Reporter: Tempo.co | Editor: Juli Hantoro
Sabtu, 6 Oktober 2018 05:30
WIB
Presiden Joko Widodo
berbincang dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat mengikuti upacara
peringatan HUT TNI ke-73 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat, 5 Oktober
2018. Perayaan HUT TNI ke-73 ini diperingati dengan cukup berbeda tanpa
menggelar aksi kendaraan alutsista milik tiga matra, yakni Angkatan Udara,
Angkatan Laut, dan Angkatan Darat. TEMPO/Subekti
Jakarta - Presiden Joko Widodo atau
Jokowi mengajak Tentara Nasional Indonesia atau TNI memberantas ideologi komunisme dan warisan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ajakan itu ia ucapkan dalam pidato pada HUT TNI ke-73 di Markas Besar
Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 5 Oktober 2018.
Jokowi menjelaskan ideologi yang dianut oleh Indonesia
hanyalah Pancasila. Sebabnya ideologi di luar itu dilarang.
"Sebagai panglima tertinggi Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat tugas saya adalah bersama saudara-saudara menjaga NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Bersama-sama saudara-saudara melawan ideologi lain selain Pancasila, memberantas komunisme dan warisan PKI (Partai Komunis Indonesia) agar lenyap dari negeri Indonesia selamanya," katanya.
Pidato itu seakan ingin menepis isu yang beredar bahwa
Jokowi adalah keturunan PKI dan mewarisi paham komunisme. Padahal Jokowi
sebelumnya juga kerap menyuarakan bantahannya soal kabar tersebut.
Pesan Jokowi kepada TNI itu dianggap tak tepat lagi.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras
Feri Kusuma mengatakan pernyataan Jokowi itu malah akan menimbulkan masalah.
Feri mengatakan tak ada alasan lagi Jokowi mengungkit isu
PKI dan komunisme saat ini. Menurut dia, sebagai partai PKI telah berakhir
sejak puluhan tahun lalu. Ia tak mungkin muncul lagi.
"Kementerian Hukum dan HAM pasti tidak akan mengizinkan pembentukan partai tersebut lantaran ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi Indonesia," kata dia di Jakarta, Jumat 5 Oktober 2018.
Jika bicara ideologi, Feri mencatat tak ada bukti
komunisme masih hidup. Dalam TAP MPR dituliskan larangan terhadap ideologi
marxisme, komunisme, dan leninisme.
Selain itu, Feri melihat ada sesat pikir dalam memandang
PKI. Partai tersebut masih dicap bersalah atas gerakan 30 September atau G30S
1965 sehingga mereka ditumpas hingga ke akar-akarnya. Sementara sejumlah data
justru menunjuk TNI Angkatan Darat sebagai dalang dalam peristiwa tersebut.
Menurut Feri, Jokowi seharusnya meluruskan anggapan
terkait PKI terlebih dulu sebelum menyatakan ingin memberantas PKI dan komunisme. Dia menyarankan pemerintah mengungkap kebenaran
terkait kasus 1965-1966.
"Dalam hal apa PKI melakukan kejahatan, siapa korbannya," kata dia. Perdebatan mengenai PKI bisa diselesaikan dengan pengungkapan kebenaran tersebut.
Sumber: Tempo.Co
0 komentar:
Posting Komentar