YPKP 65 yakin Presiden Jokowi selesaikan kasus HAM

Kamis, 25 Agustus 2016 19:07 WIB
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi

Bedjo Untung. (twitter.com)

"APBN sudah mulai diperketat, banyak penghematan dan diperketat, karena itu sekali lagi untuk bersabar."

Jakarta (ANTARA News) - Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

"Kami meyakini kami tinggal tunggu waktu yang tepat Presiden Jokowi akan menyelesaikan kasus ini," kata Ketua YPKP 65 Bedjo Untung setelah diterima Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih dan anggota Wantimpres Bidang Hukum dan HAM Sidarto Danusubroto di Kantor Wantimpres, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis.

Ia menyadari sampai sejauh ini Presiden masih fokus pada penanganan masalah politik dengan mengeliminir kegaduhan yang terjadi. Setelah itu, pihaknya memahami Presiden beralih menangani masalah ekonomi.

"APBN sudah mulai diperketat, banyak penghematan dan diperketat, karena itu sekali lagi untuk bersabar," katanya.

Pihaknya pada kesempatan itu meminta pembentukan Komite Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berada di bawah koordinasi langsung Presiden.

Ia juga berharap Presiden Jokowi segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang rehabilitasi umum sebagai pengganti Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami juga berharap agar Presiden Jokowi segera mencabut Keppres Nomor 28 Tahun 1975 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung," katanya.

Keppres tersebut selama ini dianggapnya menjadi pijakan hukum pemerintah sebelumnya untuk membuat klasifikasi tahanan politik, memberhentikan pegawai negeri sipil (PNS), guru, dan tentara karena dugaan terlibat Gerakan 30 September 1965/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI).

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © ANTARA 2016
http://www.antaranews.com/berita/580734/ypkp-65-yakin-presiden-jokowi-selesaikan-kasus-ham

Read More

Yayasan Korban Pembunuhan 65 Klaim Ada 122 Titik Kuburan Massal

Rakhmatulloh

Kamis,  25 Agustus 2016  −  15:20 WIB

Kuburan massal korban tragedi '65 di Kampung Plumbon, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah. (SINDOphoto)

JAKARTA - Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 (YPKP) Bedjo Untung mengaku sudah menyerahkan sejumlah titik kuburan massal peristiwa 65.

‎"YPKP telah menyerahkan 122 titik kuburan massal dengan jumlah korban minimal ada 13.999," kata Bedjo usai menemui Wantimpres di Kantor Wantimpres, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Terkait dugaan lokasi kuburan massal, Bedjo mengaku, waktu itu Menko Polhukam yang dijabat Luhut Binsar Panjaitan akan langsung membentuk tim untuk menginvestigasi hal tersebut. Namun sayang, kata Bedjo, Luhut waktu menyimpulkan tidak ada kuburan massal seperti data yang telah diserahkan.

Bedjo mengaku tidak yakin bahwa Luhut dan tim yang dibentuknya serius melakukan investigasi. Lagipula jika investasi dilakukan mestinya mengajak YPKP dan Komnas HAM.

"Saya khawatir itu hanya karangannya pak luhut saja, terus terang saya katakan begitu," ucapnya.

Bedjo mengklaim diri yakin bahwa sumber dan informasi mengenai kuburan massal yang diserahkan ke Menko Polhukam sudah valid. Ia menyebut lokasi kuburan massal ada di wilayah Boyolali, Pati, Wonogiri, dan Pekalongan‎.

Menurutnya, kesahihan kuburan massal itu masih ditambah keberadaan saksi dan pelaku yang masih hidup. Bahkan dirinya mengaku menyaksikan secara langsung dugaan kuburan massal di Pati, meski saat itu dirinya tidak merasa aman lantaran keberadaan anggota intelijen.

Ditambahkan Bedjo, saat ini tak sedikit dari pihak kepolisian dan koramil yang ingin menyaksikan langsung dugaan keberadaan kuburan massal tersebut.

‎"Tetapi saya sekali lagi tidak yakin apabila tidak dikoordinasikan dengan Komnas HAM. Saya justru kuatir akan ada usaha-usaha untuk menghilangkan jejak," pungkasnya.

(kri) 

http://nasional.sindonews.com/read/1133984/13/yayasan-korban-pembunuhan-65-klaim-ada-122-titik-kuburan-massal-1472113226

Read More

Yayasan Korban Pembunuhan 65 Klaim Ada 122 Titik Kuburan Massal

Rakhmatulloh - Kamis, 25 Agustus 2016 - 15:20 WIB

Kuburan massal korban tragedi '65 di Kampung Plumbon, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah. (SINDOphoto)

JAKARTA - Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 (YPKP) Bedjo Untung mengaku sudah menyerahkan sejumlah titik kuburan massal peristiwa 65.

