30 September 1965 | Drama G30S 1965: di Mana Mereka di Malam Jahanam Itu?

Oleh: Petrik Matanasi - 30 September 2019

Malam 30 September 1965: Sukarno di rumah Dewi; Soeharto menunggu anaknya yang sakit di RSPAD, lalu pulang ke rumahnya. tirto.id/Deadnauval

Malam 30 September 1965, Soeharto tidur di rumahnya, begitu juga para jenderal yang diculik. Sementara Sukarno di rumah istri mudanya.

Malam itu, 30 September 1965, tepat hari ini 54 tahun lalu, sang jenderal terpaksa harus berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto. Anak laki-laki bungsu kesayangannya, yang kelahirannya bersamaan dengan pulihnya karier sang jenderal, harus dirawat karena kena siraman sup panas. Bersama sang istri, sang jenderal menunggui sang putra yang dipanggil Tommy Soeharto itu.

“Tanggal 30 September 1965. Kira-kira pukul sembilan malam saya bersama istri saya berada di Rumah Sakit Gatot Subroto. Kami menengok anak kami. Tommy, yang masih berumur empat tahun dirawat di sana karena tersiram sup yang panas,” aku Soeharto pada Ramadhan K.H. dalam Soeharto Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya (1989). Hutomo Mandala Putra alias Tomy adalah anak kesayangan.

Latief, dalam bukunya Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto terlibat G 30 S, mengaku mendatangi Soeharto di sana. Latief, yang percaya pada Soeharto sebagai atasan, bercerita soal rencana penculikan para Jenderal itu.

“Pak, malam ini kami beberapa kompi pasukan akan bergerak untuk membawa para jenderal anggota Dewan (Revolusi) ke hadapan yang mulia presiden,” kata Latief.

Meski terkejut, Soeharto tetap bersikap tenang. Usai bertemu Soeharto di RSPAD, Kolonel Latief menghadiri rapat bersama Soepardjo, Letnan Kolonel Untung, dan lainnya.

Sementara Soeharto, yang merasa tidak diberitahu Latief serta merasa tidak tahu bahaya yang menimpa Ahmad Yani, memilih pulang ke rumahnya jelang tengah malam. Esoknya, tersiar berita adanya suara tembakan di rumah-rumah korban penculikan. Para jenderal itu pun hilang dan ditemukan tak bernyawa di Lubang Buaya.

Kala itu, Soeharto menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Dengan kuasanya, dia bisa menggerakkan pasukan dengan kualifikasi raider di tubuh Angkatan Darat itu untuk bertindak. Di sekitar lapangan Gambir Monas juga sudah ada pasukan raider dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang jumlahnya berkompi-kompi.

Di Rumah Istri Muda

Kolonel Maulwi Saelan adalah saksi mata yang mengetahui di mana Sukarno berada pada 30 September 1965 sebelum dini hari. Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa itu sedang sibuk mengawal Presiden menghadiri resepsi penutupan Musyawarah Nasional Kaum Teknisi Indonesia di Istora, Senayan. Malam itu, Untung juga ada di sana. Sebagai Komandan Batalyon II Kawal Kehormatan Cakrabirawa, Untung ikut mengawal Bung Besar di ring terluar.

Dari Istora, menurut Mangil Martowidjojo, yang kala itu Komandan Detasemen Kawal Pribadi Cakrabirawa, Bung Besar sempat pulang ke Istana Merdeka. Sementara Maulwi pulang. Setelah berganti pakaian, menurut cerita dari buku Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1965 (1999), Si Bung pergi lagi dengan diam-diam, dengan memakai mobil Chrysler hitam. Mangil juga ikut serta, jadi setelah pukul 22.00 malam hingga pagi, Mangil yang paling tahu di mana posisi Sukarno pada malam jahanam 30 September 1965.

Sukarno dan pengawalnya terlebih dahulu singgah di Hotel Indonesia untuk menjemput Ratna Sari Dewi, istri termudanya. Mereka menginap di rumah Ratna Sari Dewi, Wisma Yaso, di Jalan Gatot Subroto. Tempat itu sudah jadi Museum Satria Mandala.

Sogol, salah satu pengawal, melihat Bung Besar sudah bangun sejak pukul 05.00 subuh 1 Oktober. Maulwi pagi itu kebingungan mencari di mana Sukarno berada. Sejak subuh saluran telpon istana terputus. Bung sempat ke rumah Hartini, istrinya yang lain lagi. Setelah mendapat laporan soal raibnya petinggi Angkatan Darat, Bung Besar ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah dan bertemu beberapa pelaku gerakan lain. Paham atau tidaknya pihak Angkatan Udara soal G30S, pangkalan itu membuat Sukarno dan pelaku gerakan untuk sementara terlindungi.

Lubang Buaya, Penas, dan Rumah Anis

Sebagai Panglima Komando Tempur II, seharusnya Brigadir Jenderal Soepardjo berada di Kalimantan. Namun, dia belum punya pasukan lengkap untuk memimpin konfrontasi militer Dwikora di sana. Jelang 30 September, dia terbang ke Jakarta. Di malam 30 September 1965, Soepardjo sudah berada di Gedung Biro Pemetaan Nasional (Penas) di Jakarta Timur. Gedung itu, menurut Heroe Atmodjo, seperti ditulis Julius Pour dalam Gerakan 30 September Pelaku, Pahlawan dan Petualang (2010), disewa pihak Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), di mana Heroe berdinas sebagai letnan kolonel penerbang.

Pihak AURI, menurut Heroe, tidak tahu menahu jika di malam 30 September gedung itu menjadi Central Komando (Cenko) I. Selain Soepardjo yang semula satu-satunya perwira yang mengenakan seragam militer di sana. Selain Latief dan Soepardjo, perwira penting dalam gerakan yang ada disitu adalah Letnan Kolonel Untung. Syam Kamaruzaman, Biro Khusus PKI, juga ada di situ. Banyak militer yang terlibat G30S tak mengenal Syam di sana.

Sebelum di tempat itu, Untung sempat berada di Lubang Buaya untuk memantau kerja pasukannya yang telah membawa para Jenderal Angkatan Darat. Lubang Buaya adalah tempat akhir bagi pasukan penculik bernama Pasopati setelah sasaran berhasil mereka ambil paksa dari rumah masing-masing.

Sementara itu Ketua CC PKI D.N. Aidit, yang dituding Orde Baru sebagai otak Gerakan 30 September 1965, dijemput juga oleh anggota komplotan dari rumahnya di Jalan Pegangsaan Barat no 4 Cikini.

“Malam itu, kira-kira pukul 21.00, Bang Amat dibawa dengan mobil oleh orang-orang yang tidak aku kenal,” aku Murad Aidit dalam Menolak Menyerah (2005).

Aidit dibawa bersama Koesno ke Wisma Angkasa di Kebayoran Baru oleh Mayor Soejono. Perintah membawa Aidit tersebut datang dari Soepardjo. Sopir mobil yang mebawa Aidit itu adalah Sersan Udara Muljono, yang merupakan pengawal Soebandrio. Mereka tak berhasil menemui Marsekal Omar Dani dan akhirnya ke Pangkalan Halim Perdana Kusumah. Aidit menginap di rumah Sersan Udara Anis Soejatno. Rumah ini, menurut Julius Pour, dipersiapkan sebagai Cenko II.

“Tanggal 1 (Oktober) pagi pukul jam 09.00 saya minta Mayor Udara Soejono, oleh karena Penas harus segera dikosongkan, maka saya minta untuk sementara rumah Dek Jatno, saya pinjam untuk kantor. Selanjutnya saya diperintahkan untuk pulang lebih dulu dan menyiapkan meja dan kursi. Dengan kendaraan saya berangkat pulang ke rumah di kompleks MBAU rumah nomor 14,” ujar Anis Soejatno dalam kesaksiannya di persidangan Letnan Kolonel Untung.

