Timses Jokowi Tuding Kubu Prabowo Hadang Penuntasan Kasus HAM

tim, CNN Indonesia | Jumat, 19/10/2018 15:27 WIB

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari klaim Jokowi tak pernah menghalangi penuntasan kasus HAM. (Detikcom/Ari Saputra)

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Eva Kusuma Sundari mengklaim upaya Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan pelanggaran berat masa lalu dihalang-halangi oleh oknum pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu ia sampaikan untuk merespons pernyataan Politisi Gerindra, Ferry Juliantono yang menyatakan rakyat telah ditipu oleh Jokowi dalam penanganan masalah pelanggaran HAM.

Ia menyebut bahwa barisan pendukung Prabowo seperti Kivlan Zen dan Partai Gerindra seringkali tak mendukung upaya menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.

"Sudah ada upaya tapi mereka nge-block, pengadilan enggak mau, rekonsiliasi enggak mau, jadi maunya mereka apa? Itu [dilakukan] Kivlan Zen dan kawan-kawannya ya, juga di komisi III teman-teman Gerindra paling enggak mau menangani kasus HAM," kata Eva saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Jumat (19/10).

Politisi PDIP itu menegaskan bahwa Jokowi telah setuju untuk menuntaskan beberapa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di periode pertama kepemimpinannya.

Ia pun mengklaim beberapa upaya Jokowi menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu sudah maksimal. 

"Pak Jokowi posisinya juga setuju harus ada yang harus ditangani," kata dia.

Ia lantas menyebut Jokowi melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan di tahun 2016 lalu pernah menyelenggarakan simposium nasional peristiwa 1965.

Simposium yang dirancang oleh pemerintah itu sengaja digelar untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM tahun 1965.

Akan tetapi, Eva menyayangkan bahwa simposium itu justru 'diganggu' oleh Kivlan Zen dan beberapa rekannya sehingga tak maksimal dalam penyelesaiannya.

"Saya agak menyesal ketika pemerintah menginisiasi untuk rekonsiliasi, malah geng mereka menghambat, simposium yg dilakukan pak Jokowi untuk diperintahkan menyelesaikan kasus itu, malah di blok dan di ganggu," kata dia.

Selain itu, Eva pun menyinggung Prabowo sebagai salah satu aktor yang memiliki catatan hitam pelanggaran HAM berat. 

Komnas HAM menyebut telah Prabowo terlibat dalam peristiwa penculikan dan penghilangan paksa aktivis yang terjadi sepanjang 1997-1998 dengan korban orang hilang sekitar 13 orang.

Melihat hal itu, ia meminta agar Prabowo mau menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM yang menimpa dirinya terlebih dulu ketimbang menjadi capres 

"Pelanggaran HAM itu warisan dari masa lalu, para pelakunya itu adalah kerabatnya pak prabowo, termasuk Pak Prabowo dengan penculikan yang sampai sekarang ga tuntas," kata dia.

Eva sendiri menyadari bahwa Presiden sebagai pemegang mandat dibidang eksekutif tak bisa serta merta mengintervensi ranah hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Berbeda dengan zaman Orde Baru yang otoriter, Eva mengatakan saat ini Presiden hanya bisa memerintahkan Jaksa Agung untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Maka dari itu Pak Jokowi harus memerintahkan kepada Jaksa Agung, sehingga penanganan HAM bisa dilaksanakan dengam menindaklanjuti penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM dan DPR," ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzili meminta kubu Prabowo-Sandiaga berkaca terlebih dulu sebelum mengkritik penanganan pelanggaran HAM masa lalu oleh pemerintah.

Ia mempertanyakan bahwa terdapat capres yang masih memiliki catatan hitam pelanggaran berat masa lalu yang belum terselesaikan sampai saat ini.

"Pertanyaannya siapa Capres yang punya cerita kelam tentang penegakan HAM yang sampai saat ini masih tanda tanya besar?" Kata Ace.

(rzr/DAL)

Sumber: CNN Indonesia