‎"YPKP telah menyerahkan 122 titik kuburan massal dengan jumlah korban minimal ada 13.999," kata Bedjo usai menemui Wantimpres di Kantor Wantimpres, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Terkait dugaan lokasi kuburan massal, Bedjo mengaku, waktu itu Menko Polhukam yang dijabat Luhut Binsar Panjaitan akan langsung membentuk tim untuk menginvestigasi hal tersebut. Namun sayang, kata Bedjo, Luhut waktu menyimpulkan tidak ada kuburan massal seperti data yang telah diserahkan.

Bedjo mengaku tidak yakin bahwa Luhut dan tim yang dibentuknya serius melakukan investigasi. Lagipula jika investasi dilakukan mestinya mengajak YPKP dan Komnas HAM. 

"Saya khawatir itu hanya karangannya pak luhut saja, terus terang saya katakan begitu," ucapnya.

Bedjo mengklaim diri yakin bahwa sumber dan informasi mengenai kuburan massal yang diserahkan ke Menko Polhukam sudah valid. Ia menyebut lokasi kuburan massal ada di wilayah Boyolali, Pati, Wonogiri, dan Pekalongan‎. 

Menurutnya, kesahihan kuburan massal itu masih ditambah keberadaan saksi dan pelaku yang masih hidup. Bahkan dirinya mengaku menyaksikan secara langsung dugaan kuburan massal di Pati, meski saat itu dirinya tidak merasa aman lantaran keberadaan anggota intelijen.

Ditambahkan Bedjo, saat ini tak sedikit dari pihak kepolisian dan koramil yang ingin menyaksikan langsung dugaan keberadaan kuburan massal tersebut.

‎"Tetapi saya sekali lagi tidak yakin apabila tidak dikoordinasikan dengan Komnas HAM. Saya justru kuatir akan ada usaha-usaha untuk menghilangkan jejak," pungkasnya.

(kri)

SindoNews 

Read More

Wantimpres: Presiden Terima Hasil Simposium Tragedi 1965

Kamis, 25 Agustus 2016 | 15:16 WIB

Ketua Pemuda Rakyat Sukatno yang menjadi underbouw PKI yang juga wartawati Warta Buana, korban Tragedi 1965, Sri Sulistyawati hadiri acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai bahwa Simposium ini tidak bisa dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban negara dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Rekomendasi penyelesaian perkara tragedi 65 akhirnya selesai dirumuskan. Malah, menurut anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto, rumusan rekomendasi itu sudah dipegang Presiden Joko Widodo.
"Ya, beberapa hari lalu sudah kami laporkan kepada Presiden Joko Widodo follow up dari simposium di Arya Duta," ujar Sidarto kepada Tempo, Kamis, 25 Agustus 2016.
Tragedi 1965 masih mandek penyelesaiannya hingga kini. Berbagai pihak memiliki pandangan berbeda-beda perihal bagaimana perkara itu harus diselesaikan. Ada yang mengharapkan cara yudisial seperti pihak korban, ada yang mengharapkan penyelesaian non-yudisial alias rekonsiliasi. 
April lalu, sebuah simposium mengenai tragedi 65 digelar di Hotel Arya Duta, Jakarta, untuk mencari solusi. Kesepakatan dalam simposium itu kemudian dibawa ke Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk dirumuskan lebih lanjut sebelum diterima Presiden Jokowi.

Sidarto mengaku belum tahu kapan Presiden akan memberikan respons atau menyatakan sikap atas rekomendasi tadi. Hingga kini, ucap dia, belum ada tanda-tanda Jokowi akan mengambil langkah penyelesaian tragedi 65.
Meski begitu, ia yakin Presiden tidak mendiamkan rekomendasi yang disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Sebab, penyelesaian perkara HAM seperti kasus 1965 sudah menjadi program Presiden Joko Widodo.
"Tadi juga ada pertanyaan soal rekomendasi itu dari para korban tragedi 1965. Presiden suatu saat pasti akan memberi tanggapan," tutur Sidarto.

Secara terpisah, Koordinator Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bedjo Untung meminta Presiden segera merespons rekomendasi tersebut. Ia meminta Jokowi juga merespons hasil International People Tribunal 65 yang menyatakan telah terjadi kejahatan politik, pembunuhan massal, penculikan, dan penghilangan orang secara paksa dalam tragedi 65.
"Kami minta supaya rekomendasi ditindaklanjuti, yaitu pemerintah meminta maaf atau menyesal atas peristiwa 65 kepada semua korban, baik dari kalangan komunis, nasionalis, maupun pendukung Bung Karno," kata Bedjo.
ISTMAN M.P.

https://nasional.tempo.co/read/news/2016/08/25/063798844/wantimpres-presiden-terima-hasil-simposium-tragedi-1965

Read More

Menelusuri Jejak Kuburan Massal di Pasar Puni

oleh: Asrida Elisabeth

Frans Nambe (kiri) dan Siti Maimuna (kanan) di area tempat penyiksaan warga yang dianggap anggota PKI di Kampung Rekas, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Semasa tragedi 1965, Frans ikut disiksa sementara Siti kehilangan suaminya. (Foto: Asrida Elisabeth)

Salah satu alasan saya menggali cerita tentang tragedi 1965 adalah kuburan massal di kampung halaman saya: Manggarai.

