TNI Isi Jabatan Sipil: Mereka Semua Keberatan, Pak Luhut

Oleh: Andrian Pratama Taher - 23 Februari 2019

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-575 di depan Istana Merdeka menolak kembalinya militer di jabatan sipil, Jakarta, Kamis (21/2/2019). tirto.id/Andrey Gromico

Menko Luhut menyebut penempatan perwira TNI bukan masalah. Ia meminta pihak yang keberatan menjelaskan di mana keberatannya.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal rencana penempatan perwira TNI aktif di sejumlah lembaga sipil. Ia merasa rencana yang digagas pemerintah bukan masalah besar.

Menurut Luhut, penempatan perwira TNI di institusi sipil atau kementerian dibutuhkan buat mengisi pos yang memang memerlukan kemampuan mereka. Sehingga ia meminta pihak yang keberatan menjelaskan keberatan mereka.

“Kalau ada yang keberatan, coba dijelaskan keberatannya di mana?” kata Luhut, Jumat (22/2/2019).

Memicu Reaksi Masyarakat Sipil

Permintaan Luhut kepada para pihak yang merasa keberatan ditanggapi sejumlah pegiat demokrasi dan pemerhati militer. Rivanlee Anandar, peneliti Kontras, menyampaikan argumen keberatannya. Ia berkata, Kontras keberatan dengan ide tersebut.

Menurutnya, penempatan perwira TNI di institusi sipil atau kementerian mengganggu karir pegawai sipil di institusi mereka. Pegawai punya hak untuk mendapatkan karir yang baik jika mereka punya potensi dan mumpuni duduk di jabatan lebih tinggi.

“Wacana menempatkan perwira ke dalam tubuh pemerintah sama saja menunjukkan kegagalan Panglima TNI dalam melakukan reformasi internal institusinya,” kata Rivanlee kepada reporter Tirto, Jumat malam.

Senada dengan Rivanlee, Kepala Divisi Advokasi YLBHI Muhammad Isnur juga keberatan dengan rencana pemerintah itu. YLBHI yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil bahkan sudah membuat petisi penolakan.

“Di petisi itu kami sudah sampaikan keberatan,” kata Isnur kepada reporter Tirto.

Dalam petisi itu, mereka menyoroti masalah penataan militer yang sebaiknya didasarkan pada pertimbangan lingkungan strategis organisasi. Selain itu, Koalisi mengingatkan fungsi dasar TNI dan reformasi TNI yang diamanatkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Isnur juga mengkritik pernyataan Luhut. Menurut dia, Luhut tak sadar kapasitas dengan melontarkan pernyataan soal keberatan itu. Isnur menyebut, Luhut seharusnya tahu ada UU TNI dan taat pada UU tersebut.

“Dalam kapasitas apa dia bicara? Karena sebenarnya dia, kan, Menko Maritim? Dalam konteks dia bicara sebagai pejabat publik, seharusnya dia punya etika dan memperhatikan kapasitas,” kata Isnur.

Tanggapan serupa juga disampaikan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Dadang Tri Sasongko. Dadang berpandangan, rencana penempatan perwira TNI di institusi sipil atau kementerian merupakan langkah mundur dalam reformasi dan merusak iklim demokrasi Indonesia.

“Saya sangat keberatan. Penempatan para perwira TNI ke birokrasi sipil jelas akan melemahkan demokrasi yang sudah kita perjuangkan dan bangun selama 20 tahun terakhir,” kata Dadang kepada reporter Tirto.

Dadang juga menyoroti pandangan Luhut soal kemampuan sipil yang lemah. Menurut dia, pandangan tersebut tak bisa jadi alasan buat merekrut militer ke dalam institusi sipil. Ia balik curiga, upaya pemerintah memberi ruang bagi perwira TNI menjadi pejabat di kementerian sipil justru bermuatan politis.

“Khawatirnya, ini, kok, hanya dijadikan komoditas politik untuk pilpres, khususnya untuk mengambil hati kalangan militer,” kata Dadang.

Ditanggapi Pejabat Negara dan Politikus

Selain aktivis masyarakat sipil, komentar juga datang dari Komisioner Komnas HAM Chairul Anam. Anam mendasarkan keberatannya pada Pasal 47 UU TNI. Dasar keberatan ini, kata dia, yang membuat dia tak setuju dengan pendapat Luhut.

“Apa yang dikatakan Pak Luhut bisa bertabrakan dengan pasal 47 UU TNI dan semangat reformasi,” kata Anam.

Anam bukan hanya tak sepakat dengan penempatan perwira ini, tapi juga dengan kenaikkan pangkat dan peningkatan status komando teritorial serta rencana revisi UU TNI. Kesemuanya itu dianggap Anam sebagai upaya mengembalikan dwifungsi yang sudah lama dihapus demi kepentingan profesionalisme TNI.

Lebih dari itu, kata Anam, penempatan perwira TNI di kementerian atau institusi sipil bakal menghambat upaya reformasi peradilan militer. Ia sulit membayangkan upaya penegakan hukum jika TNI aktif yang ditempatkan pada jabatan sipil melakukan tindak pidana pada jabatan sipil.

“Pasti akan terjadi tarik menarik yurisdiksi antara peradilan militer dan umum, bahkan penerapan koneksitas pun akan mengalami masalah,” kata Anam.

Keberatan-keberatan seperti tertulis di atas, juga dirasakan Rachland Nashidik, politikus Partai Demokrat. Rachland bahkan mengajak Luhut berdebat untuk menjelaskan poin-poin keberatannya.

Saat dihubungi, Rachland tak mau menjelaskan poin detail keberatannya. Namun, kata dia, salah satu poin yang bikin ia ingin berdebat adalah langkah Luhut yang bertolak belakang dengan semangat reformasi TNI. Upaya tersebut harus dilawan demi demokrasi Indonesia.

“Luhut disebut ‘buldozer’ politik Jokowi. Harus ada yang berani menghadapi atas nama demokrasi,” kata Rachland kepada reporter Tirto.

Makna buldozer yang dimaksud Rachland mengaju pada pemberitaan sejumlah media. Istilah ini muncul saat Luhut membela Arcandra Tahar, yakni berusaha menjaga dan melawan mereka yang menggangu. 

Pada sisi lain, Rachland menduga ada upaua politis dari rencana penempatan perwira ini. Ia khawatir, kebijakan tersebut berkaitan kepentingan Pilpres 2019.

“Ini diumumkan menjelang pemilu. Absah untuk menduga ini dengan motif politik. Dengan kata lain, absah menduga, Jokowi menarik TNI ke politik,” kata Rachland.

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Mufti Sholih

Upaya penegakan hukum akan terhambat jika TNI aktif yang ditempatkan pada jabatan sipil melakunan pidana umum.

