jakarta. Dalam Aidit: Dua Wajah Dipa Nusantara(2010) karya Tempo, di Jakarta Sobron bertemu dengan Chairil Anwar dan sastrawan lainnya seperti Rivai Apin, Asrul Sani, dan H.B. Jassin. Sobron sejak remaja menyukai sastra. Pada usia 13 tahun, atas bantuan Chairil Anwar, puisinya dimuat di Mimbar Indonesia.

“Malam setelah sajak itu dimuat, Chairil mentraktirnya makan-makan. Sobron menyantap soto, empal, nasi campur, dan rupa-rupa lauk. Sesudah makan, Sobron baru tahu bahwa uang makan itu adalah honor puisinya di Mimbar Indonesia,” tulis Tempo.

Sebagai pengarang muda, Sobron juga bertemu dengan pengarang muda yang lain seperti Ajip Rosidi, SM Ardan, Soekanto S.A., Sjumandjaja, Riyono Pratikno, dll. Bersama Ajip dan Ardan, mereka membuat buku kumpulan puisi bersama bertajuk Ketemu di Jalan (1955). Menurut Ajip, judul buku diusulkan Ardan dan proyek buku tersebut terinspirasi Tiga Menguak Takdir (1950) karya Chairil Anwal, Asrul Sani, dan Rivai Apin. 

Sekali waktu mereka mengadakan perjalanan ke kampung Ajip di Jatiwangi. Mula-mula mereka turun di stasiun Bandung, disambung becak ke Dago, dan esoknya dilanjutkan pakai bus ke Cirebon. Perjalanan mereka, kata Ajip, menyenangkan karena belum ada pertikaian berdasarkan paham politik atau keyakinan agama. 

“Aku satu becak dengan Soekanto. Sobron dengan Sjumandjaja. Tukang becak yang menarik Sobron ngos-ngosan karena Sobron tubuhnya gendut. Sjumandjaja menyuruh tukang becak itu turun, lalu dia yang menggenjot becak yang ditumpangi Sobron sampai ke tujuan. Tukang becak itu mendorong sambil lari-lari kecil di belakangnya,” tulis Ajip Rosidi dalam Hidup Tanpa Ijazah (2008: 101)

Sebelum badai politik 65 terjadi, bersama sejumlah wartawan dan seniman Indonesia, Sobron berangkat ke Tiongkok untuk memenuhi undangan pemerintah Tiongkok dalam rangka HUT RRT. Sejak itu ia kesulitan untuk kembali ke tanah air. Baru tahun 1996 ia pulang untuk pertama kalinya ke Belitung. Dan setelah Soeharto lengser, Sobron mulai kerap pulang ke Indonesia.

Suka Masak dan Doyan Makan

Setelah keluar dari Tiongkok ketika Revolusi Kebudayaan berlangsung, Sobron kemudian pindah ke Eropa dan menetap di Paris. Bersama beberapa orang koleganya, ia membuka restoran “Indonesia” yang menyajikan ragam hidangan Nusantara. Kisah jatuh bangun memperjuangkan restoran tersebut ia tulis dalam Melawan dengan Restoran (2007).

Selama tinggal di Eropa dan teknologi komunikasi memungkinkan ia berhubungan langsung dengan orang-orang di Indonesia, Sobron mulai aktif di berbagai grup milis. Ia rajin menuliskan ketertarikan dan pengalamannya dengan kuliner. Beberapa catatannya tentang kuliner sempat dihimpun dalam memoar Surat Kepada Tuhan(2003).
Sekali waktu ia menceritakan cara memasak Sop Buntut dan ketertarikan kepada Guo Ba—masakan Cina yang ia dapatkan ketika singgah di Chengdu, ibukota Provinsi Sechuan di barat laut Tiongkok.

“Di sebuah restoran kami lihat, petugas resto menyiramkan sup yang entah apa isinya, ke dalam mangkuk besar atau pinggan cekung besar yang ada gorengan kerak. Dan bunyinya berdesis…serrr…panjang sekali. Dan lalu asap membubul ke atas, bagus sekali. Dan bunyi desis goreng kerak panas itu ditengok orang-orang yang sedang makan di meja lain. Bau aroma harumnya sangat memikat,” tulisnya.

Di lain waktu ia menulis surat dari Jakarta membicarakan tentang makanan dan selera. Menurutnya, Jakarta adalah kota yang melimpah oleh makanan lezat, ada bakmi, tahu nenek-moyang, roti cane, dll. Ia juga menulis kenangannya pada tahun 1950-an dan 1960-an tentang para pedagang makanan yang berjajar sepajang jalan Pacenongan, Sawah Besar, Pintu Besi, Glodok, Jatinegara, dan Margonda.

“Saya sangat suka roti cane, katanya asal mulanya dari Aceh. Rotinya berbentuk ada jaringan jala, karena itu ada juga yang menamakannya roti jala. Makannya pakai kuah, saos gulai kambing, acar segar, dan sambal khusus. Tapi jangan sampai kekenyangan kalau mau merasakan enak dan nikmatnya. Dan kalau kekenyangan, lalu tak terasa nikmat sedapnya,” tulis Sobron.