Lebih lanjut, Anis menyebut pelaku-pelaku yang dilihatnya antara lain Soepardjo, Abdul Latief, Heroe Atmodjo, Untung dan tentu saja Soejono. Ada juga orang-orang sipil yang Anis tak tahu nama-namanya. Kemungkinan adalah Aidit dan Syam. Orang-orang ini, pada 1 Oktober 1965 itu, kemudian bertemu Sukarno di sekitar Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah, yang datang untuk mencari perlindungan karena adanya tembakan-tembakan senjata malam 30 September.

Keberadaan Sukarno di Halim pada 1 Oktober membuat banyak orang berpikir dirinya terlibat G30S. Bagaimanapun, Halim dengan pesawat-pesawat angkut yang ada di sana tentu lebih bisa menerbangkan Sukarno jika keadaan Jakarta memanas dan tidak aman. Tanggal 1 Oktober 1965 nyatanya menjadi titik balik bagi G30S yang makin berantakan dan akhirnya bubar.

Penulis: Petrik Matanasi

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Soeharto sedang berada di RSPAD sebelum peristiwa G30S.

Tirto.ID 

Read More

Film Pengkhianatan G30S-PKI: Fakta Sejarah atau Propaganda Orba?

Oleh: Iswara N Raditya - 30 September 2019

Film-Film Indonesia yang diproduseri G.Dwipajana. FOTO/Istimewa

Film Pengkhianatan G30S/PKI kerap dikritik sebagai film propaganda Orde Baru yang melenceng dari sejarah.

Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI hingga saat ini masih menjadi kontroversi lantaran sejarah peristiwa Gerakan 30 September 1965 belum terkuak sepenuhnya. Sinema yang diproduksi Perum Perusahaan Film Negara (PPFN) pada 1984 ini kerap disebut sebagai propaganda ala rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto kala itu.

Semasa era Soeharto, film yang disutradarai oleh Arifin C. Noer ini rutin diputar saban tahun dan dihentikan setelah rezim Orde Baru tumbang akibat gelombang Reformasi 1998.

Namun, beberapa tahun belakangan, beberapa pihak, bahkan pejabat negara dan stasiun televisi, kembali memutarnya. Pada 2017, Gatot Nurmantyo selaku Panglima TNI kala itu mengeluarkan instruksi kepada para bawahannya untuk nonton bersama film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.

Hal ini diikuti desakan agar stasiun televisi menayangkan film itu di gedung parlemen. Bahkan, acara nonton bersama yang digelar di lapangan tenis Markas Komando Korem 061/Suryakancan, Kota Bogor, pada 29 September 2017 saat itu juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang duduk di barisan terdepan bersama Gatot Nurmantyo.

Tanggal 29 September 2019 kemarin, SCTV menayangkan film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Sebelumnya, film yang berdurasi cukup lama, yakni sekitar 4,5 jam, ini juga pernah diputar di layar kaca oleh tvOne.

Menuai Sukses Besar Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI dibintangi oleh Amoroso Katamsi yang memerankan Mayjen Soeharto, Syubah Asa sebagai D.N. Aidit, Umar Kayam sebagai Presiden Sukarno, Bram Adianto sebagai Letkol Untung, Keke Tumbuan sebagai Ade Irma Suryani, dan sejumlah pelaku peran lainnya.

Skenario film ditulis oleh Arifin C. Noer sekaligus sebagai sutradara, bersama sejarawan andalan pemerintah Orde Baru kala itu, Nugroho Notosusanto. Majalah Tempo (1988) melaporkan, film ini menghabiskan biaya Rp800 juta dan menjadi film termahal di Indonesia pada dekade 1980-an.

Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI pun disebut-sebut menuai sukses besar. Dikutip dari buku Permasalahan Sensor dan Pertanggungjawaban Etika Produksi (1997) karya M. Sarief Arief dan kawan-kawan, pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI menembus angka 699.282 penonton pada 1984. Ini merupakan rekor terbesar saat itu dan bertahan hingga lebih dari satu dasawarsa ke depan.

Gemilang dari segi bisnis, Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI juga menggapai prestasi di industri film nasional. Film ini masuk dalam 7 nominasi Festival Film Indonesia (FFI) 1984 kendati hanya memenangkan satu Piala Citra untuk kategori Skenario Terbaik. Tak hanya itu, film Pengkhianatan G30S/PKI meraih pula Piala Antemas yang merupakan penghargaan khusus di ajang FFI saat itu sebagai Film Unggulan Terlaris periode 1984-1985.

Pengamat film Thomas Barker, dikutip dari tulisannya yang terhimpun dalam buku Mau Dibawa ke Mana Sinema Kita? (2011) mengungkapkan bahwa penghargaan yang diraih film Pengkhianatan G30S/PKI merupakan gabungan dari kepentingan negara dan FFI.

Film Propaganda Orba Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI dianggap sebagai film propaganda Soeharto agar paham komunisme yang pernah besar di Indonesia, bahkan sempat menjadi tiga pilar kekuatan politik utama yang dirumuskan Bung Karno yakni Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis), musnah untuk selama-lamanya di negeri ini.

Tidak semua kejadian yang disuguhkan di dalam film tersebut merupakan peristiwa yang sebenarnya. Banyak adegan yang didramatisir untuk mengesankan bahwa PKI dan komunisme merupakan ancaman nyata bagi bangsa Indonesia.

Hal itu justru diakui sendiri oleh Amoroso Katamsi, pemeran Soeharto dalam film Pengkhianatan G30S/PKI.

“Film ini sengaja dibuat untuk memberi tahu rakyat bagaimana peran PKI saat itu, kadi memang ada semacam muatan politik,” ungkapnya kepada Tempo.co (30 Desember 2012).

“Memang ada beberapa adegan yang berlebihan,” imbuh aktor kelahiran 21 Oktober 1938 yang pada 1990 diangkat sebagai Direktur PPFN oleh Presiden Soeharto ini.

Sejarawan Hilmar Farid, masih dikutip dari Tempo.co, menegaskan bahwa film ini adalah propaganda Orde Baru yang mewakili pandangan Soeharto tentang peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dibumbui pula dengan sejumlah fantasinya.

“Dari segi produksi, kita lihat pembuatannya, ditangani langsung PPFN dengan restu Soeharto,” sebut tokoh yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ini

 Budi Irawanto, peraih Doktor Kajian Asia Tenggara bidang Film di National University of Singapore, menyebut film ini berhasil menjalankan fungsinya sebagai film propaganda dengan sangat baik dan sukses mempengaruhi sebagian besar alam pikiran rakyat Indonesia.

"Film Pengkhianatan G 30 S/PKI adalah salah satu film terbaik dalam menyebar propaganda dan kebencian kepada musuhnya, PKI dan Gerwani [Gerakan Wanita Indonesia], dan itu tertanam dalam benak satu generasi," ujarnya dilansir Merdeka (29 September 2012).

Sang sutradara dan penulis skenario, Arifin C. Noer, juga pernah berkeluh-kesah tentang film garapannya ini. Ia mengakui harus bertarung dengan idealismenya sendiri saat menggarap film Pengkhianatan G30S/PKI. Hal tersebut sempat diungkapkan sang istri, Jajang C. Noer, yang mengatakan bahwa suaminya rela berkeliling mencari narasumber dari pihak PKI untuk memperkaya referensi, namun hasilnya nihil.

Arifin juga merasa kreativitasnya dipangkas. Alhasil, ia merasa gagal lantaran cita-citanya menjadikan Pengkhianatan G30S PKI menjadi film pendidikan yang punya nilai humanis tidak pernah tercapai.

Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI yang selalu diputar ulang setiap tahun sejak dirilis akhirnya dihentikan seiring terjadinya Reformasi 1998 yang memungkasi era kekuasaan Soeharto.

Setelah nyaris tanpa gaduh selama bertahun-tahun berikutnya, film propaganda ini justru mulai diputar kembali di masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang kerap disebut-sebut merupakan antitesis Orde Baru.

