Kebangkitan 'Hantu PKI' dan Komitmen Penyelesaian Tragedi 65

Tim, CNN Indonesia | Senin, 01/10/2018 20:37 WIB

Ilustrasi antikomunis atau anti-PKI di Indonesia. (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Komunis Indonesia (PKI) ibarat hantu yang selalu bangkit setiap menjelang akhir September. Kisah kelam seputar pemberontakan yang dikenal dengan Gerakan 30 September atau G30S itu kerap berhembus, terutama dalam kontestasi politik Indonesia sejak Pilpres 2014 silam.

Salah satu konflik di masyarakat terjadi terkait film penumpasan G30S/PKI karya Arifin C Noer yang dirilis pada 1984 silam. Film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI yang diwajibkan untuk ditonton oleh Orde Baru, dicabut keharusannya ketika reformasi bergulir pada 1998 silam. Namun, polemik seruan menonton kembali film tersebut muncul kembali saban jelang September setidaknya sejak setahun lalu.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, menilai pengguliran isu 'hantu komunisme' yang berlangsung tiap tahunnya tak relevan lagi dengan kondisi Indonesia kontemporer. Sebab, komunisme, terutama PKI sudah tak lagi berkembang dan dianggap sebagai bagian dari sejarah masa lalu bangsa Indonesia.

"Faktanya tidak mungkin PKI berkembang, wong sudah ditetapkan sebagai masa lalu. Dan, beberapa negara di dunia komunisme bukan pilihan ideologi mereka lagi," kata Arie saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Senin (1/10).

Sebagai masa lalu, PKI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia lewat Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Selain membubarkan dan melarang PKI, TAP MPRS itu pun melarang setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis/marxisme-leninisme.

Arie mengatakan seharusnya masyarakat lebih mewaspadai elite-elite politik dari penguasa lama yang ingin menggengam Indonesia kembali setelah orde baru runtuh.

Ia mengatakan para elite penguasa lama itu berupaya memanfaatkan isu identitas seperti kebangkitan komunisme untuk mencapai kepentingan dan tujuan politiknya.

"Jadi itu yang mesti diperhatikan, bukan reproduksi hantu PKI-nya, itu kan reproduksi [kelompok-kelompok bekas] Orba," kata dia.

Poster Film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI di salah satu sudut ruang penyimpanan poster dan berkas Perusahaan Film Negara (PFN).(CNN Indonesia/Safir Makki)

Arie pun menilai elite dan kelompok politik lama itu tak memiliki isu strategis yang signifikan untuk meraih simpati publik. Oleh karenanya, strategi 'menghidupkan' kembali hantu komunisme itu bertujuan untuk memuluskan tujuannya tersebut.

Terlebih lagi, kelompok tersebut semakin gencar melakukan strategi 'menghidupkan' isu PKI jelang dimulainya kontestasi Pilkada maupun Pilpres.

"Mereka itu kelompok yang mereproduksi politik identitas yang memelihara permusuhan, mereka gagal menemukan problem pokok bangsa sehingga mereka mencari isu masa lalu, itu menurutku warisan orba ya," kata dia.

"Ditambah lagi, jelang Pilkada, Pilpres atau jelang Pileg itu dinaik-naikan lagi, menurut saya itu membuat bangsa ini ga makin besar," tambahnya.

Arie pun menyarankan agar masyarakat dapat lebih cerdas dan jernih dalam melihat persoalan saat ini.

Ia mengatakan musuh bangsa Indonesia saat ini sebenarnya bukanlah PKI atau Komunisme, melainkan kesenjangan ekonomi dan korupsi yang tetap masif dilakukan kalangan elite politik saat ini.

"Ya sebenarnya itu kita enggak perlu takut oleh hantu yg diciptakan sendiri, karena musuh kita soal ketidakadilan, kesenjangan korupsi," ujarnya.

Penyelesaian Kasus HAM 1965 Belum Tuntas

Di satu sisi, Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai salah satu faktor propaganda 'Hantu PKI' maupun 'Hantu Komunisme' terus menerus direproduksi tiap tahunnya karena pemerintah belum serius menangani kasus tragedi 1965 secara tuntas.

Ia mengatakan saat ini pemerintah masih menghadapi jalan buntu untuk menyelesaikan persoalan seputar tragedi 1965 dengan baik.

"Tentu saja faktor utamanya proses penyelesaian kasus '65 yang belum diselesaikan secara tuntas. Memang ada beberapa upaya untuk diselesaikan, misalnya oleh Jokowi [Presiden RI Joko Widodo], tapi seperti seakan menemui jalan buntu," kata Ghufron.

Seputar peristiwa 1965, Komnas HAM pada 2012 lalu mencatat jumlah korban tewas berada pada kisaran 500 ribu hingga 3 juta jiwa. Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat 32.774 orang dinyatakan hilang selama kurun waktu 1965 hingga 2013 yang belum ditemukan hingga saat ini.

Ghufron menyatakan sikap berbagai kelompok masyarakat maupun sikap beberapa elite politik masih mempersulit pemerintah untuk menguak tabir tragedi tersebut.

"Ketika muncul reaksi-reaksi dan respon yang bersifat reaktif bukan hanya dari masyarakat, tapi juga dari elit maupun institusi keamanan terkait peristiwa tersebut dulu," kata dia.

Patung pasukan Tjakrabirawa di salah satu sudut Museum Jenderal Besar AH Nasution Pengunjung berada di diorama prajurit Tjakrabirawa di Museum Jendral Besar A.H Nasution, Jakarta Pusat. Bekas kediaman A.H Nasution itu menjadi saksi bisu ketika Nasution sempat akan diculik dan dibunuh pada peristiwa G30S 1965 silam. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Melihat hal itu, Ghufron menilai isu PKI bakal terus 'ditunggangi' kelompok tertentu tiap tahunnya jika pemerintah belum mampu untuk menyingkap tabir kabut tragedi 1965 secara tuntas.

"Karena persoalan ini belum selesai, maka itu akan selalu muncul, tak hanya hari ini tapi untuk kedepannya," ungkapnya.

Oleh karenanya, Ghufron meminta agar pemerintah mau menuntaskan kasus dan mau mengungkap tabir sejarah sebenarnya secara objektif dari persitiwa tersebut agar kejadian itu tak berlanjut.

Hal itu, katanya, bertujuan agar Indonesia dapat terlepas dari beban masa lalu sehingga memudahkan bangsa Indonesia untuk melangkah maju kedepannya.

"Harus diungkap juga kebenaran sejarahnya, si A nuduh ini, si B nuduh itu, sikap saling menuduh itu ya terkait peristiwa '65 kebenarannya seperti apa? Publik enggak mengerti. Nah itu harus dibuka secara objektif," kata Ghufron. (rzr/kid)

Sumber: CNN