Sumber: Tirto 

Read More

"Yang Tak Terpadamkan": Kumpulan Cerpen PKI Sebelum Malam Jahanam

Oleh: Irfan Teguh - 23 Februari 2019

Ilustrasi Pramoedya Ananta Toer. tirto.id/Sabit

Sejumlah penulis membuat cerpen yang terbuhul dalam Yang Tak Terpadamkan (1965) untuk menyambut ulang tahun PKI yang ke-45

Lima bulan sebelum malam berdarah yang menutup riwayat Partai Komunis Indonesia, delapan penulis menerbitkan kumpulan cerpen bertajuk Yang Tak Terpadamkan dalam rangka menyambut ulang tahun ke-45 partai. 

Cerpen pertama berjudul Paman Martil, ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer. Tujuh cerpen lain masing-masing ditulis oleh A. Kohar Ibrahim (Guruh), T. Iskandar AS (Komunis Pertama), Mara LP (Catatan Seorang Prajurit), Bambang Sukowati Dewantoro (Peristiwa 19 Desember 48), Sugiarti (Anak Desa), Hidayat Sastra Mulyana IW (Dia Seorang Lelaki), dan Zubir AA (Terkepung).

Lewat Paman Martil, Pram mengenang pemberontakan PKI 1926 dan hari-hari penuh ketegangan karena berseteru dengan Sarekat Hijau yang disponsori Belanda.

Orang-orang memanggilnya Paman Martil. Nama lahirnya tak diketahui. Martil menjadi perkakas andalan dalam pekerjaannya membetulkan sepatu rusak. Ia hidup bersama dua orang bocah yang tak jelas siapa orangtuanya. 

Paman Martil dan kedua bocah tinggal di sebuah petak sewaan milik seorang janda. Si janda sendiri ditinggal mati oleh seorang singkek yang menikahinya selama 40 tahun.

Para pemuda penasaran dan menanyakan namanya. Dari sana mengalirlah kisah-kisah sedap. 

Paman Martil mengaku ingin jadi tukang sepatu sejak dulu. Keterangannya cukup pragmatis. Menurutnya, ketika ia masih bocah, jarang ada orang yang mengenakan sepatu. Wedana saja cuma memakai selop. Sepatu kedudukannya hampir sama dengan payung mas sebagai lambang kekuasaan. Namun lebih dari itu, sepatu bersinonim dengan uang. 

“Ada payung mas, ada kekuasaan. Ada sepatu, ada uang. Aku tidak butuh kekuasaan, aku butuh uang untuk makan. Jadi kupilih sepatu sajalah, jadi aku belajar bikin sepatu. Bercita-cita jadi tukang sepatu. Nyatanya 20 tahun jadi tukang sepatu, cuma martil saja yang aku punya. Barangkali dengan martil itu juga aku mati,” ungkapnya. 

Kawan sekaligus tetangga Paman Martil bernama Mirjan, yang lebih suka menyebut dirinya "Mariana Proletar". Dibandingkan dengan Paman Martil yang meledak-ledak, Mariana Proletar lebih hati-hati menyikapi ketegangan dengan kaum anti-komunis yang didukung pemerintah kolonial Belanda.

Pada suatu malam, seseorang bersepatu serdadu menendang pintu petak Paman Martil hingga bolong. Sebelum kaki itu ditarik si empunya, martil mendarat di kaki sang 'serdadu' yang langsung meraung kesakitan. Tapi rupanya kaki itu bukan milik serdadu alih-alih seorang tetangga yang tergabung dalam Sarekat Hijau.

Keesokan harinya, istri Mariana Proletar menyampaikan pesan sang suami agar Paman Martil segera pindah. Paman Martil malah naik pitam.

“Pindah? Seluruh Sarekat Hijau boleh dituang kemari. Paling-paling aku mampus! Pemimpin-pemimpin kita sudah ajarkan: kita harus berjuang. Kita harus binasakan kapitalisme-imprealisme dan anjing-anjingnya. Kalau kita kalah, kita cuma kehilangan belenggu kita. Tak bakal rugi apa-apa!” ujarnya geram.

Tak lama setelah ia kembali dari kakus, tiga orang Sarekat Hijau telah datang menunggunya. Paman Martil babak belur dihajar. Martilnya tak ampuh untuk menangkis serangan. 

Kira-kira sebulan kemudian, Mariana Proletar datang ke petak Paman Martil dan menyerahkan sepucuk senapan Vickers.

“Jadi,” bisik Mariana Proleter. “Kita jadi berontak.”

“Kalau di empat tempat, empat penjuru, malah hari, ada rumah terbakar, itulah tandanya. Aku akan datang membawa kau,” imbuh Mariana Proletar.

Malam yang dijanjikan pun tiba. Rumah-rumah terbakar. Paman Martil dan empat puluh orang sipil bersenjata menyerang kantor telepon. Dua bocah yang tinggal bersamanya turut serta. Empat jam kantor itu mereka kuasai sebelum akhirnya dikuasai serdadu kolonial.

Paman Martil berhasil lolos. Tapi tak lama kemudian, serdadu-serdadu itu mendatangi rumahnya. Dua bocah selamat, sementara Paman Martil kian terdesak. Senapan Vickersnya sudah tak berfungsi. Ia sempat lari melalui kamar mandi, tapi akhirnya terkurung di bawah sebatang pohon durian.

Pelor serdadu berhamburan menghancurkan dadanya. Paman Martil menjelempah. ia tak bergerak lagi.

“Waktu sebuah durian jatuh di dekat kepalanya ia pun tiada berbuat sesuatu apa pun. Di sebelah sana menggeletak Vickersnya yang basah dalamnya. Di bawah tubuhnya menongol tangkai martilnya. Tapi seluruh tubuhnya berselimutkan bendera merah palu-arit, dan darahnya sendiri,” tulis Pram.

Di bawah cerpennya, Pram menulis catatan: “Ditulis berdasarkan berita-berita dari Sin Po 1926-27, dan beberapa individu, tanpa mengurangi jasa pimpinan penyerbuan, yang terdiri dari Idris, Rais, dan Nur.”

Sarekat Hijau Menyerang Kaum Pergerakan

Ada pemandangan agresivitas Sarekat Hijau terhadap kaum komunis dan pemberontakan yang gagal. Latar peristiwa yang ditulis Pram pada cerpen tersebut merupakan satu babak dalam riwayat pergerakan nasional. 

Menurut M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008), pemerintah kolonial melakukan represi besar-besaran terhadap kaum pergerakan pada 1924. Mereka mendukung kelompok-kelompok masyarakat yang bukan saja menyerang PKI, tapi juga Sarekat Islam. Kelompok inilah yang bernama Sarekat Hijau. Mereka sangat kuat di daerah Priangan.

“Kelompok-kelompok tersebut merupakan gerombolan-gerombolan penjahat, para anggota polisi, dan para kiai yang mendapat dukungan pemerintah Belanda dan pejabat-pejabat priayi. Pada awal tahun 1925, sekitar 20.000 orang anggotanya menyerang rapat-rapat PKI dan SI serta mengancam para anggota mereka. Pengawasan pemerintah semakin diperketat, dan pimpinan PKI yang tersisa sering ditahan,” tulisnya.