Entah kapan orang-orang menceritakannya kepada saya, tapi cerita itu tertanam kuat di ingatan saya sehingga muncul pertanyaan: apa yang terjadi kala itu?

Cerita saya bermula ketika bertemu Ebe dari Partisipasi Indonesia yang kebetulan giat mengangkat cerita tragedi 1965. Ebe tertarik untuk membiayai perjalanan saya menelusuri cerita itu dengan hasil akhir sebuah film dokumenter. Teman-teman dari Sun Spirit for Justice and Peace di Labuan Bajo, Flores ikut membantu saya dalam proses pembuatan film.

Ide awal pembuatan dokumenter ini didasari kisah perjumpaan saya sebagai anak muda yang ingin tahu tentang tragedi 1965 dengan orang-orang yang dulu mengalami atau menyaksikan tragedi itu.

Karena berbagai kendala, termasuk minimnya persiapan dan masalah teknis, saya tidak bisa menangkap momen-momen menarik dari perjumpaan itu. Namun, saya berhasil mendokumentasikan pengakuan para saksi hidup yang sungguh membantu saya memahami tragedi 1965 di Manggarai.

Film dokumenter itu berjudul “Tida Lupa” yang diputar bersamaan dengan beberapa film lain bertemakan sama hasil produksi Partisipasi Indonesia, pada peringatan hari HAM di Taman Ismail Marzuki di Jakarta dan Festival Film Dokumenter di Yogyakarta tahun 2015.

Sebagai pengganti dari ide awal yang gagal diwujudkan itu, dan terutama karena ingin membagi pengalamanan yang adalah pengalaman kolektif sebagai generasi muda yang ingin memahami tragedi 1965, maka saya menuliskan cerita ini.

Kuburan massal yang saya temui terletak persisnya di Ruteng, ibukota Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Saya juga mengunjungi Kampung Rekas, yang kini berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Dari kedua lokasi inilah cerita saya bermula.

---

“Di Puni itu sudah dulu orang-orang PKI ditembak,” begitu kata orang-orang tua di Ruteng. “Mereka ditembak seperti binatang. Aduh sedih. Orang boleh nonton, tapi tidak boleh menangis. Kalo menangis, nanti tentara bilang, oh kau juga satu PKI!”

Dalam ingatan masa kecil saya, PKI selalu diidentikkan dengan hal-hal buruk. Pencuri, orang-orang yang tidak mengikuti aturan akan diumpat “dasar PKI!” atau “kelakuan seperti PKI!”

Kini, 50 tahun setelah tragedi itu, umpatan-umpatan seperti itu masih menjadi hal biasa di masyarakat.

Saat tragedi 1965 mulai hangat dibicarakan, saya pun memberanikan diri untuk menggali cerita tentang tragedi itu di kampung halaman saya.

Saya mulai menggali cerita dari Kampung Rekas. Saya sengaja memilih tempat ini karena saya mendengar bahwa gereja Katolik Santa Maria Penghibur Orang Berduka Cita yang berpusat di kampung ini baru saja merayakan ulang tahun yang ke-100.

Gereja Katolik di Pulau Flores telah berdiri sejak awal tahun 1900. Karena itulah saya berharap menemukan arsip tua milik gereja di sana yang akan memberikan sedikit gambaran tentang apa yang terjadi di Manggarai tahun 1965.

Saya tidak mendapatkan arsip seperti yang saya harapkan. Beberapa dokumen yang saya temukan tidak terawat sehingga tulisan-tulisannya sulit dibaca. Tapi bukan berarti penggalian cerita ini sia-sia.

Kendati saya dan teman-teman merasa canggung pada awalnya, terutama karena orang-orang menanyakan latar belakang kami dan alasan kami menggali cerita lama, namun dari petugas di gereja kami justru berhasil menggali cerita-cerita yang lebih mendalam.

Kampung Rekas adalah salah satu kampung di mana tentara menangkap dan menyiksa masyarakat saat tragedi 1965 terjadi. “Cerita itu sudah jadi rahasia umum di sini, diwariskan turun temurun, jadi anak-anak juga tahu,” kata seorang bapak yang menjadi pegawai administrasi di gereja.

