Ariel Heryanto | Kamis 27 September 2018 - 16:15
Para Tahanan Politik (TAPOL) G30S sedang melaksanakan salat Jumat (Foto:
dok: Ariel Heryanto)
Peristiwa berdarah 1965 di tanah air merupakan bagian terpenting sejarah
negeri ini selama 70 tahun terakhir. Semasa berkuasa, rezim Orde Baru sibuk
menyusun kisah tentang 1965 dengan menempatkan kelompok komunis dan pendukung
Sukarno sebagai penjahat utama.
Rezim ini juga sibuk menindas segala bentuk
kisah-tandingan. Sejak runtuhnya Orde Baru, topik 1965 dibahas jauh lebih
terbuka dalam berbagai format dan lingkungan.
Berikut ini pengamatan saya atas dua ragam perbincangan tentang 1965.
Masing-masing dengan komunitas dan kaidah perbincangan yang berbeda, walau
bertumpang-tindih.
Pertama, wacana akademik (Indonesia dan asing) yang berwatak ilmiah. Kedua,
wacana publik umum di tanah air, termasuk media massa, upacara resmi,
karikatur, media sosial, dan gosip sehari-hari. Ada berbagai ragam lain di luar
yang dua itu, misalnya di lingkungan aktivis hak-hak asasi manusia, lingkungan
keluarga penyintas, dan sebagainya.
Semasa berkuasa, rezim Orde Baru sibuk menyusun kisah tentang 1965 dengan menempatkan kelompok komunis dan pendukung Sukarno sebagai penjahat utama.
Perbedaan kedua ragam di atas itu tidak bersifat mutlak. Para peneliti
ilmiah sering mengambil bahan dari perbincangan publik dalam analisanya. Tetapi
hasilnya disajikan dengan kaidah khusus yang berlaku di lingkungan akademik.
Para peneliti juga tidak hidup sebagai akademik 24 jam sehari. Ia terlibat
dalam berbagai perbincangan gaul yang non-ilmiah dengan masyarakat
non-akademik. Warga non-akademik juga sering mengambil informasi dan istilah
akademik dalam perbincangan mereka tentang 1965.
Perbincangan tentang 1965 di dua kalangan tersebut memiliki gejolak
berbeda. Di kalangan para peneliti 1965, tampaknya ada beberapa kesepakatan.
Misalnya, mereka menolak kisah resmi yang disusun oleh Orde Baru tentang 1965
sebagai kisah “kudeta” atau “pemberontakan” PKI.
Mereka juga tidak meragukan besarnya peran tentara dalam berbagai kejadian
pada masa itu. Di pihak lain, para peneliti ini juga menyadari betapa banyak
hal-hal berkait lain yang belum diketahui dari masa bersejarah itu.
Sementara itu di kalangan publik, tampaknya tercapai semacam kejenuhan atau
kebuntuan wacana. Ini akibat dari terbelahnya publik di antara dua kutub yang
saling bertolak-belakang. Masing-masing bersuara lantang untuk meyakinkan pandangannya
pada pihak lain, tanpa kesiapan menimbang ulang pandangan sendiri.
Masing-masing bersuara lantang untuk meyakinkan pandangannya pada pihak lain, tanpa kesiapan menimbang ulang pandangan sendiri.
Di satu kutub, mereka yang anti-komunis berkukuh pada kisah resmi Orde Baru
(dalam berbagai variasinya) tentang bahaya PKI, tentang kekejaman komunis dan
tentang pemberontakan atau kudeta oleh PKI tanggal 30 September 1965. Tidak
semua di kutub ini percaya ada bahaya kebangkitan kembali PKI di awal abad 21.
Tapi sebagian besar yakin, jika PKI tidak dibasmi habis tahun 1965-1967 bencana
lebih besar akan terjadi di Indonesia.
Tersirat atau tersurat, mereka memberikan pembenaran terhadap pembantaian
hampir sejuta warga sebangsa sejak akhir 1965, serta berbagai penyiksaan,
perkosaan, penahanan, dan penindasan warga (dan anak-cucu mereka) yang
dicurigai pendukung PKI atau Presiden Sukarno.
Di kutub lain, hadir mereka yang menolak nyaris mutlak kisah resmi Orde
Baru tentang bahaya PKI, tentang kekejaman komunis dan tentang pemberontakan
atau kudeta oleh PKI tanggal 30 September 1965. Apalagi berbagai wacana di awal
abad 21 tentang bahaya kebangkitan kembali komunisme.
Di antara dua ujung kutub itu ada pihak-pihak yang lebih moderat. Mereka
menampung sebagian pandangan dan informasi dari satu kutub, juga sebagian
pandangan dari kutub lainnya. Tetapi kelompok moderat ini jumlahnya tidak
banyak. Atau tidak kelihatan banyak. Yang jelas perannya kecil dalam debat
publik. Mereka tidak bersuara serajin dan senyaring dua kelompok di dua ujung
kutub yang berseberangan.
