Ketika Para Jenderal-Purnawirawan Gerah Terhadap Demokrasi ~ YPKP 65-66 Kebumen

11 June 2019 - Aboeprijadi Santoso

KERUSUHAN 21-22 Mei 2019 bermula di Jalan Thamrin, di seberang gedung Bawaslu dan di Tanah Abang, Jakarta. Remaja pemrotes berkumpul di Thamrin dan jelang larut malam massa dari Banten tiba di stasiun Tanah Abang, menuju Asrama Brimob di Petamburan. Di Slipi, terjadi penembakan disusul lempar batu dan bakar mobil-mobil Brimob. Kepolisian mengaku memakai peluru karet, tapi peluru tajam ditemukan di salahsatu korban tewas. Di Thamrin, jelang pagi, pendemo dari Petamburan tiba dan mengamuk.[1] Ada guru agama di daerah menghasut pelajar. Delapan korban, kebanyakan remaja, tewas. Ratusan terluka, 52 ditahan.[2]

Para pengamat memastikan ada skenario dan rekayasa provokasi. Apa yang terjadi mirip Peristiwa Trisakti 12 Mei 1998 tapi tidak meluas – jauh berbeda dengan kerusuhan massal berdarah beberapa hari kemudian, dua dekade lalu. Skenario, kapan dan siapa yang memprovokasi situasi tak mudah dipastikan.

Jen-pur

Di balik semua itu, gonjang-ganjing di pusat kuasa, khususnya di kalangan jenderal-jenderal purnawirawan (jen-pur), lebih kentara. Pemilihan presiden 17 April 2019, dan tampilnya bekas Letjen Prabowo Subianto selaku Capres-kalah yang menolak perkiraan Hitung-Cepat 18 April dan putusan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 21 Mei pagi, telah membuka dimensi baru dalam perpolitikan Indonesia.

Di Amerika Serikat, Presiden Jenderal Dwight D. Eisenhower pernah berseru “Old soldiers never die, they just fade away” (Mantan prajurit tak pernah mati, mereka hanya menghilang saja). Di Indonesia, mereka justru tidak akan menghilang begitu saja.

Jen-pur selalu akan berkiprah di arena politik manakala transformasi politik – seperti di episode awal Reformasi awal 2000an – mengubah posisi mereka menjadi oligarkh-oligarkh baru eks-Orde Baru tanpa menghadapi perlawanan yang setara dari kekuatan masyarakat. Mereka bergerak memanfaatkan ranah, jejaring dan peluang untuk membuat lahan baru: di parpol, ormas, dan bisnis pada jejaring oligarki lama dan baru. Gejala terbaru menyusul Pilpres 2019 telah menempatkan Prabowo Subianto pada posisi jen-pur yang gagal, tapi bergerak untuk mengguncang demokrasi baru. Sejumlah jen-pur karibnya turut bergerak ketika ‘jagoan’nya kalah di pentas final, dan kalangan se-corps-nya merasa terhina. Diam-diam, mereka bangkit – secara terbuka.

Selama berminggu-minggu sejak Prabowo Subianto ber-‘Sujud Syukur’ pada 18 April, dia berkali-kali menegaskan tak akan mengalah, melainkan akan berjuang memperoleh keadilan dengan menggugat ulah KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sejumlah sejawatnya – banyak di antara mereka berada pada posisi terkemuka di masa akhir Presiden Soeharto – kini terlibat dalam sikap, perilaku dan aksi-aksi protes yang menentang penguasa.

Diantaranya: sejumlah mantan Danjen (Komandan Jenderal) Kopassus – korps yang pernah dipimpin oleh Prabowo – kabarnya berencana akan ikut aksi protes pada 22 Mei. Seorang diantaranya, Letjen pur. Sjafrie Syamsuddin, tampil menonjol. Fotonya tersiar di sejumlah media dalam salahsatu aksi di muka gedung Bawaslu.

Pimpinan aparat negara ternyata tidak mengetahui dan terkejut mendengar rencana aksi sejawat-sejawat Prabowo tersebut, yang ingin unjuk sikap mendukung Prabowo.