Selanjutnya ia bercerita ihwal sate kambing lezat di penjual yang ada di warung dan yang memakai gerobak dorong. Ia lancar berkisah, memandu pembaca mengetahui seluk beluk kuliner yang pernah ia cicip.

“Perkara sate misalnya, banyak jenisnya. Ada sate kambing Pak Kumis, ada sate kambing Mak Jalal, ada sate kambing Mpok Jarot, dan banyak lagi. Masing-masing bumbunya tidak sama dan selalu ada rahasia menunya, hak patennya,” tambahnya.

Sekali waktu Sobron dijamu makan oleh koleganya yang aktif di grup milis Jalan Sutra yang dikelola Bondan Winarno. Ia mengeluh melihat kawan-kawannya yang doyan makan tapi tubuhnya tidak gemuk seperti dirinya.

Hindun Tersayang

Sewaktu bocah dan tinggal di kampung halamannya di Tanjung Pandan, Sobron sempat berjualan makanan kecil yang ia jajakan sambil berjalan kaki dan tanpa alas kaki, sekitar tahun 1946 sampai 1948. Ia menjual kue kontol bebek atau untir-untir, pulut panggang, ketan, goreng pisang, lemper, nasi lemak, nagasari, bugis telanjang, cucur, dll.

Di kampungnya banyak terdapat permukiman orang Bugis yang berada di pelabuhan dan pasar ikan. Sobron yang menjajakan jualannya sambil berteriak, kerap merasa khawatir ketika melewati perkampungan orang Bugis tersebut. Sebabnya adalah ia menjual kue bugis telanjang. Takut orang-orang Bugis tersinggung, maka ia cukup meneriakkan hanya, “kue bugiisss…kue bugiisss…”, tanpa ditambahi kata “telanjang”. (Potret Diri dan Keluarga: 2015 hlm. 52)

Dalam berjualan, Sobron mempunyai kawan perempuan yang sama-sama menjual kue. Namanya Hindun. Kue yang dijual Hindun kebetulan berbeda dengan yang dijual Sobron. Maka mereka kerap berjalan bersama menjajakan jualannya. Lama-kelamaan, karena sering bersama, Sobron menaruh hati pada gadis itu.

“Lama-lama saya suka dengannya. Anaknya baik. Putih dan ada tahi lalat dekat bibirnya. Rambutnya halus dan hitam legam. Bila tertawa manis sekali,” kenangnya.

Sekali waktu Sobron berjualan sendirian karena Hindun sakit cacar air. Ia sambangi rumahnya sambil membawa dua buah jambu bol yang ia bungkus dengan sapu tangan bersih. Maklum orang yang tengah sakit, Hindun sangat susah makan. Namun saat Sobron membawakannya jambu bol, Hindun mau memakannya. Saat ibunya pergi ke dapur untuk memasak, ia melihat wajah Hindun agak merah, agak segar.

“Abang tetap berjaja?” Tanya Hindun

“Ya, Ndun, abang tetap berjaja dan selalu datang ke tempat yang kita biasa bertemu itu,” jawabnya.

Kisah persahabatan yang mulai menumbuhkan benih cinta itu berakhir saat Sobron harus merantau ke Jakarta. Sebelum Sobron pergi, Hindun menulis surat buat dirinya. Ia hendak menunggu Sobron walaupun entah kapan bujang pujaannya itu akan kembali. 

“Berapa lama Abang akan melanjutkan sekolah di Betawi itu, rasanya Ndun akan tetap menunggu Abang. Kira-kira kita sudah pada berbesaran, mendewasa, dan kita tidak lagi berjaja seperti beberapa bulan yang lalu,” tulisnya.

Lalu Hindun bercerita kenangan-kenangannya yang indah selama bersama Sobron saat naik pohon bakau yang dihiasai pemandangan perahu-perahu nelayan di kejauhan, yang Sobron bilang sebagai kupu-kupu putih yang berkilat. Kenangan waktu menangkap ikan di muara Sungai Baro, dan kisah lainnya.

Surat itu, seperti permulaannya, dipungkas oleh kesediaannya menunggu Sobron yang hendak belajar jauh ke pulau Jawa.

“Tetapi Bang, semua ini hanyalah akan jadi kenangan yang paling menyenangkan, paling indah dalam hidup Ndun. Sekarang yang jadi pertanyaan Ndun dalam hati, akan berapa lama kita terpisah karena Abang harus meneruskan sekolah ini. Rasanya, Bang, sekali lagi, rasanya, Ndun akan bertahan tetap menunggu Abang pulang, menunggu Abang, dan semoga kesampaian,” pungkasnya.

Nyatanya harapan Hindun tak kesampaian, ia tak berjodoh dengan Sobron. Hindun menikah dengan Baha, kawan dekat Sobron semasa kecil.

