Kamis, 10 Maret 2016 | 19:03 WIB
Presiden Soekarno (kanan, berpeci)
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia membuka
hubungan diplomatik dengan Jepang pada Januari 1958, sekitar 8 tahun
setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda.
Lewat San Francisco Peace Treaty, Jepang diperintahkan untuk membayar ganti rugi perang kepada negara-negara yang telah dirusaknya selama Perang Dunia II.
Pembayaran ganti rugi perang ini bermakna penting karena memberi warna hubungan Indonesia-Jepang pada periode terakhir pemerintahan Soekarno. Namun, hubungan Jepang dan Indonesia kembali bergejolak setelah Tanah Air dilanda pergolakan politik pada tahun 1965.
*** Local Caption *** Dewi Soekarno berdarah Jepang Istri Bung Karno
Penulis buku Peristiwa 1965: Persepsi dan Sikap Jepang, Aiko Kurasawa, mengatakan, pada awal tahun 1965, hubungan Jepang dengan Soekarno masih sangat baik.
Jepang masih tetap mendukung Soekarno dan tidak menganggap Soekarno berpihak pada sayap kiri.
Namun, menjelang Oktober 1965, Jepang melihat Soekano tidak bisa mengendalikan situasi. Situasi politik dan ekonomi Indonesia kian memburuk.
"Pada akhirnya, bulan Oktober 1965, Jepang mulai mengalihkan keberpihakannya pada Angkatan Darat," ujar Aiko dalam diskusi bulanan Penulis Buku Kompas di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah Selatan, Kamis (10/3/2016).
Menurut penuturan Aiko, Jepang saat itu menerapkan politik diam atau wait and see. Pada awal bulan Januari 1966, Dewi Soekarno berkunjung ke Jepang. Ia menyerahkan surat dari Soekarno kepada Perdana Menteri Sato. Namun, responsnya dingin.
"Tidak ada bantuan atau nasihat dari Jepang untuk Soekarno saat itu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Aiko menceritakan, saat Indonesia mulai bergejolak, media massa Jepang banyak memberitakan bahwa Soekarno akan meminta suaka ke Jepang. Pemerintah Jepang sudah yakin bahwa Soekarno akan jatuh.
Maka dari itu, Jepang berinisiatif untuk mendukung kelompok-kelompok yang anti-Soekarno. Jepang juga memprediksi bahwa Soekarno akan meminta suaka karena istri keduanya itu, Dewi Soekarno, sudah kembali ke Jepang.
Bahkan, kata Aiko, Dewi Soekarno pernah bercerita kepada dirinya, ada seorang pejabat pemerintahan Jepang yang memberikan 6 juta yen kepada seorang aktivis anti-Soekarno.
"Itu menurut penuturan dari Dewi Soekarno, meski setelah itu dibantah oleh Pemerintah Jepang," kata Aiko.
Lewat San Francisco Peace Treaty, Jepang diperintahkan untuk membayar ganti rugi perang kepada negara-negara yang telah dirusaknya selama Perang Dunia II.
Pembayaran ganti rugi perang ini bermakna penting karena memberi warna hubungan Indonesia-Jepang pada periode terakhir pemerintahan Soekarno. Namun, hubungan Jepang dan Indonesia kembali bergejolak setelah Tanah Air dilanda pergolakan politik pada tahun 1965.
*** Local Caption *** Dewi Soekarno berdarah Jepang Istri Bung KarnoJepang masih tetap mendukung Soekarno dan tidak menganggap Soekarno berpihak pada sayap kiri.
Namun, menjelang Oktober 1965, Jepang melihat Soekano tidak bisa mengendalikan situasi. Situasi politik dan ekonomi Indonesia kian memburuk.
"Pada akhirnya, bulan Oktober 1965, Jepang mulai mengalihkan keberpihakannya pada Angkatan Darat," ujar Aiko dalam diskusi bulanan Penulis Buku Kompas di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah Selatan, Kamis (10/3/2016).
Menurut penuturan Aiko, Jepang saat itu menerapkan politik diam atau wait and see. Pada awal bulan Januari 1966, Dewi Soekarno berkunjung ke Jepang. Ia menyerahkan surat dari Soekarno kepada Perdana Menteri Sato. Namun, responsnya dingin.
"Tidak ada bantuan atau nasihat dari Jepang untuk Soekarno saat itu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Aiko menceritakan, saat Indonesia mulai bergejolak, media massa Jepang banyak memberitakan bahwa Soekarno akan meminta suaka ke Jepang. Pemerintah Jepang sudah yakin bahwa Soekarno akan jatuh.
Maka dari itu, Jepang berinisiatif untuk mendukung kelompok-kelompok yang anti-Soekarno. Jepang juga memprediksi bahwa Soekarno akan meminta suaka karena istri keduanya itu, Dewi Soekarno, sudah kembali ke Jepang.
Bahkan, kata Aiko, Dewi Soekarno pernah bercerita kepada dirinya, ada seorang pejabat pemerintahan Jepang yang memberikan 6 juta yen kepada seorang aktivis anti-Soekarno.
"Itu menurut penuturan dari Dewi Soekarno, meski setelah itu dibantah oleh Pemerintah Jepang," kata Aiko.
| Penulis | : Kristian Erdianto |
| Editor | : Sabrina Asril |
0 komentar:
Posting Komentar