HUTAN MONGGOT

“Menurut taksiran, korban yang dieksekusi dan dibuang di lokasi ini tak kurang dari 2.000 orang”, kata saksi sejarah sambil menunjukkan lokasinya [Foto: Humas YPKP]

Kamis, 31 Maret 2016

KontraS Anggap Luhut Salah Tafsir Soal Rekonsiliasi

Puput Tripeni Juniman, CNN Indonesia Kamis, 31/03/2016 23:50 WIB   Aktivis Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) dan Kontras melakukan aksi damai dengan membawa poster dan formasi tulisan #MasihIngat di depan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jakarta, Kamis, 31 Maret 2016. Mereka menegaskan bahwa wacana Menteri Menkopolkam mengenai rekonsiliasi tanpa...

Wacana Rekonsiliasi adalah Ancaman Bagi Keadilan

Press-Release | Kamis, 31 Maret 2016 KontraS dan Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK), menegaskan bahwa rekonsiliasi tanpa proses hukum bukanlah solusi atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Sepanjang pemantauan KontraS, rencana rekonsiliasi atau yang kini namanya diperhalus menjadi penyelesaian non-yudisial yang diwacanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), masih merupakan...

Kuburan Massal di Kebun Raya Purwodadi

March 31, 2016 PAK KARTO (nama samaran) adalah seorang teman keluarga. Dia sering datang untuk berkunjung, dari rumahnya di lereng gunung berapi Arjuna. Sepanjang hidupnya, ia bekerja di kebun teh dekat puncak gunung berapi. Sekarang dia telah pensiun dan merawat taman besarnya sendiri, di mana ia menanam singkong dan buah-buahan. Dia berusia awal 60an, berperawakan kecil, berbaju rapi, dan berwatak lembut. Dengan suara dalam yang...

Tuntaskan Tragedi 1965 Melalui Penegakan Hukum, Bukan dengan Kekeluargaan

March 31, 2016 | Soe Tjen Marching DI AWAL tahun 2016, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, penyelesaian kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu tuntas pada pertengahan 2016. Ia mengatakan, saat ini Kejaksaan Agung dan Kemenko Polhukam sedang mengupayakan penyelesaian dengan teknis non-yudisial karena penyelesaian pelanggaran berat HAM tidak bisa dibawa ke ranah...

Rekonsiliasi Tanpa Cabut Undang-undang Diskriminatif Sama Saja Omong Kosong

Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...

Selasa, 29 Maret 2016

Keluarga korban pelanggaran HAM usul pembentukan komisi kepresidenan

Febriana Firdaus | March 29, 2016 3:47 PM Setara dan keluarga korban mengatakan tidak ada rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran  TUNTUT KEADILAN. Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) dan Kontras melakukan aksi Kamisan ke-436 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/3). Dalam aksinya mereka menolak upaya pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi...

Pemerintah Didesak Bentuk Komisi Pengungkapan Kebenaran dan Pemulihan Korban HAM

Selasa, 29 Maret 2016 | 14:39 WIB Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2015). JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah didesak membentuk Komisi Kepresidenan untuk Pengungkapan Kebenaran dan Pemulihan Korban. Hal tersebut disampaikan Ketua Setara Institute Hendardi usai mengadakan pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden. Komisi tersebut, kata Hendardi, haruslah...

Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Bentuk Komisi Independen

Resty Armenia, CNN Indonesia Selasa, 29/03/2016 13:51 WIB   Setara Institute dan keluarga korban kasus pelanggaran HAM mendesak pembentukan komisi independen. (ANTARA/Fanny Octavianus)     Jakarta, CNN Indonesia -- Setara Institute dan keluarga korban kasus pelanggaran hak...

Merayakan Genosida

March 29, 2016 | oleh: Verdi Adhanta PERADABAN manusia memang pernah menyaksikan genosida-genosida yang serupa terjadi di Indonesia pada 1965-67, tapi ada satu hal yang begitu aneh: yaitu fakta bahwa genosida ini dirayakan tidak saja di Indonesia tapi juga oleh berbagai Negara lain. Sejak film karya Joshua Oppenheimer The Act of Killing (Jagal), fakta tersebut dipertontonkan, dan perlahan-lahan berbagai pihak mulai menyadari dan mengakui...