Selasa, 13 Agustus 2019

Jangan Remehkan Sumbangsih Kiri Dalam Melahirkan Indonesia

13 AGUSTUS 2019 | 11:36


Keterangan foto: sebuah Rapat Umum di Bondowoso, April 1949, untuk mempertahankan Kemerdekaan. (Sumber: Gahetna)


Sudah 21 tahun rezim Orde Baru resmi bubar, dan penguasa tertingginya sudah berkalang tanah, tetapi perang terhadap segala yang berbau kiri masih berlangsung.

Tokoh-tokoh kiri di masa lalu, kendati punya jasa tak terhitung bagi kemerdekaan Indonesia, tetap saja diperlakukan sebagai tokoh jahat yang pantas ditaruh di ruang paling gelap dari panggung sejarah perjuangan bangsa kita.

Begitu juga pikiran-pikirannya. Kendati gagasannya sangat mulia, karena menentang segala penindasan dan penghisapan sesama manusia, terus menerus dipersekusi. Buku-buku yang berbau kiri di razia, sementara buku Hitler, Mein Kampf, justru terpajang bebas dan merdeka di rak-rak toko buku terkemuka.

Ingat, saudara-saudari, persekusi terhadap pemikiran kiri bukan saja kejahatan, tetapi juga menempatkan kita sebagai “bangsa durhaka” di hadapan sejarah dan pendiri bangsa kita.

Sebab, asal anda tahu, kiri punya jasa besar tidak saja bagi kemerdekaan Indonesia, tetapi bahkan kelahiran Indonesia itu sendiri. Tanpa sumbangsih kiri, belum tentu kita menjadi Indonesia yang dimerdekakan tanggal 17 Agustus 1945.

Apa itu Kiri?

Pertama sekali, mari kita buat istilah kiri itu terang-benderang. Supaya awan gelap kebodohan, yang membuat sebagian bangsa kita memusuhi sesuatu yang tak diketahuinya, pelan-pelan tersingkap.

Jadi, istilah “kiri” dan “kanan” itu pertama kali muncul di masa Revolusi Perancis, kira-kira di sekitar 1789-1899, terkait pengaturan tempat duduk di parlemen Perancis. Saat itu, parlemen Perancis—dinamakan Estate Generale—terbelah antara penentang versus pendukung monarki. Nah, para penentang monarki—termasuk yang mendukung ide Republik dan sekularisme—duduk di sebelah kiri, sedangkan pendukung monarki duduk di sebelah kanan.

Lambat laut, seiring dengan tumbuh-kembang gerakan kelas pekerja, istilah kiri juga merujuk pada berbagai perjuangan untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan dan penghisapan. Ini meliputi gerakan sosialis, komunis, sosial-demokrasi, hingga anarkisme.

Belakangan, kira-kira di tahun 1960-an, berkembang pesat gerakan hak-hak sipil (anti-rasisme dan apartheid), gerakan anti-perang, gerakan feminis, advokasi hak LGBT, dan gerakan lingkungan, yang juga dikelompokkan sebagai gerakan kiri-baru.

Belakangan, karena istilah dan gerakan kiri berkembang seiring dengan dinamika politik dan kompleksitas perjuangan sosial, maka seorang ilmuwan Italia, namanya Norberto Bobbio, berusaha memberikan defenisi baru.

Menurutnya, apa yang disebut “kiri” dan “kanan” bisa dilacak pada sikapnya pada dua isu besar:
pertama, kesetaraan versus ketidaksetaraan;  dan kedua, kebebasan versus otoritarianisme.

Jadi, bagi Bobbio, gerakan kiri selalu dekat dengan perjuangan untuk kesetaraan dan keadilan sosial. Juga selalu memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan.

Bung Karno, bapak Bangsa kita, juga punya penjelasan sendiri tentang pengertian kiri. Menurutnya, kiri adalah penolakan terhadap segala bentuk penindasan dan eksploitasi. Secara visi, kata si Bung Besar, kiri selalu memperjuangkan tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, kita menyebutnya: masyarakat adil dan makmur. Karena itu, bagi Bung Karno, kiri itu mestilah anti-kapitalisme dan anti-imperialisme.

