Niat Pemerintah Selidiki Pembantaian 1965-66 Hadapi Banyak Rintangan

30.05.2016 

Presiden Joko Widodo menginstruksikan penyelidikan kuburan massal dan pengungkapan pembantaian anti komunis 1965-66. Tapi instruksi itu tidak mudah dijalankan karena penentangan aparat keamanannya sendiri.  

 
Sejak penyelenggaraan Simposium 1965 yang diwadahi pemerintah dan didukung langsung oleh Presiden Jokowi, polisi dan militer Indonesia mendadak bergerak cepat justru untuk menghantam segala hal yang dianggap berbau komunisme. Antara lain menyita t-shirt, buku-buku dan membatalkan berbagai acara.

Reaksi sebagian aparat keamanan dan perwira tinggi militer mendapat dukungan dari sebagian kubu konservatif di Indonesia, yang masih menganggap tulisan dan pembahasan tentang komunisme bisa mengembalikan Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali menjadi kekuatan politik.

Kekhawatiran terhadap PKI yang sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang terutama disulut oleh aksi-aksi kelompok militan dan pernyataan-pernyataan keras para petinggi polisi dan militer, termasuk dari Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, pensiunan Jendral yang punya pengalaman tempur ketika mengejar anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Gelombang isu yang mencuat tentang "kebangkitan PKI" tidak terjadi secara kebetulan, kata beberapa pengamat politik Indonesia. Penyebaran isu itu dipersiapkan dan dilansir secara terarah.

Analis politik Paul Rowland mengatakan, sebagian kalangan militer memang "ingin menghidupkan kembali ancaman komunis, karena hal ini yang efektif untuk membenarkan aksi pembantaian 50 tahun yang lalu".

Di Pulau Ternate, empat aktivis Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Maluku Utara sempat ditahan aparat TNI karena dituduh mengoleksi dan memiliki kaus serta buku berbau kiri. Salah satunya, Adlun Fiqri, 20 tahun.

"Saya pikir ini konyol," kata Fiqri kepada kantor berita AFP. "Ini konyol bahwa membaca buku untuk mendapatkan pengetahuan dan mengenakan T-shirt bisa Anda ditangkap."

Tentara Indonesia menangkap anggota GAM di Aceh Timur dimasa Daerah Operasi Militer (DOM) 2003 

Dalam kasus lain, kali ini di Jakarta, seroang pedagang kaos ditahan karena menjual T-Shirt dengan motif band metal asal Jerman Kreator. Dalam cover albumnya, Kreator memasang gambar palu arit. Di banyak tempat lain, polisi melarang acara diskusi dan pemutaran film, diantranya pemutaran film dokumenter tentang Pulau Buru.

"Mereka menunjukkan paranoia berlebihan," kata Renno Krisna, guru musik berusia 34 tahun. "Tidak mungkin komunisme akan membuat comeback di Indonesia."

Pembantaian 1965-66 adalah salah satu bab paling gelap dalam sejarah Indonesia. Sedikitnya 500.000 orang dibunuh oleh kelompok-kelompok lokal yang dipersenjatai dan dikendalikan unit-unit militer.

Aksi pembunuhan massal dimulai setelah Jenderal Suharto menggagalkan apa yang disebut "upaya kudeta yang dilancarkan PKI". Suharto kemudian naik ke tampuk kekuasaan dan memimpin Indonesia dengan tangan besi selama tiga dekade, ditopang oleh sebuah rejim militer dengan dukungan Golkar, yang sejak reformasi berubah menjadi Partai Golkar.

Bulan lalu, pemerintahan Jokowi mengambil langkah-langkah menuju rekonsiliasi. Untuk pertama kalinya digelar diskusi terbuka dalam Simposium 1965 dengan menghadirkan keluarga para korban. Ketika itu, Presiden Jokowi juga mengumumkan akan menyelidiki situs-situs kuburan massal.

Tapi, langkah itu sekarang terhenti oleh gerak cepat kalangan militer garis keras, yang masih tidak setuju peristiwa 1965-66 diungkap. Penolakan dan perlawanan militer garis keras juga pernah terjadi dalam isu lain.

Ketika berkunjung ke Papua Mei tahun lalu, Jokowi sempat mengumumkan bahwa kawasan itu terbuka bagi jurnalis asing yang ingin meliput. Pernyataan itu segera dibantah oleh beberapa petinggi militer. Presiden akhirnya harus mengalah.
hp/rn (afp, rtr)
 
http://www.dw.com/id/niat-pemerintah-selidiki-pembantaian-1965-66-hadapi-banyak-rintangan/a-19293373