Penulis: Iswara N Raditya

Editor: Abdul Aziz

Tirto.ID 

Read More

Sudharnoto, Pencipta Lagu Garuda Pancasila Ternyata Anggota PKI

30 September 2019 09:41

Sudharnoto, pencipta lagu “Garuda Pancasila” (foto: taksama.id)

Kamu pasti tahu lagu "Garuda Pancasila", yang menjadi lagu wajib bagi anak-anak sekolah. Lagu ini memiliki lirik yang sangat patriotis dan menyiratkan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap ideologi Pancasila.

Lagu “Garuda Pancasila” ternyata diciptakan oleh Sudharnoto, yang merupakan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Sudharnoto merupakan pria kelahiran Kendal, 24 Oktober 1925 yang berprofesi sebagai komponis dan ilustrator film Indonesia. 

Sudharnoto tergabung dalam organisasi seniman Lekra (Lembaga Kesenian Rakyat). Sejak bergabung dengan Lekra, Sudharnoto diberhentikan dari RRI Jakarta pada 1965.

Setelah peristiwa G/30S/PKI, anggota LEKRA ditangkap, dan ditahan, karena tercatat sebagai organisasi "underbow" atau menginduk pada PKI. 

Sudharnoto merupakan salah satu seniman yang menjadi tahanan politik karena dianggap sebagai anggota PKI. Sudharnoto pun dicap sebagai komunis dan ditahan di Rutan Salemba.

Reporter : Yasserina Rawie

Redaktur : Maulin Nastria

Genpi.Co 

Read More

Identik Dengan PKI, Ini Kandungan Gizi dan Manfaat Sayur Genjer

30 September 2019 09:28    

Sayur Genjer (Sumber foto: Cookpad)

Tahukah kamu tanaman genjer atau lagu ‘Genjer-genjer’? Lagu ‘Genjer-genjer’ merupakan lagu rakyat Banyuwangi yang identik dengan PKI. Genjer-genjer merupakan lagu ciptaan M Arief dan Bing Slamet, yang diaransemen ulang oleh CC PKI dan justru menjadi lekat dengan organisasi komunis tersebut.

Sayur genjer memang terdengar asing bagi masyarakat perkotaan. Namun, bagi masyarakat di daerah perdesaar, genjer menjadi makanan favorit yang memiliki rasa yang khas dan kandungan gizi yang baik untuk tubuh.

Daun genjer biasanya diolah menjadi tumisan, lalapan, sebagai campuran pada gado-gado atau pecel, atau dimanfaatkan sebagai pengganti  kangkung. Seperti sayuran hijau lainnya, daun genjer memiliki kandungan gizi yang tinggi, yaitu serat, protein, kalsium, fosfor dan zat besi.

Kandungan gizi dalam daun genjer tersebut memiliki beragam manfaat bagi tubuh. Serat dalam sayur genjer berkhasiat melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, membantu proses pencernaan makanan, mengikat lemak dalam tubuh, meningkatkan metabolisme tubuh, dan menstabilkan kadar gula darah.

Protein berguna untuk membentuk massa otot, menambah stamina dan tenaga, dan mengikat lemak di dalam tubuh. Kalsium dan fosfor berkhasiat untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, dan mencegah osteoporosis.

Selain itu, zat besi dalam sayur genjer berguna untuk menambah nafsu makan dan memperlancar metabolisme. Bagaimana, apakah kamu tertarik untuk mencoba sayur genjer?

Genpi.Co 

Read More

Lolosnya Target Utama Penculikan G30S, Jenderal Besar Nasution

Rita Ayuningtyas - 30 Sep 2019, 08:36 WIB

(Ist)

Jakarta - Mentari belum sempat menunjukkan sinarnya. Dini hari itu, 1 Oktober 1965, rentetan tembakan terdengar dari sebuah rumah di jalan yang kini bernama Jalan Teuku Umar, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat.

Rumah itu merupakan kediaman seorang perwira tinggi Angkatan Darat yang dijadikan salah satu target utama operasi G 30S. Dia adalah Jenderal Besar Nasution. 

Agus Salim dalam bukunya, Tragedi Fajar: Perseteruan Tentara-PKI dan Peristiwa G 30S menyebut, Nasution merupakan target utama dalam operasi tersebut.

Ini terkait dengan sikap dan pandangannya terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI). Pengaruhnya dalam tubuh TNI juga disinyalir masih besar sebagai jenderal senior di sana.

Oleh karena itu, jumlah pasukan yang dikerahkan untuk menjemputnya pun lebih banyak, hampir dua pleton yang menumpang 3 truk dan 2 mobil web.

30 September malam itu, Nasution tengah berada di kamar, usai menjadi penceramah dalam sebuah acara di Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama ajudannya, Letnan Satu Pierre Andreas Tendean.

Pada buku Monumen Pancasila Cakti, dr Soedjono menyebut, Nasution tak bisa tidur. Udara yang sangat panas, membuat nyamuk berseliweran di kamarnya.

Sekitar pukul 04.00 WIB, satu formasi pasukan Cakrabirawa tiba di rumah Nasution. Tak banyak bicara, mereka menuju pintu rumah. Setiap gerakan kecil penjaga dibalas dengan tembakan. Suara tembakan membuat seisi rumah terbangun.

Ketegangan semakin mencekat ketika pasukan-pasukan ini masuk rumah melalui pintu utama. Istri Nasution, Sunarti mencegah pria yang akrab disapa Pak Nas itu untuk keluar kamar. Dia kemudian meminta belahan jiwanya melarikan diri.

Sunarti pun membuka pintu kamar namun, muntahan peluru menyambutnya. 

Sementara, cerita yang agak berbeda diutarakan bekas prajurit Cakrabirawa, Sulemi. Dia dan rekannya disambut oleh satu pleton penjaga kediaman Nasution yang berasal dari Kostrad. Mereka diantar ke dalam rumah.

Di pintu utama, pintu tak terkunci. Namun, ketika masuk, 10 anggota penjemput tak menemukan Nasution. Mereka pun lantas mencarinya di beberapa kamar. Dari salah satu kamar, Nasution tiba-tiba membuka pintu.

Namun, melihat ada tiga prajurit Cakrabirawa di depan pintu, Nasution kembali mengunci pintu. Sulemi lantas meminta agar pintunya dibuka. Namun, tak ada jawaban.

Sebagai prajurit, Sulemi diperintah menjemput Nasution hidup atau mati. Dua anggota pasukan, Kopral Sumarjo dan Hargiono, membuka paksa kunci besi dengan rentetan senjata sten atau senapan serbu.

Senjata menyalak. Pintu pun terbuka, tetapi Nasution sudah tak ada di kamarnya. Saat inilah, anak bungsu Nasution tertembak di dekapan sang ibu.

Sementara, Sulemi mendengar ada suara rentetan tembakan senjata serbu dari luar rumah. Nasution kabur melompat pagar. Ia tak bisa memastikan siapa yang menembak di luar rumah kala itu.

Namun, ia bisa memastikan bahwa pemegang senjata bren adalah Kopral Sarjo. Meski demikian, mereka tak mengejarnya. Sebab, perintah mereka adalah menjemput tanpa menganggu tetangga sekitarnya.

Agus Salim dalam bukunya menyebut, Nasution melompat ke rumah Duta Besar Irak. Sementara, Victor M Fic dalam bukunya, Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang Konspirasi menyebut, bangunan tempatnya bersembunyi adalah rumah Dr Leimena di Jalan Teuku Umar 36. 

Kegaduhan itu membuat Lettu Pierre Tendean terbangun. Dia kemudian menuju sumber suara dengan membawa senjata. Pasukan penjemput kemudian bertanya siapa dia. Tendean kemudian menjawab dia adalah ajudan Nasution. Namun, sebagian besar pasukan salah mendengar dan mengiranya sebagai Nasution.

Tendean diikat dan dibawa ke truk. Tak lama, bunyi peluit terdengar. Isyarat misi penculikan jenderal berhasil dilakukan. 

Tepat pukul 04.08 WIB, rumah itu kembali sepi....