Berkat kebaikan petugas ini, kami diperkenalkan dan dipertemukan dengan korban tragedi 1965 yang masih hidup, keluarga korban dan para saksi.

Di sebuah malam yang juga berawal dengan kecanggungan, kami bertemu mereka di sebuah rumah pertemuan. “Ini pertama kali orang datang dan wawancara kami tentang peristiwa itu,” ujar salah seorang dari mereka.

Satu per satu mereka bercerita, menyebut namanya atau nama keluarganya yang hilang semasa tragedi itu. Ada perasaan sedih, marah, juga pertanyaan ‘mengapa’, pertanyaan yang sudah lama sekali ingin mereka tanyakan meski dalam diam.

“Nama saya Siti Maimuna. Umur saya 81 Tahun. Saya istri Abdul Satu.” Seorang perempuan yang tergopoh-gopoh berjalan dari rumahnya ke rumah pertemuan kami, mulai berbicara di depan kamera.

“Waktu itu kami sedang berada di kebun, ketika seorang pemuda datang dan panggil untuk segera kembali ke kampung,” lanjutnya.

Sepengetahuannya, suaminya Abdul Satu adalah salah satu pemimpin gerakan PKI di kampung itu. Orang-orang yang dituduh terlibat PKI ditangkap dan disiksa di halaman kampung.

Bahkan masyarakat umum baik laki-laki maupun perempuan, termasuk Siti Maimuna, juga ikut disiksa. “Kau Gerwani?” kata Siti menirukan pertanyaan tentara kepadanya.

Pengetahuan Siti yang minim tentang apa itu Gerwani membuatnya hampir menjawab ‘iya’, meskipun kala itu Gerwani tidak terlalu dikenal di Kampung Rekas.

Tentara dengan bantuan aparat desa membentuk pasukan pemuda massa dengan merekrut pemuda di kampung. Pasukan pemuda ini yang kemudian membantu tentara menangkap orang-orang yang diduga ikut gerakan PKI di kampung sekitar dan membawa mereka ke Rekas untuk disiksa bersama-sama.

“Waktu itu semua dalam keadaan takut. Yang ikut gerakan pemuda massa juga dipaksa. Jadi yang siksa dengan yang korban ini bahkan ada yang masih berhubungan keluarga,” kata saksi lain yang kami temui.

Abdul Satu dan beberapa pemimpin dari Kampung Rekas dan kampung lainnya kemudian dibawa ke Ruteng, dengan kawalan tentara dan pemuda massa. Kala itu satu-satunya akses dari Rekas menuju Ruteng hanyalah dengan berjalan kaki selama lima hari.

“Itu hari terakhir saya lihat dia. Tidak lama datang kabar mereka semua sudah dibunuh di Puni,” jelas Siti.

Siti Maimuna menceritakan tentang suaminya yang hilang di tahun 1965. (Foto: Asrida Elisabeth)

Bagi Siti yang berat bukan hanya saja kehilangan Abdul Satu, sosok yang baginya adalah seorang yang baik dan bertanggung jawab di dalam keluarga dan masyarakat; yang juga berat adalah kehidupan setelah tragedi itu berlalu.

Stigma buruk sebagai keluarga PKI dan akibat-akibat yang harus mereka terima tetap membebaninya hingga berpuluh-puluh tahun kemudian.

Siti kemudian membesarkan lima anaknya dengan bantuan keluarga. “Pokoknya sengsara,” ujarnya lirih. Caranya bercerita menyiratkan betapa peristiwa itu masih tertanam kuat dalam ingatannya.

Ahmad Nandi, anak tertua Siti, mengaku pernah pergi ke Ruteng dan diam-diam menuju Puni untuk melihat tempat bapaknya ditembak mati. Namun dia tidak menemukan penanda apapun di sana selain lahan kosong yang kini dipenuhi bangunan. Di lahan inilah kini berdiri Pasar Puni.

Meskipun para keluarga korban di Kampung Rekas tidak pernah melihat jasad mereka yang ditembak mati di Puni, mereka membuat upacara khusus untuk melepas kepergian Abdul Satu dan korban lainnya yang tidak pernah lagi kembali.

---

Saya tidak pernah bisa melupakan mata mereka yang bercerita pada malam itu. Mata mereka berkaca-kaca menyebut satu persatu nama korban: suami, ayah, kakak dan paman yang hilang 50 tahun lalu. Saya mencatatkan nama mereka di buku saya.

Malam itu kami menginap di kompleks tempat kediaman pastor Gereja. Saya mengingat jawaban para korban dan saksi saat saya menanyakan bagaimana pastor di Rekas bersikap saat itu.

Pastor Erwin, misionaris asal Australia yang saat itu bertugas di wilayah itu, disebut berulang-ulang selama pertemuan dengan korban dan saksi. Berdasarkan jawaban warga, dialah yang banyak membantu masyarakat semasa tragedi itu.

