Pemerintah Didesak Minta Ma’af Atas Pembantaian 2500 Orang di Gayo

Sunday, 7 October 2012

Takengon – Lintas Gayo – Aktivis Hak Azazi Manusia (HAM) Aceh, Mustawalad mengatakan perlu adanya pembenaran sejarah dalam pembantaian sekitar 2500 orang yang di duga PKI selama 10 hari setelah 5 Oktober 1965 di Aceh Tengah (saat itu termasuk Bener Meriah).

Dijelaskan Mustawalad, Minggu (7 Oktober 2012), untuk pembenaran sejarah itu terlebih dahulu pemerintah harus meminta maaf atas kejadian yang terjadi puluhan tahun silam tersebut.

Sebagai contoh dikatakan Mustawalad pemerintah Korea Selatan juga pernah melakukan hal yang sama kepada keluarga korban pembantaian Jesu 3 April 1984.

“Tahun 3 April 2006 Pemerintah Korsel meminta maaf atas kejadian tersebut yang di ucapkan langsung oleh presiden Korsel sendiri”, contoh Mustawalad.

Pembenaran sejarah tersebut, tambahnya lagi bertujuan untuk memutus siklus kekerasan komunal (konflik terbuka di tengah masyarakat) khususnya di Aceh mulai dari pemberontakan DI-TII, PKI dan konflik Aceh.

“Jika pemerintah meminta maaf, maka siklus tersebut akan terputus dan keluarga korban pembantaian tersebut bisa percaya diri kembali”, tegas Mustawalad.

Lainnya, Mustawalad menganjurkan perlunya dibuat buku mengenai tragedi itu, hal ini agar masyarakat tahu bahwa banyak korban yang tak bersalah mati dalam pembantaian yang terjadi puluhan tahun silam itu.

Pasca Tragedi, Istilah Baru Muncul Di Gayo

Setelah kejadian tersebut, ditengah-tengah masyarakat muncul kata-kata baru yang msih dipakai hingga saat ini.

Mustawalad merincikan sedikitnya ada 3 kata-kata yang tak asing ditengah masyarakat Gayo, pertama muncul kata-kata Oya Male Geleh, waktu itu masyarakat mengatakan untuk setiap orang yang dibawa ke motor gerbak (sebutan orang Gayo untuk truk).

Selanjutnya kata-kata tilok wan upuh kerung, yang berarti penghianat ditengah masyarakat. Dan yang terakhir kata Agih Sibelem Genap Singemunge. Kata-kata ini ditujukan kepada keluarga korban untuk mengingatkan kejadian yang lalu jangan diingat kembali, demikian Mustawalad. (TIM LG)

Sumber: LintasGayo 

Read More

Meneliti Peran Kodam

Oktober 4, 2012 - Oleh Asvi Warman Adam

David T Johnson (1976) memaparkan enam skenario yang bisa dijalankan Ame-rika Serikat menghadapi situasi memanas di Indonesia menjelang 1965, yaitu, pertama; membiarkan, kedua; membujuk Soekarno mengubah kebijakan, ketiga; menyingkir-kan Soekarno, keempat; mendorong Ang-katan Darat mengambil alih kekuasaan, ke-lima; merusak kekuatan PKI, keenam; merekayasa kehancuran PKI, sekaligus kejatuhan Soekarno.

Ternyata skenario terakhir dianggap paling menguntungkan dan tepat untuk dilaksanakan. Tulisan Coen Hotzappel (Journal of Contemporary Asia, vol 2, 1979) bisa dianggap dalam konteks skenario keenam.

Sebagaimana diketahui, Operasi G30S dilakukan oleh tiga pasukan, yaitu Pasopati, Pringgodani (dalam versi resmi sejarah disebut Gatotkaca), dan Bimasakti.

Penculikan para jenderal dilakukan pasukan Pasopati, yang kemudian menyerahkan kepada pasukan Pringgodani yang mengkoordinasi aksi di Lubang Buaya. Adapun pasukan Bimasakti bertugas menguasai RRI, telekomunikasi, dan teritorial. Bersumberkan hasil pengadilan Untung dan Nyono, Hotzappel mencurigai kegiatan pasukan Pringgodani yang melakukan kudeta yang dirancang untuk gagal.

Usaha pembunuhan beberapa jenderal yang belum semuanya meninggal setibanya dibawa ke Lubang Buaya dilakukan oleh pasukan Pringgodani. Gugurnya para perwira AD itu menyebabkan Presiden Soekarno tak mau mendukung gerakan tersebut, bahkan memerintah Brigjen Soepardjo menghentikan operasi.

Hotzappel menuding Mayor Udara Sujo-no dan Sjam sebagai tokoh sentral yang mengendalikan pasukan Pringgodani. Plot yang tak matang tersebut menyebabkan G30S bisa cepat ditumpas, dan PKI yang dianggap dalang kudeta, dihancurkan. Adapun Soekarno yang tidak mau mengutuk PKI, dijatuhkan.

Peran Soeharto

Analisis Soebandrio dalam buku Kesak-sianku tentang G30S, juga menarik. Ia melihat ’’keterlibatan’’ Soeharto melalui dua ka-tegori (bekas) anak buahnya di Kodam Diponegoro.

Pertama; Letkol Untung dan Latief yang akan menghadapkan Dewan Jenderal kepada Presiden Soekarno, dan ini sepengetahuan Soeharto.

Kedua; Yoga Sugama dan Ali Moertopo, yang dulu berjasa melakukan manuver dan operasi intelijen untuk menjadikan Soeharto sebagai Pangdam Diponegoro. Yoga kemudian ditarik Soeharto ke Jakarta menjadi Kepala Intel Kostrad pada Januari 1965, ketika ia sedang bertugas sebagai atase militer di Yugoslavia.

Soebandrio meragukan Soeharto pulang ke rumah setelah membesuk anaknya, Tommy, di Rumah Sakit Gatot Soebroto pada 30 September malam. Rasanya mustahil esok paginya Soeharto dibangunkan tetangga guna memberitahukan tentang penculikan beberapa jenderal. Pak Ban punya dugaan kuat Soeharto bermalam di markas Kostrad untuk memonitor perkembangan peristiwa, menganalisis situasi, dan mempersiapkan langkah yang akan diambil.

Yang terjadi kemudian pada 1 Oktober 1965, sama-sama diketahui umum. Yang menarik, trio pertama (Soeharto-Untung-Latief) adalah trio untuk dikorbankan, dan yang dipakai selanjutnya trio kedua (Soeharto-Yoga Sugama-Ali Moertopo). Kedua trio tersebut berasal dari Kodam Diponegoro.

Letkol Untung hingga menjelang akhir hayat merasa yakin tak akan dieksekusi, seperti dituturkan kepada Subandrio di penjara Cimahi.