Keterangan lain disampaikan oleh Ruth T. McVey dalam Kemunculan Komunisme Indonesia (2010). Menurut McVey, karena pada paruh kedua tahun 1924 komunisme berkembang pesat di daerah Priangan, khususnya di Sumedang, pemerintah kolonial mendukung pembentukan "paguyuban tolong-menolong" yang berhaluan anti-komunis.

Paguyuban yang hadir di setiap desa ini didukung oleh Bupati Sumedang dan pejabat lainnya. McVey menambahkan, paguyuban ini telah menjalar ke sejumlah daerah lain di Pulau Jawa sejak awal 1925, misalnya di Bogor, Cirebon, Kediri, Ngawi, Madiun, dan Jepara.

“Perkumpulan Tolong-Menolong, Kaum Pamitran di Priangan, Sarekat Hitam dan Sarekat Kematren Cirebon, dan Anti-Komunisme di Bogor—mereka dikenal luas dengan nama Kelompok Sumedang, Sarekat Hijau,” terangnya.

Massa paguyuban yang menurut Ricklefs secara keseluruhan berjumlah sekitar 20.000 orang ini kerap mengacaukan pertemuan PKI dan Sarekat Rakyat (SR), mengganggu sekolah-sekolah SR, menghajar pengikut komunis, menghancurkan harta benda milik orang komunis, dan mengusir pengikut PKI dari desa mereka.

Berbeda dengan Ricklefs, McVey tak memperkirakan jumlah massa yang menurutnya “masih misteri”. Namun yang pasti, ia mencatat jumlahnya cukup besar di Priangan. Sejumlah surat kabat memang pernah mengabarkan insiden penyerangan oleh ratusan anggota Sarekat Hijau.

Situasi saat itu kacau. Bentrok, sebagaimana dikisahkan Pram dalam cerita Paman Martil memang kerap terjadi. Masih dalam buku yang sama, Ruth T. McVey menyebutkan PKI membentuk sistem penjagaan lingkungan terutama karena para pemimpin mereka menjadi target penyerangan.

Sistem ini mereka buat karena birokrasi dan penegak hukum sudah tak bisa diandalkan. Polisi bahkan menjadi aparat pengawas aktivitas komunis yang dibantu oleh kelompok-kelompok anti-komunis.

Penangkapan dan penyerangan terhadap para pemimpin PKI ini disinggung juga dalam lakon Paman Martil. Koran-koran yang dibaca Paman Martil mengabarkan tentang salah seorang pemimpin PKI yang baru pulang dari Singapura dan ditangkap di daerah Meester Cornelis, lalu dijebloskan ke penjara di Pekalongan.

Kabar susulan datang dari Mariana Proletar. Menurutnya, pemimpin yang ditangkap itu telah dibunuh oleh PID (Politieke Inlichtingen Dienst) alias Dinas Intelijen Politik Hindia Belanda wilayah Semarang dengan cara dihancurkan kemaluannya dengan martil.

“Satu demi satu pimpinan kita ditangkap, dibunuh. Di desa-desa kawan-kawan kisa disiksa, dianiaya, dirampok, digantung, ditembak…,” ujar Paman Martil kepada dua bocah yang tinggal bersamanya dan ia didik untuk jadi kader komunis.

Eksekusi Para Pemberontak

Kisah tentang gagalnya pemberontakan PKI pada 1926 yang ditulis Pram lewat cerita Paman Martil, Mariana Proletar, dan kawan-kawannya, ditulis juga oleh A. Kohar Ibrahim dalam Guruh.

Jika Paman Martil menuturkan latar pemberontakan dan situasi di sekitar kejadian itu, maka Guruh langsung ke jantung peristiwa.

Kisah dimulai dengan kemunculan senandika Soleh, seorang yang ditahan Belanda setelah pemberontakan dipadamkan. Ia gelisah, menebak-nebak waktu, kapan kiranya eksekusi akan mengakhiri hayatnya. Ia lalu mengenang malam 12 November, saat aksi dijalankan.

“Kawan-kawan, bertindaklah dengan serentak. Pimpin regu masing-masing dengan baik. Kita dan semua Rakyat yang kita pimpin harus yakin akan kemenangan—kemenangan buat hari depan kita—Rakyat yang tertindas. Kemenangan kaum yang lapar. Batavia adalah pusat kekuasaan kolonial, oleh sebab itu kita mendapat tugas besar untuk menumbangkan dan merebut kekuasaan dari tangan Belanda,” tutur seorang pimpinannya pada malam itu.

Pasukan bergerak menuju kantor telepon dan menguasainya. Setelah itu mereka berencana menuju penjara Glodok. Namun, sebelum sampai ke sana, mereka keburu terkepung dan dicokok aparat kolonial.

Kini Soleh dan kawan-kawannya mendekam di penjara: menunggu maut menjemput. Saat ia duduk terpejam, aparat kepolisian menyeret tahanan baru dan menjebloskannya ke sel Soleh.

“Akan kalian rasakan pada gilirannya nanti!” ujar polisi.

Manusia-manusia kalah itu terkejut saat terdengar letusan senapan. Selang beberapa saat letusan terdengar lagi. Kawan-kawannya telah dieksekusi. Polisi datang dan memanggil Soleh. Kini saatnya ia dimangsa peluru.

Sebelum benar-benar menjauhi sel, Soleh dan kawannya terlibat percakapan: saling menguatkan, saling mengingatkan bahwa kemenangan suatu saat akan memihak kepada mereka.

“Sudah, sudah, jangan banyak cakap, anjing merah!” gertak polisi yang membawanya.

Di lapangan tempat eksekusi, Soleh menolak matanya ditutup. Ia tatap algojo yang akan menghabisi jiwanya. Setelah peluru pertama mengoyak dadanya, ia berteriak:

“Tembaklah! Tembaklah sampai peluru kalian habis untuk mengoyakkan tubuhku! Tapi komunisme tidak bisa kalian koyakkan dan kalian bunuh…!”

Rentetan peluru berikutnya menghancurkan tulang rusuk dan memecahkan jantungnya. Soleh tak berkutik lagi. Kisah pun usai.

Pemberontakan PKI di Jawa yang terjadi pada 12 November 1926 memang mudah dipatahkan. Pasukan Belanda kembali merebut Batavia sehari setelah kejadian. Sementara pemberontakan di Banten dan Priangan dipadamkan pada Desember. Tak hanya di Jawa, pemberontakan pun terjadi di Sumatra. Meski lebih sengit, tapi para pemberontak Sumatra juga cepat dibabat Belanda.

“Setelah pemberontakan di Jawa benar-benar ditumpas, meletus pemberontakan di Sumatra pada tanggal 1 Januari 1927. Pertempuran di sini lebih berat, tetapi pemberontakan itu dapat dipadamkan pada tanggal 4 Januari. Seorang Eropa lainnya terbunuh oleh kaum pemberontak,” tulis M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008).

