HUTAN MONGGOT

“Menurut taksiran, korban yang dieksekusi dan dibuang di lokasi ini tak kurang dari 2.000 orang”, kata saksi sejarah sambil menunjukkan lokasinya [Foto: Humas YPKP]

Rabu, 27 November 2019

Membuka Lagi Buku Das Kapital

27 November 2019 - Francesco Hugo Kredit ilustrasi oleh The Red Star Vanguard SEBAGIAN dari Anda yang sering membaca artikel di Indoprogress barangkali kerap menemukan istilah pekerja, kapitalis, laba, eksploitasi, nilai-lebih, akumulasi, fetisisme, kapital, alienasi dan lain-lainnya. Tapi apakah Anda betul-betul memahami makna dari istilah tersebut? Membaca beragam istilah tersebut, jujur saja saya pribadi terkadang mesti...

KKR dan Keadilan Hukum bagi Korban Pelanggaran HAM Berat

Kompas.com - 27/11/2019, 07:38 WIB Penulis Kristian Erdianto Editor Icha Rastika SHUTTERSTOCK/210229957Ilustrasi HAM JAKARTA - Rencana pemerintah membentuk kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR) dinilai menjadi langkah awal yang baik dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Mekanisme penuntasan melalui KKR diharapkan mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi korban serta...

Selasa, 26 November 2019

Anggota Komisi III: KKR Harus Ungkap Kebenaran atas Kasus HAM Masa Lalu

Kompas.com - 26/11/2019, 21:41 WIB Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019). (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO) JAKARTA - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari berpendapat, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR) harus menjadi mekanisme bagi pemerintah dalam pengungkapan kebenaran atas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dengan...

KKR Harus Jadi Ruang bagi Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu untuk Bicara

Kompas.com - 26/11/2019, 20:29 WIB Aktivis mengikuti aksi kamisan ke-588 yang digelar oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). Mereka menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum ditangani.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG) JAKARTA - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, Komisi Kebenaran dan...

Kontras Nilai RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sudah Tak Relevan

Kompas.com - 26/11/2019, 19:36 WIB Penulis : Achmad Nasrudin Yahya Editor : Bayu Galih Wakil Koordinator Kontras Feri Kusuma saat di Hotel Aeon, Jakarta, Selasa (26/11/2019).(KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYA) JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR) sudah tidak relevan. "Sudah tidak relevan kita bicara RUU atau UU,...

Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu, Mahfud Md Wacanakan Pembentukan KKR

 Liputan6 - 26 November 2019 Peserta aksi Kamisan saat aksi di kawasan Silang Monas depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/2). Seiring aksi Kamisan, JSKK meminta komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)  Jakarta - Penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu merupakan salah satu janji pemerintah yang selalu ditunggu. Untuk menyelesaikan kasus tersebut,...

KKR Dihidupkan Lagi, Mahfud Pastikan Keluarga Korban Kasus HAM Dilibatkan

Kompas.com - 26/11/2019, 09:11 WIB Penulis Ihsanuddin | Editor Icha Rastika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko-Polhukam), Mahfud MD, memberikan keterangan di Kantor Kemenko-Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).(Dian Erika/KOMPAS.com) JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  Mahfud MD mengatakan, wacana menghidupkan kembali Komisi Kebenaran...

Senin, 25 November 2019

Komnas HAM Minta Mahfud Libatkan Keluarga Korban Bahas KKR

CNN Indonesia | Senin, 25/11/2019 22:50 WIB Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai pelibatan keluarga korban penting di dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). (CNN Indonesia/Safir Makki) Jakarta -- Komnas HAM meminta pemerintah melibatkan korban atau keluarga korban pelanggaran HAM dalam membahas rencana menghidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi...

NAAAH...! Jangan Hanya Soal PKI, Ceritakan Juga Soal Penculikan Aktivis Yang Hilang Sampai Sekarang

Senin, 25 November 2019 Aan Rusdianto, korban penculikan Tim Mawar yang dipimpin Prabowo Subianto. (Ist) JAKARTA- Soal sejarah, Aan Rusdianto, korban penculikan Tim Mawar 1997-1998 meminta agar tidak hanya soal Partai Komunis Indonesia (PKI), tetapi semua kejahatan HAM dimasa Orde Baru juga perlu diceritakan oleh para guru, dosen dan pendidik di setiap sekolah dan kampus. Hal ini menanggapi Menhan Prabowo Subianto Sabtu (23/11) lalu yang...

Mahfud MD: Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu demi Kepentingan Negara

Kompas.com - 25/10/2019, 15:15 WIB Penulis : Deti Mega Purnamasari Editor : Diamanty Meiliana Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala badan setingkat menteri.(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO) JAKARTA, KOMPAS.com...

Ketika PGRI Terbelah

Andreas JW - 25 November 2018 Refleksi Hari Guru 25 November Ilustrasi: Pendidikan pada masa kolonial Awal tahun 1965, pecah konflik serius di tubuh organisasi guru, PGRI. Konflik tajam bisa muncul karena secara sepihak, tanpa ada perundingan dengan pimpinan yang lain, Ketua PGRI Subiadinata, menyatakan PGRI bergabung dengan SOKSI. Padahal, organisasi PGRI harus non-faksentral. Subiadinata diketahui luas sebagai aktivis...

PGRI Non Vaksentral dan KAGI

 Didi Suprijadi* PGRI Non Vaksentral adalah PGRI yang beranggotakan guru guru yang berafiliasi ke PKI, dipimpin oleh guru guru yang berafiliasi politik ke Pemerintah dalam hal ini Presiden Soekarno yang saat itu ditopang oleh PKI. KAGI Kesatuan Aksi Guru Indonesia adalah kesatuan aksi yang dibentuk oleh guru guru, yang berafiliasi ke paham Nasionalis dan berazaskan Pancasila, KAGI dipimpin oleh salah satu Ketua PB PGRI yang ditopang oleh...