Keyakinannya itu mendasarkan bahwa Soeharto adalah bekas komandannya, dan dianggap sebagai kawan dalam peristiwa G30S. Latief juga bekas bawahan Soeharto tapi merasa dikhianati seperti terungkap dalam pledoi sekaligus memoarnya.

Mengenai tanggal 11 Maret 1966, Soebandrio mengungkapkan keganjilan tingkah Soeharto yang tak hadir dalam rapat kabinet hari itu dengan alasan sakit. Padahal sorenya ia memimpin rapat di markas Kostrad. Menurut Pak Ban, jika Soeharto hadir pada sidang kabinet itu ia akan menghadapi kesulitan karena waktu itu di depan Istana ada demonstrasi mahasiswa.

Selain itu, ada pasukan yang tidak dikenal (kemudian diketahui sebagai pasukan yang dipimpin oleh Kemal Idris).Tentu Presiden Soekarno akan menyuruhnya menghadapi mahasiswa dan tentara, yang justru digerakkannya untuk mengancam Soekarno.

Tanggal 11 Maret 1965, tiga jenderal setelah berapat di rumah Soeharto di Jalan H Agus Salim pergi menemui Soekarno. Kesaksian Soebandrio menggambarkan ada unsur tekanan dari tiga jenderal itu kepada Bung Karno.

Meskipun tanpa todongan senjata, dalam pertemuan itu tergambarkan jelas unsur keterpaksaan Soekarno untuk mengeluarkan beleid.

Soebandrio kemudian menyimpulkan rangkaian peristiwa, dari 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966, sebagai kudeta merangkak melalui empat tahap.

Pertama; menyingkirkan saingan di Angkatan Darat, seperti A Yani dan lain-lain. Kedua; membubarkan PKI yang merupakan rival terberat tentara. Ketiga; melemahkan kekuatan pendukung Bung Karno dengan menangkap 15 menteri Soekarnois, termasuk Soebandrio. Keempat; mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno.

Mengenai sepak terjang trio Soeharto-Yoga-Ali Murtopo, ada hal menarik sebagaimana wawancara Heru Atmodjo dengan Carmel Budiardjo (dimuat dalam buletin ’’Tapol’’ tahun 2000). Misalnya tentang pasukan dari Jateng dan Jatim yang diperintah datang ke Jakarta dengan peralatan tempur, sebelum 5 Oktober 1965.

Ali Moertopo berperan mengendalikan pasukan Kostrad yang ada di Monas. Dia punya kedekatan dengan Dul Arip yang memimpin pasukan Pasopati, dan dengan Jahurub yang gagal memimpin penculikan di rumah AH Nasution.

Jahurup kemudian membubarkan pasukannya di Tambun Bekasi, adapun Dul Arief melarikan diri ke Brebes. Jahurup dan Dul Arief kemudian menghilang dan tak pernah muncul dalam sidang Mahmilub. Menurut Heru, ada saksi menuturkan bahwa Dul Arief dihabisi oleh Ali Moertopo.

Persoalan Intern

Kasus itu berhubungan dengan anggota Kodam Diponegoro. Memang kodam ini layak diteliti, karena baik pelaku G30S maupun pemberantasnya, kebanyakan berasal dari sana. Tokoh penggerak utama gerakan itu, baik di Jakarta maupun di Jateng, berasal dari kesatuan itu, kecuali Brigjen Soepardjo.

Pasukan yang dipanggil ke Jakarta adalah Batalyon 454 Jateng dan 530 Jatim. Panggilan pertama tanggal 15 September 1965, dan kedua lewat radiogram nomor 239/9 tanggal 21 September 1965.

Yang masih menjadi misteri adalah Kolonel Suherman dan kawan-kawan yang sekitar 48 jam menguasai Jateng, setelah itu menghilang tanpa jejak. Waktu itu Suherman asisten I, Kolonel Maryono asisten III, dan Letkol Usman asisten IV.

Suherman baru pulang dari AS, dan dilatih dalam bidang intelijen. Mungkinkah seseorang yang sudah dikatakan ’’dibina PKI’’ lolos screening dan bisa mengikuti pendidikan militer di AS?

Dengan mengumpulkan data lengkap mengenai keterlibatan Kodam Diponegoro, baik sebagai pelaku maupun pembasmi G30S, mungkinkah nanti bisa disebutkan bahwa G30S itu persoalan intern Kodam itu? Tugas sejarawan dari Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang mengkaji persoalan itu secara komprehensif. (Sumber: Suara Merdeka, 3 Oktober 2012).

Tentang penulis:
Dr Asvi Warman Adam, sejarawan LIPI

GagasanHukum 

Read More

Sumur Tua Saksi Bisu Kekejaman PKI

02/10/2012

Salah seorang korban PKI di sumur tua Cigrok adalah KH Imam Shofwan, pengasuh Pesantren Thoriqussu’ada Rejosari, Madiun. KH Shofwan dikubur hidup-hidup di dalam sumur tersebut setelah disiksa berkali-kali….

Di antara kegemaran PKI yang terkenal adalah membantai para korbannya di sumur tua, kemudian ditimbun dengan tanah. Di sejumlah tempat di Magetan dan Madiun, terdapat beberapa sumur-sumur tua yang menjadi tempat pembantaian.

Sumur tua Desa Soco

Soco adalah sebuah desa kecil yang terletak hanya beberapa ratus meter di sebelah selatan lapangan udara Iswahyudi. Desa Soco termasuk dalam wilayah Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Dalam peristiwa berdarah pemberotakan PKI tahun 1948, Soco memiliki sejarah tersendiri.

Di desa inilah terdapat sebuah sumur tua yang dijadikan tempat pembantaian oleh PKI. Ratusan korban pembunuhan keji yang dilakukan PKI ditimbun jadi satu di lubang sumur yang tak lebih dari satu meter persegi itu.

Letak Soco yang strategis dan dekat dengan lapangan udara dan dipenuhi tegalan yang banyak sumurnya, menjadikan kawasan itu layak dijadikan tempat pembantaian. Apalagi desa ini juga dilewati rel kereta lori pengangkut tebu ke Pabrik Gula Glodok, Pabrik Gula Kanigoro dan juga Pabrik Gula Gorang-gareng. Gerbong kereta lori dari Pabrik Gula Gorang-gareng itulah yang dijadikan kendaraan mengangkut para tawanan untuk dibantai di sumur tua di tengah tegalan Desa Soco.

Di sumur tua desa Soco ditemukan tak kurang dari 108 jenazah korban kebiadaban PKI. Sebanyak 78 orang diantaranya dapat dikenali, sementara sisanya tidak dikenal. Sumur-sumur tua yang tak terpakai di desa Soco memang dirancang oleh PKI sebagai tempat pembantaian massal sebelum melakukan pemberontakan.