Pemberontakan pertama PKI di Nusantara itu kiranya amat menarik perhatian dua penulis di atas, yakni Pramoedya Ananta Toer dan A. Kohar Ibrahim. Atau karena memang Yang Tak Terpadamkan diterbitkan untuk menyambut ulang tahun PKI ke-45, jadi peristiwa itu sengaja diangkat untuk mengobarkan semangat heroisme, menyanjung partai lewat narasi kepahlawanan kader zaman baheula.

Pergulatan dalam Keluarga

Agak berbeda dengan narasi Pramoedya Ananta Toer dan A. Kohar Ibrahim—meski tetap memuja-muja PKI—T. Iskandar A.S. lewat Komunis Pertama menceritakan pergolakan di dalam keluarga Islam yang taat yang salah seorang anaknya masuk PKI.

Kisah ini sedikit mirip dengan satu fragmen Atheis (1949) karya Achdiat K. Mihardja, ketika Hasan bersilang pendapat dan bertengkar dengan bapaknya.

Ismet, nama sang tokoh, telah menjadi anggota PKI ketika pulang kampung untuk menengok ibu dan pamannya. Mula-mula percakapan Ismet dan pamannya baik-baik saja. Namun, saat ia mengaku bahwa telah menjadi seorang komunis dan anggota PKI, nada bicara sang paman langsung meninggi. 

“Bukan kebiasaan turunan kita, paman, untuk menelan air ludah yang sudah diludahkan,” ucap Ismet di pengujung percakapannya.
Esoknya, Ismet menjelaskan panjang lebar alasan dan motivasinya masuk PKI. Ia yang masih kecil saat ditinggal mati ayahnya, berpindah dari satu rumah saudara ke rumah saudara lainnya: dititipkan, kurang perhatian, dan kurang kasih sayang. Setelah dewasa dan merantau, Ismet berkenalan dengan orang-orang komunis yang ternyata memberikan hampir semua yang tak ia terima sejak kecil. 

Kisah panjang yang Ismet tuturkan rupanya mengharu-biru pamannya, hingga orang tua itu luluh, tak lagi keras terhadap seorang komunis yang ada di hadapannya.

“Kau tak salah. Kamilah yang salah, karena kami tidak memahami penderitaanmu. Terlebih-lebih karena tidak memahami perkembangan yang terus berjalan tanpa stop. Kamilah yang salah, yang terlambat pada masa lampau yang kuno,” ucap pamannya.

Hari berikutnya Ismet pamit kepada ibu, paman, dan keluarganya yang lain. Sang bunda meminta maaf kepada Ismet karena kurang memerhatikannya.

“Telah kutimbang, telah kupikir-pikir tadi malam semalam suntuk. ‘Anakku seorang kominis’. Aku menangis, kemudian menimbang-nimbang. Menangis lagi dan menimbang-nimbang lagi. Ketika fajar barulah pikiranku terbuka, barulah aku bisa mengambil suatu keputusan. Kuserahkan segalanya kepada Tuhan Yang Maha Tahu dan Maha Adil. Kuserahkan segalanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang berhak mengadilimu, bukan aku, sekalipun aku ibumu,” ucap ibunya.

Ismet lalu pergi melangkah meninggalkan keluarganya. Tiba-tiba terdengar lagi suara ibunya: “Kominis pun kau, Ismet, jangan tinggalkan sembahyangmu.”

Cuplikan tiga cerpen pertama dalam Yang Tak Terpadamkan (1965), beberapa bulan sebelum PKI digulung militer dan sipil bersenjata, masih menunjukkan semangat yang menyala-nyala. Kisah pemberontakan dan 'penaklukan' hati orangtua disusun sedemikian rupa.

Keberlimpahan penulis dalam organ-organ kebudayaannya, membuat PKI tak kesulitan menyusun buku kumpulan cerpen untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-45. Dan itulah perayaannya yang terakhir.

Penulis: Irfan Teguh
Editor: Windu Jusuf

Pemberontahan dan takluknya hati orang tua. Dua tema yang menonjol dalam kumpulan cerpen penulis komunis.

Sumber: Tirto.Id 

Read More

Kejagung Cari Solusi 7 Kasus Pelanggaran HAM Berat Bisa Berkembang

Oleh: Riyan Setiawan - 22 Februari 2019

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersama Wakil Ketua Sandrayati Moniaga serta Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Mohammad Choirul Anam, Amiruddin dan Munafrizal Manan saat memberikan keterangan terkait pengembalian berkas perkara pelanggaran HAM berat oleh Kejaksaan Agung di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (10/1/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A 

Kejagung tengah mencari solusi terkait 7 kasus pelanggaran HAM berat yang dilaporkan oleh Komnas HAM agar bisa berkembang dan tak diam di tempat. 

Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini tengah mencari solusi terkait 7 kasus pelanggaran HAM berat yang dilaporkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar bisa berkembang dan tak diam di tempat. 

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mukri kepada Tirto di Jakarta, Kamis (21/2/2019) malam. Pertama, kata Mukri, Komnas HAM memenuhi petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan oleh tim penyidik Kejagung. 

Menurutnya, jika Komnas HAM tak sanggup memenuhi petunjuk tersebut, akan terjadi permasalahan Kejagung dalam melakukan penyidikan. 

"Makanya Pak Jaksa Agung itu berinisiasi bagaimana sih mencari solusi penanganan perkara ini [Pelanggaran HAM Berat], supaya tidak berkepanjangan menjadi suatu permasalahan, menjadi suatu kebiasaan yang diwariskan oleh generasi berikutnya. Ini sedang dicarikan formulasi yang cocok dengan permasalahan ini," ujar dia. 

Namun, jika secara yudisial Komnas HAM mengalami kesulitan dan belum mampu melengkapi petunjuk yang diberikan oleh Kejagung, Mukri menyarankan agar Komnas HAM menempuh jalur non-yudisial, yakni dengan cara rekonsoliasi. 

"Alternatifnya proses penanganan secara non-yudisial. [Seperti] Rekonsiliasi para pihaknya [pelaku dan korban], itu kan yang terbaik, dan itu dibenarkan dalam UU [Undang-undang] peradilan," ucap Mukri. 

Tetapi, jika menempuh cara rekonsiliasi, para pelaku saat ini telah menjadi politisi bahkan pihak yang bersangkutan juga sulit untuk ditemui. Maka dari itu, Komnas HAM berharap pada Kejagung agar segera menaikkan status kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan. 

Tujuannya, agar pelaku bisa dipanggil secara paksa. Menanggapi hal tersebut, Mukri pun menjelaskan jika penyelidik Komnas HAM juga bisa melakukan upaya paksa. Seperti melakukan penyitaan dan penggeledahan terhadap pelaku. 

"Bisa melakukan penyitaan, kan itu termasuk upaya paksa bisa melakukan penggeledahan," terangnya. 

Di samping kelengkapan berkas yang belum terpenuhi, kata Mukri, waktu penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejagung juga terbatas. 

Seperti yang diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, pasal 1 berbunyi: "Penyidikan wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik". 

Kemudian waktu dapat diperpanjang melalui Pasal 2 "Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya". 

