"Festival ini merupakan festival tahunan. Ini merupakan festival tahun ke-10, tapi terancam penyelenggaraannya gara-gara stigma itu," ujar Direktur Festival Film Purbalingga, Bowo Leksono, Rabu (25/5/2016).
Selain pemutaran film Pulau Buru, di festival tersebut juga diputar puluhan film pendek fiksi dan dokumenter karya pelajar Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara dan Banyumas. Salah satu film yang cukup membetot perhatian yakni film garapan pelajar SMA dengan judul, Kami Hanya Melaksanakan Perintah, Jenderal.
Film tersebut berkisah tentang kenangan tiga mantan anggota pasukan pengawal presiden, Cakrabirawa. Mereka berkisah tentang bagaimana pasukan itu diperintah untuk menculik tujuh jenderal tanpa bisa membantah perintah atasannya yakni Letkol Untung dan sahabatnya, Soeharto.
Bowo mengatakan, sehari sebelum ada pengumuman pemutaran film Pulau Buru, lima ormas itu sudah dikumpulkan oleh aparat Kodim Purbalingga. Belakangan pihak hotel yang selama ini rutin menjadi lokasi festival, meminta panitia tidak memutar film itu.
Panitia festival juga dipanggil Polres Purbalingga untuk mengklarifikasi acara tersebut. Panggilan itu termasuk yang pertama dari kepolisian. Padahal, ia mengaku sebelumnya sudah mengajukan izin memutarkan film tersebut yang termasuk dalam agenda puncak di FFP 2016.
"Sebenarnya kita sudah mengajukan izin untuk rangkaian festival yang dilaksanakan selama sebulan. Dan ini ada tambahan izin terkait penggunaan venue tambahan untuk pemutaran film yang sudah diprogram sebelumnya," ujar Bowo.
Bowo mengaku dimintai keterangan di ruang satuan intelejan dan keamanan Polres Purbalingga selama dua jam. "Kami juga sebenarnya ingin menjelaskan mengenai program ini," kata dia.
Liputan6.com yang mencoba mengkonfirmasi soal larangan itu ke Kodim Purbalingga tidak bisa mendapatkan jawaban yang pasti. "Komandan sedang di Semarang," ujar salah satu anggota TNI AD. Setelah itu, mereka pun mengambil kamera ponsel dan memotret orang-orang yang hadir di markas itu.
Sementara itu, Kapolres Purbalingga AKBP Agus Setyawan Heru Purnomo berjanji akan memediasikannya, jika ada pihak yang berkeberatan dengan pemutaran film tersebut.
"Jika ada pihak yang berseberangan dengan film tersebut, silahkan berdialog dengan penyelenggara. Kami tidak mengurus konten filmnya, itu urusan komunitas film," kata Agus.
Selama ini, pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta kerap ditentang beberapa ormas karena dianggap berafiliasi dengan PKI. Film pendek berdurasi sekitar 40 menit tersebut didistribusikan terbatas oleh pembuat filmnya, Rahung Nasution.
0 komentar:
Posting Komentar