Beberapa nama korban yang menjadi korban pembantaian di Desa Soco adalah Bupati Magetan Sudibjo, Jaksa R Moerti, Muhammad Suhud (ayah mantan Ketua DPR/MPR, Kharis Suhud), Kapten Sumarno dan beberapa pejabat pemerintah serta tokohmasyarakat setempat termasuk KH Soelaiman Zuhdi Affandi, pimpinan Pondok Pesantren ath-Thohirin Mojopurno, Magetan.

Di Soco sendiri terdapat dua buah lubang utama yang dijadikan tempat pembantaian. Kedua sumur tua itu terletak tidak jauh dari rel kereta lori pengangkut tebu. Para tawanan yang disekap di Pabrik Gula Rejosari diangkut secara bergiliran untuk dibantai di Desa Soco. Selain membantai para tawanan di sumur Soco, PKI juga membawa tawanan dari jalur kereta yang sama ke arah Desa Cigrok. Kini, desa Cigrok dikenal dengan nama Desa Kenongo Mulyo.

Terungkapnya sumur Soco sebagai tempat pembantaian PKI bermula dari igauan salah seorang anggota PKI yang turut membantai korban. Selang seratus hari setelah pembantaian di sumur tua itu, anggota PKI ini mengigau dan mengaku ikut membantai para tawanan.

Setelah diselidiki dan diinterogasi, akhirnya dia menunjukkan letak sumur tersebut. Sekalipun letak sumur telah ditemukan, namun penggalian jenazah tidak dilakukan pada saat itu juga, tapi beberapa tahun kemudian. Hal ini disebabkan oleh kesibukan pemerintah RI dalam melawan agresi Belanda yang kedua.

Sekitar awal tahun 1950-an, barulah sumur tua desa Soco digali. Salah seorang penggali sumur bernama Pangat menuturkan, penggalian sumur dilakukan tidak dari atas, namun dari dua arah samping sumur untuk memudahkan pengangkatan dan tidak merusak jenazah. Penggali sumur dibagi dalam dua kelompok yang masing-masing terdiri dari enam orang.

Menurut Pangat, mayat-mayat yang dia gali pada waktu itu sudah dalam keadaan hancur lebur seperti tape ketela. Daging dan kulit jenazah hanya menempel sedikit diantara tulang-belulang. Di kedalaman sumur yang sekitar duabelas meter, regu pertama menemukan 78 mayat, sementara regu kedua menemukan 30 mayat. Semua jenazah dihitung hanya berdasarkan tengkorak kepala, karena tubuh para korban telah bercampur-aduk sedemikian rupa.

Sumur tua Desa Bangsri

Diantara sejumlah sumur tempat pembantaian yang digunakan PKI di sekitar Magetan, sumur tua desa Bangsri merupakan tempat yang paling awal. Sumur tua ini terletak di tengah tegalan ladang ketela di Dukuh Dadapan. Sekitar 10 orang korban PKI dibantai di sini. Kebanyakan adalah warga biasa yang dianggap menentang atau melawan PKI.

Para korban pembantaian di Bangsri berasal dari Desa Selo Tinatah, dan berlangsung sebelum pemberontakan 18 September 1948 dimulai. Mereka yang tertangkap PKI kemudian ditahan di dusun Dadapan. Beberapa hari menjelang hari H pemberontakan, para tawanan pun disembelih di lubang pembantaian di tengah tegalan.

Sumur tua Desa Cigrok

Sumur tua di Desa Cigrok ini hampir sama dengan sumur tua di Desa Soco, sama-sama tidak terpakai lagi. Sebagaimana kepercayaan masyarakat setempat yang pantang menimbun sumur setelah tidak digunakan lagi, sumur tua Desa Cigrok demikian pula. Tidak ditimbun, kecuali tertimbun sendiri oleh tanah.

Sumur tua Desa Cigrok terletak di rumah seorang warga desa bernama To Teruno. To Teruno sebenarnya bukanlah anggota PKI, justru dialah yang melaporkan kekejaman PKI di sumur miliknya itu kepada kepala desanya. Salah seorang korban PKI di sumur tua Cigrok adalah KH Imam Shofwan, pengasuh Pesantren Thoriqussu’ada Rejosari, Madiun. KH Shofwan dikubur hidup-hidup di dalam sumur tersebut setelah disiksa berkali-kali. Bahkan ketika dimasukkan ke dalam sumur, KH Imam Shofwan sempat mengumandangkan adzan. Dua putra KH Imam Shofwan, yakni Kyai Zubeir dan Kyai Bawani juga jadi korban dan dikubur hidup-hidup secara bersama-sama.

Sebanyak 22 orang yang menjadi korban pembantaian di sumur tua Desa Cigrok. Selain KH Imam Shofwan dan dua puteranya, terdapat pula Hadi Addaba dan Imam Faham dari Pesantren Sabilil Muttaqin, Takeran. Imam Faham adalah adik dari Muhammad Suhud, paman dari Kharis Suhud.

Imam sebenarnya ikut mengawal KH Imam Mursjid ketika diciduk dari pesantrennya, namun di tengah jalan mereka terpisah. Jenazah Imam Faham akhirnya ditemukan di sumur tua itu, sementara jenazah KH Imam Mursjid hingga kini belum ditemukan.

Sumur tua Desa Kresek

Selain beberapa sumur di Magetan, tempat pembantaian korban kebiadaban PKI di Madiun juga ditemukan di sebuah lubang di Dusun Kresek, Desa Dungus. Di lubang pembantaian di tepi bukit ini ditemukan 17 jenazah. Mereka diantaranya adalah perwira militer, anggota DPRD, wartawan dan masyarakat biasa.

Pembantaian di dusun Kresek dilakukan PKI karena posisinya telah terjepit oleh pasukan Siliwangi. Sementara itu, mereka tersesat di Kresek dalam perjalanan menuju Kediri. Karena tidak sabar membawa tawanan sedemikian banyaknya, mereka pun melakukan pembantaian di tepi bukit lalu menimbunnya di sebuah sumur tua. Terungkapnya sumur ini sebagai tempat pembantaian bermula dari laporan seorang janda warga Desa Kresek yang mengaku melihat terjadinya peristiwa keji itu.

Kini, di Kresek telah dibangun monumen dan tugu peringatan atas kekejaman PKI pada tahun 1948 dulu. Sebagaimana monumen di Desa Soco, monumen keganasan PKI di Kresek juga dibangun untuk mengingat keganasan PKI dalam membantai lawan-lawan politiknya, dengan harapan paham itu tidak lagi bangkit kembali di bumi pertiwi.

Tragedi Pesantren Takeran

Aksi pemberontakan PKI dalam Madiun Affair 1948 menjadikan pesantren sebagai sasaran utama yang harus dibasmi. Sebab, pesantren dianggap sebagai basis kekuatan masyumi yang menjadi musuh besar PKI. Di lain pihak pada tahun-tahun menjelang pemberontakan PKI, pimpinan Uni Soviet Stalin sedang gencar mencengkeramkan kukunya pada umat Islam di Asia Tengah yang menyebabkab berjuta-juta umat islam terbunuh atau dibuang ke Siberia. Sebagai murid Stalin yang setia, Muso tidaklah berlebihan ketika memprioritas-kan aksinya di pesantren.