Setelah itu, dapat diperpanjang lagi melalui pasal 3: "Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan". 

"Sehingga di interval waktu itu penyidik tidak bisa memenuhi, maka habis itu waktunya, kalo habis kan otomatis bisa berhenti," ujar Mukri. 

Selain itu, Mukri menjelaskan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum dikeluarkannya UU Nomor 26 Tahun 2000 sulit untuk diselesaikan, lantaran belum ada pengadilannya dan belum tahu akan disidangkan di mana. 

"Makanya harus dibentuk dulu proses peradilannya, dan kalau mau menempuh peradilan, harus menempuh jalur politik dulu oleh DPR [Dewan Perwakilan Rakyat]," tuturnya. 

Menurutnya, proses peradilan dapat ditempuh jika dikeluarkan keputusan DPR untuk mengatur peradilan tersebut.

 Tapi, ia belum mengetahui seperti apa langkah konkret yang harus dilakukan oleh DPR agar proses peradilan bisa terjadi. 

"Tanya sama dia [DPR], wah itu [contoh keputusannya] saya nggak tahu. Formatnya yang pasti itu memerlukan kebijakan pemerintah ya," terangnya.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menjelaskan, perkembangan 7 berkas kasus pelanggaran HAM berat yang sebelumnya diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah dikirim kembali ke pihaknya disertai dengan petunjuk kelengkapan pada 27 November 2018. 

Beka mengatakan, status terkait kasus 7 pelanggaran HAM berat belum juga meningkat dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Sehingga pada 27 Desember 2018, sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2000, Komnas HAM mengirimkan kembali ke Kejagung. 

"Kami 27 Desember sesuai petunjuk UU, 30 hari respons, mengembalikan lagi berkas ke Jaksa Agung disertai surat. Isinya kami mengembalikan karena tidak ada petunjuk baru dan kenaikan status. Itu komunikasi Komnas HAM dengan Jaksa Agung," kata Beka. 

Padahal, Komnas HAM berharap status perkara tersebut dapat ditingkatkan menjadi penyidikan setelah mereka menyerahkan berkas kepada Kejaksaan Agung. 

Beka menyebutkan, 7 kasus pelanggaran HAM berat tersebut antara lain Peristiwa 1965-66, Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, Talangsari 1989, Trisakti Semanggi I,II, Mei 1998, dan Penghilangan Paksa, Wasior Wamena.

Reporter: Riyan Setiawan 
Penulis: Riyan Setiawan 
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno

"Pak Jaksa Agung berinisiasi bagaimana mencari solusi penanganan Pelanggaran HAM Berat supaya tidak berkepanjangan."

Tirto.ID 

Read More

Bedah Visi Misi Bidang HAM Kedua Capres Banjir Kritik

Kamis, 21 Feb 2019 12:02 WIB - Ryan Suhendra

Kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapat sentilan lagi terkait komitmen penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Amnesty tawarkan terobosan penyelesaian.

Sejumlah pegiat HAM menggelar aksi kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/1/2019). Mereka menuntut pemerintah segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM. (Foto: ANTARA/ Akbar N)

KBR, Jakarta - Kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapat sentilan lagi terkait komitmen penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Calon petahana Joko Widodo-Ma'ruf Amin disinggung soal rekomendasi dari Komnas HAM  yang tak kunjung dijalankan.

Sedangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diragukan program konkretnya. Hal tersebut dibicarakan dalam acara bedah visi dan misi Capres-Cawapres di Kantor Komnas HAM, Rabu (20/2/2019).

Ketua Komnas HAM Taufan Damanik dalam kesempatan itu mengeluhkan, delapan rekomendasi penegakan HAM yang tak jua ditindaklanjuti. Padahal masukan Komnas HAM yang meliputi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, konflik agraria, intoleransi dan radikalisme itu diserahkan 11 Desember 2018 atau bertepatan peringatan hari HAM internasional.

"Bukan belum dijalankan, tetapi belum ada dialog lagi. Kita berharap Presiden mengundang kita untuk mendiskusikan lebih jauh lagi," kata Taufan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Komnas HAM, kata Taufan, dalam rekomendasinya juga mendorong Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Jaksa Agung M. Prasetyo  menyidik sejumlah kasus pelanggaran HAM yang mangkrak.

"Dari langkah-langkah penyidikan itulah kemudian penyidik bisa menentukan sikap: apakah akan ke pengadilan atau mungkin ada langkah-langkah lain. Tetapi, juga ada ide tentang langkah nonyudisial. Kalau kami, Komnas HAM, berpendapat langkah nonyudisial itu satu paket dengan langkah yudisial. Jadi, yudisial dan nonyudisial tidak dapat terpisahkan."

Di luar itu, lanjut Taufan, pemerintahan Jokowi  mestinya terpikir untuk melakukan langkah darurat merujuk pada pemenuhan keadilan korban.

"Kami berharap Pemerintah sebetulnya bisa menambahkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang lebih dari sekadar pelayanan kesehatan kepada korban-korban pelanggaran HAM berat yang lalu maupun setelah tahun 2000."

Ketua Komnas HAM, Taufan Damanik. (Foto: ANTARA/ Dede R)

Merespons masukan Komnas HAM, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengklaim calonnya tetap berkomitmen menegakkan HAM. Salah satunya, kata dia, dengan memastikan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Ia mengungkapkan, tersendatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu lantaran tarik-ulur dari kelompok tertentu.

"Dalam diskusi internal kami, penyelesaian kasus HAM berat masa lalu di mana warna politik dan muatan ekonomisnya besar itu pasti akan menarik berbagai reaksi (dalam bentuk sikap). Baik dari perorangan, partai politik, dan kelompok masyarakat sipil," terang Arsul.

Hal lain yang juga bertentangan dengan saran Komnas HAM, Arsul mengungkapkan, Jokowi cenderung bakal mengutamakan penyelesaian melalui jalur nonyudisial.

"Opsi selain penyelesaian secara yudisial, penyelesaian secara alternatif lainnya tidak menutup kemungkinan menjadi opsi pilihan di masa yang datang. Hanya saja bentuknya saya belum tahu," tambahnya.

Hal tersebut berlawanan dengan prinsip pemenuhan keadilan Komnas HAM yang mengharuskan penyelesaian non-yudisial mesti beriringan dengan proses yudisial.

Suasana diskusi bedah visi dan misi dua pasangan calon presiden dan wakil presiden di Kantor Komnas HAM, Rabu (20/2/2019). (Foto: KBR/ Ryan S)

Sorotan terhadap visi-misi bidang HAM calon pasangan nomor urut 02 muncul ketika Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional, Habiburokhman mengutarakan ide mengisi posisi Jaksa Agung dengan orang di luar Partai Politik. Menurutnya, sosok independen dan profesional bisa didapat ketika mengambil ahli dari luar parpol.

Kata dia, latar belakang tersebut sangat menentukan komitmen penanganan kasus pelanggaran HAM.