Keluar Persembunyian

Nasution mengalami patah kaki saat melarikan diri. Victor M Fic menyebut, Nasution bersembunyi di rumah tetangganya itu hingga pukul 06.00 WIB, 1 Oktober 1965.

Setelah merasa aman, dia kembali ke rumahnya melalui pagar. Dia kemudian meminta ajudan dan iparnya untuk membawanya ke Departemen Pertahanan dan Keamanan. Dia lalu diantar dengan mobil oleh Komandan Staf Markas Besar AD (Kostrad), Letkol Hidajat Wirasondjaja; ajudannya Mayor Sumargono, dan iparnya, Bob Sunarjo.

Nasution kemudian mengirim pesan kepada Soeharto di markas Kostrad, mengatakan kepadanya bahwa ia masih hidup dan aman.

Soedjono dalam Monumen Pancasila Cakti menyebut, istri Nasution lah yang melapor ke Mabes KKo/ALRI. Saat membawa Ade Irma ke RSPAD, dia mampir ke mabes untuk meminta bantuan ke penjaga.

Pukul 04.09 WIB, ajudan Nasution, AKP Hamdan Mansyur menelepon Pangdam V/Jaya Mayjen Umar Wirahadikusumah dan melaporkan peristiwa tersebut. Sekitar pukul 04.30 WIB, Umar tiba di rumah Nasution dan menyaksikan bekas kekejaman G30S.

Pukul 06.30 WIB, barulah diadakan usaha untuk mengambil Nasution dari persembunyiannya. Pukul 19.00 WIB, Nasution kemudian dibawa ke Makostrad untuk mengatur siasat penumpasan pemberontak G30S.

Nasution dan Pemberontakan PKI di Madiun

Patung Jendral AH Nasution yang terpajang di Museum AH Nasution di Menteng, Jakarta, Sabtu (30/9). Museum ini semula adalah kediaman pribadi dari Pak Nasution yang ditempati bersama dengan keluarganya sejak tahun 1949. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pada 18 September 1948, meletus pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun. Dalam rangka menumpas pemberontakan tersebut, Presiden Sukarno memerintahkan Nasution membuat konsep operasi penumpasan.

Seperti yang dikutip Liputan6.com dari Pusat Sejarah TNI, sebagai Wakil Panglima Besar dan anggota Dewan Siasat Militer, Nasution dapat mengonsepkan dengan segera rencana untuk menumpas PKI seperti yang diminta Presiden.

Dia kemudian memegang kendali atas penumpasan PKI. Saat itu, dia menjabat sebagai Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang RI. 

Sukarno memberinya waktu dua minggu untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Dalam waktu yang singkat itu, semua pentolan PKI pun tertangkap.

Ya, memang tak ada yang bisa membantah kemampuan dan pemikiran Jenderal Besar ini. Tidak saja matang di medan tempur serta karier kepangkatan yang panjang di tubuh militer Indonesia, Pak Nas juga dikenal sebagai sosok pemikir. Hal itu dibuktikan dengan 77 buku, jurnal, dan makalah yang pernah dia tulis.

Dari puluhan buku itu, yang paling fenomenal tentu saja buku Pokok-Pokok Gerilya. Buku inilah yang membuat nama Nasution mendunia dan diakui sebagai penggagas perang gerilya yang kemudian banyak diterapkan militer negara lain. Tak heran kalau Pak Nas juga dinobatkan sebagai Bapak Angkatan Darat Militer Indonesia.

Buku Pokok-Pokok Gerilya berisi pengalaman Pak Nas saat berjuang dan mengorganisir perang gerilya selama perang mencapai Kemerdekaan Indonesia. Pengalaman tempur juga dia dapatkan saat terjun dalam Revolusi Kemerdekaan (1946-1948) ketika memimpin Divisi Siliwangi. Berlanjut kemudian pada Revolusi Kemerdekaan II (1948-1949) saat menjabat Panglima Komando Jawa.

Dari momen itulah Nasution mendapat pelajaran berharga tentang perang gerilya sebagai bentuk perlawanan rakyat kepada penjajah. Strategi perang tersebut terus dipelajari hingga menjadi matang dan sulit ditaklukkan musuh.

Liputan6 

Read More

Tjakrabirawa, Si Elite Penjaga Presiden Sukarno yang Terseret G30S/PKI

Yusron Fahmi - 30 Sep 2019, 07:33 WIB

ist

Jakarta - Tak ada yang aneh pagi itu, 14 Mei 1962. Sejumlah umat Islam memadati lapangan Istana untuk melaksanakan salat Idul Adha. Ikut pula dalam rombongan jemaah Idul Adha Presiden Sukarno dan sejumlah menteri negara. Khusuk dan tenang.

Di tengah kekhusuan salat, tak dinyana, tiba-tiba: Dor..dor..! rentetan tembakan terdengar dari seorang pria, tepat di arahkan kepada Presiden Sukarno. Beruntung, rentetan tembakan tersebut meleset. Tak satu pun yang mengenai Sukarno. Tembakan justru menyasar Ketua DPR GR Zainul Arifin yang ikut salat Idul Adha.

Dengan gerak cepat, Presiden Sukarno pun diamankan dan meninggalkan kerumunan jemaah salat Idul Adha di Istana.

Komandan Detasemen Kawal Pribadi (DKP) Sukarno, Ajun Komisaris Besar Polisi Mangil Martowidjojo dalam buku "H. Mangil Marto Widjojo: Kesaksian Tentang Sukarno 1945-1967" menyebutkan, penembakan Sukarno di Istana saat Idul Adha sebenarnya sudah diprediksi sebelumnya.

Sehari sebelum kegiatan, pihaknya mendapat info akan ada percobaan pembunuhan kepada presiden Sukarno. Dia pun memeriksa agenda Presiden Sukarno. Hasilnya, potensi percobaan pembunuhan sangat mungkin terjadi saat Salat Idul Adha di Istana. Sebab, acara tersebut terbuka dan banyak diikuti orang.

"Pintu istana akan dibuka, semua orang bisa masuk, asal menunjukan undangan. Bentuk undangannya sangat sederhana, distensil hingga memang gampang sekali dipalsukan,” cerita Mangil di buku tersebut.

Bukan kali pertama Sukarno mengalami percobaan pembunuhan. Sang proklamator telah beberapa kali mengalami hal yang sama. Kondisi ini membuat khawatir Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Abdul Haris Nasution. Dia pun mengusulkan agar dibentuk resimen khusus untuk mengawal dan menjaga keselamatan presiden dan keluarganya.

Awalnya, Sukarno menolak. Dia beralasan pengawalan dirinya saat itu sudah lebih dari cukup. Detasemen Kawal Pribadi (DKP) yang menjaganya saat itu, dirasa sudah cukup bekerja dengan maksimal.

Namun, Jenderal Nasution tak menyerah. Dia terus membujuk hingga akhirnya Sukarno seteuju dengan pembentukan pasukan khusus pengaman presiden.

Tepat di hari ulang tahun Sukarno ke-61 pada 6 Juni 1962 pasukan pengawal khusus presiden pun dibentuk. Namanya: Tjakrabirawa.

"Pada hari kelahiranku di tahun 1962, dibentuklah pasukan Tjakrabirawa. Satu pasukan khusus dengan kekuatan 3.000 orang yang berasal dari keempat angkatan bersenjata. Tugas pasukan Tjakrabirawa adalah melindungi presiden," kata Soekarno dikutip dari buku Sukarno Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis Cindy Adams.

Bukan sembarang pasukan, Tjakrabirawa menjadi pasukan elite saat itu. Personelnya berasal dari empat matra terbaik. Angkatan Darat mengirimkan Batalyon Banteng Raiders, Angkatan Laut mengirim Korps Komando Operasi (KKO), Angkatan Udara mengirim Pasukan Gerak Tjepat (PGT) dan Polisi mengirim Resimen Pelopor. Total pasukan berjumlah 3.000 personel.

Nama Tjakrabhirawa sendiri merupakan pilihan Sukarno. Tjakrabirawa adalah senjata sakti milik tokoh pewayangan Kresna. Semboyannya adalah Dirgayu Satyawira yang artinya pasukan setia berumur panjang.