.

Sejarah telah mencatat kelicikan-kelicikan PKI yang menculik satu demi sartu pimpinan pesantren yang dianggap musuh. Yel-yel PKI adalah “Pondok Bobrok, Langgar Bubar, Santri Mati”. PKI memang berhasil melumpuhkan sejumlah pesantren di Magetan. Salah satu pesantren incaran PKI adalah Takeran. Pesantren ini secara geografis sangat dekat dengan Gorang Gareng sehingga dapat dikatakan bahwa pesantren Takeran adalah rangkaian pembantaian PKI yang terjadi di Gorang Gareng.

.

Pesantren Takeran atau dikenal dengan pesantren Sabilil Muttaqien dipimpin oleh Kiai Imam Mursjid Muttaqien yang masih berumur 28 tahun. Pesantern Takeran merupakan salah satu pesantren yang paling berwibawa di Magetan kerena pemimpinnya mempunyai pengaruh yang sangat besar karena Kyai Imam Mursjid juga bertindak sebagai Imam tarekat Syatariyah.

.

Pesantren menjadi musuh utama PKI karena dalam pesantren itu terdapat kekuatan yang sangat diperhitungkan yaitu di dalam pesantren Takeran mamang aktif melakukan penggemblengan fisik dan spiritual terhadap para santri. Pada tanggal 17 September 1948, tepatnya hari Jum’at Kiai Hamzah dan Kiai Nurun yang berasal dari Tulungagung dan Tegal Rejo pergi ke Burikan. Setelah kepergian mereka seusai sholat Jum’at, Kiai Imam Mursjid didatangi oleh tokoh-tokoh PKI. Saat itu Kiai Imam Mursjid diajak bermusyawarah mengenai republik Soviet Indonesia. Kepergian pemimpin pesantren mereka menimbulkan tanda tanya besar, dua hari kemudian keberadaan iai Imam Mursjid belum diketahui secara pasti. PKI terus melakukan penangkapan dan penculikan kepada ustadz-ustadz yang lain seperti Ahmad Baidway, Husein, Hartono, dan Hadi Addaba.

.

Mereka tidak pernah kembali. Bahkan sebagian besar ditemukan sudah menjadi mayat di lubang-lubang pembatantaian yang tersebar di berbagai tempat di magetan. Yang menimbulkan keheranan adalah sampai sekarang adalah tempat pembantaian Kiai Mursjid yang belum diketahui sampai sekarang karena mayatnya belum dapat ditemukan. Bahkan dari daftar korban yang dibuat PKI sendiri tidak tercantum nama Kiai Mursjid.  (Berbagai Sumber )

Sumber: Sarkub.Com 

Read More

Kutub Tujuh Pemberontakan di Indonesia: Di Ujung Kiri PKI, di Ujung Kanan DI/TII (5)

OCTOBER 2, 2012

SOEKARNO DAN JENDERAL SOEHARTO. “Dengan demikian kita akan memperoleh catatan tentang kebenaran sepenuhnya. Kita pun akan memiliki catatan kebenaran yang objektif tentang peranan beberapa tokoh pimpinan nasional kita dalam rangkaian peristiwa, mulai dari Ir Soekarno sampai Jenderal Soeharto dan para jenderalnya, ataukah sepak terjang DN Aidit dan PKI maupun pimpinan-pimpinan ormas yang terlibat dalam kekerasan timbal balik kala itu”. (foto reuters/nusantarahistory)

TENTU masih banyak contoh lain yang bisa dipaparkan selain Jawa dan Bali. Rentetan peristiwa kekerasan kemanusiaan yang dialami pengikut PKI, maupun kekerasan timbal balik dengan korban bukan PKI di Jawa dan Bali itu, terjadi pula di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, provinsi-provinsi di Kalimantan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, atau pun daerah-daerah lainnya dalam skala hampir setara, menengah maupun yang lebih kecil. Di Sulawesi Selatan, kekerasan tak hanya menimpa pengikut-pengikut PKI, tetapi juga massa Marhaen pengikut PNI –berbalikan dengan apa yang terjadi Jawa Tengah dan Bali dengan massa PNI sebagai pelaku terdepan.

Rekonsiliasi: Berdasarkan kebenaran sejarah. Bukan pemutihan. 

Dengan contoh-contoh peristiwa di Jawa dan Bali saja, sudah terlihat betapa rumitnya sebenarnya Peristiwa 30 September 1965 tersebut, baik di masa prolog, pada momen peristiwa maupun di masa epilog. Harus diakui, korban terbesar kejahatan kemanusiaan di masa epilog adalah pengikut-pengikut PKI, tapi tak kurang banyaknya juga adalah dari mereka yang dari kalangan non-PKI ataupun yang sebenarnya tak tahu menahu persoalan politiknya. Pelakunya pun dari semua arah dan semua pihak, meskipun ada perbedaan kadar kejahatan satu sama lain.Tapi tetap saja, kejahatan adalah kejahatan.

Tepat 30 September 2012, 47 tahun setelah Peristiwa 30 September 1965, sejarawan muda Bonnie Triyana, Pemimpin Redaksi Majalah Historia, menuntut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar “negara mengakui bahwa dulu ada pelanggaran HAM berat”. Bahwa, “Ada rakyat Indonesia yang disiksa, dibunuh, ditangkap, dan dipenjara tanpa melalui proses pengadilan. Negara dahulu gagal melindungi rakyatnya”. Dan, pada 1 Oktober 2012, putera DN Aidit, Ilham Aidit, yang saat peristiwa 1965 terjadi baru berusia enam setengah tahun, dikutip pers mengatakan tentang tragedi 1965 itu, “saya kesal karena pemerintah tak bisa menyelesaikan kasus pelanggaran berat masa lalu”. Kedua pernyataan bisa dipahami, tetapi tak bisa dipenuhi sebelum ada penelitian atau penyelidikan yang jujur dan cermat atas peristiwa. Kalau ingin melakukan desakan, inilah yang harus dituntut dan didorong. Penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM perlu diapresiasi, namun belum bisa dianggap memadai untuk tidak mengatakannya masih sumir dan hanya mampu mengetengahkan sebagian dari kebenaran yang diperlukan.

SAAT kejahatan kemanusiaan itu terjadi di tahun 1965-1966, Susilo Bambang Yudhoyono, baru berusia 16-17 tahun, sekitar 10 tahun lebih tua dari Ilham Aidit. Tapi karena hingga saat ia menjadi Presiden RI sekarang ini posisi kebenaran dari peristiwa itu belum juga jelas, maka tak boleh tidak, sebagai presiden ia harus memikirkannya. Lebih-lebih Bonnie, yang mungkin saja malah belum lahir saat peristiwa terjadi. Namun karena ia seorang sejarawan yang merasa lekat dengan isu HAM, jadilah ia orang yang menyerukan kepada SBY agar negara mengakui pelanggaran HAM masa lampau itu.