Menanggapi tantangan Prabowo, hanya sehari menjelang kerusuhan 21 Mei, sejumlah mantan Danjen Kopassus yang loyal terhadap penguasa mengambil tindakan yang tak pernah mereka lakukan sebelumnya, yakni menyatakan bersatu dengan menegaskan bahwa mereka tidak akan turut dalam aksi apa pun yang inkonstitusional. Mereka menampik klaim Prabowo bahwa Pilpres yang baru lalu itu sah.

Dua hari kemudian, Prabowo sendiri pada 22 Mei petang – setelah dikabarkan enam (belakangan ternyata delapan) korban tewas dalam kerusuhan – menyerukan agar para pendukungnya menaati aparat hukum.[3]

Intra-militer

Peristiwa pembangkangan dan ‘koreksi’ ini menimbulkan pertanyaan seberapa jauh penguasa negara, khususnya elite militer dan para perwira purnawirawan, mampu menjaga kesatuan selaku korps pengawal negara.

Pasalnya, Prabowo telah bergerak mengumpulkan sejumlah bintang dari korps Kopassus untuk menunjukkan dukungan baginya. Ia juga, pada saat bersamaan, menggalang aliansi dengan sejumlah parpol berbasis Islam yang seringkali bergerak dengan dukungan sejumlah ormas preman. Dengan manuver ini, Prabowo sesungguhnya telah memungkinkan dan melimpahkan daya bagi para pendukungnya untuk menggalang massa, dan dengan begitu, mengobarkan perang atas nama dirinya.

Konflik di kalangan perwira militer bukan cerita baru. Dapat dikatakan hampir tak ada isu politik nasional sejak perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang tidak melibatkan pertarungan antar kelompok militer – yaitu sejak Peristiwa Madiun 1948, pemberontakan PRRI-Permesta 1958, Peristiwa 1965-1966 dan dampaknya, Peristiwa Malari 1974, kasus Timor Timur pada 1990an hingga jatuhnya Presiden Soeharto dan Peristiwa Mei 1998. Bahkan kita juga mengenal persaingan tak berdarah yang berkepanjangan – schisma – antara kelompok perwira tinggi “Merah-Putih” (nasionalis, dengan arloji di lengan kanan sebagai pertanda) dan “Hijau” (atau “Ijo Royo-royo”, Islam) – pada dekade akhir pemerintahan Soeharto pada 1990an. Barangkali hanya Kasus Sawito (1976) – isu suksesi Kepala Negara berbasis mistik – yang tidak melibatkan konflik intra-militer.

Klandestin

Dengan berakhirnya kedudukan dan kegiatan politik bagi anggota militer aktif sejak Reformasi 1998, maka menjadi penting untuk memantau dan menyelidiki “persatuan dan kesatuan” dari “Keluarga TNI” – apalagi bila menyangkut unit militer yang paling bergengsi dan, mengingat citra buruknya di sisi HAM, juga paling kontroversial, yaitu Kopassus.

Sejak Reformasi, para perwira tinggi purnawirawan dapat menjadi politisi dengan menggalang dukungan publik, namun banyak diantaranya juga membawa-serta nostalgia, kehormatan, kebanggaan dan privilese dari korps asalnya – mungkin juga termasuk sumberdayanya. Sekitar selusin mantan jenderal purnawirawan yang diketahui terlibat berbagai aksi dan acara untuk mendukung pencapresan Prabowo, seluruhnya berasal dari korps Kopassus. Gerak-gerik untuk mendukung pencapresan Prabowo juga melibatkan sejumlah kawan dekat Prabowo seperti Glenny Kairupan dan Tono Suratman, yang keduanya terlibat dalam kekerasan seputar referendum di Timor Timur pada 1999, dan Chairawan Nusyirwan, pimpinan ‘Tim Mawar’ yang (bergerak bersama ‘Tim Merpati’) bertanggungjawab atas penculikan para aktivis pada 1997.