Saya teringat lagi pada kuburan massal di Puni. Entah berapa banyak orang yang ditembak dan terkubur di tempat itu.

Bekas kuburan massal korban tragedi 1965 di area Pasar Puni, 

 

Ruteng. (Foto: Asrida Elisabeth)

Saya pun makin ingin memahami apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan semua orang, termasuk gereja Katolik, memilih diam atas tragedi itu bahkan hingga berpuluh-puluh tahun kemudian.

Kelak pertemuan saya dengan narasumber-narasumber baru, buku-buku, berita-berita lama dan juga catatan-catatan, membantu saya untuk memahami sedikit demi sedikit semua itu.

Catatan:

Manggarai pernah berada di bawah pengaruh kerajaan Bima NTB sehingga ada sebagian masyarakatnya terutama di Manggarai Barat seperti Rekas yang memeluk agama Islam.

 
https://medium.com/ingat-65/menelusuri-jejak-kuburan-massal-di-pasar-puni-d54d4ed5ce9d#.87dzg0jqp

Read More

Datangi Watimpres, YPKP Berharap Jokowi Minta Maaf

Rakhmatulloh - Kamis, 25 Agustus 2016 - 14:11 WIB

• Polemik Tragedi 65

Anggota Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 memberikan keterangan pers di Kantor Wantimpres, Jakarta, Kamis (25/8/2016) (Sindonews/rakhmatulloh)

JAKARTA - Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP) mendatangi Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).

Kedatangan mereka diterima Anggota Wantimpres, Sidarto Danusubroto. Anggota YPKP berharap negara, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‎untuk meminta maaf.

Ketua YPKP Bedjo Untung menilai permintaan maaf perlu dilakukan pemerintah, apalagi keputusan Mahkamah Rakyat Internasional (Internasional People's Tibunal) 1965 menyatakan Pemerintah Indonesia bersalah karena telah melakukan kejahatan kemanusiaan.

Dia mengungkapkan, negara divonis bersalah melakukan pembunuhan, penculikan, penahanan, pemenjaraan, pemerkosaan, penyiksaan, perbudakan/kerja paksa, kampanye kebencian dan genosida.

‎"Tragedi 1965 telah berlangsung selama 50 tahun namun negara/Pemerintah RI belum melakukan langkah nyata untuk penyelesaian kendati Pemerintah Jokowi dengan tegas akan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dengan berkeadilan dan bermartabat seperti tertuang dalam program Nawacitanya," tutur Bedjo saat jumpa pers di Kantor Wantimpres, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Bedjo mengatakan, secercah harapan untuk para korban 65 awalnya sempat terjawab ketika negara membuat forum Simposium Nasional Membedah Tragedi 65 atas prakarsa Kemenko Polhukam, Wantimpres, Komnas HAM, Forum Silaturahmi Anak Bangsa dan para korban.

Namun hingga saat ini, kata dia, rekomendasi Simposium Nasional tersebut belum memberikan kepastian jelas kepada mereka yang mengklaim diri sebagai korban dan anak korban.

"Rekomendasi simposium diharapkan akan menjadi pintu masuk, membuka kotak pandora penyelesaian korban pelanggaran HAM tragedi 1965 secara komprehensif. Namun, harapan para korban nyaris pupus," tuturnya.

(dam)

SindoNews.Com 

Read More

Temui Wantimpres, YPKP Pertanyakan Penyelesaian Peristiwa 1965

Kamis, 25 Agustus 2016 | 13:41 WIB

Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 Untung Bejo. Foto: Fabian Januarius Kuwado

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966 menemui anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Kamis (25/8/2016) siang.

Ketua YPKP 65/66, Untung Bejo mengatakan, mereka menyerahkan hasil keputusan dari Mahkamah Rakyat Internasional (International People's Tribunal) tentang peristiwa 1965 di mana pemerintah dinyatakan bersalah.

"Kami menyerahkan hasil Mahkamah Rakyat di mana pemerintah dinyatakan bersalah telah melakukan kejahatan kemanusiaan, pembunuhan, penculikan, penahanan, pemenjaraan, pemerkosaan, perampokan, penyiksaan, perbudakan, kampanye kebencian dan genosida," ujar Untung, usai pertemuan di Kantor Wantimpres, Jakarta.

Selain itu, YPKP 65/66 juga mempertanyakan kenapa proses pengusutan peristiwa 1965 berjalan lamban. Simposium yang digelar beberapa waktu lalu tidak ada kelanjutannya.

Padahal, simposium yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah ataupun yang disebut simposium tandingan merupakan harapan bagi keluarga korban peristiwa 1965 yang selama ini menderita.
"Harusnya rekomendasi simposium menjadi pintu masuk, membuka kotak pandora penyelesaian korban pelanggaran HAM pada perisiwa 1965 secara komprehensif," ujar Untung.