Ini semua tentu menarik, dan sekaligus menunjukkan betapa telah begitu lamanya kebenaran di sekitar peristiwa di tahun 1965-1966 itu tak terjamah dengan baik. Dan karena begitu lamanya kebenaran itu terlunta-lunta dalam perjalanan waktu –sedikit lagi genap setengah abad– kesimpangsiuran tentang kebenaran itu sendiri semakin menjadi. Sebagian terbesar dari manusia Indonesia, yang merupakan generasi baru, barangkali termasuk Susilo Bambang Yudhoyono dan Ilham Aidit, apalagi Bonnie Triyana, hidup berhadapan dengan kesimpangsiuran tentang kebenaran peristiwa tahun 1965. Semoga mereka tak termasuk di antara yang ‘tersesat’ dalam pemahaman. Dalam kesimpangsiuran itu, pandangan subjektif tentang peristiwa yang erat terkait dengan posisi narasumber dalam peristiwa dan pengalaman sejarah, sangat dominan. Tercipta kutub-kutub ekstrim yang jauh berbeda satu sama lain dalam kesimpangsiuran itu, yang karena ‘dipelihara’ lalu mewaris ke generasi lebih muda. (Baca, “Peristiwa 1965: PKI dalam Perspektif Pembalasan dan Pengampunan”, bagian 3, sociopolitica, 2 Agustus 2012).

Tentu dengan ilmu sejarah, kebenaran objektif dari peristiwa yang telah berlalu lebih dari 40 tahun itu bisa digali, setidak-tidaknya bisa didekati sedekat-dekatnya. Namun sayang, bahkan sejarawan sekalipun –seperti Asvi Warman Adam, dan beberapa sejarawan lainnya yang lebih muda– gagal menggali kebenaran melalui ilmu sejarah, bahkan ada yang tergelincir memalsukan sejarah mengikuti contoh manipulasi yang dilakukan sejumlah sejarawan di bawah perintah penguasa militer masa Soeharto. Dulu ada Nugroho Notosusanto cs, kini ada Asvi Warman Adam cs. Bedanya hanya, lain kutub tempat berpijak, yang mungkin karena beda orientasi ‘pasar’ dan atau subjektivitas lainnya. Bila dulu manipulasi kebenaran terlalu jauh berayun ke kanan, kini ganti berayun terlalu jauh ke kiri. Mirip belah bambu saja, kalau ada yang diangkat, maka harus ada yang diinjak. Apa memang susah menjadi sejarawan objektif –katakanlah seperti Anhar Gonggong yang kini seakan tipe langka– yang taat kepada disiplin kebenaran dan objektivitas penafsiran sejarah?

SAATNYA bandul sejarah tak lagi dibiarkan berayun-ayun liar. Jangankan manipulasi sejarah, kebenaran sejarah yang sengaja diketengahkan separuh-separuh pun akan bermakna sebagai ketidakbenaran. Banyak peristiwa sejarah yang telah sempat dijungkirbalikkan kebenarannya, termasuk tentang tujuh pemberontakan yang pernah terjadi: Pemberontakan DI/TII, pemberontakan Madiun, pemberontakan RMS, pemberontakan PRRI-Permesta, Peristiwa 30 September 1965, sampai pemberontakan separatis OPM dan GAM. Penggalian mengenai kebenaran sejarah dari tujuh peristiwa itu, perlu dilakukan dengan cermat dan arif, untuk setidaknya memperoleh catatan pembelajaran yang benar. Dua di antaranya perlu mendapat prioritas. Salah satunya adalah mengenai Pemberontakan DI/TII, karena hingga kini masih selalu hidup semangat untuk mendirikan Negara Islam Indonesia di kalangan ‘minoritas’ tertentu dan bersamaan dengan itu selalu ada upaya pemutihan terhadap apa yang telah dilakukan DI/TII di masa lampau itu dengan memberi makna sebagai perjuangan suci.

Lainnya, adalah Peristiwa 30 September 1965 dalam kaitan isu kemanusiaan. Kekerasan yang dialami seorang pelaku kejahatan, tak menghapuskan esensi dari apa yang dilakukannya, namun jelas bahwa kekerasan itu adalah satu kejahatan lainnya. Eksekusi tembak yang sengaja dilakukan seorang perwira AD, Jassir Hadibroto –yang sempat mencapai pangkat jenderal di kemudian hari– sebagai jalan pintas eliminasi terhadap DN Aidit di sebuah kebun singkong di Boyolali Oktober 1965, adalah kejahatan –bersama dengan atasan pemberi perintah. Pada sisi lain, eksekusi tersebut –yang latar belakangnya belum bisa dijelaskan, kecuali bahwa itu diduga dilakukan untuk menutup jejak tertentu dalam peristiwa– tak serta merta bisa menghapus keterlibatan DN Aidit atau PKI yang dipimpinnya sebagai pelaku dalam Peristiwa 30 September 1965.

Khusus mengenai kejadian-kejadian di seputar Peristiwa 30 September 1965 tersebut, prakarsa Komnas HAM yang sedang mengungkapkan sebagian dari kebenaran tentang kejahatan kemanusiaan pada waktu itu, wajib ‘dibantu’ untuk menjadi pengungkapan kebenaran sepenuhnya. Kalangan perguruan tinggi yang memiliki penguasaan metode penelitian kebenaran, perlu untuk mengambil peranan penting. Seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari masa prolog sampai epilog, baik aspek sosial-politiknya maupun aspek kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi dalam rangkaian tersebut, perlu ditelusuri dengan jujur dan cermat: Apakah sepenuhnya genosida (berdasarkan perbedaan ideologi) oleh penguasa militer, apakah malapetaka sosiologis berupa kekerasan yang balas berbalas ataukah konsekuensi logis dari pertarungan politik yang menghalalkan penggunaan kekuatan massa dalam kekerasan, atau apa? Dengan demikian kita akan memperoleh catatan tentang kebenaran sepenuhnya. Kita pun akan memiliki catatan kebenaran yang objektif tentang peranan beberapa tokoh pimpinan nasional kita dalam rangkaian peristiwa, mulai dari Ir Soekarno sampai Jenderal Soeharto dan para jenderalnya, ataukah sepak terjang DN Aidit dan PKI maupun pimpinan-pimpinan ormas yang terlibat dalam kekerasan timbal balik kala itu.

