Gerindra: Tragedi 65 Bukan Sekadar soal Minta Maaf

Abi Sarwanto, CNN Indonesia | Selasa, 22/09/2015 18:53 WIB

Desmond J Mahesa. (Detikcom/Lamhot Aritonang)

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengatakan sikap pemerintah kepada korban peristiwa '65 bukan dalam konteks permintaan maaf atau tidak.

"Bagi saya, bukan maaf tidak meminta maaf, tapi bagaimana warga bangsa yang sudah 50 tahun khususnya peristiwa 1965, yang tertutup bisa menjadi terbuka agar semua bisa menerima, ini kondisi politik di zaman itu," ujar Desmond saat dihubungi, Selasa (22/9).

Menurutnya, bentuk permintaan maaf tidak menyelesaikan luka lama yang dialami para korban peristiwa '65. Namun, baginya yang lebih penting adalah bagaimana ketidakadilan yang dialami korban dapat diselesaikan.

Wakil Ketua Komisi III itu meminta kepada pemerintah dapat fokus kepada proses rekonsiliasi, kompensasi, rehabilitasi dan pengakuan proses peradilan kepada korban peristiwa '65 agar tidak ada lagi dendam di masa lalu yang terbawa hingga saat ini.

Ia mencontohkan, pemerintah dapat meniru langkah Pemerintah Afrika Selatan yang meminta maaf kepada korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait politik apartheid pada tahun 1992. Namun, di Indonesia perlu disesuaikan dengan kultur yang ada di masyarakat yang tidak saling melukai, saling tidak meniadakan, dan saling tidak menzalimi.

"Harus dibikin proses yang posisinya bisa mengacu pelanggaran HAM berat di Afsel, tapi kan itu tidak harus diadopsi dengan cara di sana," kata Desmond.

Mantan aktivis '98 itu meminta peran negara dalam menjembatani apa yang ia sebut sebagai proses ketidakadilan. Agar ke depan tidak terjadi peristiwa serupa, terutama kepada kelompok minoritas yang rentan terhadap ancaman konflik sosial.

"Peristiwa '65 sudah 50 tahun loh sekarang. Kalau 50 tahun ini tidak beres, generasi ini tidak selesai, tidak sehat. Kalau negara dengan warga bangsa yang tidak sehat, maka negara ini akan bubar," ujar Desmond.

Pernyataan Desmond ini menanggapi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nashir yang mengaku mendapatkan pernyataan bahwa secara tegas Presiden Jokowi tidak akan meminta maaf kepada keluarga korban tragedi G 30 S.

"Sama sekali tak ada agenda, bahkan terpikir pun tidak, sehingga isu yang berkembang bahwa pemerintah akan meminta maaf, sudah terklarifikasi, Presiden tak akan melakukan itu, apalagi sampai membuat permintaan maaf," ujar Haidar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. (hel)

CNN Indonesia