Galau Menjelang Pungkas Hayat

Setahun sebelum ajal menjemput, Sobron sempat menulis kegalauannya tentang kawan-kawannya yang sudah mulai berkurang, tua dan sakit, serta pergi mendahului dia. Catatan bertitimangsa 4 Mei 2006 itu dihimpun dalam Surat kepada Tuhan (2003) bertajuk “Semakin Kekeringan Persinggahan, Semakin Landai Pantai”.

Setiap pulang ke Indonesia, ia kerap berkunjung ke rumah Joebaar Ajoeb, Pramoedya Ananta Toer, Rivai Apin, HR. Bandaharo, Bakri Siregar, dll. Mereka mengobrol, bertukar kisah, berdebat dan bercanda. Bagi Sobron, kawan-kawannya itu ibarat persinggahan, gunung tinggi sekaligus teluk yang dalam.

Setelah Rivai Apin wafat, Joebaar Ajoeb meninggal pada tahun 1997, dan Pramoedya menyusulnya pada 30 April 2006, sementara kawan-kawannya yang lain kian tua dan sakit-sakitan, tempat persinggahan itu semakin berkurang. Ia bingung hendak ke mana lagi.

“Dulu masih begitu banyak daerah persinggahan, masih begitu banyak gunung tinggi dan teluk yang dalam yang luas. Tetapi kini rasanya sudah semakin mengecil. Sudah semakin mengering dan pantainya sudah semakin landai. Dan saya dalam hati terisak-isak sendiri. Mau ke mana saya sesudah ini? Sudah begitu kekeringan tempat persinggahan. Sudah begitu landai pantai yang dulu sangat bagus, sangat menarik dan asyik. Kini tak tahulah saya. Barangkali memang begitulah adat dunia dalam kehidupan ini,” tulisnya.

10 Februari 2007, di Paris, Sobron Aidit meninggal. Menyusul kawan-kawannya yang telah mendahului. Ia dalam kata-kata Martin di penghabisan cerpen Melarung Bro di Nantalu: “sedang berenang-renang ke surga….”

Reporter: Irfan Teguh
Penulis: Irfan Teguh
Editor: Zen RS

Pasca badai politik 65, Sobron Aidit kesulitan pulang ke Indonesia, dan akhirnya menjadi warga negara Prancis

Sumber: Tirto.Id 

Read More

Dituduh PKI, Penyair Saut Situmorang Dilarang Beri Kuliah Umum di Kampus Universitas Negeri Jember

Herman Syahara 
Rabu, 21 Maret 2018 16:54 WIB

Penyair Saut Situmorang (berkaos putih) dan Barlean Aji. Dokumen Barlean Aji

Dunia sastra kembali heboh. Penyair Saut Situmorang dilarang tampil dalam Kuliah Umum di Kampus Universitas Negeri  Jember (Unjem), Jember, Jawa Timur,  karena dituduh PKI.

“Sesuai jadwal, habis diskusi publik bertema  Sastra dan Politik  kemarin, Saut Situmorang  akan memberikan kuliah umum bertema sama di Fakultas Ilmu Budaya Universitas  Jember. Namun, acara ini secara sepihak dibatalkan  oleh Wakil  Dekan III karena menuduh Saut adalah PKI,” tutur Barlean Aji, penyair Jember yang juga Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Kesenian FISIP  Universitas Negeri Jember, kepada AKURAT.CO, yang mengkonfirmasi kebenaran pelarangan itu, Rabu, (21/3) pagi.

Kehadiran Saut resmi diundang oleh Komunitas Tanah Liat, sebuah komunitas pegiat teater di Jember. Selain Saut, tampil juga pembicara peneremah dan penyair  Dwi Pranoto. Diskusi berlangsung  jam 09:00-12:00 WIB dengan fasilitas tempat yang disediakan pihak Unjem, pada Selasa, (20/3).

Kehadiran Saut ini kemudian diusulkan  untuk diundang bicara dalam Kuliah Umum di FIB  dengan tema yang sama .

“Ternyata, sehabis acara diskusi publik, Pembantu Dekan III secara lisan melarang acara kuliah umum itu dilanjutkan hanya karena pernah melihat foto Saut tampil mengenakan kaos berlambang PKI  sewaktu di Afrika dulu,” urai Barlean Aji.

Acara diskusinya sendiri berjalan lancar karena,  menurut Aji,  dirinya berusaha  agar acara itu terlaksana walaupun dijaga ketat oleh empat orang  satpam kampus. Aji sangat menyesalkan pelarangan sepihak oleh Pembantu Dekan III Sunarlan, SS.,MSI itu karena kampus Unjem selama ini  menjaga kebebasan akademik. Semua buku yang dianggap terlarang pernah dibahas dalam perkuliahan.

Pelarangan kegiatan acara  ini bagi Barlean Aji terjadi untuk kedua kalinya, setelah pada 2017 pihak dekan juga melarang acara diskusi dan peluncuran buku Antologi Puisi Menolak Korupsi yang sudah mendapat dukungan rektor.

