Minggu, 29 Mei 2016 | 20:02 WIB
Rohaniwan sekaligus Pengamat Sosial Romo Benny Susetyo dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Inggu (29/5/2016)
JAKARTA, KOMPAS.com -
Rohaniwan sekaligus Pengamat Sosial Romo Benny Susetyo menuturkan,
menteri kabinet yang bertentangan dengan visi pemerintahan seharusnya
diganti oleh Presiden Joko Widodo.
Pernyataan tersebut diungkapkannya terkait sikap Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang bersebrangan dengan Jokowi soal pengungkapan masalah HAM berat.
"Kalau menteri berseberangan visinya dengan pemerintahan, ya menteri itu harus diganti," ujar Romo Benny seusai acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Minggu (29/5/2016).
Sebagai pembantu presiden, kata dia, menteri harusnya mengikuti visi yang disusun pemerintahan.
Jika tidak mengikuti agenda pemerintahan, maka preisden berhak mencopotnya dan mengganti menteri yang berseberangan tersebut dengan yang lebih cocok dengan visi pemerintahan.
"Presiden mengevaluasi dong menteri menteri mana yang menjalankan visinya atau tidak," ujarnya.
Hal serupa diungkapkan Aktivis HAM Usman Hamid. Ia mengatakan, presiden seharusnya memiliki keberanian untuk menindak menterinya yang membalelo.
"Andai di tubuh pemerintah ada partai yang bagian dari koalisi pemerintah tapi menolak penyelesaian HAM, di situ juga keberanian presiden diuji," kata Usman.
Selain diminta untuk berani menindak menterinya yang berseberangan, presiden juga diminta berani menyelesaikan seluruh kasus HAM berat. Tak hanya peristiwa 1965.
"Harus menyeluruh, bukan hanya 1965 tapi juga seluruh HAM berat," tutup dia.
Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu tak menyetujui rencana pembongkaran kuburan massal korban peristiwa 1965.
Ia mengkhawatirkan, jika dilakukan, hal tersebut justru menimbulkan konflik baru.
"Justru itu. Bongkar-bongkar kuburan, kalau semuanya marah? Berkelahi semua," ujar Ryamizard di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).
Ia mengingatkan agar semua pihak tidak memprovokasi dan mengundang terciptanya pertumpahan darah.
Pembongkaran kuburan massal itu dianggap Ryamizard bukannya membangun negara, justru merusak negara.
"Saya sebagai Menhan tentunya menginginkan negara ini tidak ada ribut-ribut, damai," tutur Ryamizard.
Pernyataan tersebut diungkapkannya terkait sikap Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang bersebrangan dengan Jokowi soal pengungkapan masalah HAM berat.
"Kalau menteri berseberangan visinya dengan pemerintahan, ya menteri itu harus diganti," ujar Romo Benny seusai acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Minggu (29/5/2016).
Sebagai pembantu presiden, kata dia, menteri harusnya mengikuti visi yang disusun pemerintahan.
Jika tidak mengikuti agenda pemerintahan, maka preisden berhak mencopotnya dan mengganti menteri yang berseberangan tersebut dengan yang lebih cocok dengan visi pemerintahan.
"Presiden mengevaluasi dong menteri menteri mana yang menjalankan visinya atau tidak," ujarnya.
Hal serupa diungkapkan Aktivis HAM Usman Hamid. Ia mengatakan, presiden seharusnya memiliki keberanian untuk menindak menterinya yang membalelo.
"Andai di tubuh pemerintah ada partai yang bagian dari koalisi pemerintah tapi menolak penyelesaian HAM, di situ juga keberanian presiden diuji," kata Usman.
Selain diminta untuk berani menindak menterinya yang berseberangan, presiden juga diminta berani menyelesaikan seluruh kasus HAM berat. Tak hanya peristiwa 1965.
"Harus menyeluruh, bukan hanya 1965 tapi juga seluruh HAM berat," tutup dia.
Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu tak menyetujui rencana pembongkaran kuburan massal korban peristiwa 1965.
Ia mengkhawatirkan, jika dilakukan, hal tersebut justru menimbulkan konflik baru.
"Justru itu. Bongkar-bongkar kuburan, kalau semuanya marah? Berkelahi semua," ujar Ryamizard di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).
Ia mengingatkan agar semua pihak tidak memprovokasi dan mengundang terciptanya pertumpahan darah.
Pembongkaran kuburan massal itu dianggap Ryamizard bukannya membangun negara, justru merusak negara.
"Saya sebagai Menhan tentunya menginginkan negara ini tidak ada ribut-ribut, damai," tutur Ryamizard.
| Penulis | : Nabilla Tashandra |
| Editor | : M Fajar Marta |
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/29/20025171/bersebrangan.dengan.presiden.soal.penyelesaian.ham.berat.menhan.seharusnya.diganti
0 komentar:
Posting Komentar