Written by Ken Setiawan
| May 15, 2016
Sudah jam 4 pagi ketika kapal feri yang saya tumpangi
mendarat di Namlea, ibukota Kabupaten Buru, Maluku. Disambut dengan kegelapan
yang, menurut perasaan saya, sangat cocok untuk ukuran pulau yang punya latar
belakang sejarah sebagai kamp penjara.
Saya datang ke pulau Buru untuk melacak jejak
langkah ayahku Hersri Setiawan, seorang mantan ketua Lembaga Kebudayaan Rakyat
(LEKRA) Jawa Tengah dan wakil Komite Nasional Indonesia di Biro Pengarang Asia
Afrika di Kolombo. Ayah ditangkap pada tahun 1969, dan setelah ditahan di
beberapa penjara di sekitar Jakarta pada tahun 1971 beliau dikirim ke Pulau
Buru bersama 12.000 tahanan politik (Tapol) lainnya.
Awalnya tak banyak yang tersisa dari Pulau Buru walaupun
di masa lalu tempat ini adalah penjara. Barak-barak yang dulunya dihuni Tapol
sudah dibongkar. Namun jika dicermati, bekas-bekas masa lalu pulau Buru sebagai
kamp kerja paksa masih cukup terasa.
Sejak tahun 1969 para Tapol telah berdatangan ke pulau
Buru, dan tugas pertama mereka adalah membuka lahan pertanian. Tak hanya itu,
mereka juga harus membuat jalan, membuka sawah, dan membangun desa. Kerja paksa
ini dirancang sebagai hukuman bagi tahanan, namun tujuan pemerintah yang
sebenarnya adalah mempersiapkan pulau Buru untuk keperluan transmigrasi.
Pemerintah menyebut pulau Buru sebagai Tempat Pemanfaatan (Tefaat) dan
Instalasi Rehabilitasi (Inrehab).
Sebelum transmigran datang ke pulau Buru, sejak tahun
1972 ada beberapa keluarga Tapol yang pindah untuk menyusul anggota keluarga
mereka yang ditahan. Tapol yang disatukan kembali dengan keluarganya itu tidak
dibebaskan, namun diberi sedikit kebebasan. Sebagai contoh, mereka boleh
tinggal di rumah masing-masing dan tidak lagi tinggal di barak. Beberapa dari
rumah itu sampai sekarang masih ada, karena ada beberapa Tapol yang memilih
untuk tinggal menetap di sana setelah dibebaskan pada tahun 1977.
Sebuah rumah yang dibangun Tapol, sekitar 1972, untuk
persiapan kedatangan keluarga
Para Tapol juga membangun beberapa bangunan lainnya,
seperti bangunan sekolah. Di Desa Savanajaya yang berada sekitar 20 kilometer
dari Namlea, para Tapol membangun Sekolah Dasar setempat. Pada saat itu dan
bahkan sampai sekarang, anak-anak di pulau Buru diajar oleh (mantan) Tapol. Di
tempat lain di Indonesia, mantan Tapol justru dilarang untuk mengajar.
Sekolah Dasar di Savanajaya
Berhadapan dengan sekolah Savanajaya, ada sebuah balai
kesenian. Balai ini juga dibangun oleh para Tapol. Para Tapol dulunya
menggunakan balai ini untuk pertunjukan seni yang “dinikmati” sesama Tapol dan
para pengawal termasuk komandan unit. Balai ini sekarang masih digunakan untuk
pertunjukan dan berbagai acara desa. Balai kesenian Savanajaya direnovasi
dengan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2014. Sayangnya,
renovasi ini justru membuat banyak keluarga Tapol kecewa karena mereka sama
sekali tidak dilibatkan dalam proses perencanaannya. Tiang-tiang yang awalnya
dibuat oleh para Tapol dari kayu putih kemudian diganti dengan bahan-bahan
beton. Beberapa keluarga Tapol mengambil tiang yang asli, karena menurut mereka
tiang itu merupakan bagian dari kisah hidup mereka di masa lalu.
Balai kesenian Savanajaya
Beberapa mantan Tapol Pulau Buru berfoto bersama di Balai
Kesenian
Di dekat balai kesenian ada sebuah monumen yang
menunjukkan sejarah pulau Buru sebagai kamp penjara. Dikenal dengan sebutan
‘Tugu’, monumen ini dimaksudkan untuk menandai hari jadi resmi Desa Savanajaya.
