Rappler.com | Published 7:11 PM, November 09, 2015
Jenderal Suharto saat hadiri pemakaman 6 jenderal yang tewas dalam tragedi berdarah, pada 2 Oktober 1965. Foto dari Wikimedia Commons
JAKARTA, Indonesia — Pengadilan Rakyat Internasional, atau International People's Tribunal (IPT), untuk korban tragedi pembantaian massal di Indonesia pada 1965 akan digelar di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015.
Siapa penggagasnya?
IPT digagas pada 2013 oleh komunitas korban 1965, baik mereka yang berada di pengasingan maupun di Tanah Air. Penggagas lainnya termasuk juga aktivis hak asasi manusia, intelektual, seniman, jurnalis, akademisi, dan lainnya.
Ditujukan untuk siapa?
Pemerintah Indonesia, secara khusus militer di bawah komando Jenderal Suharto, yang kemudian menjadi presiden RI.
Kapan dimulai?
Acara akan dibuka pada Selasa, 10 November 2015, sejak pukul 09:00 pagi waktu Den Haag sampai selesai. Acara ini ditayangkan live streaming dua bahasa di situs 1965 Tribunal.
Apa saja yang dibahas?
Selama empat hari, ada empat agenda besar yang dibahas di pengadilan.
Hari pertama, pengadilan akan membahas tentang pembantaian massal dan perbudakan.
Hari kedua, pengadilan akan membahas tentang penahanan, penyiksaan, dan kekerasan seksual.
Hari ketiga, pengadilan akan membahas tentang pengasingan atau eksil, penghilangan paksa, dan propaganda kebencian.
Hari keempat, pengadilan akan membahas tentang keterlibatan negara lain.
IPT 1965. Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) akan digelar mulai Selasa, 10 November 2015 di Den Haag, Belanda. Pengadilan ini akan mengungkap kejahatan saat pembantaian massal tahun 1965. Logo dari situs 1965tribunal.org
Siapa hakimnya?
Ada tujuh hakim, antara lain Sir Geoffrey Nice, Helen Jarvis, Mireille Fanon Mendes France, John Gittings, Shadi Sadr, Cees Flinterman, dan Zak Yacoob.
Selengkapnya profil hakim bisa dibaca di sini.
Siapa jaksanya?
Silke Studzinsky. Ia adalah penasihat hukum untuk korban di Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag sejak 2013 hingga sekarang. Sebelumnya pada 2008-2012, ia bekerja di Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) di Kamboja sebagai pengacara sipil di Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) dan senior advisor untuk Pengadilan Kamboja Hak Asasi Manusia dan Bantuan Hukum Kamboja.
Ada 6 jaksa lainnya yang berasal dari Indonesia, tapi karena alasan politik dan keamanan, nama mereka belum bisa dipublikasikan.
Yang perlu diketahui lainnya:
Untuk yang tak bisa hadir di pengadilan, bisa melihat foto suasana di sini, dan pantau unggahan videonya di sini.
Rappler juga akan memantau hasil pembahasan di sidang langsung dari Den Haag.
Bagi Anda yang masih asing dengan acara ini, Anda bisa melihat video perkenalan untuk acara IPT 1965 di bawah ini:
—Rappler.com
0 komentar:
Posting Komentar