Pasukan Tjakrabirawa dibagi menjadi 4 Batalyon (I - IV). Batalyon I dan II bertugas di Jakarta dan Batalyon III dan IV menjaga Istana Bogor, Cipanas (Cianjur), Yogyakarta, dan Tampaksiring (Bali).

Sebagai pasukan elite pengawal presiden, Tjakrabirawa mempunyai beragam keistimewaan. Ishak, salah satu mantan pasukan Tjakrabirawa dengan pangkat terakhir sersan satu mengisahkan, bergabung dalam pasukan Tjakrabirawa menjadi dambaan tiap matra TNI saat itu.

Ishak menyatakan, perbedaan pasukan Tjakrabirawa dengan pasukan biasa terlihat dari gaji. Ishak mengaku gajinya saat itu sebagai prajurit dengan pangkat sersan satu adalah Rp 14 ribu sebulan.

"Kalau saya mengawal Presiden Sukarno, kadang bonus yang saya dapat juga Rp 14 ribu. Dari situ saja sudah kelihatan bedanya," ujar Ishak kepada Liputan6.com di Purbalingga pada 4 Oktober 2017 lalu.

Selain bonus-bonus, menurut Ishak, fasilitas anggota Pasukan Tjakrabirawa juga sangat berbeda dengan kesatuan lainnya. Misalnya, secara berkala memperoleh seragam baru dan kaus baru. Bahkan, istri yang baru dinikahinya pun memperoleh jatah biaya sewa rumah jika tak hidup bersama di asrama.

"Istri saya waktu itu kan baru menikah sebulan. Belum saya ajak ke Jakarta. Masih di sini, tinggal di rumah mertua. Itu mendapat jatah biaya sewa rumah," kata dia.

Fasilitas istimewa itu, menurut Ishak, membuat iri pasukan lainnya. Belum lagi, jatah logistik bulanan yang berbeda dengan kesatuan lainnya.

 "Ya, mungkin (bikin iri)," ucapnya, pendek.

Kunjungan-kunjungan kepresidenan juga memungkinan Ishak dan anggota Tjakrabirawa lainnya menikmati berbagai fasilitas kelas satu hotel berbintang dengan makanan-makanan lezatnya. Sesuatu yang langka pada zaman itu.

Berbanding terbalik dengan fasilitas yang diperolehnya, kesatuan-kesatuan ABRI -sebutan TNI- lainnya amat memprihatinkan. Sepatu misalnya, kata Ishak, bisa jadi hanya punya sepasang. Begitu pula seragam, yang tak mesti tiap tahun ganti.

Maklum, kala itu kondisi ekonomi Indonesia memang buruk. Itu menyebabkan negara tak mampu memberikan jaminan hidup yang layak untuk para tentara.

"Jadinya sering bentrok. Bentroknya nggak seperti jaman sekarang. Dulu beneran tembak-tembakan. Nggak satu dua orang, bisa satu unit itu," tutur Ishak.

Dikutip dari merdeka.com, Sukarno mengaku puas dengan kinerja pasukan Tjakrabirawa. Meski untuk itu dia harus meninggalkan kebiasaannya blusukan ke tempat-tempat umum tanpa pengawalan. 

"Kalau aku kunjungan kenegaraan, Tjakrabirawa menempatkan orangnya di seberang jendela tempatku menginap. Bahkan ketika aku sedang berada di istana, dua orang senantiasa berada di dekatku. Satu kompi menjaga di sekeliling istana, yang lain berjaga-jaga di luar kota," kata Sukarno.

Terseret G30S dan Dibubarkan

Sejumlah pengunjung memadati Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10). Bertepatan dengan peringatan hari Kesaktian Pancasila, sejumlah pelajar mengadakan napak tilas ke monumen Kesaktian Pancasila. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dalam sejarahnya, resimen ini dipimpin oleh ajudan senior presiden, yakni Kolonel Sabur. Dia menjadi komandan pertama Resimen Tjakrabirawa setelah pangkatnya dinaikkan menjadi brigadir jenderal. Sementara Kolonel Maulwi Saelan menjadi wakilnya.

Maulwi Saelan mengisahkan, sosok Sukarno sangat dekat dengan para pengawalnya. Soekarno hapal dengan anggota Tjakrabirawa yang biasa bertugas di sampingnya. Sukarno juga penuh kejutan. Hubungan dengan para pengawal sangat cair dan dekat.

Saelan mencotohkan saat pengawalan ke Italia. Saat itu rombongan sedang melintas di sebuah pantai. Tiba-tiba Sukarno secara mendadak memerintahkan seluruh rombongan berhenti.

"Ternyata Bung Karno ingin makan es krim di sebuah restoran. Maka kita semua berhenti untuk makan es krim. Semua duduk bersama di satu meja. Semua ramai menyambut Bung Karno. Ada yang bilang kalau Bung Karno ikut Pemilu di Italia pasti menang," kenang Saelan. 

Sayangnya, tak seperti harapan Sukarno, Tjakrabirawa ternyata tak berumur panjang. Keterlibatan pasukan ini dengan gerakan 30 September (G30S) dengan menculik sejumlah jenderal, membuat satuan elite ini hanya seumur jagung.

Adalah Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Letkol Untung Syamsuri. Dia membawa sebagian pasukan Tjakrabirawa yang menjadi anakbuahnya terlihat dalam gerakan 30 September.

Seperti dikutip dari Merdeka.com, Petrik Matanasi, penulis buku, "Tjakrabirawa" menyatakan, Untung memanfaatkan hari ulang tahun ABRI yang jatuh pada 5 Oktober untuk menggalang kekuatan pada 30 September 1965. Dalam peringatan HUT ABRI, dia ditunjuk sebagai pengatur parade pasukan. Posisi ini membuat dia punya kesempatan mengontak bekas anak buahnya di Kodam Diponegoro.

Untung mendengar selentingan isu akan adanya aksi dewan jenderal oleh sejumlah jenderal yang tidak loyal pada presiden dan merencanakan kudeta pada 5 Oktober. 

Pasukan G30S dibagi dalam tiga kelompok yakni Pasopati, Bimasakti dan Pringgodani dan dipimpin perwira dari Tjakrabirawa, anak buah Untung.

Pasopati dalam penculikan membunuh langsung tujuh Jenderal AD yang akan diculik. Sebelumnya ada 8 Jenderal yang akan diculik. Namun satu nama, Brigadir Jenderal Ahmad Soekendro karena sedang melawat ke China. Satuan Pasopati terdiri dari 250 anggota Tjakrabirawa.

Namun menurut Petrik, ada masalah kecil yang datang saat itu. Pasukan elit dari Pasukan Gerak Tjepat ternyata tak ada. Jumlah semula yang 1.150 orang menyusut menjadi 900 orang saja. Akhirnya untuk menculik para Jenderal itu tersedia 130 hingga 140 prajurit yang akan terlibat dalam penculikan.

Tepat 1 Oktober 1965 dini hari, rombongan pasukan ini pun berarak membelah Jakarta. Mereka menuju Menteng, dimana rumah para jenderal berada. Sebagian lagi ke Kebayoran Baru, rumah Jenderal DI Panjaitan.

Dan, revolusi berdarah pun berlangsung dinihari ini. Sekaligus menjadi titik kelam perjalanan pasukan Tjakrabirawa sebelum akhirnya dibubarkan 28 Maret 1966. 

Liputan6 

Read More

Aliarcham, Buangan Paling Dihormati

Oleh Andri Setiawan

• Pemimpin PKI yang pantang tunduk pada pemerintah kolonial. Paling dihormati kaum buangan Digul.

Makam Aliarcham di Tanah Merah. (repro Boven-Digoel).

Pada 1 Juli 1933, laki-laki itu dipapah kawan-kawannya menaiki perahu motor. Dari Tanah Tinggi, perahu itu menyusuri Sungai Digul hendak menuju Tanah Merah untuk berobat. Butuh waktu sekitar enam jam menuju Tanah Merah dengan aliran sungai yang berkelok-kelok. Sesekali lajunya terhalang batang-batang pohon yang hanyut di sungai.