Sementara itu tak banyak diketahui tentang aspirasi religiositas keIslaman para mantan perwira tsb, namun diketahui sebagian mereka dekat dengan ormas-ormas berbasis Islam. Sebuah penerbitan resmi TNI pada 2010 menyebut hanya mantan KSAD yang juga mantan ajudan Presiden Soeharto, Tyasno Soedarto, yang diketahui bersimpati pada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kini terlarang.[4]

Yang menarik, para jen-pur yang bergerak itu kaya pengalaman intelejen dan klandestin sepanjang masa silamnya: sebagai mantan Danjen atau pun bekas anggota Kopassus. Djoko Santoso, jenderal termuda dan mantan KSAD, giat di Aceh di masa damai. Kivlan Zein dikenal sebagai agen provokator yang ramai di permukaan mau pun di balik pemberitaan media, dan Syafrie Syamsuddin yang disebut-sebut sebagai perwira tinggi di balik layar pada huru-hara berdarah Mei 1998.

Jadi, tokoh-tokoh gerakan jen-pur pro-Prabowo ini, adalah bintang-bintang terpilih. Di antara mereka, agaknya tak ada yang lebih instrumental, teruji sukses di lapangan, dibandingkan Soenarko.

Kredit foto: Mata Mata Politik

“Kapal Oleng”

Mayjen pur. Soenarko, 65 tahun, mantan Danjen Kopassus asal Jawa kelahiran Medan, secara khusus diangkat jadi Pangdam Iskandar Muda di Aceh untuk periode singkat 2008-2009. Dengan pengalaman bermanuver politik di tengah perang pendudukan di Timor Timur, sebagai Dandim di Kabupaten Viqueque dan Dili, di Aceh tugasnya adalah mengawasi kawasan pasca-perang yang memasuki masa rawan menyusul perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005. Dia berperan kunci hingga Pilkada Aceh 2012.

Di masa genting itulah masyarakat lokal menyebut Aceh telah berubah dari “Serambi Mekkah” menjadi “Serambi Kekerasan”, dengan mengacu pada apa yang disebut “Operasi Soenarko”.

“Pangdam asal Kopassus itu, menjelang Pilkada 2012 membidani tampilnya Partai Gerindra di panggung Aceh dan menggalang suara tambun bagi Partai Aceh (PA) dari Gayo, Aceh Tengah, yang sarat eks milisi anti GAM. Perkongsian Gerindra-PA diharapkan dapat melindungi PA dari kecurigan Jakarta tentang “agenda kemerdekaan” PA. Gerindra juga memasok dana milyaran rupiah.”[5]

Tgk. Muhammad Lampoh Awe, salahsatu pendiri dan tokoh nomor dua GAM, yang juga paling lama mendekam di penjara semasa Orde Baru kala itu (2007), menggambarkan Aceh sebagai “Kapal Oleng” gegara dinamika Jakarta dan operasi lokal: “Ada ombak dari depan (Jakarta), ada angin dari samping (Operasi Soenarko), ada ribut di belakang (GAM-PA-PNA).”[6]

Dengan divide et impera itu, Soenarko dinilai berhasil mengintegrasikan (baca: memaksakan) Aceh Tengah, kawasan dengan banyak penduduk asal Jawa yang berorientasi pada Jakarta, ke dalam provinsi otonom Aceh dan mengucilkan peran partai lokal, Partai Nasional Aceh (PNA), pimpinan Gubernur Irwandi Yusuf, dengan cara memperkuat posisi partai kuasa yang hegemonik, PA. Dengan kesuksesan itu, citra Prabowo yang semula ‘cemar’ (karena kasus aniaya pendukung GAM di Rumah Geudong, Pidie, di tahun 1990an), bertransformasi menjadi figur ‘pelindung’ di saat Pemerintah Aceh memasuki krisis dengan kalangan elite di Jakarta.