Nah, berangkat dari beragam defenisi di atas, kiri bisa diartikan sebagai gerakan yang menentang penindasan dan eksploitasi manusia. Karena itu, gerakan kiri identik dengan gerakan yang menuntut kesetaraan manusia dan keadilan sosial.

Sekarang, sudah terang-benderang toh defenisi kiri itu. Jadi, kiri itu punya defenisi yang luas. Setiap orang atau gerakan yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial pantas disebut sebagai kaum kiri. Dia bisa saja seorang Sosialis, Sosial-Demokrat, Komunis, Anarkis, Nasionalis, Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, bahkan atheis.

Nah, dalam konteks sejarah Indonesia, sumbangsih kiri bisa dilacak pada dua ranah: pertama, sumbangsih pikiran atau gagasan yang memerdekakan atau melahirkan Indonesia; dan kedua, aktor-aktor pejuang kemerdekaan.

Sumbangsih Gagasan

Tak bisa ditampik oleh siapapun, bahkan oleh Kivlan Zen dan Habib Rizieq beserta pengikutnya, bahwa gagasan kiri berjasa besar mememerdekakan dan melahirkan Indonesia.

Pertama, ketika para sang pemula baru berusaha memercikkan api kebangsaan, pemantiknya itu adalah gagasan kiri: persamaan nasib. Jadi, nasionalisme Indonesia lahir bukan karena kesamaan etnis atau ras yang mencari perekatnya dari kejayaan atau warisan gemilang bersama di masa lalu, melainkan oleh karena faktor kesamaan nasib: sama-sama diinjak-injak oleh kolonialisme Hindia-Belanda.

Ini juga yang membuat ekspresi nasionalisme Indonesia lebih dekat dengan gagasan nasionalisme kewargaan (civic nationalism), yang memandang atau memperlakukan semua anggota bangsanya setara tanpa membedakan suku, agama, dan ras.

Kedua, para pendiri bangsa kita diilhami oleh ide-ide kesetaraan manusia. Tidak hanya di depan politik, tetapi juga dalam ruang ekonomi. Bukankah sejak dahulu kala, di zaman Nenek-Moyang kita, sudah akrab dengan mimpi datangnya “Sang Ratu Adil”?

Karena itu, ketika menjahit mimpinya tentang Negara yang diperjuangkan, para pendiri bangsa selalu berimajinasi tentang sebuah masyarakat yang setara, yang “sama-rata, sama rasa”. Tak mengherankan, dari sejak awal Abad-20, slogan “mardika” selalu bersanding dengan slogan “sama rata, sama rasa”.

Ya, karena sumbangsih kiri-lah, tujuan Indonesia merdeka dirumuskan dengan kalimat mulia nan agung: masyarakat adil dan makmur. Sebuah masyarakat yang di dalamnya tidak ada lagi penindasan, penghisapan, maupun eksploitasi.

Karena cita-cita kesetaraan itulah, sekelebat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada penyederhanaan panggilan di kalangan bangsa Indonesia. Semua panggilan yang menyiratkan ketidaksetaraan alias feodalisme, seperti Tuan-Hamba, Kakanda-Adinda, Yang Mulia, dan seterusnya, dihapuskan. Kemudian diganti dengan panggilan yang setara: Bung untuk laki-laki, dan Zus untuk perempuan. Jadi, semua warga Negara, tua-muda, laki-laki atau perempuan, Presiden atau rakyat jelata, kaya-miskin, saling memanggil dengan kata “Bung”.

Beruntunglah, karena sumbangsih kiri, kita tak jadi mendirikan negara monarki. Padahal, di sidang BPUPKI, sempat ada yang mengusulkan ide monarki. Bayangkan, kalau Negara ini berbentuk monarki, bukan Republik, jangan pernah rakyat jelata bermimpi menjadi pemimpin tertinggi negeri.
Beruntung juga, karena sumbangsih kiri, kita tak jadi negara teokrasi yang berdasar pada satu hukum agama tertentu. Sebab, kalau sampai itu terjadi, mungkin kepingan wilayah Indonesia jauh lebih kecil dibanding Indonesia hari ini.