"Bagaimana institusi Kejaksaan Agung itu bisa benar-benar independen. Dengan cara apa? Jaksa Agung kita pastikan bukan orang dari partai politik. Jadi, kita harus tunjuk Jaksa Agung yang profesional," ujar Habiburokhman di Kantor Komnas HAM, Jakarta.

Pernyataan itu langsung ditangkis Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid. Menurutnya, independensi dan integritas Jaksa Agung tak ditentukan muasalnya dari partai politik atau bukan.

"Kita pernah punya seorang Jaksa Agung dalam urusan pelanggaran HAM Berat berasal dari Parpol. Pertama, Baharuddin Lopa, ia punya afiliasi dengan PPP tapi yang dilakukannya di kasus Tanjung Priok diteruskannya ke penyidikan hingga membawa pelakunya ke pengadilan," ungkap Usman.

"Jangan lupa juga Marzuki Darusman dari Partai Golkar. Partai yang pernah berkuasa di orde baru di mana kejahatan kemanusiaan itu dipersoalkan. Tapi yang dilakukannya juga mengajukan berkas itu hingga ke pengadilan," lanjutnya.

Usman mengingatkan, kerja Jaksa Agung untuk membawa kasus ke pengadilan kadangpula terhambat syarat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Beleid ini mengatur, pengadilan HAM Adhoc kasus pelanggaran HAM masa lalu hanya bisa dibentuk melalui keputusan presiden. 

3 Tawaran Terobosan Direktur Amnesty Indonesia

Karena itu ia menawarkan tiga terobosan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pertama, dengan membentuk tim gabungan yang terdiri atas penyelidik Komnas HAM, penyidik Kejaksaan Agung dan, penyidik adhoc eksternal.

"Dalam keadaan tertentu, penyelidik Komnas HAM bisa diperintahkan oleh Jaksa Agung untuk penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti sampai dengan penggeledahan. Jadi, solusi itu bisa."

Selanjutnya, bisa dengan pembentukan tim ahli yang independen dan berintegritas oleh Presiden. Tim ini, nantinya punya kewenangan mengkaji bolak-baliknya berkas perkara antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Ini sekaligus jadi jalan tengah guna menentukan langkah selanjutnya.

Solusi ketiga, adalah keberanian dan ketegasan dari sosok yang kelak mengisi posisi Jaksa Agung. Menurutnya, Jaksa Agung perlu punya nyali untuk meningkatkan perkara yang sudah diselidiki Komnas HAM ke tingkat penyidikan.

"Dengan begitu, Jaksa Agung bisa memanggil paksa seseorang, menahan, menggeledah, dan seterusnya. Apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup, Jaksa Agung menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3)," tegas Usman.

Ia menilai, solusi terakhir tersebut juga sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada korban guna beroleh hak.

"Karena Jaksa Agung tidak pernah menerbitkan kepastian hukum misalnya berupa SP3 kalau memang itu tidak ada (bukti), korban juga tidak bisa menggunakan haknya untuk mengajukan praperadilan."

Editor: Nurika Manan

KBR.Id 

Read More

Komnas dan organisasi peduli HAM diminta pertimbangkan pendekatan nonyudisial

Selasa, 19 Februari 2019 15:50 WIB 

Diskusi membedah visi-misi paslon presiden-wakil presiden terkait isu HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (19/2/2019). (ANTARA/Dyah Dwi)

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, meminta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta organisasi peduli HAM untuk mempertimbangkan pendekatan nonyudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Kami ingin mendorong teman-teman yang ada di Komnas HAM, di elemen-elemen masyarakat sipil yang perhatian dengan HAM ini, juga untuk tidak berkutat hanya dengan pendekatan yudisial saja," kata Arsul Sani dalam diskusi membedah visi-misi paslon presiden-wakil presiden terkait isu HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa.

Menurut Arsul Sani, capres Joko Widodo mendorong selain opsi penyelesaian yudisial, juga skema penyelesaian non yudisial yang bentuknya dapat didiskusikan bersama.

Tentunya opsi yang dicari harus dikonstruksikan agar tidak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Opsi nonyudisial tersebut lantaran terdapat resistensi dari kekuatan politik apabila pemerintah mengedepankan pendekatan yudisial sehingga tidak mudah untuk ditempuh.

Apabila pemerintah berkeras penyelesaian pelanggaran HAM berat dilakukan dengan jalur yudisial, dikhawatirkan terdapat gangguan pada jalannya pemerintahan.

"Coba bayangkan. Pemerintah ambil jalan ini terus kemudian program-program pemerintah lainnya dalam tanda kutip diganjal di DPR. Kan terjadi goncangan juga," tutur dia.

Menanggapi dorongan TKN tersebut, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan opsi nonyudisial sudah lama dibicarakan, tetapi terdapat perdebatan dibuat terpisah terdapat kasus diselesaikan secara nonyudisial/yudisial atau satu paket.

"Kalau Komnas memang dengan aktivis HAM mengatakan itu harus satu paket, tetapi caranya bagaimana kalau satu paket. Kami dorong sebetulnya tim penyidik dulu," kata Taufan.

Dengan pembentukan tim penyidik, dapat diputuskan apakah akan dibawa ke pengadilan untuk kasus tertentu yang cukup bukti, sementara yang tidak cukup bukti diajukan proses nonyudisial.

Ia menegaskan keputusan pembagian itu harus diambil oleh tim penyidik, dalam kasus pelanggaran HAM berat adalah Jaksa Agung, tetapi selama ini masih belum dibentuk.

Melalui diskusi itu, Komnas HAM menyebut publik dapat menilai, memahami mau pun merasa kecewa dengan pandangan masing-masing kubu terkait HAM.

"Silakan publik menilai kalau pilih 01 sudah memaparkan langkah dan hambatan apa masih lanjut dua periode, atau sebaliknya besok 02 apakah dengan jawaban mereka publik percaya mana. Melanjutkan 01 atau memilih 02," tutur Taufan.

Diskusi selanjutnya membedah visi misi capres-cawapres terkait HAM dengan mengundang Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi akan digelar pada Rabu (20/2) di Kantor Komnas HAM.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono

Sumber: Antara 

Read More

Komnas HAM Kirim Balik 7 Berkas Perkara Pelanggaran Berat HAM ke Kejagung

DEVINA HALIM | Kompas.com - 20/02/2019, 07:02 WIB

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara saat memaparkan catatan Komnas HAM terkait debat pertama Pilpres, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019).(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara mengatakan, tujuh berkas kasus pelanggaran berat HAM yang dikembalikan Kejaksaan Agung sudah dikirim kembali. 

Hal itu dikatakannya saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (19/2019). 

"Sampai saat ini tujuh berkas yang dikirimkan oleh JA ke Komnas, sudah kami kembalikan lagi ke JA," kata Beka. 

Sebelumnya, pada 27 November 2018, Kejaksaan Agung telah mengembalikan sembilan berkas perkara HAM kepada Komnas HAM. Namun, tujuh dari sembilan berkas itu dinilai tak ada kemajuan apa pun dari hasil penyelidikan Kejagung. 