Partai Aceh menjadi partai kuasa, memenangi Pilkada 2012 dengan mengalahkan PNA dan Partai Demokrat. Tak lama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memindahkan Soenarko ke Bandung. Soenarko lalu memimpin Departemen ‘Ketahanan Nasional’ di pucuk Partai Gerindra. Kini ia menjadi pemilik tambang batu bara yang kaya raya.[7] Kasus Soenarko memperlihatkan bahwa sebagai perwira aktif pun dia juga bermain politik dan sukses. Dari semacam ‘warlord-sesaat’, Soenarko menjadi oligarkh kecil.

Cermin Negara

Cara-cara dan ketegasan aparat negara menghentikan secara mendadak rencana Prabowo untuk memobilisir para mantan Danjen Kopassus, menunjukkan bahwa negara mampu secara normatif menjaga keluarga korps tentara baik yang aktif mau pun yang purnawirawan sebagai ‘keluarga TNI’. Ini pertanda bahwa demokrasi di Indonesia masih cukup kuat. Klaim ini akan terus direproduksi oleh negara, tapi tidak dengan sendirinya akan menghentikan kegiatan politik terbuka maupun klandestin dari para jen-pur.

Jenderal-pecatan Prabowo tetap berkeras kepala menyangkal hasil resmi Pilpres demi menjaga momentum dukungan koalisi dan massanya – khususnya untuk merawat pertalian dua parpol terpenting di sini: Gerindra-PKS. Maka tanggungjawab menyulut aksi-aksi massa, pun berada pada dirinya – meski dia menyangkal bertanggungjawab atas kerusuhan yang terjadi.

Banyak pihak yang menyemangati aksi Prabowo, ditahan. Sementara Prabowo terbang ke Wina, Soenarko, yang secara terbuka mengancam Kepala Negara dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), ditahan atas tuduhan makar karena bermaksud menyelundupkan senjata (tanpa surat) M16 untuk tujuan tsb. Soenarko mengaku hanya bermaksud “memperbaiki senjata api” untuk disumbangkan ke museum.[8] Sebaliknya, mingguan TEMPOedisi 26 Mei 2019 menunjuk penyelundupan senjata tsb merupakan bukti kongkrit hubungan langsung Prabowo, ulah Soenarko dan kerusuhan 21-22 Mei.

Prabowo sejauh ini hanya mendapat SPDP (surat pemberitahuan resmi akan diperiksa) tanpa pernah diperiksa sekali pun. Sementara beberapa pelaku lapangan – selain Soenarko, juga Kivlan Zen, Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma – telah ditahan.

Yang menarik, sejumlah jen-pur di sisi Prabowo kontan mengamuk atas penahanan Soenarko. Mantan Kasum Mayjen pur. Johannes Suryo Prabowo memuji-muji prestasi Soenarko di masa lalu. Mantan Kepala Badan Intelejen Strategis (BAIS) Mayjen pur. Yayat Sudrajat bersikap serupa. Mayjen pur. Zacky Anwar Makarim dengan mengatasnamakan ratusan eks Kopassus, marah-marah menanggapi tuduhan dan penahanan Soenarko.[9]

Gemuruh amarah serupa juga terjadi, terselubung mau pun terbuka, ketika sejumlah jen.pur eks-Kopassus dipanggil Komnas-HAM untuk kasus kekerasan di Timor Timur (sidang 2000). Demikia juga ketika jen-pur Muchdi Pr. diadili untuk kasus pembunuhan pembela HAM Munir (sidang 2008), dan saat Mayjen pur Sriyanto divonnis untuk kasus Tanjung Priok. Jangan dilupakan juga persidangan kasus Talangsari.[10]

Esprit de corps (Semangat korpsa)? Para prajurit dan jenderal, purnawirawan atau pun aktif, boleh jadi memiliki psikologi tersendiri. Prestasi fisik menjadi simbol patriotisme dan korps elite menganggap itu suatu privilese. Amarah para mantan Kopassus ini menunjukkan hakekat jen-pur di masa demokrasi menghadapi demokrasi dengan menjaga nama korps dan rekan-rekan korpsnya. Maka, bagi mereka, kekalahan Prabowo dan penahanan Soenarko adalah pukulan terhadap ‘bintang’, ‘jagoan’ dan terhadap korps penjaga tanah air. Sebuah cermin bagaimana korps militer sebagai alat negara pasca-Orde Baru membutuhkan legitimasi baru dari negeri di tengah demokrasi yang ada.