Pelarangan terhadap Saut menjadi perbincangan hangat di kalangan aktivis,  seniman,  dan penyair.  Berbagai ungkapan yang menyesalkan tindakan itu pun memanas di media sosial.

Penyair Saut Situmorang yang  dimintai pendapatnya atas pelarangan itu belum bisa memberikan keterangan  karena dalam perjalanan pulang ke Jogyakarta.

“Lebih baik kontak Alif Raung Firdaus yang mengundang aku aja. Aku lagi di kereta menuju Jogja nih,” jawabnya melalui  messenger.

Namun dalam akun Facebook-nya, dia mengungkapkan kekecewaannya.

“Sungguh sangat historis akademis. Betapa seorang Dosen Sejarah Universitas Negeri Jember Jawa Timur menuduhku PKI. Padahal PKI sudah dimusnahkan pada 1965 dan aku lahir pertengahan 1966,” katanya.

Saut Sitomorang adalah penyair kelahiran Tebing Tinggi, Sumut,  29 Juni 1966 yang kini menetap di Yogyakarta sebagai penulis.  Karyanya antara lain  buku kumpulan esai Politik Sastra (2009), Perahu Mabuk (2014), Khotbah Hari Minggu (2015), serta acapkali diundang tampil dalam berbagai acara diskusi dan pembacaan puisi.[]

Sumber: Akurat.Co 

Read More

Ketika Si Bung Enggan Berperang

Martin Sitompul

Rabu 21 Maret 2018 WIB

Sukarno masih perkasa namun tak ingin menumpahkan darah demi kekuasaan. Sementara Soeharto berani melakukannya.

Presiden Sukarno melantik Letnan Jenderal Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, 16 Oktober 1965. Foto: IPPHOS.

Di kalangan Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI), Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto adalah pahlawan. Kendati demikian, kepopuleran Soeharto tak mencegah para aktivis KAMI mendatangi rumahnya dan melayangkan protes. Mereka kecewa karena Soeharto tak melakukan apapun untuk mencegah pembubaran KAMI oleh Presiden Sukarno.

Pada 20 Februari 1966, Soeharto menerima beberapa pentolan KAMI di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim. Mereka mempertanyakan alasan mengapa Soeharto membiarkan KAMI dibubarkan. Salah seorang aktivis, Jusuf Wanandi –kelak menjadi pendiri CSIS– mencatat pembicaraan yang terjadi dalam memoarnya Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998.

“Jawaban Soeharto sangat tegas,” ujar Jusuf Wanandi. “Kalau kalian ingin saya memimpin, kalian ikuti cara saya,” demikian kata Soeharto. Perkataan selanjutnya yang menohok batin aktivis mahasiswa itu terlontar pula dari mulut Soeharto. “Memangnya KAMI itu sakral? Sekali-sekali, kita harus bergerak ke samping. Kalau kalian tidak dapat mengikuti saya, silakan benturkan kepala kalian ke tembok.”

Nada ketus dari pernyataan Soeharto menyiratkan dilema yang sedang dihadapinya. Menurut Jusuf, Soeharto sedang menyiapkan langkah demi langkah dalam pertarungan politik saat itu. Tak semua jenderal percaya Soeharto mengingat dia pernah terkucilkan di kalangan perwira tinggi Angkatan Darat.

Soeharto juga tahu bahwa Sukarno masih kuat di kalangan Angkatan Bersenjata dan kharismanya masih memikat di mata rakyat. Maka dari itu, Soeharto memerlukan mahasiswa untuk turun ke jalan. Untuk kepentingan menyudutkan Sukarno, mereka dapat diandalkan sebagai kekuatan “pendobrak” .

“Sementara ruang gerak Soeharto terbatas. Satu tusukan dari belakang, tamatlah riwayatnya karena ada jenderal-jenderal lain yang tak suka padanya,” ujar Jusuf.

Menolak Perang

Menurut pakar politik-militer Salim Haji Salid, Soeharto – dengan dukungan masyarakat anti komunis – nyaris tak menemukan hambatan dalam menghadapi dan menghancurkan PKI dalam waktu singkat. Namun ceritanya berbeda tatkala berhadapan dengan Presiden Sukarno. Bahkan, pasukan-pasukan Angkatan Darat tak semuanya dapat dikuasai Soeharto. Apalagi angkatan lainnya.

Di ranah militer, kekuatan tentara di belakang Sukarno bisa saja melucuti Soeharto dan kelompok pendukungnya seketika. Di tubuh Angkatan Darat masih terdapat panglima-panglima teritorial yang meskipun anti-komunis, namun pendukung setia Sukarno. Panglima Kodam Siliwangi Mayjen Ibrahim Adjie dan Panglima Kodam Jaya Brigjen Amir Machmud merupakan duo jenderal Angkatan Darat yang merepresentasikan kelompok ini 

Angkatan Udara berkekuatan 36.000 pasukan di bawah Marsekal Omar Dhani masih merupakan kekuatan yang loyal terhadap Bung Karno. Kepolisan dengan 125.000 personel yang dipimpin Jenderal Soetjipto Joedodihardjo juga pro Sukarno dan kurang senang di bawah Angkatan Darat. Sementara Angkatan Laut di bawah Laksamana Martadinata semula bersikap netral tetapi menjadi pro Sukarno ketika dipimpin Muljadi. Adapun tentara Angkatan Laut berjumlah 44.000 yang separuhnya merupakan korps marinir KKO.