Penelitian akan meliputi rentang waktu 1960 sampai setidaknya tahun 1969. Atau mungkin lebih jauh lagi, sampai pertengahan 1970an saat masalah tahanan politik, khususnya yang di Pulau Buru, diakhiri dan ‘diselesaikan’. Bila kebenaran sepenuhnya berhasil ditemukan atau didekati sedekat-dekatnya, akan mudah mengambil keputusan-keputusan tindak lanjut: Apakah rekonsiliasi, ataupun penyelesaian-penyelesaian politik lainnya yang diperlukan, dengan keadilan sebanyak-banyaknya bagi semua pihak. Namun tidak perlu ada pemutihan atas sesuatu yang salah –dilakukan oleh siapa pun.

SEBAGAI penutup catatan ini, perlu untuk meminjam apa yang dikatakan Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo –putera salah satu Pahlawan Revolusi, Mayjen Suwondo Parman– 1 Oktober 2012, “Kita tidak mencari siapa benar atau siapa salah, melainkan melihat di mana kesalahan negara ini. Apa yang salah dengan bangsa ini”. Meski formulasi pengutaraan sebagaimana dikutip pers itu mungkin saja tak sepenuhnya bisa disepakati, tetapi pertanyaan mengenai apa yang salah dengan bangsa ini, perlu dipikirkan mendalam dan dicari jawabnya.

(sociopolitica.me/sociopolitica.wordpress.com)

Sumber: Socio-Politica 

Read More

Getirnya Lukas jadi simpatisan PKI

Hasan Kurniawan - Selasa, 2 Oktober 2012 - 06:25 WIB

Ilustrasi (bingkaimerah.blogspot)

Sindonews.com - Masa kelam bangsa ini dimulai Jumat malam 30 September 1965. Terjadi gerakan dari Angkatan Darat (AD) yang dikomandoi oleh pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Indonesia pertama Soekarno, yakni Letkol Untung, dari Kesatuan Cakrabirawa.

Gerakan itu, selanjutnya dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Namun oleh pemerintah Orde Baru Soeharto, gerakan itu disebut G30S Partai Komunis Indonesia (PKI). Soeharto memberi penekanan PKI di belakangnya. Karena belakangan diketahui, Untung merupakan partisipan PKI.

Sasaran dari gerakan itu adalah Dewan Jendral yang dikabarkan akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan diktator Soekarno. Sebelum dewan jendral melancarkan aksinya, Untung beserta gerombolannya melakukan penculikan terhadap para jenderal dan melakukan pembunuhan.

Kematian para jendral, telah menimbulkan dan memancing emosi rakyat. Aksi balas dendam dilancarkan oleh AD yang dikomandoi oleh Soeharto. Para petinggi PKI dikejar, ditangkap dan dibunuh. Sebagian yang berhasil ditangkap hidup-hidup, kemudian dihadapkan ke meja hijau dan dijatuhi vonis hukuman mati.

Satu tahun setelah peristiwa itu, pembunuhan terhadap PKI maupun simpatisannya masih dilakukan di sejumlah daerah-daerah. Pulau Jawa, Bali dan Sumatera merupakan wilayah pembantaian yang paling banyak memakan korban. Jumlahnya keseluruhan masih simpang siur, antara 80.000 hingga 2 juta orang dikabarkan tewas.

Hingga kini, para simpatisan PKI masih dianggap "sampah" masyarakat. Mereka dikucilkan, bahkan dibuang. Tidak bisa masuk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tentara, polisi, maupun tempat-tempat strategis lainnya.

Diantara korban selamat peristiwa memilukan itu ada Lukas Tumiso. Pria paruh baya ini sekarang tinggal di Panti Jompo Waluyo Sejati Abadi. Yayasan ini, merupakan tempat satu-satunya yang mau menerima dia dan orang-orang yang senasib sepertinya.

"Waktu kejadian tahun 65 itu, saya adalah seorang guru sekaligus mahasiswa," ujar Lukas, saat menjadi pembicara dalam kuliah umum "Mengungkap tabir tragedi berdarah 1965" di auditorium Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) Jakarta, Senin (1/10/2012).

Sebagai seorang guru dan mahasiswa, Lukas ikut dalam gelombang revolusi dan menjadi partisipan PKI, serta pendukung setia Soekarno. Ternyata, menjadi simpatisan PKI sekaligus pendukung Soekarno berarti maut.

"Saya pernah merasakan neraka dunia, ketika disuruh mengaku sebagai anggota PKI, dari disetrum sampai dipukulin hingga hancur. Setelah itu, saya dibuang ke pulau Buru, Maluku Selatan," terangnya.

Hidup menjadi tahanan politik ternyata tidak mudah. Di tempat pembuangan, Lukas cukup lama. Sebagai angkatan pertama yang dibuang, Lukas sangat menderita. Kematian akibat gigitan nyamuk malaria dan dimakan hewan buas, menghantui setiap saat.

"Saya datang ke Pulau Buru yang pertama dan saya yang keluar terakhir. Karena saya keras kepala hitungannya, saya merasakan neraka dunia selama tujuh tahun dan tujuh tahun lagi di buang di Pulau Buru," jelasnya.

Namun begitu, Lukas berhasil bertahan hidup dan kembali ke tanah kelahirannya, lalu menetap Jakarta. Pilihan ini cukup sulit, karena memang tidak ada pilihan. Keluarganya di Surabaya, Jawa Timur, menghilang. Sebagian tewas dibunuh dan yang hidup tidak mau menerimanya.

Mereka rata-rata takut, akan mendapat perlakuan yang sama. Namun Lukas bisa terima alasan dan sikap keluarganya itu. Sampai akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya dan tinggal di yayasan itu.

Kendati mendapat siksaan secara terus menerus, Lukas tetap tabah. Bahkan dia masih menganggap pendapat umum yang berkembang hingga kini tentang tragedi 1965 dan PKI telah salah.

"Anggapan masyarakat mengenai PKI itu salah, wong kita Pancasilais, mana ada yang mengidolakan Soekarno yang enggak Pancasilais,” ungkapnya.

(ysw)

sindonews.com 

Read More

Algojo 1965 Ini Bunuh 39 Orang, 2 Anggota Keluarga

Oleh : Tempo.co - Selasa, 2 Oktober 2012 03:02 WIB

Arifin C Noor (kedua dari kiri) saat syuting film G30S/PKI di Jakarta, 1984. Dok. TEMPO/Maman Samanhudi

TEMPO.CO, Kupang - Frans de Romes, 74 tahun, satu dari 10 algojo penumpas anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengisahkan tentang pembantaian yang dilakukannya pada 1966.

Kisah ini berawal ketika dia bersama sembilan orang teman lainnya direkrut di Rumah Tahanan (Rutan) Maumere, karena tersangkut kasus pembunuhan. Mereka lalu dijadikan algojo penumpasan PKI di daerah itu.

 "Saya membunuh sekitar 39 orang, termasuk dua anggota keluarga saya," kata Frans ketika disambangi Tempo di kediamannya, Rabu, 19 September 2012.

