Suara Pulau Buru yang Kembali Dibungkam

Rizky Sekar Afrisia & Puput Tripeni Juniman, CNN Indonesia | Rabu, 16/03/2016 18:32 WIB

Rahung Nasution, sutradara Pulau Buru Tanah Air Beta. (CNN Indonesia/Puput Tripeni Juniman)

Jakarta, CNN Indonesia -- Belum lepas dari ingatan saat Tom Iljas, seorang eksil 1965 dideportasi pemerintah karena kembali menginjakkan kaki di Indonesia dan berziarah ke makam orang tuanya di Semarang, Jawa Tengah.

Belum lama ini, giliran Hersri Setiawan penulis Indonesia sekaligus mantan tahanan politik 1965 yang kembali ke Pulau Buru setelah puluhan tahun meninggalkannya. Hesri napak tilas, mengunjungi kawan-kawan lamanya yang masih tinggal di sana, dan seperti Tom, berziarah ke makam mereka yang meninggal di bawah kekejaman kala itu.

Perjalanan Hersri "pulang" difilmkan. Sutradara Rahung Nasution menjadikannya film dokumenter yang diberi judul Pulau Buru Tanah Air Beta. Film itu rencananya akan diputar perdana di Goethe Institute Jakarta, Rabu (16/3) sore. Namun rencana pemutaran itu mendadak dibatalkan.

Goethe Institute yang merupakan lembaga kebudayaan pemerintah Jerman di Indonesia memutuskan membatalkan pemutaran itu dengan alasan keamanan. Menurut produser Wisnu Yonar dalam keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, polisi menginformasikan akan ada demonstrasi besar dari ormas yang tak setuju.

Padahal niat Rahung memfilmkan Pulau Buru dan kisah-kisah di baliknya, hanya sederhana. "Bagi saya personal dan teman-teman yang memproduseri film ini, ingin melihat cerita tentang orang-orang yang coba dikalahkan," katanya kepada CNNIndonesia.com di Jakarta, Rabu (16/3).

Rahung menilai itu penting, karena selama ini mereka yang dahulu dicap PKI sejatinya merupakan orang-orang yang suaranya coba untuk dibungkam.

"Padahal kita lihat kontribusi mereka ini luar biasa, memberikan ruang alternatif seperti ini, seperti Bang Pramoedya [Pramoedya Ananta Toer]. Bagi saya itu utang," ujar Rahung menegaskan.

Ia dan timnya menggarap film itu selama sekitar setahun. Setting-nya setengah di Pulau Buru, yang sekitar 30 menit perjalanan pesawat dari Ambon atau delapan jam menyeberang kapal feri, dan setengah lagi diambil gambarnya di Jakarta.

Diakui Rahung, tidak mudah mencapai Pulau Buru dan menjalankan syuting di sana. 

"Kesulitannya adalah cara ke sana dan dana. Ke sana juga harus minta rekomendasi dari Komnas HAM karena kami bawa tapol, bisa ada pencegatan," ia bercerita.

Setelah setahun dan film rampung, kini waktunya Rahung membuka mata masyarakat soal pemutarbalikan sejarah di Pulau Buru. Ketika filmnya dibatalkan di Goethe Institute, ia masih punya beragam cara untuk menunjukkan karyanya.

Sore ini, Rahung memutarnya secara terbatas di Komnas HAM. Meski tak bisa ke bioskop dan belum dimasukkan ke festival-festival internasional, ia masih punya jalan memanfaatkan media sosial dan komunitas-komunitas kecil seperti di kampus.

"Ini bukan akhir segalanya. Ini justru tantangan kita. Negara seharusnya bertanggung jawab, kenapa polisi jadi intimidator. Ini bentuk copy dari zaman Soeharto," tuturnya dengan nada tegas.

Ini bukan film pertama tentang 1965 yang dilarang putar di Indonesia. Film dokumenter nomine Oscar karya Joshua Oppenheimer, The Look of Silence juga beberapa kali dilarang, termasuk di Ubud Writers and Readers Festival. (rsa/rsa)

CNN Indonesia