Usia yang sudah tua tak jadi alasan mereka untuk beraksi. Sejak pukul 09:30 WIB mereka sabar menunggu di lobi untuk bertemu pihak Kemensos.
“Kami datang untuk memberikan petisi menolak Soeharto sebagai pahlawan nasional. Informasi yang berkembang, bahwa surat penetapan terhadap Soeharto sebagai pahlawan itu sudah sudah diteken,” kata anggota Forum ’65 Bedjo Untung.
Bedjo yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) ’65 mengklaim semua korban kekerasan HAM di masa lalu akan kecewa bila mantan Presiden itu menjadi pahlawan nasional. Perjuangan mereka untuk bertahan hidup sejak dulu seperti sia-sia belaka.
Pukul 10:35 WIB pihak Kemensos menerima Forum ’65 untuk dialog. Mereka disambut oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Hartono Laras yang mewakili Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang berhalangan hadir.
Dalam dialog itu Forum ’65 menyampaikan keluh kesahnya. Mereka menilai Soeharto tidak layak diangkat sebagai pahlawan nasional. Selain melakukan pelanggaran HAM, menurut mereka Soeharto juga melakukan korupsi saat menjabat sebagai Presiden Indonesia.
“Intinya kami ingin minta kejelasan, betulkah Soeharto sudah dimasukkan nominasi pahlawan nasional yang ditetapkan 10 November nanti. Kalau betul, kami minta dibatalkan,” kata Koordinator Forum ’65 Bonie Setiawan.
Dalam dialog itu, Bonie menyatakan bahwa Soeharto sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk jadi pahlawan nasional. Sebelumnya Forum ’65 juga sudah membuat petisi secara online pada situs Change.org terkait penolakan Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Ketua Harian Lembaga Penelitian Korban Peristiwa ’65 yang juga tergabung dalam Forum ’65 Djoko Purwanto menyampaikan pendapat serupa. Ia tidak pernah lupa apa yang dilakukan oleh Soeharto saat itu.
Djoko juga memperlihatkan salinan berita yang menyatakan bahwa pengangkatan gelar pahlawan Soeharto sudah ‘clear’.
“Gelar pahlawan Soeharto ini harus ditolak. Dia koruptor, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan pelanggar HAM. Saya sudah kirim (pesan) ke Pak Jokowi, gelar pahlawan itu harus ditolak,” kata Djoko.
Di akhir dialog, Hartono menjelaskan secara detil terkait pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional. “Tahun ini kami tidak mengusulkan (Soeharto). Maksud clear itu, bolanya sudah ada di Istana,” kata Hartono.
Usul Pemprov Jawa Tengah
Hartono mengungkapkan, usul pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kajian khusus dari Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pahlawan Besar (TPPGPB) yang beranggotakan 13 orang.
Tim itu terdiri dari sejarawan TNI, Perpustakaan Nasional, Universitas Indonesia, Sekretariat Negara dan sejarawan. “Selama ini kami objektif dan tidak masuk tim tersebut. Usulan Soeharto dari TPPGPB dan kami sampaikan pada Presiden,” kata Hartono.
Sejak tahun 2010 TPPGPB sudah menyampaikan usulan itu kepada Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan. Namun, kata Hartono, sampai saat ini belum diputuskan dengan alasan masih butuh pengendapan dan pemikiran lebih lanjut.
Nantinya, keputusan soal status Soeharto akan ditentukan oleh Presiden Joko Widodo yang dibantu oleh Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Dewan itu berisikan tujuh orang yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan saat ini, Ryamizard Ryacudu.
Menanggapi itu, Bonie mengatakan Forum ’65 akan terus mengawasi rencana pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional. “Kalau sampai itu (pengangkatan Soeharto) terjadi, kami minta pembatalan,” kata Bonie.
0 komentar:
Posting Komentar