Nusantarakini.com, Jakarta – Isu pemenuhan HAM bagi eks PKI
yang dibantai selepas G30S/PKI terus bergema. Saat yang sama, tiba-tiba
usulan pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional kembaki mencuat.
Partai Golkar bersama Partai Gerindra mengusulkan pengangkatan tersebut
kepada pemerintah. Tentu saja timbul keanehan di benak publik.
Jangan-jangan kedua isu itu dalangnya pemerintah.
Di satu sisi pemerintah menunjukkan sikapnya mendukung
tuntutan eks anggota PKI untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang
terjadi pada mereka setengah abad yang lalu, di sisi lain pemerintah
juga menunggu masukan agar Soeharto dapat diangkat menjadi pahlawan.
Jelas sekarang tuntutan dua kubu berada di tangan
pemerintah. Sebab, tuntutan kedua belah pihak hanya dapat dilaksanakan
bila Presiden Jokowi mengizinkan dan memerintahkannya.
Nantinya akan terjadi kelucuan apabila akhirnya pemerintah
mengabulkan usulan Partai Golkar dan Gerindra untuk mengangkat Soeharto
sebagai pahlawan nasional. Pihak-pihak yang selama ini mencurigai
pemerintah “pro PKI” dengan sendirinya kecurigaan yang sudah
menyebarluas itu tutup buku.
Mereka akan kehilangan alasan untuk menuding pemerintah Jokowi memiliki hubungan historis dan emosional dengan eks PKI.
Apakah ini cara sakti pihak yang berkuasa untuk
menekuklutut lawan-lawan politiknya, pemerintah sendirilah yang lebih
tahu. Dugaan ini beralasan sebab sejatinya Partai Golkar sebenarnya
telah berubah menjadi proksi pemerintah untuk mewujudkan agenda-agenda
strategisnya sejak kepemimpinan berada di tangan Setya Novanto. Tentu
tidak sulit bagi pemerintah melalui Luhut Panjaitan untuk mengorder
Partai Golkar supaya mengusulkan kembali pengangkatan mantan Presiden
Soeharto sebagai pahlawan nasional. Dengan itu, pemerintah dapat meredam
sengitnya penentangan dari pihak-pihak anti rezim Jokowi. (sed)
Very helpful suggestions that help in the optimizing website. Thank you for valuable suggestions.RescuePRO Deluxe 6.0.0.7
BalasHapus