5 Januari 2017 4:13 WIB
Peserta Sidang Kabinet Disuguhi Makanan Kaki Lima
SM/Antara
PIMPIN SIDANG : Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurnadi Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1).(30)
JAKARTA – Tahun ini, pemerintah akan lebih fokus pada upaya pemerataan segala bidang dan menekan kesenjangan. Presiden Joko Widodo menegaskan hal itu dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Rabu (4/1).
Untuk tujuan itu ia meminta para pembantunya supaya menggenjot program-program yang memperkuat akses rakyat untuk mendapatkan modal. ”Meskipun gini ratio sedikit membaik tapi dalam angka masih tinggi. Oleh sebab itu kita harus kerja keras mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita. Baik kesenjangan antarwilayah, kesenjangan antara kaya dan miskin yang ini menjadi sebuah konsen besar pemerintah kita ke depan,” kata Presiden.
Dalam rangka mengurangi kesenjangan, tahun ini dan tahun depan kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah menurutnya menjadi sangat penting. ”Karena kita ingin rakyat mendapatkan akses pada tanah,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, hal-hal yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat, tanah-tanah adat, sertifikat untuk rakyat, juga harus menjadi fokus perhatian bersama dan dilakukan secara besar-besaran dalam dua tahun ini. Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil maupun Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, diingatkan kembali agar reformasi agraria dan redistribusi aset ini betul-betul sudah dimulai pada akhir 2016. ”Dan 2017 ini betul-betul bisa dikerjakan lebih masif lagi,” sambungnya.
Dalam rangka pemerataan, Presiden juga meminta agar ditingkatkan lagi program-program dalam memperkuat akses rakyat untuk mendapatkan modal. Tahun ini dan tahun depan Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus menjangkau semakin banyak rakyat, dan semakin mudah cara memperolehnya. ”Asuransi untuk ini juga perlu diberikan, ditingkatkan, sehingga kita bisa mendorong keuangan inklusif, sehingga rakyat semakin bankable,” kata Jokowi.
Pembangunan Kultur
Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan pula agar akses rakyat untuk mendapatkan keterampilan melalui program pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi segera direalisasikan sebagaimana dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan Kadin.
Berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Presiden ingin agar pemberiaannya diperluas lagi sehingga bisa menjangkau semua anak yatim. Sementara itu menyinggung upaya mewujudkan keadilan sosial, Jokowi minta agar pentingnya pembangunan kultur, pembangunan karakter dan mental bangsa tidak dilupakan. ”Dalam menghadapi tatanan dunia yang semakin berubah, di mana aksi terorisme, radikalisme, ekstremisme yang semakin banyak, saya meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjawab tantangan itu,” tegas dia.
Presiden juga menyampaikan bahwa di dalam rapat terbatas (ratas) beberapa waktu lalu pemerintah sudah memutuskan untuk membentuk unit kerja pemantapan ideologi Pancasila di bawah Presiden. ”Kita ingin agar nilainilai ini (Pancasila), betul-betul diwujudkan dalam buah pikir, dalam sikap mental, dalam gaya hidup, dan dalam perilaku kita sehari-hari,” katanya.
Sementara, Menko Polhukam Wiranto menegaskan, salah satu hasil sidang kabinet Presiden setuju terhadap pembentukan Dewan Kerukunan Nasional. Wiranto kemudian bercerita tentang bangsa Indonesia yang sebetulnya selalu mengedepankan musyawarah tiap ada masalah. Lembaga-lembaga adat di Indonesia hingga kini pun selalu bermusyawarah. ”(Tapi) karena kita mengadopsi undang-undang dari Eropa, masalah atau kasus yang ada di masyarakat selalu kita larikan ke proses peradilan, proses konflik, proses proyustisia,” kata Wiranto.
Pemerintah ingin penyelesaian masalah non-yustisia juga dikedepankan. Sehingga tidak semua masalah harus diselesaikan di pengadilan. Wiranto juga menyinggung soal Komnas HAM yang disebutnya memelopori untuk mendekatkan masalah ke meja hijau. Lambat laun kini semua masalah selalu didorong untuk masuk pengadilan. ”Adanya Dewan Kerukunan Nasional sebagai bagian usaha untuk menggantikan posisi KKR dulu, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dulu tidak disetujui oleh MK. Ini bukan berarti menghidupkan kembali KKR. Tapi dengan cara kita hidupkan satu falsafah bangsa kita sendiri, menyelesaikan satu perkara dengan musyawarahmufakat,” papar Wiranto.
Tetapi pembentukan dewan ini belum bisa dipastikan kapan waktunya. Proses pengkajiannya pun belum diungkapkan. Menariknya dalam sidang kabinet itu, menu makan siangnya dari pedagang yang biasa mangkal di pinggir jalan. Bahkan Presiden menuliskan hal itu di akun Twitter @jokowi. ”Sidang kabinet spesial dengan hidangan makanan kaki lima. Ada nasi goreng, bakso, taoge goreng. Enak, murah meriah -Jkw,” tulisnya.
Pedagang kaki lima yang biasa berjualan di Kota Bogor mendapat kesempatan menjajakan dagangannya untuk kepala lembaga, menteri, hingga presiden dan wakil presiden. Ada pedagang nasi goreng, mi goreng, dan satai. (A20-90)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/2017-pemerintah-tekan-kesenjangan/
0 komentar:
Posting Komentar