Jurnalpolitik.com – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo tak mau menanggapi ihwal beredarnya surat terbuka atas nama Letnan Kolonel Eko Ismadi dari Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat. Surat terbuka tersebut memprotes soal Simposium Nasional Tragedi 1965 dan mengancam akan melakukan kudeta.
“Itu bukan nama sesungguhnya, tak perlu ditanggapi,” kata Agus lewat pesan pendek kepada Tempo, Sabtu, 14 Mei 2016. Menurut Agus, surat tersebut bukan berasal dari perwira di Dinas Sejarah TNI AD.
Dari tanggal yang tertera tersebut, surat yang tertuju kepada Agus tersebut ditulis pada 12 Mei lalu di Bandung. “Saya punya identitas pengirimnya, itu bukan dari Disjarah AD,” ucap Agus. Namun Agus tak mau merinci siapa pengirim surat tersebut.
Sebelumnya, beredar surat yang mengatasnamakan Kepala Perpustakaan Pusat TNI Angkatan Darat Letkol Eko Ismadi. Surat terbuka itu ditujukan kepada Agus sebagai Ketua Panitia Pengarah atau fasilitator Simposium Nasional Tragedi 30 September 1965.
“Jangan membuat perwira seperti kami ingin melakukan kudeta. Kami sakit hati dan kecewa terhadap sikap Bapak yang mendukung mereka,” ujar pengirim surat tersebut.
Dalam surat itu juga ditulis saran yang bisa dilakukan pemerintah bila ingin mengadakan rekonsiliasi nasional. Langkah pertama adalah menunjukkan dulu pihak mana yang merupakan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), juga keturunannya. “Serta dijelaskan peranan anggota PKI dan jabatannya pada masa itu,” tutur si pengirim.
Agus diminta mendata jumlah korban pembunuhan yang dilakukan oleh anggota PKI dan komunis terhadap TNI, umat Islam dari Nahdlatul Ulama, dan rakyat Indonesia.
Selain itu, surat itu menyebutkan sejumlah penjelasan terkait dengan G-30-S/PKI pada 1965. Pemerintah yang dipimpin Soekarno dikatakan saat itu sudah sejalan dengan pemikiran PKI terhadap ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Tempo)
Simposium Tandingan
Sebelumnya diberitakan juga bahwa purnawirawan TNI berencana akan menggelar simposium tandingan korban 1965 yang diadakan pada 18-19 April lalu.
“Kita akan adakan 1 sampai 2 Juni nanti bertepatan dengan hari lahir Pancasila,” ujar ketua DPP Bela Negara Mayjen (Purn) Budi Sujana di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5).
Simposium tandingan tersebut dikatakan Budi akan dipimpin oleh Letjen Kik Syahnakari yang merupakan mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Tujuan dari simposium ini adalah mencegah ancaman bangkitnya paham komunisme di Indonesia.
Ia juga mengatakan, hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan Pancasila sebagai landasan negara Indonesia.
“Kita harus amankan Pancasila dari rongrongan yang akan menghancurkannya termasuk komunis,” kata Budi.
Budi menyebutkan, modal para Purnawirawan TNI mengadakan simposium ini hanyalah semangat kebangsaan yang ingin melindungi bangsa dan Pancasila. Selain itu juga merupakan bentuk kekecewaan Purnawirawan TNI yang merasa tidak dilibatkan dalam kepanitiaan simposiun nasional sebelumnya.
“Kalau goalnya rekonsiliasi harus kedua belah pihak, mulai dari kepanitiaan. Padahal sebelumnya Kemenko Polhukam sudah setuju, tapi Agus Wijoyo (Direktur Lemhanas) menolak karena tidak mungkin lagi mengundur waktu pelaksanaannya,” jelasnya.
0 komentar:
Posting Komentar