Aliarcham memang telah sakit-sakitan. Ia sering batuk-batuk dan mengidap penyakit paru-paru. Tapi meski kondisinya semakin buruk, ia enggan berobat.

"Saya sangat merindukan kawan-kawan. Kalau saya mati biarlah kematian saya di hadapan kawan-kawan di sini yang sangat dibenci oleh Belanda ini," katanya sepeti dikutip Mangkudun Sati dalam Aliarcham, Sedikit Tentang Riwayat dan Perjuangannya.

Keinginannya itu benar-benar tercapai. Belum sempat sampai ke Tanah Merah, di antara deru mesin perahu dan sunyinya hutan Papua, laki-laki 32 tahun itu menarik napas terakhirnya. Aliarcham, buangan Digul paling dihormati itu meninggal dunia dikelilingi sahabat-sahabatnya.

Aliarcham ditangkap pemerintah kolonial pada 5 Desember 1925. Saat itu ia sedang berada di Solo untuk mengikuti kongres Organisasi Perguruan dan Pendidikan Indonesia (OPPI). Pemerintah kolonial menduga Aliarcham merupakan organisator penting dalam pemogokan besar buruh di sejumlah tempat di Jawa Timur, satu bulan sebelumnya.

Pada 24 Desember 1925, ia diangkut dengan kapal Van Der Wijck ke Papua bersama seorang kawannya bernama Mardjohan. Merauke adalah lokasi pertama Aliarcham dibuang. Ia tinggal di sana kira-kira hanya seminggu. Aliarcham lalu dipindahkan ke Okaba dan tinggal di sana sekitar satu setengah tahun.

Dari Okaba, ia dipindahkan ke Tanah Merah. Di sini, sudah ada buangan lainnya yang ditangkap setelah pemberontakan PKI pada November 1926. Saat itu, di Tanah Merah tengah terjadi perselisihan antara kaum buangan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas gagalnya pemberontakan 1926.

Aliarcham mengambil sikap yang tegas. Ia menganggap tak ada yang patut disalahkan kecuali pemerintah kolonial yang menyebabkan rakyat harus memberontak.

"Suatu pemberontakan yang mengalami kekalahan adalah tetap sah dan benar. Kita terima kekalahan ini karena musuh lebih kuat. Kita terima pembuangan ini sebagai satu risiko perjuangan yang kalah. Tidak ada di antara kita yang salah, karena kita berjuang melawan penjajahan. Pemerintah kolonial yang bersalah. Kita harus melawannya, juga di tanah pembuangan ini. Dan persatuan harus terus kita pelihara. Kita harus terus menggunakan waktu pembuangan ini untuk belajar pengetahuan Marxisme dan pengetahuan umum," katanya.

Perselisihan itu menyisakan perpecahan antara mereka yang bersifat keras dan mereka yang mulai luntur semangat perjuangannya. Karena dianggap berbahaya, sebagian dari mereka yang bersifat keras dipindahkan ke Gudang Arang yang letaknya berada di tengah rawa. Beberapa di antaranya adalah para pemimpin PKI seperti Mas Marco Kartodikromo, Thomas Najoan, Budisucitro, dan Aliarcham.

Karena banyak diprotes kaum progresif Belanda, pada Januari 1928, Aliarcham dan kawan-kawan dipindahkan ke Tanah Tinggi. Meski tak lagi di tengah rawa, Tanah Tinggi letaknya jauh masuk ke dalam belantara hutan Digul. Enam jam perjalanan dari Tanah Merah jika naik perahu. Kamp paling sunyi di Digul.

Aliarcham termasuk orang buangan yang paling dikenal di Digul. Ia dianggap sebagai pemimpin para buangan dan kerapkali mewakili kaum buangan dalam pelbagai persoalan. Misalnya ketika tunjangan 30 sen perhari hendak dicabut, bersama Budisucitro dan Said Ali, ia dikirim untuk menanyakan keputusan itu. Setelah beradu debat dengan kontrolir, tunjangan 30 sen akhirnya tidak jadi dicabut.

Menurut Mas Marco Kartodikromo dalam Pergaulan Orang Buangan di Boven Digoel, ketika kaum buangan Tanah Merah membentuk Centrale Raad Digoel (CRD) Aliarcham terpilih sebagai anggota dengan suara terbanyak, yakni 515 suara. Ia juga terpilih menjadi anggota komisi pembentuk Anggaran Dasar CRD bersama Soenarjo dan Budisucitro.

Meninggalnya Aliarcham meninggalkan kesan mendalam bagi kaum buangan. Baik mereka yang telah loyal terhadap kolonial maupun mereka tetap radikal, menganggap Aliarcham adalah pemimpin mereka.

"Aliarcham dimakamkan dengan peghormatan besar, semua kelompok berjalan kaki dalam iringan pemakamannya, seakan akan ia telah menyatukan semua tapol, yang sebelumnya terlibat dalam perselisihan sengit tentang status di pengasingan, dan tentang dukungan untuk organisasi-organisasi mereka yang ini atau yang itu," tulis Molly Bondan dalam Spanning a Revolution.

Menurut Molly, tidak orang lain lagi yang pernah menerima penghormatan sebesar itu dari semua tapol. Makam Aliarcham di Tanah Merah juga merupakan makam yang paling dirawat dengan layak. Tertulis sebuah sajak di makamnya:

"Obor yang dinyalakan di malam gelap-gulita ini, kami serahkan kepada angkatan kemudian."

Historia 

Read More

Wiranto Didesak Mundur sebagai Menkopolhukam. Dan Itu Wajar Belaka

Oleh: Haris Prabowo - 29 September 2019

Menko Polhukam Wiranto (tengah) didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kedua kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (24/9/2019). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat.

Wiranto dianggap gagal jadi Menkopolhukam. Dia pun didesak mundur saja sebelum masa kerjanya benar-benar selesai.

Wiranto dianggap gagal menjabat Menkopolhukam, posisi yang dia emban sejak 27 Juli 2016. Desakan agar bekas Panglima Angkatan Bersenjata ini mundur pun mengemuka.

"Kami meminta [presiden] mencopot Menkopolhukam Wiranto karena terbukti gagal dalam melakukan antisipasi terhadap persoalan politik dan keamanan yang menjadi domain wilayah kerjanya," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik dalam keterangan pers, Jumat (27/9/2019) lalu.

Komisi III adalah mitra kerja sekaligus pengawas kinerja Kemenkopolhukam. Indikasi kegagalan Wiranto yang paling terlihat adalah: dia tidak bisa mengantisipasi aparat polisi berbuat represif.

Buktinya, Randi (21), mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Halu Oleo angkatan 2016, mati ditembak dengan peluru tajam saat berdemonstrasi di depan DPRD Sulawesi Tenggara, Kendari, Kamis (26/9/2019).

Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan dari para saksi mata, Randi diduga ditembak dari jarak dekat. Dari foto korban yang kami terima, ada luka berbentuk lingkaran di bagian dada kananya. Muhammah Yusuf Kardawi (19), demonstran dari Teknik D-3 UHO, juga meninggal dunia dalam peristiwa yang sama.

"Jangan [mengamankan demonstrasi mahasiswa] dengan kekerasan dan represif. Siapa aparat yang terlibat, peluru apa yang telah membunuh adik-adik mahasiswa. Jika polisi menggunakan peluru karet, mahasiswa pasti tidak akan mati," tambahnya.

Randi dan Yusuf menambah daftar hitam orang-orang yang tewas karena menyuarakan aspirasinya. Dalam aksi menentang hasil pilpres di Jakarta 21-22 Mei lalu, sembilan orang meninggal. Hingga kini tak jelas sudah sampai mana proses investigasinya.

Belum lagi kejadian serupa di Papua beberapa hari yang lalu. Desakan agar Wiranto pensiun saja juga dikemukakan lembaga swadaya masyarakat yang membidangi pengawasan hak asasi manusia, Imparsial.