Salah satu Tahanan Politik (TAPOL) G30S sedang melakukan sujud (Foto: dok:
Ariel Heryanto)
Semasa Orde Baru berjaya, hanya suara kelompok pertama menguasai ruang
publik. Kini suara dari kedua kutub yang bertentangan itu terdengar bising.
Namun, kerasnya volume suara mereka, dan sesering apa pun suara mereka
diulang-ulang di ruang publik, tidak banyak membuahkan perubahan pandangan umum
di ruang publik. Karena tidak terjadi dialog di antara mereka.
Belum ada tanda-tanda situasi akan berubah, sekali pun pembahasan
diteruskan dengan bukti-bukti empirik baru ditemukan dan dipublikasikan. Jika
tidak bertumbuh sebuah narasi baru yang secara berwibawa mampu mencakup dan
sekaligus mengatasi kedua kutub dominan itu, tidak mustahil topik 1965 akan
kehilangan nilai dan daya tariknya bagi generasi muda.
Seakan-akan sejarah 1965 hanya didominasi kesibukan dua kutub dari abad lampau, sisa Perang Dingin, yang hanya diulang-ulang
Bagi kaum muda yang berminat belajar sejarah bangsanya, topik 1965
seakan-akan tak lebih dari medan pedebatan yang sudah kadaluwarsa, dan hampa
makna bagi kehidupan sehari-hari di awal abad 21.
Seakan-akan sejarah 1965
hanya didominasi kesibukan dua kutub dari abad lampau, sisa Perang Dingin, yang
hanya diulang-ulang.
Topik 1965 tidak mudah dibahas dengan cara yang memuaskan berbagai pihak.
Bukan saja karena berbagai kepentingan kontemporer mereka yang terlibat dalam
perbincangan hari ini. Juga bukan semata-mata karena emosi atau kegagalan
bertutur generasi Perang Dingin.
Peristiwa bersejarah itu sendiri teramat rumit, berkait dengan berbagai
masalah lain. Setiap potong kisah tentang 1965 secara niscaya bersifat parsial,
tidak lengkap, dan tidak tuntas. Setiap penutur harus dan hanya bisa memilih
kepingan tertentu dari 1965 yang dianggapnya penting. Jadi selalu sulit
memuaskan dan meyakinkan berbagai pihak.
Setiap potong kisah tentang 1965 secara niscaya bersifat parsial, tidak lengkap, dan tidak tuntas.
Bagaimana mengatasi kebuntuan wacana publik semacam itu? Sementara ini,
menurut hemat saya, kita perlu membuat jarak dari pernik-pernik kecil peristiwa
1965, dan memandang kembali peristiwa itu dalam wawasan kesejarahan Indonesia
yang lebih panjang atau luas.
Belum lama ini di media sosial saya berbagi foto-foto para tahanan politik
komunis bersembahyang Jumat di penjara militer. Foto-foto itu saya ambil dari
film dokumenter Blok Aan Het Been (“Belenggu di Leher Penguasa", 1969)
karya Bep Vochteloo & Pier Tania.
Banyak yang menyambut foto-foto itu sebagai bukti bahwa propaganda Orde
Baru tentang komunis sebagai kaum yang anti-agama merupakan dusta. Kesadaran
itu benar. Tetapi apakah dengan demikian kita sudah merdeka dan berhasil
membuang propaganda Orde Baru ke tempat sampah?
Dengan mereproduksi pemahaman orang beribadah adalah orang baik atau lebih
baik daripada mereka yang tidak beribadah, apakah kita sudah merdeka dari
ideologi Orde Baru dan pasca-Orde Baru? Sesederhana dan sesempit itu?
Selama ini peristiwa 1965 hampir selalu dibahas terpisah dari
peristiwa-peristiwa besar lain sebelumnya, khususnya Madiun 1948. Juga kasus
Bersiap 1945-1946, kasus Darul Islam 1949 dan PRRI/Permesta 1957-1958.
Kebiasaan itu perlu diubah.
Berbeda dari sebagian besar bahasan selama ini, peristiwa 1965 tidak hanya
memakan korban komunis. Dan kasus Madiun 1948 tidak hanya memakan korban pada
pihak lawan komunis. Keduanya kumpulan kisah dan peristiwa yang kompleks dan
tidak tunggal.
Berbagai kisah itu layak dipertimbangkan, bukan untuk dibandingkan sebagai
kepingan-kepingan sejarah yang otonom. Tidak untuk membandingkan siapa yang
lebih baik atau jahat. Tetapi untuk dipahami secara lebih baik betapa erat
kaitan berbagai tokoh dan peristiwa tersebut. Bagaimana mereka dalam bertikai
telah bersama-sama membentuk satu anyaman kisah bangsa yang bernama Indonesia.
0 komentar:
Posting Komentar