Suriyanto, CNN Indonesia |
Rabu, 30/09/2015 09:20 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi
PDI perjungan Ribka Tjiptaning Proletariati yang juga anak anggota Biro Khusus
PKI Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro. (CNN Indonesia/Gilang Fauzi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Meski orde baru sudah terganti,
namun perlakuan diskriminatif masih tetap saja didapat keluarga korban tragedi
Gerakan 30 September 1965. Masih banyak pihak yang mencurigai segala aktivitas
mereka dan khawatir bakal ada penyebaran paham-paham komunis jika mereka
dibiarkan leluasa.
Anggota DPR yang sudah mengaku secara publik sebagai anak anggota Partai Komunis Indonesia Ribka Tjiptaning menuturkan, setelah dirinya menjadi anggota parlemen seperti sekarang perlakuan diskriminastif itu masih terus terasa.
Misalnya ia mencontohkan saat ia menggagas rumah sakit tanpa kelas di beberapa daerah. Langsung saat itu cemoohan dan tudingan langsung datang. Tuduhan langsung dikaitkan dengan orang tua Ribka yang merupakan anggota Biro Khusus PKI.
"Mau debat apapun tak ada yang bisa menyalahkan saya soal rumah sakit tanpa kelas ini," kata wanita yang akrab disapa Ning ini.
Anggota DPR yang sudah mengaku secara publik sebagai anak anggota Partai Komunis Indonesia Ribka Tjiptaning menuturkan, setelah dirinya menjadi anggota parlemen seperti sekarang perlakuan diskriminastif itu masih terus terasa.
Misalnya ia mencontohkan saat ia menggagas rumah sakit tanpa kelas di beberapa daerah. Langsung saat itu cemoohan dan tudingan langsung datang. Tuduhan langsung dikaitkan dengan orang tua Ribka yang merupakan anggota Biro Khusus PKI.
"Mau debat apapun tak ada yang bisa menyalahkan saya soal rumah sakit tanpa kelas ini," kata wanita yang akrab disapa Ning ini.
Menurutnya, ide pendirian rumah sakit tanpa kelas ini
murni urusan pelayanan masyarakat tanpa ada embel-embel ideologi tertentu.
"Ini berdasarkan Undang-undang 1945," katanya.
Diskriminasi lain ada di bidang politik. Masuk era reformasi, keluarga PKI diperbolehkan untuk berpolitik. Hal ini disambut baik oleh mereka yang selama ini dicap sebagai PKI atau keluarganya.
Namun masalahnya, kata Ning, partai politik masih takut menerima mereka. Jika saat ini Ning jadi anggota DPR, itu karena ia merintis karier politiknya dari posisi paling bawah sejak lama.
Dari mulai jadi anggota di pengurus ranting Partai Demokrasi Indonesia di daerah Lubang Buaya, pengurus PDI di Kecamatan Cipayung hingga menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI di Kota Tangerang.
"Waktu PDI pecah, aku ikut Mega, jadi DPC di Tangerang, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) di Banten dan sekarang di DPP (Dewan Pimpinan Pusat)," kata Ning. Setelah peristiwa penyerangan kantor PDI pada 27 Juli 1996, Megawati Soekarnoputri mengubah nama partai yang dipimpinnya menjadi PDI Perjuangan.
Bahkan di internal PDI Perjuangan sendiri, Ribka mengaku masih menerima cibiran dari sesama anggota partai. Padahal ia adalah salah satu kader senior di partai banteng itu.
Namun Ning mengaku sudah kebal dengan perlakuan diskriminatif. Sejak sekolah ia sudah terbiasa menerima perlakuan tersebut. "Zaman SMP, kalau ada yang mengejak, aku ajak berkelahi saja," kata wanita tomboy ini.
Diskriminasi lain ada di bidang politik. Masuk era reformasi, keluarga PKI diperbolehkan untuk berpolitik. Hal ini disambut baik oleh mereka yang selama ini dicap sebagai PKI atau keluarganya.
Namun masalahnya, kata Ning, partai politik masih takut menerima mereka. Jika saat ini Ning jadi anggota DPR, itu karena ia merintis karier politiknya dari posisi paling bawah sejak lama.
Dari mulai jadi anggota di pengurus ranting Partai Demokrasi Indonesia di daerah Lubang Buaya, pengurus PDI di Kecamatan Cipayung hingga menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI di Kota Tangerang.
"Waktu PDI pecah, aku ikut Mega, jadi DPC di Tangerang, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) di Banten dan sekarang di DPP (Dewan Pimpinan Pusat)," kata Ning. Setelah peristiwa penyerangan kantor PDI pada 27 Juli 1996, Megawati Soekarnoputri mengubah nama partai yang dipimpinnya menjadi PDI Perjuangan.