Ide-ide kiri tak hanya memperkaya imajinasi tentang Indonesia setelah merdeka. Bahkan, kalau mau jujur mengakui, ide kiri sangat kuat mempengaruhi pandangan hidup berbangsa dan bernegara hingga UUD 1945.

Lihatlah Pancasila, di dalamnya ada banyak ide kiri: kemanusiaan, demokrasi dan keadilan sosial. Sukarno sendiri di bulan November 1965 pernah bilang, Pancasila itu kiri. Juga, di pidato 1 Juni 1945 yang melahirkan Pancasila, Sukarno bilang: “Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, – tetapi semua buat semua.” Kiri banget, kan?

Begitu juga UUD 1945. Konstitusi kita (pasal 1) mengakui prinsip kedaulatan rakyat, bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat banyak, bukan di tangan segelintir elit. Juga menganut azas persamaan (pasal 27, ayat 1), yaitu persamaan hak dan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Pengakuan terhadap kemerdekaan berpendapat, berserikat dan berkumpul, yang merupakan esensi dari demokrasi.

Dan yang terpenting, ada pasal 33 UUD 1945, yang bicara demokrasi ekonomi alias kesetaraan secara ekonomi. Prinsip utama pasal 33 UUD 1945, sebagaimana termaktub di pasal ayat (1), adalah pengorganisasian ekonomi, termasuk bentuk pemilikan, dalam bentuk usaha bersama atau pemilikan sosial. Tujuannya untuk mewujudkan kesemarataan dan kemakmuran bersama.

Sumbangsih Aktor

Sekarang kita bicara aktor, yaitu mereka atau gerakan yang terlibat dalam memerdekakan dan melahirkan Indonesia.

Hampir semua bapak bangsa kita terilhami oleh ide-ide kiri. Kartini, orang pertama yang memercikkan api gagasan nasionalisme, terilhami oleh ide kiri tentang kesetaraan manusia. Makanya, disamping anti-kolonial, dia juga anti-feodal.

Tjokroaminoto, sang Guru Bangsa dan bapak Sarekat Islam, juga terilhami oleh ide-ide kiri, terutama sosialisme. Sampai-sampai, dia menulis beberapa artikel dan risalah yang mempertautkan antara Islam dan gagasan sosialisme.

Bapak bangsa yang lain, Tjipto Mangunkoesoemo dan Ki Hadjar Dewantoro, juga sangat kiri. Walaupun keduanya turunan Ningrat, tetapi keduanya membuang keningratannya. Keduanya menjadi penganjur nasionalisme, yang mempertautkan semangat kebangsaan dan kemanusiaan, yang tidak membeda-bedakan manusia karena suku, agama, maupun ras.

Apalagi Sukarno dan Hatta, keduanya kiri sekiri-kirinya. Sukarno terilhami marxisme, Hatta juga. Keduanya mencita-citakan masyarakat yang bercorak sosialis, yang di dalamnya setiap orang bisa hidup merdeka dan setara. Meskipun, tentang bagaimana sosialisme diwujudkan dan seperti apa bentuknya, keduanya agak berbeda.

Orang-orang kiri yang lain, seperti kaum komunis, juga punya andil besar bagi kemerdekaan dan kelahiran Indonesia. Mereka menyumbang gagasan sekaligus berkorban nyawa bagi kemerdekaan Indonesia.

Slogan “sama-rata, sama rasa” itu berasal dari syair seorang komunis, Mas Marco Kartodikromo. Ia menulis syair yang penuh daya gugah dan gairah menggerakkan itu dari dalam penjara kolonial.

Kita harus jujur juga, bahwa PKI-lah partai politik pertama dalam sejarah yang menyandang nama “Indonesia”, di sebuah masa ketika nama “Indonesia” masih dianggap barang ilegal oleh pemerintah kolonial Belanda.