Konflik ini menunjukkan negara tengah digoyang oleh pertarungan dalam pusaran kuasa negara antara jenderal-jenderal purnawirawan yang kuasa dan jenderal-jenderal aktif lainnya. Sejumlah jen-pur dengan masa lalu yang cemar ada di kedua kubu – kubu penguasa dan kubu pembangkang. Sebuah halaman baru yang akan berlanjut dalam format demokrasi elektoral ini.

Kajian militer dan politik selama ini dikuasai narasi-narasi seputar hubungan sipil dan militer dan pertentangan di dalam dan di antara keduanya. Gerak jen-pur (militer jadi sipil) sebagai jalan alternatif untuk mendesakkan kepentingan politik dan bisnis oligarki para perwira, ternyata dapat berkembang jadi ancaman nyata.***

Aboeprijadi Santosobanyak meliput Timor Timur semasa bekerja untuk Radio Nederland (1982-2012). Tahun 2014 menerima medali penghargaan dari Presiden Timor Leste

[1] Tentang kerusuhan dan dalang:

https://tirto.id/situasi-jakarta-terkini-saat-aksi-22-mei-dU1v

https://x.detik.com/detail/investigasi/20190528/Manuver-Para-Penunggang-Gelap/?tag_from=mnews_bacajuga&fbclid=IwAR0dOX4JUhan7kZr6CegD6Ndp09AzuMw4h31g6z6xXVJpwmWdHTDMWdl3_g

Lihat TEMPO edisi 26 Mei 2019 ‘Rusuh Oleh Siapa’. Menurut TEMPO edisi 10 Juni 2019 ‘Bau Mawar di Jalan Thamrin’, kerusuhan di muka gedung Bawaslu didalangi Letkol.pur. Fauka Noor Farid, Ketua ‘Garda Prabowo’ dan mantan anggota Kopassus dan Tim Mawar, dan Abdul Ghani Ngabalin alias Kobra.

[2] Tentang korban:

https://news.detik.com/berita/d-4563709/kpai-turun-tangan-identifikasi korban-aksi-22-mei

http://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/25/ada-52-anak-korban-kerusuhan-22-mei-kpai-sarankan-orangtua-yang-kehilangan-telepon-ke-nomor-ini?page=all

https://news.detik.com/berita/4562971/kpai-minta-polisi-ungkap-dalang-14-anak-bawa-surat-wasiat-untuk-ikut-22-mei,

[3] Dua minggu setelah kerusuhan, Prabowo, menurut Jusuf Kalla, mengaku meminta massa menghentikan aksi.

https://jakartaglobe.id/context/prabowo-ordered-supporters-to-stand-down-vp-kalla.

Rupanya ada ultimatum agar Prabowo menghentikan massa turun ke jalan dengan sanksi, bila tidak dipatuhi, dirinya akan ditahan.

[4] Kajian Mabes TNI (2010 dikutip di https://www.facebook.com/isniw/posts/10217202899239100?notif_id=1557379372839825&notif_t=story_reshare

[5] Aboeprijadi Santoso, ‘Aceh didikte, Aceh bangkit’, Koran Tempo, Sabtu 26 April 2014.

Mobil Berlambang Partai Aceh Hangus Digranat OTK https://news.detik.com/pemilu/d-1069654/mobil-berlambang-partai-aceh-hangus-digranat-otk-/komentar?fbclid=IwAR3aucpIeVXGFWZLNhT8_x8tJ-SXZHHeCUz9z1vTXJV6U7TmW3Oc6CZaguU

Cf. Aceh and the rise and fall of Prabowo’s Gerindra

https://www.thejakartapost.com/news/2014/05/19/aceh-and-rise-and-fall-prabowo-s-gerindra.html