Bahkan di internal PDI Perjuangan sendiri, Ribka mengaku masih menerima cibiran dari sesama anggota partai. Padahal ia adalah salah satu kader senior di partai banteng itu.
Namun Ning mengaku sudah kebal dengan perlakuan diskriminatif. Sejak sekolah ia sudah terbiasa menerima perlakuan tersebut. "Zaman SMP, kalau ada yang mengejak, aku ajak berkelahi saja," kata wanita tomboy ini.
Perlakuan ini terus diterimanya hingga ia SMA, kuliah
bahkan setelah lulus dan menjadi dokter. Bentuknya kali ini adalah ia tak bisa
mendapat izin praktik.
Untuk mengakalinya, ia menggunakan nama yayasan untuk membuka klinik yakni Yayasan Waluya Sejahtera Abadi. Itupun dibantu oleh para bekas tahanan politik sehingga ia bisa berpraktik dan memiliki klinik.
Klinik ini pula yang sempat membawanya ke markas intelijen setelah peristiwa 27 Juli 1996. Klinik tersebut dipakai Ning untuk mengobati para aktivis pro demokrasi saat itu. Beberapa aktivis Partai Rakyat Demokratik kerap berkunjung ke klinik milik Ning ini untuk sekadar berkumpul atau berobat. Untuk mereka Ning tak membebaskan biaya berobat.
"Malah mereka yang kadang minta bantuan karena kehabisan uang," katanya.
Sementara itu Ketua Yayasan Penelitian dan Korban Peristiwa 1965/1966 (YPKP 65) Bedjo Untung mengaku masih mendapat perlakuan diskriminatif. "Sampai sekarang segala kegiatan saya selalu dimonitor," kata Bedjo.
Bahkan pernah kegiatan YPKP 65 dilarang. Misalnya kegiatan di Sumatera Barat dbatalkan oleh TNI tanpa alasan yang jelas.
Putri bekas tahanan politik yang pernah ditahan di Pulau Buru Oey Hay Djoen, Mado punya cara tersendiri untuk menghindari diskriminasi, yakni sebisa mungkin berhubungan dengan diskriminasi.
Selain tak masuk ke perguruan tinggi negeri, Mado juga tak ingin coba-coba mendaftar sebagai pegawai negeri sipil. Namun meski berupaya menghindari birokrasi, Mado malah berkesempatan menjadi penari di Istana saat Soeharto berkuasa.
Karena bisa menari tarian tradisional, Mado berkesempatan menari untuk menyambut tamu negara di Istana. Hal ini yang kemudian menjadi bahan ledekan ayahnya kemudian hari. "Papanya dipenjara Soeharto kamu menari di Istana," kata Oey seperti ditirukan Mado. (sur/sur)
Untuk mengakalinya, ia menggunakan nama yayasan untuk membuka klinik yakni Yayasan Waluya Sejahtera Abadi. Itupun dibantu oleh para bekas tahanan politik sehingga ia bisa berpraktik dan memiliki klinik.
Klinik ini pula yang sempat membawanya ke markas intelijen setelah peristiwa 27 Juli 1996. Klinik tersebut dipakai Ning untuk mengobati para aktivis pro demokrasi saat itu. Beberapa aktivis Partai Rakyat Demokratik kerap berkunjung ke klinik milik Ning ini untuk sekadar berkumpul atau berobat. Untuk mereka Ning tak membebaskan biaya berobat.
"Malah mereka yang kadang minta bantuan karena kehabisan uang," katanya.
Sementara itu Ketua Yayasan Penelitian dan Korban Peristiwa 1965/1966 (YPKP 65) Bedjo Untung mengaku masih mendapat perlakuan diskriminatif. "Sampai sekarang segala kegiatan saya selalu dimonitor," kata Bedjo.
Bahkan pernah kegiatan YPKP 65 dilarang. Misalnya kegiatan di Sumatera Barat dbatalkan oleh TNI tanpa alasan yang jelas.
Putri bekas tahanan politik yang pernah ditahan di Pulau Buru Oey Hay Djoen, Mado punya cara tersendiri untuk menghindari diskriminasi, yakni sebisa mungkin berhubungan dengan diskriminasi.
Selain tak masuk ke perguruan tinggi negeri, Mado juga tak ingin coba-coba mendaftar sebagai pegawai negeri sipil. Namun meski berupaya menghindari birokrasi, Mado malah berkesempatan menjadi penari di Istana saat Soeharto berkuasa.
Karena bisa menari tarian tradisional, Mado berkesempatan menari untuk menyambut tamu negara di Istana. Hal ini yang kemudian menjadi bahan ledekan ayahnya kemudian hari. "Papanya dipenjara Soeharto kamu menari di Istana," kata Oey seperti ditirukan Mado. (sur/sur)
0 komentar:
Posting Komentar