Nah! Parlemen Asean Soroti Pengangkatan Wiranto Jadi Menkopolhukam

Kamis, 04 Agustus 2016

Menkopolhukam Jenderal Wiranto ketika sedang menjabat Menhankam.Pangab di era Orde Baru (Ist)

DILI- Asean Parliamentarian for Human Rights (APHR) diminta mengingatkan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan Asean Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). 

Salah satu topik yang disorot adalah tentang hukuman mati di Indonesia dan pengangkatan Jenderal (Purn) Wiranto sebagai Menkopolhukam dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

“Indonesia mendapat sorotan khusus soal penunjukan pak Wiranto sebagai Menkopolhukam,” Hal ini disampaikan oleh anggota DPR-RI, Eva Kusuma Sundari dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dalam dialog 10 anggota APHR dengan 300 an peserta Asean People's Forum di Dili Convention Hall, Dili, Timor Leste, Selasa (2/8).  

Kepada Bergelora.com juga disampaikan topik penting lainnya yaitu terkait hukuman mati yang tidak sesuai standard HAM dan masih dipraktekkan di kawasan Asean 

"Saya tetap anti hukuman mati, dan terus berjuang untuk moratorium, syukur bisa menghapuskannya. Semoga ini jadi keputusan APF juga sehingga akan pula menjadi agenda APHR," jelasnya.

Dialog yang menggunakan 3 pilihan bahasa yaitu Indonesia, Inggris dan Tetum dipandu oleh Hugo Fernandez dari The Asia Foundation Dili.

Topik penting yang mengemuka adalah isu perampasan tanah, air, hutan atas nama pembangunan di perkotaan maupun pedesaan yang dipersoalkan oleh kelompok petani, kelompok adat, minoritas di Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Philipina dan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, peran parlemen digugat karena tidak membantu perlindungan hak ekonomi korban baik di tingkat Legislasi maupun di advokasi lapangan.

"Apa hasil ber-Asean jika kemiskinan bertambah di kawasan ini?", sesal salah satu peserta.

Rachada Dhanadirek menjawab, "APHR sudah mengirim Tim ke daerah-daerah sungai Mekong dan menulis laporan khusus tentang hal tersebut. APHR sudah menyampaikan rekomendasi-rekomendasi ke Asean tapi tampaknya tidak ada mekanisme internal Asean untuk menindaklanjutinya."

Anggota APHR dari Malaysia, Katshuri Patto mengingatkan Asean mewaspadai menguatnya ideologi dan gerakan radikalisme.

"Bukan saja uang yang bisa dikorupsi, gerakan radikal juga mengkorup demokrasi dan menyebabkan erosi demokrasi," jelasnya.

APHR siap berpartner dengan APF selain dengan puluhan partner di seluruh Asean sejak 2004 saat pertama kali berdiri. Faktanya APHR juga diminta beberapa organisasi sipil untuk menyelenggarakan diskusi topik-topik khusus selama kegiatan APF berlangsung. (San/Web)

http://www.bergelora.com/nasional/politik-indonesia/3710-nah-parlemen-asean-soroti-pengangkatan-wiranto-jadi-menkopolhukam.html