Oleh sebab itu, YPKP 65/66 mendesak pemerintah menindaklanjuti hasil keputusan Mahkamah Rakyat Internasional dan rekomendasi simposium di Jakarta.
 

Setidaknya, sekitar 40 orang anggota YPKP datang ke Kantor Wantimpres. Mereka diterima oleh Ketua Wantimpres Sri Adiningsih dan anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto.

  Luhut Binsar Pandjaitan sewaktu menjabat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengikuti putusan Majelis IPT untuk meminta maaf atas kejahatan kemanusiaan 1965.
"Apa urusan dia (IPT 1965)? Dia kan bukan atasan kita. Indonesia punya sistem hukum sendiri saya tidak ingin orang lain mendikte bangsa ini," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Luhut menegaskan Indonesia adalah bangsa besar sehingga mengetahui cara menyelesaikan masalahnya sendiri. Ia meminta pihak lain tak perlu ikut campur.
Luhut juga membantah membantah putusan majelis hakim IPT yang menyebut bahwa tindakan kejahatan kemanusiaan berupa genosida terjadi pada peristiwa 1965.

Menurut Luhut, jumlah korban yang tercantum dalam putusan tersebut tidak bisa dibuktikan secara sah berdasarkan hukum.

"Tidak ada genosida. Genosida itu berapa banyak? Jumlah itu harus dibuktikan," ujar Luhut.

Putusan IPT juga tidak akan dijadikan pertimbangan oleh pemerintah. "Ah, kok pertimbangan dia (IPT). Dia bukan institusi kok," kata Luhut.

Adapun mengenai Simposium 1965, Pemerintah mengakui sangat berhati-hati dalam memutuskan penyelesaiannya. Sebab, keputusan itu dapat berdampak pada goncangnya stabilitas politik.

 

Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Tragedi 1965 Agus Widjojo mengatakan, Simposium tersebut sedikit banyak membuat politik nasional bergejolak.

Penulis	: Fabian Januarius Kuwado
Editor	: Sandro Gatra

http://nasional.kompas.com/read/2016/08/25/13411581/temui.wantimpres.ypkp.pertanyakan.penyelesaian.peristiwa.1965

Read More

Tagih Janji Penyelesaian Kasus 1965, YPKP Sambangi Wantimpres

Kamis, 25/08/2016 10:51 WIB
Oleh: Bambang Hari

Ilustrasi: Aksi menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu 1965/1966. (Foto: Komnasham.go.id) 

KBR, Jakarta - Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966 dijadwalkan menemui Dewan Pertimbangan Presiden, Wantimpres, Kamis (25/8/2016).

Ketua YPKP 1965/1966 Bedjo Untung mengungkapkan, bakal mempertanyakan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Setidaknya ada tiga hal yang akan disampaikan, di antaranya soal putusan sidang pengadilan rakyat internasional IPT 1965, dan pidato Presiden Joko Widodo pada peringatan hari kemerdekaan Indonesia.

"Kami juga akan menyampaikan keprihatinan kami soal isi pidato Presiden Jokowi pada 17 Agustus lalu, yang sama sekali tidak menyinggung masalah penyelesaian kasus 1965. Padahal sebelumnya presiden sudah berjanji akan menyelesaikan masalah ini secara bermartabat," kata Bedjo saat dihubungi KBR, Kamis (25/8/2016).

"Kami akan ke Wantimpres dengan membawa keputusan dari sidang rakyat internasional, IPT yang berlangsung di Den Haag, Belanda beberapa waktu lalu. Kami merekomendasikan agar pemerintah menindaklanjuti putusan tersebut," imbuhnya.

Selain itu Bedjo menambahkan, hal lain yang akan dibahas dalam pertemuan nanti adalah tindak lanjut simposium tragedi 1965 yang diselenggarakan pada April lalu di Hotel Aryaduta, Jakarta. Menurutnya, pemerintah belum mengerucutkan rekomendasi itu dalam bentuk kebijakan. Padahal kata Bedjo, para korban ingin mengetahui secara transparan rekomendasi yang bakal dijalankan oleh pemerintah.

"Soal simposium itu, kami juga akan memberikan sejumlah rekomendasi kepada presiden. Salah satunya adalah meminta presiden untuk membentuk tim penyelesaian kasus 1965 yang berada di bawah kendali presiden," katanya.
Rencananya, YPKP 1965 akan menemui Sri Adiningsih selaku Ketua Wantimpres dan Sidharto Danusubroto selaku Anggota Wantimpres.

"Pertemuan rencananya akan dilaksanakan pada pukul 11:00 hingga pukul 13:00," imbuhnya.