“Tapi yang paling menonjol diantara yang banyak itu adalah komandan KKO merangkap Wakil Panglima Angkatan Laut, Letnan Jenderal Hartono,” tulis Salim Said dalam Gestapu 65: PKI, Aidit, Soekarno, dan Soeharto.

Oei Tjoe Tat, salah seorang menteri Sukarno yang ditangkap atas perintah Soeharto dalam memoarnya mengatakan, para panglima loyalis pemanggul senjata itu sungguh menghendaki Sukarno mengeluarkan perintah tempur. 

Keinginan melancarkan serangan balik muncul karena gelagat pembangkangan yang diperlihatkan Soeharto. Pasalnya, setelah menerima mandat Surat Perintah (SP) 11 Maret 1966, Soeharto bertindak sepihak dengan membubarkan PKI dan menggusur menteri-menteri loyalis Sukarno (Baca: Meringkus Loyalis Sukarno).

Di Jakarta, pasukan KKO, Pasukan Gerak Tjepat (PGT) AURI, dan Brimob telah siap turun membela Sukarno. Mereka semua menunggu instruksi Presiden untuk bertindak. 

“Dan instruksi itu… tak kunjung datang,” ujar Oei kepada Pramoedya Ananta Toer dan Stanley Adi Prasetyo dalam Memoar Oei Tjoe Tat: Pembantu Presiden Soekarno.

Menurut Oei, berdasarkan penuturan orang-orang sekeliling Sukarno, Si Bung sangat khawatir melihat perang saudara terjadi di Indonesia sebagaimana Vietnam dan Korea. 

“Bung Karno yang marah bila melihat orang menangkap burung dan mengurungnya, melarang keras menangkap apalagi menembak seekor menjangan di halaman Istana, memang tak bisa melihat darah Indonesia mengalir karena pertarungan antar sesama bangsa sendiri,” tutur Oei.

Merangkul Tangan Pemukul

Jelang pemandatan SP 11 Maret, Soeharto menggunakan jasa tiga perwira berhaluan sama: anti PKI dan anti Sukarno. Mereka adalah Panglima Kostrad Kemal Idris, Komandan RPKAD (kini Kopassus) Sarwo Edhie Wibowo, dan Hartono Rekso Dharsono, perwira dari Kodam Siliwangi. Ketiganya memainkan peran masing-masing di masa transisi peralihan kekuasaan.

Sarwo Edhie menghajar PKI berikut simpatisannya lewat serangkaian penangkapan hingga pembantaian. Kemal Idris melindungi aksi demonstrasi mahasiswa yang gencar menyerukan pelengseran Sukarno sebagai presiden. 

Dharsono menggalang kekuatan politik di kalangan Angkatan Darat untuk mendukung Soeharto 

“Soeharto mungkin memberikan kebebasan kepada Kemal dan Sarwo untuk melakukan apa saja yang mereka anggap baik untuk memanaskan suasana, asalkan apa yang mereka kerjakan tidak menyangkut-pautkan Soeharto,” tulis Harold Crouch dalam Militer dan Politik di Indonesia. “Strategi Soeharto adalah untuk memberi kesan bahwa ia telah kehilangan kontrol terhadap pasukannya yang dipimpin oleh para komandan radikal.”

Setelah menggenggam SP 11 Maret, Soeharto kian di atas angin. Namun dia sadar betapa sukar menghadapi Sukarno secara terbuka. Masih diperlukan waktu dua tahun lagi bagi Soeharto untuk menyempurnakan penguasaannya atas tentara.

Crouch mencatat, setelah penangkapan 15 menteri, terjadi pembersihan besar-besaran di tubuh Angkatan Bersenjata. Yang paling besar menerpa Angkatan Udara sedangkan pembersihan skala kecil terjadi di Kepolisian dan Angkatan Laut. Sementara pasukan pengawal presiden, Resimen Tjakrabirawa dibekukan. Semua perwira beraliran Sukarnois dicopot dan disingkirkan dalam kerangkeng penjara. Tak pelak, Presiden Sukarno kehilangan pelindungnya.

“Soeharto akhirnya berhasil berdiri tegak sebagai Panglima Angkatan Darat dan Ketua ‘Partai Tentara’. Dari posisi kuat seperti itulah secara berangsur Soeharto memenangkan pertarungan politik melawan Presiden Sukarno,” tulis Salim.