Kepada reporter Tirto, Jumat (27/9/2019), Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengatakan memang sudah saatnya Joko Widodo mengganti Wiranto jika dia benar-benar "berkomitmen membangun situasi jalannya pemerintahan yang menghormati HAM dan demokrasi dalam politik, hukum, dan keamanan."

Menurutnya taktik Wiranto sejak dulu memang keliru tiap kali merespons konflik dan ekspresi politik warga.

"Beberapa statement, langkah-langkah yang dibuat Pak Wiranto yang kontraproduktif, itu sudah jadi bukti kalau dia memang harusnya diganti," tegasnya.

Saat menghadapi kerusuhan di Papua, alih-alih memilih jalan dialog, Wiranto lebih suka menambah jumlah aparat. Dia juga menuding Benny Wenda-lah otak kerusuhan di Papua. Ketika demonstrasi mahasiswa meluas, Wiranto malah bilang "demo sudah tidak relevan."

Menurutnya ada jalan lain yang jauh lebih terhormat dari itu. Dia juga menyebut gerakan potensial ditunggangi--tuduhan yang dibantah keras para mahasiswa. Wiranto juga menyarankan agar masyarakat lebih percaya terhadap informasi resmi dari aparat. Dalam kasus demo di Jakarta, aparat malah pernah menyebar hoaks. Pun dengan kasus Papua.

"Dari awal kami sudah mempertanyakan mengapa Jokowi mengangkat dia jadi Menkopolhukam. Dia dipertanyakan dari sisi integritas, komitmen, terutama soal HAM," pungkas Ghufron. 

Tidak Berlebihan Direktur Setara Institute Ismail Hasani mengatakan desakan legislatif dan sipil agar Wiranto dicopot saja sama sekali "tidak berlebihan" meski "sedikit tidak relevan mengingat kerjanya (dalam periode pertama pemerintahan Jokowi) tinggal beberapa hari lagi."

"Mereka punya data yang banyak dan sah-sah saja memberikan kritik. Indikator ketidakmampuan Wiranto dalam mengendalikan organ-organ, terutama aparat negara, terlihat lewat kontroversi yang muncul," kata Ismail saat dihubungi reporter Tirto.

Ismail juga punya penilaian serupa. Wiranto adalah 'orang lama' dalam politik Indonesia yang tak inovatif menangani konflik. Artinya, dia masih doyan pakai cara-cara lawas.

"Wiranto dibesarkan di era otoritarianisme, sementara tantangan hari ini jelas berbeda. Dulu enggak ada demonstrasi digital. Kalau masih pakai cara konvensional ya tentu kontraproduktif."

"Contoh ada orang mengkritik di medsos atau galang dana di internet seperti Ananda Badudu, tapi dipidana. Di negara-negara maju, orang yang tidak mengikuti demo di jalanan akan kontribusi via uang sebagai dukungan, dan itu tak bisa dipidana," pungkasnya.

Reporter: Haris Prabowo

Penulis: Haris Prabowo

Editor: Maya Saputri

Wiranto masih setia dengan cara-cara kekerasan, padahal situasi sudah berubah

Tirto.ID

Read More

Ketika Emak-Emak Gerwani Kampanye Ganyang Film Hollywood

Oleh: Indira Ardanareswari - 29 September 2019

Ilustrasi proyektor film. FOTO/iStockphoto

Bersama Gerwani, Utami menyerukan kepada masyarakat untuk masuk ke bioskop-bioskop dan menggulung habis dominasi film Amerika di Indonesia.

Sebuah festival film di Bandung tahun 1957 tidak berjalan sebagaimana mestinya setelah sekelompok ibu dari Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) menyerbu masuk gedung bioskop. Mereka menuntut agar panitia tidak menayangkan film Amerika yang berjudul Rock Around the Clock (1955) dan Don't Knock the Rock (1956). Keduanya dibintangi Bill Haley, musisi rock ‘n roll asal Amerika.

Sejak 1954, Gerwani—sebagaimana beberapa komponen lain dalam lingkaran PKI—memang selalu menolak segala sesuatu yang punya embel-embel Amerika. Kebijakan Gerwani ini diberlakukan setelah ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerwani Umi Sarjono menuding film Amerika sebagai biang kerusakan moral anak-anak dan merugikan perempuan Indonesia. Suara protes Umi ini mendapat publikasi besar dalam surat kabar Harian Rakjat (13/10/1954).

Sejak saat itu pula, Gerwani, didukung Lekra dan Pemuda Rakyat, dengan gigih melayangkan protes dan kritik terhadap ketua Panitia Sensor Film, Maria Ulfah. Akibat kritik yang bertubi-tubi, kaum ibu yang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia (Kowani) berharap agar diperbolehkan ikut memeriksa apakah benar film Rock Around the Clock dapat merusak moral.

Seperti yang dicatat dalam memoar Maria Ulfah Subadio: Pembela Kaumnya (1982: 131) yang ditulis Gadis Rasid, Maria menyetujui permintaan para ibu dari Kowani. Ia kemudian menyelenggarakan pemutaran film di sebuah ruang preview milik American Motion Picture Association in Indonesia (AMPAI), di Jalan Veteran.

Belum sempat rencana itu terlaksana, Maria digiring oleh Pemuda Rakyat yang kemudian mencecarnya dengan beragam pertanyaan. Maria menjawab dengan tegas bahwa “film ini sudah dinilai oleh suatu panitia kecil yang dimpimpin oleh Kepala Jawatan Pendidikan Masyarakat”. Menurut Maria, tidak ada unsur yang membahayakan atau merusak moral seperti yang dituduhkan.

Peristiwa itu kembali menciptakan jarak antara Maria dengan orang-orang dari kubu komunis. Sebelumnya, Maria yang dekat dengan Partai Sosialis Indonesia memang sudah tidak disukai dan berkali-kali dituntut mundur dari jabatan ketua panitia sensor. Maria dianggap terlalu lunak menyikapi peredaran film Amerika.

Dua tahun setelah peristiwa penggiringan tersebut, masa jabatan Maria berakhir. Anehnya, panitia sensor sama sekali tidak diganti, sebaliknya mereka dibiarkan bekerja seperti biasa. Menurut pengakuan Maria kepada Gadis Rasid, keputusan itu dibuat atas dorongan Gerwani agar posisi ketua dapat diisi oleh calon pilihan mereka. Orang pilihan itu adalah Utami Suryadarma, istri Kepala Staf Angkatan Udara Soeriadi Suryadarma.

Kampanye Pendidikan Gerwani

Sejak awal 1960-an, perasaan tanggung jawab moral Gerwani dalam perfilman dan kebudayaan semakin meningkat berkat kehadiran Utami. Menurut Saskia Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Perempuan (2010: 347), kapasitas Gerwani sebagai garda depan penyaringan film ini timbul berkat kesadaran akan peran khusus mereka sebagai pendidik anak-anak. Selain itu, mereka juga menganggap film telah merubah citra perempuan menjadi “barang dagangan”.

“Perkosaan, kasus-kasus pembunuhan belakangan ini, pemuda penganggur yang mengganggu para perempuan di jalan-jalan pada malam hari, dan anak-anak lelaki yang bermain sebagai cowboy […] semua permainan mereka tiru dari film-film buruk,” tulis nyonya Asijan, salah seorang simpatisan Gerwani, dalam Harian Rakjat (17/10/1956).

Dari catatan Wieringa dapat diketahui bahwa untuk menanggulangi isu tersebut, Gerwani berusaha menempatkan perfilman di bawah standar pendidikan dalam rangka membentuk keluarga komunis. Maka pada 1960, Gerwani mengeluarkan apa yang disebut Panca Cinta atau lima macam cinta untuk pendidikan anak-anak. Rumusan tentang hal ini diuraikan untuk pertama kali dalam majalah Api Kartini, salah satu organ Gerwani, edisi Februari 1960.