Editor: Nurika Manan 
http://kbr.id/08-2016/tagih_janji_penyelesaian_kasus_1965__ypkp_sambangi_wantimpres/84425.html

Read More

Penuntasan Kasus HAM Tergantung Keputusan Presiden Jokowi

Prima Gumilang, CNN Indonesia

Rabu, 24/08/2016 18:52 WIB

 

Foto empat mahasiswa korban penembakan aparat di kampus Trisakti, 1998 silam. Hingga kini, kasus penghilangan paksa aktivis 1997/1998 dan sejumlah kasus pelanggaran HAM lain masih belum terungkap. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

 

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Pembentukan Pengadilan HAM Ad hoc. Desakan ini untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS Yati Andriyani mengatakan, selama ini hasil penyelidikan Komnas HAM terkait sejumlah kasus pelanggaran HAM berat tidak diproses di tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Salah satu alasannya, pengadilan HAM adhoc sebagai landasan dalam melakukan penyidikan, belum terbentuk.

Terkait kendala itu, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah menyebutkan presiden berwenang mengeluarkan Keppres untuk pembentukan pengadilan HAM adhoc. DPR juga telah memberikan rekomendasi terkait hal tersebut.

Mahkamah Konstitusi bahkan telah memberikan pertimbangan untuk penyelesaian kasus ini. Majelis mengafirmasi bahwa sesungguhnya penyelesaian pelanggaran HAM berat sudah tidak berada di wilayah yuridis melainkan pada kemauan politik semua pihak untuk menyelesaikannya.

“Presiden tidak boleh lagi menghindar untuk membuat Keppres pengadilan HAM adhoc,” kata Yati di Kantor KontraS, Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Rabu (24/8).

Lempar Tanggung Jawab

Dalam catatan KontraS, terdapat tujuh berkas pelanggaran HAM berat yang kasusnya mandek di Kejaksaan Agung untuk diproses pada tahap penyidikan. Tiga berkas di antaranya Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan Paksa 1997/1998, dan Talangsari 1989, KontraS menemukan ada praktik bolak-balik berkas dari penyidik Kejaksaan Agung kepada penyelidik Komnas HAM.

Praktik bolak-balik berkas di antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung mengakibatkan peniadaan hak konstitusi korban pelanggaran HAM. Dalam konteks ini, Yati menilai negara sudah melakukan tindakan pelanggaran hak konstitusional karena memberikan ketidakpastian hukum bagi warga negaranya.

“Tidak dibenarkan jika Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dibiarkan berdebat terus, sementara presiden tidak mengambil tindakan. Tindakan dan dukungan politik presiden tetap diperlukan,” katanya. Yati mengatakan, presiden harus segera memanggil dan mengkoordinasikan Jaksa Agung sebagai penyidik dan Komnas HAM sebagai penyelidik, untuk menindaklanjuti pertimbangan dan rekomendasi Mahkamah Konstitusi. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi korban pelanggaran HAM berat yang telah dilanggar oleh negara.

Langkah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Beberapa di antaranya adalah dengan menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM; mengakhiri perbedaan pendapat antara kedua institusi dengan mengacu pada norma hukum yang telah mengatur kewenangan serta tugas penyelidik dan penyidik; menyusun solusi penyelesaian perbedaan pendapat yang konstitusional dan mengedepankan hak-hak korban untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum.

Pada Selasa (23/8) Majelis hakim MK memutus gugatan perkara dengan Nomor 75/PUU-XIII/2015 yang diajukan oleh Paian Siahaan ayah korban penghilangan paksa 1997/1998 dan Ruyati Darwin ibunda korban kerusuhan Mei 1998. MK menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Keduanya mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi atas frasa 'kurang lengkap' yang tercantum dalam Pasal 20 ayat 3 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945.

Pemohon menilai frasa 'kurang lengkap' tersebut mengandung multitafsir sehingga mengakibatkan terjadinya bolak-balik berkas antara Komnas HAM sebagai penyelidik dan Jaksa Agung sebagai penyidik selama sekitar 13 tahun.

Meski ditolak, penggugat dan kuasa hukum dari KontraS menghormati putusan karena majelis memberikan catatan penting dari pertimbangan tersebut. (wis/asa)

 

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160824175408-20-153616/penuntasan-kasus-ham-tergantung-keputusan-presiden-jokowi/

Read More

Tentara versus Buku

Penulis: Made Supriatma

Letkol Inf Agus Harimurti Yudhoyono, M.SC., MPA, MA [Lulusan Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore; Harvard University, USA; George Herbert Walker School of Business and Technology, Webster University (USA) IPK 4.0; US Army Command and General Staff College (CGSC), Fort Leavenworth, Kansas (USA), juga dengan IPK 4.0" ]. Foto dari akun instagramnya. Letkol Agus Harimurti Yudhoyono membaca lebih dari 100 buku selama setahun di Amerika Serikat.

