Kompas.com - 14/05/2017, 18:36 WIB
Dari kiri ke kanan, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi Khalisah Khalid, mantan Komisioner Komnas Perempuan Sjamsiah Ahmad, Kepala Divisi Kontras Feri Kusuma, Ketua YLBHI Asfinawati, dan Peneliti Elsam Sekar Banjaran di kantor YLBHI, Jakarta. Minggu (15/5/2017).
JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Komnas HAM menilai ada upaya pelemahan terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dari mandatnya sebagai lembaga penyelidikan dan penghentian pelanggaran HAM.
"Ada upaya pelemahan Komnas HAM," kata Kepala Divisi KontraS, Feri Kusuma, di acara jumpa pers bertema "Selamatkan Komnas HAM", di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2017).
Pelemahan itu, lanjut Feri, dilihat dari menurunnya peran Komnas HAM dari mandat awalnya tersebut. Ada figur yang menurut dia berusaha melemahkan lembaga tersebut.
"Kita tahu kasus pelanggaran HAM berat ini siapa saja yang terlibat dari dulu," ujar Feri.
Feri menyebut, upaya melakukan rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM, termasuk melemahkan kerja Komnas HAM.
"Itu melemahkan Komnas HAM, karena Komnas HAM lembaga penyelidikan untuk ke proses hukum, bukan ke lembaga rekonsiliasi," ujar Feri.
Pelemahan Komnas HAM juga terjadi di internal sendiri, di mana pihak Komnas HAM dinilai ada yang berkompromi dengan pemerintah soal pelanggaran HAM.
"Padahal lembaga Komnas HAM ini independen yang tugasnya penyelidikan," ujar Feri.
Ketua YLBHI, Asfinawati mengatakan, pelemahan Komnas HAM contohnya dari mangkirnya pelanggar HAM yang dipanggil lembaga tersebut.
"Tapi yang paling terlihat bagaimana melemahkan Komnas HAM dari anggota. Jadi pilih saja anggota yang ngawur-ngawur, maka Komnas HAM akan busuk dengan sendirinya," ujar Asfinawati.
Karenanya, dia berharap pemilihan komisioner Komnas HAM melalui proses yang lebih baik. Agar Komnas HAM bisa kembali menjalani tugas sesuai mandatnya dengan baik.
Sebab, lembaga ini diperlukan untuk penegakan kasus HAM dan mengawasi pemerintahan.
"Komnas HAM diperlukan dan PBB memandatkan adanya lembaga HAM nasional untuk memantau jalannya pemerintahan," ujar Asfinawati.
PenulisRobertus Belarminus
EditorDian Maharani
http://nasional.kompas.com/read/2017/05/14/18363921/aktivis.nilai.ada.upaya.pelemahan.komnas.ham
0 komentar:
Posting Komentar