Dengan tidak adanya kemajuan terhadap tujuh berkas perkara tersebut, Komnas HAM mengembalikan berkas kasus-kasus itu ke Kejaksaan dengan disertai surat. 

Melalui surat tersebut, Komnas HAM menjelaskan bahwa berkas yang dikembalikan oleh Kejaksaan Agung tak memiliki petunjuk baru. 

"Kami 27 Desember sesuai petunjuk UU 30 hari respons, mengembalikan lagi berkas ke JA disertai surat. Isinya kami mengembalikan karena tidak ada petunjuk baru dan kenaikan status. Itu komunikasi Komnas HAM dengan JA," kata Beka. 

Padahal, Komnas HAM berharap status perkara tersebut dapat ditingkatkan menjadi penyidikan setelah mereka menyerahkan berkas kepada Kejaksaan Agung. 

Sembilan berkas perkara yang dikembalikan Kejagung kepada Komnas HAM adalah Peristiwa 1965/ 1966, Peristiwa Talangsari Lampung 1998, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Lalu, berkas Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Peristiwa Wasior dan Wamena, Peristiwa Simpang KKA 3 Mei 1999 di Provinsi Aceh, serta peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis lainnya di Provinsi Aceh. 

Dari semua peristiwa itu, Kejagung hanya membuat perkembangan dalam dua kasus yakni Kasus simpang KAA 3 Mei 1999 dan Peristiwa Rumah Gedong dan Pos Sattis di Aceh.
Penulis : Devina Halim
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

Sumber: Kompas.Com 

Read More

Dialita Tak Selalu Lagu

Selasa, 19 Februari 2019

Menghidupkan cerita dari balik penjara 65/66

[AUDIO] NADA SAMBUNG TELEPON

DAMAR: Halo, Bu Uchi masih ingat suara saya?

UCHIKOWATI: Ya, siapa ya?

DAMAR: Damar.

UCHIKOWATI: Oh Damar. Apa kabar? Aku (kemarin) bilang sama ibu-ibu: masih inget nggak, Damar KBR? Oh, yang wawancara kita pertama kali ... (tertawa). Kemarin juga kami ke KBR, tapi saya nggak ikut, ada ibu-ibu lain.

DAMAR: Kenapa enggak datang?

UCHIKOWATI: Iya. Saya kelelahan banget. Soalnya konsernya cuma 1,5 jam tapi persiapannya berbulan-bulan. Terus bagi-bagi tugas, ibu-ibu (yang datang) itu kan rumahnya yang dekat kota.

***

Tujuh tahun berlalu. Pada 2012 saya sempat menulis cerita tentang paduan suara para penyintas tragedi 65/66 bernama, Dialita. Utji Kowati Fauzia tadi, salah satu anggotanya.

Saya pikir mereka sudah lupa. Tapi salam yang diganti peluk oleh Utji Kowati pada akhir Januari 2019 lalu, menyadarkan saya bahwa, mereka kuat dalam ingatan.

"Kebahagiaan bagi kami, bapak dan ibu, juga teman-teman bisa hadir untuk menyaksikan rilis album kedua yang diproduksi Rumah Bonita dan Dialita," kata Utji Kowati sebagai ketua paduan suara memberikan sambutan.

 Persis, tak ada yang berubah kecuali waktu. Bu Uchi—begitu saya memanggilnya, masih sehat. Sementara Tuti Martoyo, Utati Koesalah, dan ibu-ibu lain terlihat segar, juga riang. Meski, kebanyakan mereka sudah berusia di atas kepala enam. Itu mengapa paduan suara ini dinamai Dialita, kependekan dari Di Atas Lima Puluh Tahun.

Sebagian besar anggota paduan suara yang dibentuk 2011 ini memang keluarga penyintas tragedi 65/66. Tapi sejumlah lainnya ada pula yang sama sekali tak punya sangkutan sejarah dengan tragedi berdarah tersebut.

Kamis malam 31 Januari di Goethe Haus Jakarta, mereka meluncurkan album kedua: Salam Harapan. Seperti yang pertama, 12 lagu kali ini mendapat sentuhan dari musisi-musisi muda. Di antaranya Petrus Briyanto Adi, Junior Soemantri, Endah Widiastuti, Bonita juga Andie Jonathan Palempung.

"Mendengar cerita bagaimana lagu-lagu ini dikumpulkan... Andai saya punya waktu lebih banyak [...] Ini juga ajakan buat adik-adik seputaran musik atau sejarah kita, saya pikir ini sumber pengetahuan, informasi dan kekayaan yang, perlu kita gali. Ini salah satu jalan terang buat Indonesia lebih baik,"

- tutur Petrus Briyanto Adi yang akrab disapa Adoy.

Tata cahaya berpusat ke panggung, satu per satu anggota Dialita mengisi deret kursi yang disusun dua lajur. Warna-warni kebaya keluaran Sri Kendes menyala: magenta, merah, ungu, tosca juga orange.

Saya mengamati seisi ruang dari bangku paling depan: kursi nyaris penuh, ada 300 lebih penonton. Beberapa wajah tampak tak asing, terlihat komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga, penyintas 65/66 Tedjabayu di bangku sisi kiri saya, juga pegiat kemanusiaan yang pernah menggawangi Komnas HAM Hari Wibowo.

Tuti Martoyo duduk paling kanan, di bagian suara sopran. Dari bangku penonton, perempuan usia 75 itu terlihat sesekali meluruskan punggung ke senderan kursi, lalu melepas sandal wedges-nya. Ia tak kuat berdiri lama-lama. Saat bernyanyi saja, tangan kanannya harus bertumpu pada tongkat berkaki tiga yang, menopang beban tubuhnya.

Tapi begitu konduktor memberi aba-aba, meski dengan penuh upaya, Tuti lekas berdiri.

[AUDIO] MUSISI MENYANYIKAN SALAM HARAPAN

Bersama terbitnya matahari pagi
Mekar mewah mekarlah melati
Salam harapan padamu kawan
S’moga kau tetap sehat Sentosa

-

"Lagu Salam Harapan dibikin di dalam penjara Bukit Duri. Di situ ibu-ibu saling mendukung. Karena di dalam penjara itu sangat susah dan sangat menderita sekali. Jadi untuk saling menguatkan," ungkap Tuti sambil meluruskan punggung ke kursi.

Huru-hara politik 65/66 mengakibatkan setengah juta lebih rakyat jadi korban tewas, sementara ribuan orang dipenjara. Soeharto—yang saat itu Jenderal Angkatan Darat—memerintahkan perburuan orang-orang yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) juga para pengikut Soekarno.

Narasi yang santer, salah satu partai beken pada Pemilu 1955 itu dituding sebagai dalang pembunuhan para jenderal pada 30 September 1965. Kendati, tuduhan ini tak pernah bisa dibuktikan.

Belakangan referensi lain mengungkap, tragedi kemanusiaan 65/66 terjadi akibat konflik di internal angkatan darat.