Selain membantai warga terduga PKI itu, menurut dia, mereka juga diperintahkan oleh Komando Operasi (Komop) untuk menggali lubang dan menguburkan orang terduga PKI yang dibantai secara massal.

Pembantaian itu dilakukan para algojo selama empat bulan, sejak Februari-Mei 1966. Usai menjalankan tugas mereka, para algojo dibayar sebesar Rp 150 ribu per orang dan beras sebanyak 5 karung ukuran 50 kg yang dibagi 10, masing-masing algojo mendapat 25 kg beras.

Dari 10 algojo itu, tersisa dia yang masih hidup. Sedangkan sembilan algojo lainnya telah wafat. Frans pun hidup sengsara di sebuah gubuk di salah satu desa di Kabupaten Sikka, NTT.

Tempo.Co 

Read More

Selama 10 Hari di Tahun 1965, Diduga PKI Sekitar 2500 Orang Dibantai di Gayo

By Lintas Gayo on Monday, 1 October 2012

Takengon | Lintas Gayo – Sekitar 2500 orang dibantai di dataran tinggi Gayo beberapa hari setelah tanggal 5 Oktober 1965. Mereka dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Pembantaian tersebut dilakukan selama 10 hari setelah dikeluarkannya perintah dari penguasa militer di Aceh saat itu, Ishak Juarsyah.

Demikian dituturkan salah seorang aktivis Hak Azasi Manusia (HAM) di Aceh, Mustawalad, Senin 1 Oktober 2012. Dan mirisnya, menurut Mustawalad yang mengaku bertahun-tahun melakukan invetigasi terkait peristiwa tersebut, pembantaian itu kebanyakan salah tangan alias salah orang.

“Baru-baru ini, seorang saksi pembantaian bercerita kepada saya, jika dia sangat menyesal telah terlibat membunuh salah seorang imam masjid di daerah Simpang Tige Redelong (sekarang wilayah Kabupaten Bener Meriah). Padahal bukan dia yang dituduh sebagai PKI, namun anaknya. Namun karena sang anak tidak ditemukan, ayahnya yang dibantai,” kata Mustawalad.

Diceritakan Mustawalad, pembantaian itu terjadi di Timang Gajah. Korban ditembak, namun belum menghembuskan napas terakhir tetap dikubur hidup-hidup. Saksi tersebut sempat melarang, namun rekan-rekannya tidak peduli, tetap menguburkannya hidup-hidup. Keanehan terjadi setelah penguburan selesai, tiba-tiba azan berkumandang yang asal suaranya dari dalam tanah kuburan itu.

Pembantaian yang diduga salah orang juga terjadi di Kampung Kenawat Lut, saat itu datang 2 orang yang diduga PKI dan dibantai oleh warga. “Salah seorang dari orang itu adalah anggota DI (Darul Islam-red). Mereka memilih ke Kenawat Lut untuk mencari perlindungan karena saat itu Kampung tersebut adalah basis gerakan DI,” kata Mustawalad.

Selama 10 hari tersebut, suasana dataran tinggi Gayo betul-betul mencekam melebihi peristiwa-peristiwa menakutkan lainnya yang pernah ada dalam sejarah Gayo. “Di Gresek ada satu orang yang melakukan bunuh diri karena ketakutan yang tidak tertahankan. Padahal yang bersangkutan tidak terlibat sama sekali dengan PKI,” kata Mustawalad.

Ditanya dimana saja lokasi pembantaian orang dan kuburan massal yang diduga PKI saat itu, dirincikan Mustawalad diantaranya di Wih Percos Simpang Tige Redelong, Kubangan Gajah di Ponok Gajah, Totor Besi dan di Bur Lintang Aceh Tengah. “Namun saat ini kuburan massal tersebut sudah tidak ada lagi karena kerangka-kerangka manusia tersebut sudah dipindahkan kuburannya oleh keluarga korban,” ujar Mustawalad.

Penduduk Aceh Tengah saat itu sekitar 25.000 jiwa dan dibantai sekitar 2500 orang. Artinya, dikatakan Mustawalad sebanyak 10 persen rakyat Aceh Tengah dibantai yang belum tentu sebagai anggota PKI.

“Lokasi kuburan merekapun hingga saat ini kebanyakan masih tidak jelas dimana titiknya, termasuk pimpinan PKI Aceh Tengah saat itu THD. Rama yang berprofesi sebagai guru SMP 1 Takengon,” demikian Mustawalad.

Sama Nama Lain Orang

Secara terpisah, salah seorang saksi hidup warga Takengon yang sempat akan dibantai karena memiliki nama yang sama dengan salah seorang yang diduga PKI juga mengaku sangat trauma dengan kejadian tersebut.

“Saya sempat dipaksa naik ke atas truk untuk dibawa entah kemana, namun syukurlah, salah seorang guru agama saya yang kebetulan melihat kejadian tersebut melarang dan menjamin saya bukan sebagai PKI. Saya selamat,” kata sumber Lintas Gayo yang tidak ingin disebut namanya tersebut. (Tim LG)

http://www.lintasgayo.com/29099/selama-10-hari-di-tahun-1965-diduga-pki-sekitar-2500-orang-dibantai-di-gayo.html

Read More

Mustawalad; Tidak Pantas Dibantai, PKI di Gayo Beda

Monday, 1 October 2012

Takengon | Lintas Gayo – Negara diminta melakukan rekonsiliasi dan minta ma’af terhadap keluarga korban pembantaian yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) Aceh Tengah karena diduga kuat dan kebanyakan korban pembantaian yang terjadi di Aceh Tengah (saat itu termasuk Bener Meriah) selama 10 hari setelah 5 Oktober 1965 itu salah tangan.

Pernyataan ini dilontarkan seorang aktivis Hak Azasi Manusia (HAM) Aceh, Mustawalad di Takengon, Senin 1 Oktober 2012.

Pengakuan Mustawalad, dirinya sejak lama melakukan investigasi terkait tragedi kemanusiaan di tanoh Gayo tersebut. Bahkan hingga ke Blitar Jawa Timur pada tahun 2004 silam.

Alasan Mustawalad meminta Negara meminta ma’af, selain banyaknya korban yang salah tangan juga karena gerakan PKI di Gayo sangat berbeda dengan di pulau Jawa.

“Ditinjau dari agama dan politik, Gerakan PKI di Gayo lebih ke aliran Tan Malaka. Sosialis, dekat ke agama Islam dan tetap melakukan shalat. Mereka tidak layak dibunuh,” tegas Mustawalad.

Pemicu terjadinya pembantaian massal saat itu, menurut Mustawalad adalah salah menafsirkan perintah dari penguasa meliter saat itu, Ishak Juarsyah yang memerintahkan “Hancurkan PKI sampai keakar-akarnya”.