Pada 1968, Soeharto melakukan pukulan pamungkas. Sidang Umum V MPRS secara bulat memilih dan mengangkat dirinya menjadi Presiden RI menggantikan Sukarno. Selama 30 tahun kemudian, Sang Jenderal tampil dan bertakhta pada singgasana kekuasaan tertinggi Indonesia.

Sumber: Historia 

Read More

Puisi Solidaritas Dari Timor-Leste Untuk Diskusi Tragedi 65 di Jakarta dan Para Korbannya

Maret 20, 2018 

Oleh ; Dadolin Murak *

JENDERAL

Jendral!

Kami tak mengenal

Peristiwa kelam 30 September 65’

Ketika kau datang

Kami  diindoktrinasi sejarah fiksi:

Pemotongan alat kelamin…

Penyiletan, pencungkilan mata…

Diiringi tarian genjer-genjer di Lubang Buaya

Jendral!

Boaventura dan Nicolau Lobato tabu kami sebut

Kami kau paksa menghafal tujuh Pahlawan Revolusi

Jumlah sayap Burung Garuda-pun

harus kami hafal

Juga tanggal lahir Diponegoro and Imam Bonjol

Tak ketinggalan Moyang dan cucu-cucu Soeharto

kami hafal di luar kepala

Katanya mereka contoh keluarga Pancasilais!

Jendral!

Caramu memang sadis

Dalam membasmi benih perlawanan

Selama 24 tahun

Tapi kami telah membuktikan

Bedil senjatamu tak setajam

Nyali perlawanan kami

Jendral!

Dari negeri bekas jajahanmu

Hati kami tersayat pilu

Siasat busuk yang pernah kau pakai

Untuk membungkam dan membunuh kami

Tetap kau gunakan

Terhadap Anak Bangsamu

Jendral!

Masih banyak soal di negeri kami

Tapi diskusi tentang sejarah

Tak pernah diserbu oleh aparat negara

diskusi adalah salah satu syarat

bagi peradaban manusia

Di negeri kami, Jenderal…

Suara Adzan dan Koor “Alleluyah’

Berkumandang bersama bagaikan sebuah sonata

Gay dan Lesbian bergandengan tangan

Tanpa rasa takut disiksa Polisi

Jendral!

Hari ini 30 September

Sejarah kelam untuk BangsaMu

Juga bagi peradaban dunia

Bulan yang sama…

September ‘99

Kau bumi-hanguskan Negeri kecil kami

Dengan ‘bullet’

Ketika Kau kalah di ‘ballot box’

Jendral!

Masih panjang litani sejarah gelap

Tragedi Mei’98 di Jantung NegeriMu

Penculikan kawan Thukul dan teman-temannya

Komrad Munir Kau racuni

Pembantaian di Bumi Cendrawasih

Santa Cruz, 1991 di Dili…

Jendral!

Biarkan kawan-kawan kami bicara

Tentang sejarah peradaban Bangsa

Mereka adalah anak-anak sejarah kelam itu sendiri

Belajarlah dari sejarah

Laras senapanmu

Tak kan mampu membungkam

Pekikan keadilan dari Anak BangsaMu!

Dili, September 25, 2017

*Dadolin Murak is a Timorese writer and poet educated during the time of the Indonesian occupation (1975-99) and then at university in Indonesia. The majority of his work is in Tetun, the national language of Timor-Leste, and he has co-edited an anthology of Timorese poetry.

Sumber: Suluh Pergerakan 

Read More

Mengintip Keseharian di Kampung Janda Pasuruan

Oleh: Asad Asnawi | Foto oleh: Widya Andriana

Mar 19 2018, 3:22 sore

Komplek perumahan Arbain di Kelurahan Gempeng, Kabupaten Pasuruan sangat unik. Seluruh kepala keluarganya berstatus janda. Bahkan, ketua RT hingga takmir masjidnya pun janda.

Sekilas tidak ada yang berbeda antara perumahan Arbain dengan komplek perumahan pada umumnya. Sebuah gapura bertuliskan Perumahan Arbain berdiri tegak di pintu masuk perumahan. Tepatnya di Jalan Ikan Layur, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Tapi, siapa sangka jika seluruh seluruh penghuni perumahan berstatus janda.

Arbain sendiri merupakan kata jamak dalam bahasa Arab yang berarti empat puluh. Menurut Hanif Kamaluddin, 81, pemilik komplek, nama itu dipakai lantaran kompleks perumahan itu berisi 40 rumah. “Tidak ada maksud lain. Ya karena rumahnya ada 40, jadi saya kasih nama itu,” ujarnya saat ditemui di rumahnya di utara alun-alun Bangil, akhir Februari lalu. 

Sore, menjelang akhir Februari lalu, VICE berkesempatan berkunjung ke perumahan yang seluruh penghuninya berstatus janda itu. Meski pagar perumahan terbuka lebar, suasana di dalam komplek terlihat sepi. Bangunan pos satpam dengan tempelan tulisan Tamu 1x24 jam wajib lapor terlihat kosong. Begitu juga dengan warganya, tidak banyak yang berlalu lalang. Pintu-pintu rumah yang dibangun berderet dan saling berhadapan pun banyak yang tertutup. Hanya aula serta masjid yang terlihat ramai karena ada bocah-bocah mengaji.

