Senin, 16 Mei 2016 | 13:11 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Imparsial Al Araf merasa lucu jika ada pejabat negara, petinggi TNI atau purnawirawan TNI dan Polri, yang sering menyebut bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah kapitalisme atau neoliberalisme.
Lucunya, meski di satu sisi berpendapat demikian, mereka di sisi lain juga mendukung pembasmian terhadap hal-hal yang berbau komunisme, leninisme, dan marxisme.
"Perlu dicatat, yang antineoliberalisme dan antikomunisme itu sebenarnya ideologi marxisme. Jadi saya lucu aja, kok di satu sisi menolak neoliberalisme, kapitalisme, tetapi dia juga menolak komunisme. Sebenarnya paham dia itu apa?" ujar Al Araf saat ditemui di kantor Kepala Staf Presiden, Jakarta, Senin (16/5/2016).
"Terlepas dari marxisme sudah mengalami revisi kekinian, ya, tetapi kalau ada orang yang menolak neoliberalisme, sebenarnya dia berpijak pada alam pemikiran marxisme," lanjut Araf.
Lebih jauh, Araf berpendapat bahwa penindakan hal-hal berbau komunisme, leninisme, dan marxisme di Indonesia sudah tak relevan lagi. Sebab, secara lembaga, ketiga ideologi tersebut sudah tidak ada.
Namun, persoalannya, Indonesia masih memiliki instrumen hukum yang mengatur soal pelarangan paham komunisme, leninisme, dan marxisme.
Oleh sebab itu, dia berpendapat, penegak hukum harus teliti betul dalam mengimplementasikan aturan itu.
"Persoalannya memang ada Tap MPRS dan UU yang atur itu sehingga mereka yang pakai atribut palu arit pun kena. Supayafair, lebih baik diselidiki dulu, apakah dia itu benar-benar menyebarkan paham atau tidak," ujar Araf.
Jangan sampai penindakan terhadap hal-hal berbau komunisme, leninisme, dan marxisme malah memberangus kebebasan berpendapat serta hak asasi manusia.
| Penulis | : Fabian Januarius Kuwado |
| Editor | : Sandro Gatra |
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/16/13112011/Imparsial.Lucu.Neoliberal.Komunisme.Ditolak.Sebenarnya.Paham.Dia.Apa.?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
0 komentar:
Posting Komentar