Dilapangan, perintah ini salah ditafsirkan. Dan parahnya, menurut analisa saya, oleh pihak-pihak tertentu kondisi ini dimanfaatkan untuk menghabisi nyawa orang lain yang antara lain bermotif dendam pribadi. Kata Mustawalad.

Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 2500 orang dibunuh di Aceh Tengah termasuk Bener Meriah saat itu karena dituduh sebagai anggota PKI. Namun dari data dan fakta yang diperoleh Mustawalad, sebagian besar diantaranya salah orang. (Tim LG)

Sumber: LintasGayo 

Read More

Pastor Ini Menolak Pembantaian PKI di NTT

Oleh : Tempo.co

Senin, 1 Oktober 2012 15:18 WIB

Arifin C Noor (kedua dari kiri) saat syuting film G30S/PKI di Jakarta, 1984. Dok. TEMPO/Maman Samanhudi

TEMPO.CO, Kupang - Romo Pede, pastor di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan satu-satunya yang menolak penumpasan warga yang diduga terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI) di daerah itu.

"Kenapa saya menolak, karena saya ditantang kepala pastor asal Belanda. Mulai saat itu, saya menentang aksi pembantaian itu," kata Romo Pede kepada Tempo di Seminari Retapiret, Maumere, Rabu lalu, 19 September 2012.

Penolakan itu berawal ketika Romo Pede menjabat sebagai Pastor Paroki Bola, Kecamatan Bola. Pada Minggu, 6 Maret 1966, usai menggelar misa dengan jubah lengkap, Romo Pede mendatangi sebuah koperasi di daerah itu yang digunakan untuk menampung para terduga PKI itu. 

 "Orang terduga PKI itu di kumpulkan oleh Camat Bola waktu itu," katanya.

Mereka kemudian dijemput dua truk komando operasi (komop) untuk dibawa ke Maumere. Romo Pede kemudian menantang komop untuk menunjukkan bukti keterlibatan mereka dengan PKI. Namun, ia tak dihiraukan oleh komandan komop yang menjemput mereka.

"Mereka katakan, kami bukan pengambil keputusan," katanya.

Romo Pede kemudian mengikuti komop hingga ke Kota Maumere. Dia berharap bisa membebaskan puluhan warga yang diangkut dari Desa Bola. Namun, perjuangannya sia-sia, karena warga yang diangkut tetap dieksekusi dan dikuburkan di Kampung Garam, Kota Maumere.

"Tidak ada selamat, semua yang dibawa di eksekusi malam itu," katanya.

Mulai saat itu, Romo Pede menerima ancaman melalui secarik kertas yang meminta agar dia meninggalkan Desa Bola dan Maumere, sebelum komop bertindak.

"Saya kemudian dipindahkan ke Ndao, Kabupaten Ende," katanya.

Mantan Camat Bola, Paulus Moa, enggan berkomentar tentang warga Desa Bola yang dikumpulkan di gedung koperasi olehnya sebelum di eksekusi komop.   "Saya no comment. Tanya langsung saja ke komop," katanya.

Tempo.Co 

Read More

Tragedi Kanigoro, PKI Serang Pesantren

Oleh : Tempo.co

Senin, 1 Oktober 2012 06:30 WIB

AP/Alexander F. Yuan

TEMPO.CO, Jakarta- Masih lekat di ingatan Masdoeqi Moeslim peristiwa di Pondok Pesantren Al-Jauhar di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kediri, pada 13 Januari 1965.

Kala itu, jarum jam baru menunjukkan pukul 04.30. Ia dan 127 peserta pelatihan mental Pelajar Islam Indonesia sedang asyik membaca Al-Quran dan bersiap untuk salat subuh. Tiba-tiba sekitar seribu anggota PKI membawa berbagai senjata datang menyerbu. Sebagian massa PKI masuk masjid, mengambil Al-Quran dan memasukkannya ke karung.

 "Selanjutnya dilempar ke halaman masjid dan diinjak-injak," kata Masdoeqi saat ditemui Tempo di rumahnya di Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, pekan lalu.

Para peserta pelatihan digiring dan dikumpulkan di depan masjid. 

 "Saya melihat semua panitia diikat dan ditempeli senjata," tutur Masdoeqi, yang kala itu masuk kepanitiaan pelatihan.

Dia menyaksikan massa PKI juga menyerang rumah Kiai Jauhari, pengasuh Pondok Pesantren Al-Jauhar dan adik ipar pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Makhrus Aly. Ayah Gus Maksum itu diseret dan ditendang ke luar rumah. 

Selanjutnya, massa PKI mengikat dan menggiring 98 orang, termasuk Kiai Jauhari, ke markas kepolisian Kras dan menyerahkannya kepada polisi. Menurut Masdoeqi, di sepanjang perjalanan, sekelompok anggota PKI itu mencaci maki dan mengancam akan membunuh.

Mereka mengatakan ingin menuntut balas atas kematian kader PKI di Madiun dan Jombang yang tewas dibunuh anggota NU sebulan sebelumnya.

Akhir 1964, memang terjadi pembunuhan atas sejumlah kader PKI di Madiun dan Jombang.

"Utang Jombang dan Madiun dibayar di sini saja," ujar Masdoeqi, menirukan teriakan salah satu anggota PKI yang menggiringnya. 

Kejadian itu dikenal sebagai Tragedi Kanigoro pertama kalinya PKI melakukan penyerangan besar-besaran di Kediri. Sebelumnya, meski hubungan kelompok santri dan PKI tegang, tak pernah ada konflik terbuka. 

Meski tak sampai ada korban jiwa, penyerbuan di Kanigoro menimbulkan trauma sekaligus kemarahan kalangan pesantren dan anggota Ansor Kediri, yang sebagian besar santri pesantren. Memang kala itu para santri belum bergerak membalas. Namun, seperti api dalam sekam, ketegangan antara PKI dan santri makin membara. 

Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Idris Marzuki, mengakui atmosfer permusuhan antara santri dan PKI telah berlangsung jauh sebelum pembantaian.

"Bila berpapasan, kami saling melotot dan menggertak," katanya.

Kubu NU dan PKI juga sering unjuk kekuatan dalam setiap kegiatan publik. Misalnya ketika pawai memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus, rombongan PKI dan rombongan NU saling ejek bahkan sampai melibatkan simpatisan kedua kelompok. Kondisi itu semakin diperparah oleh penyerbuan PKI ke Kanigoro.

Peristiwa di Kanigoro itu pula yang memperkuat tekad kaum pesantren dan anggota Ansor di Kediri, termasuk Abdul, membantai anggota PKI.

 Pembantaian mencapai puncaknya ketika pemerintah mengumumkan bahwa PKI adalah organisasi terlarang. Abdul dan para anggota Ansor lainnya semakin yakin bahwa perbuatan mereka benar.

"Seperti api yang disiram bensin, kami semakin mendapat angin untuk memusnahkan PKI," ujarnya. 

TIM TEMPO

Tempo.Co 

Read More