YPKP 65: Lokasi Kuburan Massal Korban 65 Bertambah

Jumat, 31 Mar 2017 21:14 WIB - Arie Nugraha Ada indikasi penghilangan kuburan massal korban pelanggaran HAM 65 Seminar Pengungkapan Kebenaran dan Jalan Berkeadilan Bagi Korban 1965-1966 dan sesudahnya, digelar di Kampus Universitas Parahyangan, Bandung, Jumat, 31 Maret 2017. (Arie Nugraha/KBR) KBR, Bandung- Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 menyebut jumlah kuburan massal kejahatan HAM 65 bertambah dari 121 menjadi...

Read More

YPKP 65: Lokasi Kuburan Massal Korban 65 Bertambah

Arie Nugraha | Jumat, 31 Mar 2017 21:14 WIB Seminar Pengungkapan Kebenaran dan Jalan Berkeadilan Bagi Korban 1965-1966 dan sesudahnya, digelar di Kampus Universitas Parahyangan, Bandung, Jumat, 31 Maret 2017. (Arie Nugraha/KBR) Ada indikasi penghilangan kuburan massal korban pelanggaran HAM 65 Bandung- Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 menyebut jumlah kuburan massal kejahatan HAM 65 bertambah dari 121 menjadi 130 titik...

Read More

Indonesia Ajukan Diri Dievaluasi Dewan HAM PBB

Victor Maulana Kamis,  30 Maret 2017  −  18:59 WIB Indonesia, pada bulan Mei mendatang akan mendapat evaluasi mengenai situasi HAM oleh Dewan HAM PBB. Foto/IstimewaJAKARTA - Indonesia, pada bulan Mei mendatang akan mendapat evaluasi mengenai situasi HAM oleh Dewan HAM PBB. Sidang yang akan berlangsung di Jenewa, Swiss tersebut dilakukan setelah Indonesia mengajukan diri untuk dievaluasi. Menurut keterangan Direktur...

Read More

LPSK Kekurangan Dana untuk Bantu Pengobatan Korban 65

Bimo Wiwoho , CNN Indonesia Rabu, 29/03/2017 20:21 WIB     Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan keterbatasan anggaran menjadi faktor utama berkurangnya pelayanan kesehatan kepada korban pelanggaran HAM tahun 1965.LPSK merupakan lembaga yang ditunjuk untuk memberikan pendampingan rehabilitasi medis...

Read More

Sofyan Baraqbah; Sayid Komunis yang Diburu Tentara Baret Merah

Reporter: Petrik Matanasi | 24 Januari, 2017 Kampanye Partai Komunis Indonesia pada September 1955. LIFE/Howard Sochurek Sayid Ahmad Sofyan Baraqbah asal Banjarmasin adalah anggota parlemen di era Sukarno dan menjadi gerilyawan buruan ABRI di masa Orde Baru. Dia salah satu keturunan Nabi atau yang biasa disebut sebagai sayid. tirto.id - Siang 12 Januari 1974 itu, Sofyan dan A Siong sedang menikmati makan siang....

Read More

Eks Menteri Kehakiman Desak Pemerintah Selesaikan Kasus HAM

Aulia Bintang , CNN Indonesia | Selasa, 21/03/2017 04:51 WIB Mantan Menteri Kehakiman Muladi menyebut penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tersendat akan menimbulkan ketidakadilan baru bagi para korban. (ANTARAFOTO/Reno Esnir) Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Menteri Kehakiman Muladi meminta pemerintah mengambil sikap yang pasti terkait berbagai kasus pelanggaran HAM berat. Menurutnya, pemerintah harus berani menyelesaikan kasus-kasus...

Read More

Politikus Senior Golkar Minta Pemerintah Tegas Soal Kasus HAM

Rakhmatulloh Senin, 20 Maret 2017 - 14:50 WIB Ilustrasi kasus HAM. Foto/SINDOphoto/DokJAKARTA - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Muladi mengakui, kehadirannya bertemu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto‎, untuk membahas kasus pelanggaran HAM masa lalu.‎"Sekarang ini perlu ketegasan pemerintah. Kalau tidak memenuhi syarat untuk masuk kriteria pidana, jawab saja‎," kata Muladi...

Read More

Penyelesaian Kasus 1965: Menuntut Keseriusan Komnas HAM

Reporter: Windu Jusuf | 20 Maret, 2017 Pengunjung sedang mengamati karya Temuan dan bukti-bukti pelanggaran HAM berat 1965 harus ditindaklanjuti Komnas HAM. tirto.id - Upaya menuntut lembaga negara menindaklanjuti temuan-temuan terkait tragedi 1965 terus bergulir. Komnas HAM didesak untuk secara serius menindaklanjuti berbagai temuan dan bukti-bukti pembantaian 1965.“Setelah pembacaan putusan IPT (International People's Tribunal),...

Read More

"Pak Jokowi, Peristiwa 1965 Itu Benar Adanya"

LB Ciputri Hutabarat  Senin, 20 Maret 2017 | 09:59 Anggota Komnas Perempuan Mariana Amirudin/MI/Usman Iskandar Metrotvnews.com, Jakarta: Sidang Mahkamah Rakyat Internasional bagi kejahatan serius 1965-1966 atau International People's Tribunal (IPT) memutuskan ada 9 unsur kejahatan manusia dalam pemerintahan Indonesia 1965-1966. Sidang yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 10-13 November tersebut bahkan menyimpulkan adanya...

Read More

Komnas HAM Akan Cek Kuburan Massal 65/66 yang Dirusak

Yudi Rakhman, Eli Kamilah | Senin, 20 Mar 2017 08:18 WIB Kuburan Massal 65/66. (Foto: KBR/Yudha S.) "Berdasarkan laporan si A ini adalah kuburan massal korban 1965 atau 1948. Nanti itu kita sampaikan kepada misalnya pemerintahan desa untuk menjaga itu" Jakarta- Komisi Hak Asasi Manusia akan mengecek keberadaan kuburan massal korban pelanggaran 1965 dan 1958. Menurut Anggota Komnas HAM Siti Noor Laila, pengecekan di lapangan untuk...

Read More

Kinerja Komnas HAM Soal Tragedi 1965 Mengecewakan Korban

Patricia Saraswati, CNN Indonesia  Minggu, 19/03/2017 ; 20:18 Para korban Tragedi 1965. (CNN Indonesia/Andry Novelino) Jakarta, CNN Indonesia -- Korban pelanggaran hak asasi manusia pada Tragedi 1965 kecewa dengan kinerja Komnas HAM. Salah satu korban sekaligus Ketua Yayasan Penelitan Kasus Pembunuhan (YPKP) 1965/1966, Bedjo Untung menilai komisoner Komnas HAM saat ini tidak mampu melanjutkan rekomendasi periode sebelumnya.Dia...

Read More

Menanti Langkah Konkret Pemerintah soal Penuntasan Tragedi 1965

Kristian Erdianto Kompas.com - 19/03/2017, 19:43 WIB   Perwakilan dari International Peoples Tribunal (IPT) 1965, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komnas Perempuan kembali mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kasus peristiwa 1965 dalam konferensi pers di kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2017).(KOMPAS.com/Kristian Erdianto)   JAKARTA, KOMPAS.com...

Read More