Gerbang perumahan Arbain di Pasuruan.

Tiurma Butar Butar, 57 tahun, adalah pengurus perumahan setempat. Sehari-hari menurutnya suasana di kompleks relatif sepi. Mereka yang tidak bekerja lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Begitu juga anak-anak. Mereka baru akan keluar pukul 15.30, untuk mengaji. Seperti yang terlihat sore itu. Selebihnya, warga baru berkumpul lagi di masjid untuk salat berjamaah.

Komplek perumahan ini memiliki 40 bangunan rumah berderet memanjang. Memisahkan bangunan yang saling berhadapan itu, ada paving block selebar tiga meter. Masing-masing bangunan bertipe 36. Berlantai keramik, dilengkapi dua kamar, ruang tamu, serta satu kamar mandi. Semua bangunan berbentuk sama. Begitu juga dengan pagar depan rumah.

Dari 40 rumah yang ada, tidak semuanya berpenghuni. Ada tiga unit rumah yang kosong. Satu di antaranya baru ditinggal pindah penghuninya belum lama ini karena menikah. Karena diperuntukkan khusus bagi janda, perumahan ini tidak menerima pasangan suami istri. Karena itu, bila sang janda bertemu jodoh lalu menikah, mereka harus angkat kaki dari sana. Termasuk ketika anak-anak dari para janda menikah kelak. Mereka pun harus pindah dari komplek perumahan.

Bagaimana jika si pengantin baru itu belum punya rumah? Untuk keperluan itu, pengurus memberi tenggat waktu hingga enam bulan untuk persiapan bagi si pasangan baru itu mengumpulkan duit mencari tempat baru. Mereka diharapkan bisa segera pergi ke rumah kontrakan atau kamar kos baru.

Perumahan yang dibangun pada 2001 ini sejak awal dikhususkan bagi janda dan keluarganya. Makanya para janda itu bahkan tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis, kecuali biaya listrik dan kebutuhan harian masing-masing.

Tiur mengatakan, saat awal dibangun dulu, banyak janda yang berminat tinggal. Akan tetapi, karena stok rumah terbatas, pihaknya memberlakukan aturan ketat. Selain tidak mampu, janda yang punya anak lebih diutamakan. Baik itu janda mati (karena suami meninggal) atau janda karena bercerai. “Karena khusus untuk janda, kalau yang sudah ketemu jodohnya harus keluar (pindah) dari sini,” kata Tiur menjelaskan.

Perempuan berdarah Batak ini menuturkan, menyandang status janda bukan satu-satunya syarat yang harus dipenuhi untuk bisa tinggal di rumah ini. Calon penghuni, imbuhnya, juga harus berlatar belakang tidak mampu. Untuk membuktikannya, pengurus meneliti terlebih dulu latar belakang kehidupan pemohon. Termasuk perilakunya.

Secara berurutan, syarat untuk tinggal di komplek ini bisa dijelaskan sebagai berikut: calon penghuni menyampaikan keinginannya kepada pengurus dengan membawa surat kematian suami atau akta cerai Setelah itu, pemohon bisa mengajukan ke pengurus perumahan.

Bercakap-cakap dengan ketua takmir kampung janda, Tiurma Butar Butar.

Setelah itu, pihak pengurus akan mengecek apakah stok rumah ada yang kosong atau tidak. Jika memang ada yang kosong, pengurus akan menampung guna dilakukan verifikasi. Menurut Tiur, pengurus perumahan setempat, verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa pemohon yang dimaksud memang benar-benar janda yang membutuhkan.

Tiur sendiri termasuk orang pertama yang menghuni kompleks itu bersama saudaranya, Nur Hidayati Butarbutar. Karena dianggap sebagai penghuni paling lama, oleh warga setempat, ia dipercaya sebagai ketua takmir masjid setempat. Di masjid itu pula saban sore ia mengajar anak-anak komplek mengaji Al Quran. 

Dulu, sebelum pindah ke Arbain, ia dan saudaranya tinggal di Perum Asabri di Kalirejo, Bangil. Sekitar dua kilometer dari tempatnya tinggal saat ini. Setelah orang tuanya meninggal, rumah tersebut kemudian dijual untuk biaya sekolah adik-adiknya.

Dalam waktu bersamaan, ia mendengar Hanif Kamaluddin, saudagar kaya asal Bangil tengah membangun komplek perumahan untuk janda di Gempeng. Ia pun lantas mendaftar. Itu terjadi pada 2001. Sejak saat itu, ia pun menghuni rumah tersebut secara gratis.

Sebagai pemukiman yang dikhususkan bagi para janda, perumahan yang secara administratif masuk RT 7 RW 1 Kelurahan Gempeng, Kabupaten Pasuruan ini memiliki sejumlah peraturan. Menjaga ketertiban dan berpakaian sopan, artinya mengenakan busana muslim, adalah beberapa di antaranya.

