Kamis, 14 Maret 2019

Soe Hok Gie, Soekarno, Pemilu 2019


Pius Ginting

Saya tidak seantusias tahun 2014 untuk ikut pemilu.Semangat menghambat kandidat pilpres pelanggaran HAM membuat saya ikut bersama ribuan lainnya di GBK saat kampanye kandidat yang dianggap tidak pelaku pelanggaran HAM kala itu.

Setelah menang, realisasi untuk mengurai pelanggaran HAM berat masa lalu macet. Bahkan ditambah dengan pernyataan-pernyataan akan gebuk (notabene korban pelanggaran HAM masa lalu, kebanyakan tanpa proses peradilan, mekanisme yang harusnya diberikan oleh negara terhadap pihak yang makar, dsb. Bahkan Belanda mengadili Soekarno terlebih dulu, tidak membuangnya begitu saja).

Banyak aktivis yang tak puas dengan kebijakan penguasa. Dan juga rakyat. Misalnya, warga Batang memilih kandidat bukan bagian dari elit masa lalu, balasan yang mereka terima adalah penggusuran demi infrastruktur PLTU. Padahal, penguasa sebelumnya pun tak punya tekad kuat memaksakan proyek yang telah molor 2 tahun itu karena keberatan warga. Namun penguasa baru pasang badan dengan gagahnya percepat pwmbangunan, memberikan sinyal dan jaminan kepada investor luar negeri.

1960-an. Aktivis mahasiswa benci dengan Soekarno. Gaya hidup disekeliling istana disebutkan mewah. Selanjutnya gerakan mahasiswa menjadi seirama dengan Soeharto yang melakukan agendanya sendiri untuk berkuasa.

Soe Hok Gie hendak jatuhkan dulu kediktatoran Soekarno. Setelahmya, siapapun berkuasa, jika tidak benar, akan gilirannya dikritisi dan dilawan. Kenyataannya tak semudah itu. Orde Baru kemudian berkuasa selama 32 tahun, berkuasa lebih represif dibanding masa Soekarno. Struktur perlawanan Soe Hok Gie tidak mampu sama sekali mengontrol kekuasaan Orde Baru.

Kita mencatat agenda agenda penyelesaian HAM masa lalu yang macet. Kemacetan itu membuat penguasa saat ini menjadi ramah terhadap pelaku pelanggar HAM masa lalu. Ditambah dengan catatan penggusuran demi infrastruktur, membuat kita tak seantusias 2014.

Namun membiarkan kandidat yang jadi bagian langsung Orde Baru, akan membuat langkah gerakan demokratik lebih sulit lagi ke depan.
Kita tidak lebih beruntung dari rakyat Amerika yang kecewa tokoh lebih progresif Bernie Sanders, akhirnya memilih golput ketimbang memilih Hilliary yang pro investasi, dekat dengan financiers Wall Street. Kita belum punya kekuatan oposisi progresif di parlemen yang bisa mengontrol penguasa yang lebih buruk, dan juga punya nyali di partainya sendiri hadapi status quo, seperi Ilhan Omar, Alexandria, Bernie Sanders. Budiman S lebih banysk ngetwit sepakbola ketimbang bela Novel Baswedan.

Karenanya, demi tidak menutup ruang gerak demokrasi makin sempit, baiklah kita kali ini tidak membuka ruang bagi kandidat pelaku langsung pelanggar HAM. Sambil terus bersuara kedepan. Nasib Soe Gok Gie yang hadapi ruang demokrasi kian sempit dengan penguasa yang lebih diktator kemudian jangan terulang lagi.

*tulisan bersahabat untuk kawan-kawan seperti saya yang tidak seantusias tahun 2014 memilih.
Disclaimer: penulis ini tidak dalam rangka direkrut timses atau ngarir ke penguasa.

Sumber: pius ginting 

0 komentar:

Posting Komentar