“Panca Cinta digalakan bersamaan dengan Panca Wardhana yang dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan di bawah Prof. Dr. Prijono. Panca Cinta menetapkan lima bidang yang harus mendasari seluruh sistem sekolah, yakni perkembangan intelektual, moral, teknik, artistik, dan mental,” terang Wieringa (hlm. 348).

Di tahun yang sama, tersiar desas-desus bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prijono, berniat menempatkan perfilman di bawah Kementerian Pendidikan. Niat ini urung. Sebagai gantinya, Panca Cinta mengalami pembaruan pada September 1963 yang secara tidak langsung memengaruhi kebijakan dan cara kerja Utami dalam panitia sensor.

Gunting Sensor di Tangan Utami

Utami sendiri dikenal sebagai sosok pejuang emansipasi yang pernah mewakili Republik Indonesia dalam All Indian Women’s Congress pada Desember 1947. Saat itu Utami masih menjabat sebagai ketua Bidang Penerangan Luar Negeri Kowani. Dalam memoarnya yang berjudul Saya, Soeriadu & Tanah Air (2012: 7), Utami mendeskripsikan diri sebagai seorang “feminis”.

Barangkali berkat kedekatan Utami dengan dunia pergerakan nasional, Gerwani menjatuhkan pilihan untuk menggandeng Utami dalam kampanye sosial mereka. Banyak sumber yang menyebut, Utami nampak istimewa di hadapan kelompok komunis lantaran dikenal dekat dengan Sukarno dan punya relasi yang baik dengan pejabat di istana negara.

Kebijakan sensor yang diterapkan Utami sangat berbeda dengan apa yang pernah dilakukan Maria Ulfah. Krisna Sen dalam Kuasa dalam Sinema: Negara, Masyarakat dan Sinema Orde Baru (2009: 82) menyebut panitia sensor di bawah pengaruh Utami lebih condong melawan film-film Amerika dengan jalan mempersulit kriteria sensor.

Di bawah kendali Utami, gunting panitia sensor menjadi lebih tajam ketimbang sebelumnya. Utami cenderung memotong film-film yang menggambarkan suasana pesta, adegan dansa antara laki-laki dan perempuan, gaya hidup perkotaan yang berlebihan, serta ambisi pribadi yang dianggap dapat merusak agenda pendidikan yang sedang berjalan.

Ketimbang mengandalkan ‘panitia kecil’, Utami lebih suka mengundang kaum guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk duduk mendampingi panitia sensor. Kebijakan Utami ini mulai dilakukan pada 17 Januari 1961 ketika ia mengundang sekelompok guru untuk menyaksikan film drama asal Inggris berjudul Too Young Too Love (1959) di Gedung Panitia Sensor Film.

Emak-Emak Boikot Film

Berdasarkan apa yang dicatat dalam Layar Perak: 90 Tahun Bioskop di Indonesia (1992: 81) sikap sensor Utami perlahan-lahan berjalan ke arah yang lebih politis. Tak sedikit yang menudingnya suka mempersulit penyensoran film-film garapan sutradara yang dianggap musuh politik PKI. Film Anak Perawan di Sarang Penjamun (1962) garapan Usmar Ismail dan Tauhid (1964) garapan Asrul Sani hanya dua dari sekian film yang mendapat kesulitan di atas meja sensor.

Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang terjadi sejak 1962 secara tidak langsung memperuncing kampanye anti-imperialisme kebudayaan Barat. Akibatnya, permusuhan terhadap film Amerika pun semakin memuncak. Pada saat bersamaan, Utami mengusulkan agar pemerintah memberlakukan kebijakan impor terpimpin. Dikatakan oleh Utami, impor film yang tidak terpimpin dengan jelas akan “membahayakan kebudayaan kita berdasarkan manipol dan anti-imperialisme.”

Tidak jelas apakah usulan tersebut diloloskan oleh anggota parlemen. Yang diketahui, sebagai konsekuensi masuknya armada Amerika Serikat ke Samudera Indonesia pada 20 April 1964, Utami dan kaum komunis memilih melibas habis seluruh film Amerika yang sudah beredar di Indonesia melalui aksi boikot.

Masih di tahun yang sama, Utami didaulat menjadi Ketua Umum Panitia Aksi Pengganyangan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS) yang berkedudukan di Jakarta. Bersama Gerwani, Utami menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk masuk ke bioskop-bioskop dan menggulung habis dominasi film Amerika di Indonesia. Tanpa sepengetahuan Utami, aksi ini seringkali disertai tindak kekerasan dan pemerasan terhadap pemilih bioskop.

Beberapa bulan setelah Gerwani dan Utami Suryadarma terjun menjadi bagian aksi boikot film Amerika, kaum ibu di Jakarta turut menolak peredaran film barat. Sebuah kolom pada surat kabar Nasional (3/10/1964) menceritakan dengan gamlang kecemasan ibu-ibu saat melihat perilaku anak-anak yang semakin nakal meniru film koboi.

Bersama-sama Gerwani, kaum ibu di Jakarta lantas ikut turun ke jalan. Seraya mengkumandangkan orasi kebudayaan yang ditulis PAPFIAS mereka meminta Sukarno membubarkan AMPAI, jalur utama distribusi film Amerika di Indonesia, kemudian mengusir orang-orang Amerika yang bekerja di dalamnya.

Aksi serupa terus menyebar di berbagai kota besar di Pulau Jawa dengan melibatkan bermacam-macam organisasi perempuan. Merunut catatan Amurwani Dwi Lestariningsih dalam Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan (2011: 67) aksi para perempuan ini baru berhenti ketika terjadi peristiwa 30 Septermber 1965.

Penulis: Indira Ardanareswari
Editor: Windu Jusuf

Konfrontasi Indonesia-Malaysia sejak 1962 secara tidak langsung memperuncing kampanye anti-film Amerika.

Tirto.ID 

Read More

Cerita Istri Pengawal Presiden Sukarno Melahirkan di Penjara Usai G30SPKI

Muhamad Ridlo - 27 Sep 2019, 04:00 WIB

Foto Sutari, istri mantan pengawal Presiden Soekarno, Mayor (Purn) Abu Arifin. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Purbalingga - Tragedi 1965, atau G30S PKI pecah dan mengoyak Indonesia. Suasana mencekam tak berkesudahan terjadi selanjutnya, dengan dalih pembersihan pelaku atau anggota PKI.

Operasi militer yang ditopang kekuatan milisi terjadi di berbagai kota. Ribuan orang dibunuh, baik anggota PKI, underbow maupun orang yang hanya dicurigai simpatisan PKI.

Belakangan, operasi semakin masif. Kaki tangan rezim Soeharto yang hendak mengambil kekuasaan mulai membersihkan orang-orang yang berbau Sukarno.

Tentu saja, tak ada yang menyatakan secara resmi bahwa orang-orang presiden pertama itu menjadi target. Mereka disingkirkan dengan dalih terlibat atau simpatisan PKI.

Salah satu keluarga yang terkena imbasnya adalah keluarga Pendeta Dr Abu Arifin. Pria kelahiran Klampok, Banjarnegara ini dulunya adalah pengawal Presiden Soekarno, pada awal kemerdekaan, meski hanya empat bulan.

Empat bulan itu begitu membekas di hatinya. Terlebih, istrinya, Sutari begitu mengidolakan sang Putra Fajar. Pendek kata, ia dan keluarganya adalah Soekarnois sejati, dan bukan anggota maupun simpatisan PKI.

Abu Arifin lebih dikenal sebagai anggota pasukan pengawal Panglima Besar Jenderal Soedirman. Ia memang sempat berpindah kompi, dari Kompi 3 ke Kompi 1, pengawal istana dan Presiden dan kemudian menjadi pengawal Jenderal Soedirman.

Ia adalah anggota pasukan Batalyon Mobile Polisi Tentara, cikal bakal Kesatuan Provost, sekaligus pasukan elite pertama RI. Batalion ini setingkat divisi, dengan komandan pasukan berpangkat Mayor Jenderal, meski hanya berkekuatan sekitar 200 personel.

Liputan6 

Read More