Peristiwa Perpustakaan Jalanan yang dituduh oleh Kepala Staf Komando Daerah Militer III/Siliwangi Brigjen TNI Wuryanto sebagai 'modus geng motor' mengingatkan saya pada hubungan yang tidak enak antara TNI dengan buku. 

Sodara tahu, tentara itu barang yang efektif dan efisien. Mereka menerima dan memberi perintah dengan tingkat efisiensi yang amat tinggi. Mereka cukup bilang, "Laksanakan!" dan pasti akan dijawab "Siyap!" Lasung lari, bet bet bet ... kelar. Balik, "Lapor, pekerjaan selesai." Efisien. 

Efisiensi seperti itu membuat tentara selalu punya kesulitan bila berhadapan dengan buku. Keduanya seperti pasangan yang tidak jumud. Tidak akan pernah keduanya bersatu. 

Tentara juga sering hadir dalam acara bakar buku. Untuk Soara ketahui, ini bukan seperti acara bakar batu. Bukan. Kalau bakar batu itu tradisi pesta masak bangsa Papua. Bakar buku ini tradisi aparat-aparat negara Indonesia. Terutama buku-buku yang dianggap berbahaya untuk negara. 

Para serdadu mungkin senang kertas. Karena kertas bisa dikiloin. Tapi buku kan bukan sekedar kertas. 

Pernah dengar proxy war? Menurut jendral-jendral TNI, perang ini adalah perang untuk menguasai suatu bangsa tanpa perlu mengirim pasukan militer. Dalam beberapa tahun terakhir ini, tentara kita sangat demen mengutip-nguitp 'teori' perang ini. 

Darimana mereka tahu tentang perang ini? Saya tidak tahu persis. Kemungkinan besar ya dari buku. Entah kenapa mereka tertarik pada perang subversif yang bau-bau konspirasi ini. Yang lebih menarik adalah begitu banyak teori perang yang sangat canggih -- dan terbukti dengan baik. Tapi tentara memilih proxy war.
Namun tidak semua tentara nggak suka buku lho. Harap diinget itu. Satu-satunya tentara Indonesia modern yang saya inget punya hubungan sangat baik dengan buku adalah Letkol. Inf. Agus Harimurti Yudhoyono, M.SC., MPA, MA (Iya! Tiga gelar master!). Letkol Agus ini patut menjadi teladan semua prajurit. 

Track recordnya sangat bagus. Dari sejak kecil dia selalu nomor satu. Dia nomor satu di SMA Taruna Nusantara. Nomor satu di Akmil (pemegang Adi Makayasa, sama seperti bapaknya yang di Akmil ketika kakeknya jadi Gubernur Akmil :D ). Nomor satu dalam kursus-kursus dasar militer. IPK 4.0 ketika di War College dan Webster University. 

Selalu nomor satu. Dan, entah kenapa, saya jadi gatel mengutuip Donald J. Trump, kandidat presiden AS sekarang ini. Kalau jadi saya presiden, demikian kata Trump, "you will be tired of winning!" Anda akan capek menang terus. Nah Letkol Agus ini hidupnya tidak pernah capek dari menang dan nomor satu. Terus dan terus ... 

Kembali ke buku. Letkol Agus mengatakan bahwa membaca buku bukanlah hobinya. Baginya, membaca adalah suatu keharusan. Ia juga mengatakan, "membaca dan menulis itu ibarat 2 sisi mata koin yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijadikan sebagai kebutuhan bagi setiap prajurit." 

"Membaca merupakan kunci untuk membuka jendela dunia, sehingga siapapun yang ingin mengetahuinya maka harus rajin membaca. Membaca dan menulis harus dijadikan sebagai kebutuhan bagi setiap prajurit karena akan semakin bertambah ilmu dan khasanah pengetahuan mengenai hal yang mungkin belum diketahui" 

Nah, itulah. Daripada sibuk ngejar-ngejar geng motor, serdadu itu akan lebih baik kalau membaca dan menulis. 

Akan lebih baik meniru Letkol Agus Yudhoyono, yang tidak saja mampu menulis makalah yang memang dalam lomba karya tulis militer. Namun, seperti yang saya baca kemarin, dia juga mampu menulis surat kepada putrinya (surat di kertas, bukan email!) yang mengharubiru pengguna internet ketika dipasang di instagram. ('Like father, like son' kata bapaknya yang juga sering mengarukan banyak orang itu)

Dunia akan lebih damai ketika serdadu lebih banyak menulis surat yang mengharu biru. Dan juga kalau lebih banyak baca buku. Daripada meniru kelakukan geng motor .... 

https://www.facebook.com/m.supriatma/posts/10154057819758533

Read More