Selain itu, penghuni juga tidak bisa sembarangan keluar-masuk komplek di atas jam 10 malam. Sebab, pada jam tersebut, pintu gerbang akan ditutup. Karena itu, bagi yang bekerja sebagai buruh pabrik, sebisa mungkin diminta tidak mengambil shift malam.

Bagaimana jika ada urusan mendesak? Menurut Tiur, warga harus melapor ke pengurus. Sebab, untuk menjamin peraturan itu berjalan efektif, warga tidak dibekali kunci gerbang. “Jika pun ada keperluan, harus lapor ke pengurus untuk dilihat sepenting apa urusannya. Nanti pengurus yang membukakan kuncinya,” kata Tiur.

Soal tamu laki-laki, lebih ketat lagi. Menurut Dewi Yus’ah, 55, ketua RT setempat, penghuni boleh saja menerima tamu laki-laki di rumahnya. Tapi, untuk menemuinya tidak boleh sendirian, melainkan didampingi tetangga yang lain. Atau, jika tidak ingin didampingi, tamu tersebut tidak boleh diterima di dalam rumah. Tapi di teras sehingga bisa terlihat oleh warga lainnya.

Selain itu, aturan tak umum lain yang lumrah di sini antara lain larangan bagi penghuni untuk meminjam uang kepada rentenir. Aturan ini sengaja dimasukkan agar tidak ada warga yang terlilit utang piutang.

Azizah, tokoh setempat menuturkan, keberadaan perumahan itu tak lepas dari peran Hanif Kamaluddin, saudagar kaya asal Bangil. Hanif dibesarkan dari ibunya yang seorang janda mendapat amanah. Kepada dirinya sang ibu berpesan agar jika kelak ia mendapat kelebihan rezeki, ia diminta untuk menyisakannya bagi para janda. Hingga pada 2001, dibangunlah perumahan ini.

Kendati dibangun dari hasil wakaf, fasilitas umum di perumahan ini tergolong komplet. Selain lapangan voli, ada pula masjid dan aula yang biasa dipakai untuk ruang pertemuan. Warga dari luar komplek juga bisa memanfaatkan fasilitas aula untuk menggelar kegiatan. Semuanya tidak dipungut biaya.

Kampung Arbain adalah potret lain dari meningkatnya jumlah janda di Tanah Air. Data menunjukkan angka perceraian di Indonesia meningkat selama lima tahun terakhir. Selama kurun 2009-2016, kenaikan perceraian disahkan Pengadilan Agama mencapai 16 persen. Kementerian Agama mengaku khawatir melihat data tersebut, sehingga menggencarkan konseling pernikahan untuk pasangan muda.

Namun Pasuruan sebetulnya bukan daerah dengan jumlah janda terbanyak di negara ini. Kabupaten yang mencatatkan rekor tersebut adalah Indramayu. Per Juni 2016, ada lebih dari 17 ribu penduduk berstatus janda di kabupaten pesisir utara Jawa Barat tersebut, tertinggi di Indonesia. Motor peningkatan janda ini dipengaruhi semakin tegasnya perempuan mengajukan gugatan cerai bila suami tidak memberi nafkah, melakukan kekerasan, berselingkuh, dan banyak lagi alasan lainnya. Kemandirian dari lelaki inipun tercermin di Arbain.

Sejak dibangun, semua urusan yang biasanya jamak dilakukan kaum laki-laki jadi ditangani janda-janda perumahan. Misalnya saja, mengumandangkan azan saat waktu salat tiba. Atau bahkan kerja bakti membersihkan lingkungan. 

Akan tetapi, sekarang tidak lagi. Sebab, anak para janda kini mulai tumbuh menjadi lelaki dewasa. Merekalah yang sehari-hari mengumandangkan adzan di masjid, meski untuk posisi ketua takmir masih di pegang perempuan.

Lurah Gempeng, Mochammad Ikhwan membenarkan perumahan berpenduduk 130 jiwa itu laik diacungi jempol. Membersihkan lingkungan, kerja bakti, mereka lakukan sendiri. Bahkan, saat ada warga yang sakit atau meninggal misalnya, mereka sukarela membantu menyelesaikan segala urusan. Kecuali menggali kuburan. “Mereka tertib, karena aturan di sana juga cukup ketat,” katanya.

Karena didasarkan pada perasaan senasib, prinsip kekeluargaan begitu erat di perumahan ini. Saat ada yang mendapat kiriman makanan dari luar, warga biasanya membagi bersama. Begitu pula ketika pisang di depan pintu masuk itu panen, akan dibagi kepada seluruh penghuni perumahan.

Begitulah kiranya. Para janda di sini bisa membuktikan kemandirian mereka. Tanpa campur tangan laki-laki, melanjutkan hidup membesarkan putra-putri mereka.

Sumber: Vice.Com 

Read More