Selasa, 30 Januari 2018

Komisioner Tinggi HAM PBB Akan Temui Jokowi, Bahas Papua hingga LGBT

IHSANUDDIN
Kompas.com - 30/01/2018, 20:06 WIB

Direktur HAM dan Kemanusian Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Dicky Komar dan Deputi KSP bidang HAM Ifhdhal Kasim di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).(KOMPAS.com/Ihsanuddin)

JAKARTA - Komisioner Tinggi Hak Asasi ManusiaPerserikatan Bangsa-Bangsa (KTT HAM PBB) Zeid Ra'ad Al Husein akan mengunjungi Indonesia.

Zeid nantinya akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo hingga Komnas HAM membahas isu HAM di Indonesia. Dia diagendakan datang ke Indonesia pada 4-7 Februari 2018.

Direktur HAM dan Kemanusian Kementerian Luar Negeri Dicky Komar mengatakan, kedatangan Zeid atas undangan Pemerintah Indonesia sebelum dia melakukan serangkaian kegiatan di Papua Niugini dan Fiji.

Presiden Jokowi akan menerima kedatangan Zeid. Selama di Jakarta, Zeid diagendakan bertemu sejumlah petinggi negara di antaranya Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri Koordinator Maritim, serta pihak Komisi III DPR RI.
"Kita berharap banyak untuk belajar melanjutkan upaya perlindungan HAM di tingkat nasional dan internasional," kata Dicky dalam junla pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).
Dicky mengatakan, kunjungan itu juga untuk memperdalam kerja sama antara KTHAM PBB dengan lembaga HAM di Indonesia.

Nantinya Zeid juga akan bertemu dengan Komnas HAM RI dan sejumlah komisi nasional tematis HAM lainnya, seperti Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Perlindungan Saksi dan Korban.
"Selain itu Zeid diharap bisa melakukan perbincangan dengan para pegiat hak-hak Perempuan Indonesia, perwakilan LSM dan kelompok agama," kata Dicky.
Dicky juga menambahkan, kedatangan Zeid juga tak lepas membahas soal isu HAM yang ada di Indonesia. Mulai dari isu pelanggaran HAM di Papua, isu lesbian, gay, biseksual dan transgender ( LGBT), hingga pelanggaran HAM masa lalu akan turut dibahas.
"Di sini kita ingin menunjukkan betapa terbukanya Indonesia mengenai isu HAM," kata dia.
Sumber: Kompas.Com 

0 komentar:

Posting Komentar