Bukit Duri, Jakarta jadi bagian kecil dari simpul bangunan yang memenjara tahanan politik perempuan. Titik lain, ada Kamp Plantungan di Kendal, Penjara Bulu di Semarang, juga di Malang, Jawa Timur. Di dua lokasi terakhir, jumlah yang ditahan mencapai 500 orang lebih.

Di penjara-penjara itulah, puluhan lagu tercipta. Jadi pelipur sepi, penyemangat, kadang pula penggembira. Puluhan tahun berselang, lagu-lagu itu terserak, beberapa coba kembali dikumpulkan.

"Kami punya stok sekitar 25-30an lagu. Dan ini kami kumpulkan sejak tahun 2000," kata Uchi saat menjawab pertanyaan penonton. Lagu berjudul 'Salam Harapan" adalah salah satunya.

Tak mudah membikin lagu dalam penjara. Terbatasnya alat tulis dan kertas, membuat tahanan perempuan mengingatnya dalam kepala. Pilihan lain, menulis lirik dan notasi pada tanah juga tembok sel.

Salam Harapan misalnya, ditulis di sela kerja paksa di penjara Bukit Duri. Lirik lagu ditulis Murtiningrum. Lantas di bawah pohon kersen Penjara Bukit Duri, Zubaidah menyusun notasinya. Ini jadi salah satu lagu wajib tiap kali ada tahanan berulang tahun.

Senandung tersebut didengar Utati Koesalah pada September pagi di tahun 1967. Saat itu ia berulang tahun ke-23. Utati masih ingat betul ketika serombongan perempuan sesama tahanan politik diam-diam menyelinap ke Blok B penjara Bukit Duri.

"Begitu pintu gembok kamar dibuka, itu masing-masing sudah siap menuju kamar. Biasanya yang ulang tahun pun belum siap. Belum bangun. Masih kucek-kucek (terkekeh) Tapi sudah berderet teman-teman di depan pintu, langsung menyanyikan lagu itu," Utati mengenang.

Sama sekali ia tak menyangka, kawan-kawannya—tak semua memang, bikin kejutan perayaan sederhana. Sekuntum bunga jengger ayam warna merah tua, turut diulurkan sebagai ucapan selamat.

"Haru, sedih, gembira. Tertawa karena seneng kan, kok ada yang ingat. Kadang-kadang yang berulangtahun tidak ingat," tutur Utati.

"Ada yang menyanyikan lagu, isinya kan memberikan semangat kepada kita untuk bertahan, sehat. Karena semuanya tidak punya apa-apa di situ, ya punyanya hanya Salam, salam penuh kasih.. agar tetap tabah di situ. Tetap punya harapan," lanjutnya lagi.

Lebih separuh abad, kado berupa pembatas buku berpola bunga pun masih ia simpan. Isteri mendiang Koesalah Soebagyo Toer ini masih ingat, bahan pembuatnya ....

"Sisa kain kecil-kecil. Apa strimin, apa.. Kami kan saling kerja tangan itu untuk membeli sabun, gula dan lain sebagainya. Dari situ kain kecil kan akan terbuang, nah itu kami jahit."

Saban ritual ulang tahun, lagu Salam Harapan tak pernah luput disandingkan dengan “Tetap Senyum Menjelang Fajar”. Pasangan lagu ini selalu dinyanyikan bersama sebagai ungkapan kasih sekaligus penyemangat, agar para tahanan tetap tegar merawat harapan.

[AUDIO] SITA NURSANTI MENYANYIKAN TETAP SENYUM MENJELANG FAJAR

Bukan bunga indah mewangi
Atau dupa harum setanggi
Tetapi salam penuh kasih
Kuhantar padamu kini
Harapanku padamu teman
S'moga kau tetap tegar

-

Puluhan tahun setelah itu, Sita Nursanti menyanyikan untuk penonton di Goethe Haus Jakarta. Saya bergidik. Sesekali coba melirik, yang lain sedang khidmat menyimak.

Nasib lagu bikinan Zubaidah ini tergolong mujur. Sekalipun tak seorang pun mengingat judulnya, karena masih banyak yang hafal lirik serta nadanya, lagu ini panjang usia. Untuk memudahkan, akhirnya bait terakhir ‘tetap senyum menjelang fajar’ dipilih jadi judul.

Ke

banyakan lagu di album kedua lahir dari rahim Penjara Bukit Duri. Di lokasi ini pula, kerinduan Utati Koesalah malih rupa menjadi lagu berjudul Ibu.

Lagu berumur puluhan tahun itu berhasil ia bawa keluar penjara berkat secarik kertas bekas bungkus roti tawar. Ia menulis itu pada tahun pertamanya di penjara, bermodal pensil pinjaman Kepala Blok.

Lirik lagu menggambarkan kegusaran saat Utati muda memikirkan ibunya. Tak pernah lintas dalam benak, anak sulung ibu bakal dijebloskan ke penjara.

Wajah sang ibu terbayang berkali. Pelan-pelan nada lagu pun bergema. Iramanya sendu. Malam pengujung Januari lalu, musisi muda Endah Widiastuti melantunkannya dengan syahdu.

[AUDIO] ENDAH WIDIASTUTI MENYANYIKAN LAGU IBU

Terkenang s'lalu kasihmu yang sejati
Cintamu yang abadi ikhlas dan murni
Teringat s'lalu belai sayangmu ibu
Kata dan nasihatmu terngiang s'lalu
Kuterbayang wajahmu ibu
Harapanku padamu sehatlah s'lalu

-

"Bagaimanapun sejarah itu kan selama ini tidak pernah kedengaran. Ditutup. Dengan kami menyanyi, menceritakan lagu-lagu yang dari dalam (penjara Bukit Duri), yang muda kan jadi mengerti bahwa ada kejadian seperti itu. Mudah-mudahan mereka mengerti,"

- harap Utati seraya menutup sambungan telepon saya pekan lalu.

Utati, ditahan 11 tahun lamanya, tanpa peradilan. Ia ditangkap, hanya karena aktif berkesenian di Pemuda Rakyat—organisasi yang terafiliasi dengan PKI. Tapi malam itu, ia, juga perempuan penyintas lain lega, lagu-lagu dari balik penjara bisa diterima.

Jerih berbulan pun terbayar.

"Kami haru, sekaligus bangga, ternyata lagu-lagu yang dinyanyikan Dialita ini bisa diterima generasi muda. Saya sungguh …. terharu, karena suara Dialita ternyata didengar, lagu-lagu kami semoga bisa diterima oleh masyarakat luas bukan hanya generasi muda. Yang dulu kami belum berani menyanyikannya, termasuk lagu-lagu yang dibungkam, tapi ternyata sekarang lagu ini bisa diterima dan digemari anak-anak muda.. terima kasih semua," tutur salah satu anggota Dialita, Elly Runtu.

[AUDIO] TEPUK TANGAN PENONTON PERTUNJUKAN

-

---

Reporter	:	Damar Fery Ardiyan
Editor	:	Nurika Manan

KBR.Id 

Read More