Memang, Perhimpunan Indonesia yang pertama menyandang nama itu, tahun 1922, tetapi mereka bergerak di Negeri Belanda. Tetapi di tanah air, yang kala itu masih bernama Hindia-Belanda, PKI lah yang pertama menyandang nama Indonesia. Itu terjadi tahun 1924.

Jangan lupa pula andil pemuda-pemuda kiri, baik sosialis maupun komunis, pada Proklamasi Kemerdekaan RI. Anak-anak muda yang kelak berideologi komunis, seperti Wikana dan Aidit, turut bergerak bersama pemuda-pemuda dari Asrama Menteng 31 untuk mendesakkan Proklamasi Kemerdekaan. Dan seperti diakui Soe Hok Gie di bukunya, Orang-Orang Kiri di Persimpangan Kiri Jalan, tanpa kehadiran dan kerja keras kader-kader komunis, belum tentu Proklamasi 17 Agustus 1945 terjadi.

Sukarno sendiri mengakui kontribusi besar orang-orang komunis bagi kemerdekaan Indonesia. Di bulan Februari 1966, di hadapan peserta Rapat Umum Front Nasional, Sukarno memberikan pengakuan sekaligus penghargaan terhadap jasa orang-orang komunis bagi kemerdekaan Indonesia.

Demikian pula aku tidak mau menutup mata bahwa golongan Kom, Masya Allah, Saudara-Saudara, urunannya, sumbangannya, bahkan korbannya untuk kemerdekaan bukan main besarnya. Bukan main besarnya! Karena itu kadang-kadang sebagai Kepala Negara saya bisa akui, kalau ada orang berkata, kom tidak ada jasanya dalam perjuangan kemerdekaan, aku telah berkata pula berulang-ulang, malahan di hadapan partai-partai yang lain, dan aku berkata, barangkali dari semua parpol-parpol, diantara semua parpol-parpol, ya baik dari Nas (Nasionalis) maupun A (agamais), tidak ada yang telah begitu besar korbannya untuk kemerdekaan Indonesia daripada golongan Komini, katakanlah PKI, saudara-saudara.
Amanat Presiden Sukarno di Rapat Umum Front Nasional di Istora Senayan, 13 Februari 1966

Saya pernah mengalami. Saya sendiri lo Sauadara-saudara, mengantar 2000 pemimpin PKI dikirim oleh Belanda ke Boven Digul. Hayo, parpol lain mana ada sampai 2000 pemimpinnya sekaligus diinternir, tidak ada. Saya pernah sendiri mengalami dan melihat dengan mata kepala sendiri, pada satu saat 10 000 pimpinan daripada PKI dimasukkan di dalam penjara. Dan menderita dan meringkuk di dalam penjara yang bertahun-tahun.
Amanat Presiden Sukarno di Rapat Umum Front Nasional di Istora Senayan, 13 Februari 1966

Saya tanya, ya tanya dengan terang-terangan, mana ada parpol lain, bahkan bukan parpolku, aku pemimpin PNI, ya aku dipenjarakan, ya diasingkan, tetapi PNI pun tidak sebesar itu sumbangannya kepada kemerdekaan Indonesia daripada apa yang telah dibuktikan oleh PKI. Ini harus saya katakan dengan tegas. Kita harus adil, saudara-saudara, adil, adil, adil, sekali lagi adil.
Amanat Presiden Sukarno di Rapat Umum Front Nasional di Istora Senayan, 13 Februari 1966

Jadi, singkat cerita saudara-saudari, jangan pernah lupa bahwa kemerdekaan dan kelahiran Indonesia adalah hasil perjuangan dan pengorbanan banyak orang, termasuk orang-orang kiri. Suka tidak suka, itulah fakta sejarah.

Karena itu, dalam suasana menjelang Peringatan HUT Kemerdekaan yang ke-74, ada perlunya kita bertobat massal dari kesalahan yang dilakukan Orde Baru sekaligus meminta maaf kepada para pejuang kemerdekaan yang selama ini dihitamkan namanya atau ditenggelamkan perannya dalam panggung sejarah.
Sebab, seperti kata Sukarno: “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya.”
KUSNO

0 komentar:

Posting Komentar