Monumen ini merupakan simbol penindasan bagi banyak mantan Tapol.
Monumen Tugu di Savanajaya
Piagam di belakang monumen Tugu, menyebut siapa saja yang
terlibat dalam pembangunan Savanajaya, termasuk semua unit kamp penjara
Monumen serupa juga ada di tempat lain. Di pantai
Sanleko, tempat banyak para Tapol pertama mendarat, sebuah taman rekreasi
dibangun pada tahun 1972 yang secara ironis diberi nama ‘Jaya Bakti’. Taman
Jaya Bakti dibuka oleh komandan kamp pada saat itu, A.S. Rangkuti, yang juga
dikenal dengan kekejamannya. Rangkuti kemudian diangkat menjadi walikota Medan
pada tahun 1980 sampai 1990.
Pantai Sanleko, tempat para Tapol mendarat untuk pertama
kali
Piagam di pantai Sanleko yang menandai pembukaan taman
rekreasi
Monumen-monumen ini menampilkan sejarah Pulau Buru
sebagai bentuk pembangunan dengan terbentuknya desa-desa dan taman-taman
rekreasi.
Namun demikian, harga dari pembangunan tersebut nyaris tidak
terlihat. Hanya batu-batu nisan tua tempat para Tapol bersemayam yang
menunjukkan jerih payah pengorbanan mereka. Nama-nama Tapol itu kini sudah
hampir tak bisa dibaca karena dihempas oleh hujan, badai, dan waktu.
Nisan sederhana di atas makam seorang Tapol bernama Heru
Santoso yang meninggal dalam usia 37 tahun, hanya beberapa bulan sebelum
pembebasannya
Bagi masyarakat mantan Tapol pulau Buru, sawah-sawah yang
tersebar di banyak tempat di pulau tersebut menjadi warisan paling nyata dari
kerja keras mereka. Hari ini, produksi beras merupakan sumber penghasilan utama
pulau Buru, selain juga minyak kayu putih, kopra, pala, cengkeh, dan hasil
tambang emas yang baru-baru ini dibuka.
Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo (dikenal sebagai
'Jokowi') mengunjungi pulau Buru. Ia menjadi presiden RI kedua yang ke sana
sesudah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkunjung pada tahun 2006.
Dalam kunjungannya, Jokowi mendorong para petani setempat untuk menaikkan hasil
panen sebagai bagian dari program Pemerintah untuk mencapai kemandirian pangan.
Pemerintah menginginkan Pulau Buru bisa menjadi lumbung beras untuk Indonesia
Timur. Presiden Jokowi telah menjanjikan bantuan keuangan dan peralatan serta
meminta Pemerintah Daerah untuk mengelola pertambangan emas dengan lebih baik
lagi guna mewujudkan hal ini.
Produksi beras memang sedang menurun akhir-akhir ini
karena masyarakat lebih memilih untuk menambang emas daripada bekerja di sawah,
karena besarnya pemasukan dari aktivitas ini.
Banyak toko kecil yang menjual emas di pinggir jalan
Pada bulan Mei 2015, Jokowi mengunjungi sawah-sawah ini
Produksi beras di Pulau Buru dan rencana pemerintah untuk
untuk menjadikan Pulau Buru sebagai tulang punggung kemandirian pangan di
Indonesia Timur tak bisa dipisahkan dari sejarah pulau Buru sebagai kamp
penjara. Sawah-sawah yang berdiri di antara tahun 1969 hingga 1979 tersebut
dibangun dari hasil kerja paksa para Tapol. Banyak mantan Tapol yang kemudian
mengungkapkan kekecewaan mereka atas sedikitnya pengakuan pemerintah atas
sumbangsih mereka dalam membangun pulau Buru.
Salah satu spanduk yang dipasang untuk menyambut
kunjungan Jokowi
Banyak di antara para penduduk Pulau Buru hari ini yang
pada awalnya merupakan transmigran yang datang pada akhir tahun tujuh puluhan.
Mereka tidak hanya dijanjikan tanah tetapi juga lahan pertanian yang siap
pakai.
Banyak di antara mereka yang bahkan belum punya pengalaman dalam
mengolah lahan pertanian. Seorang transmigran dari pulau Jawa bernama Untung
menyampaikannya sebagai berikut, “Suharto berkata pada kami bahwa komunis itu
jahat. Namun ketika saya datang, mereka [para Tapol tersebut] justru mengajari
saya cara bertani dan mengolah lahan pertanian”. Walaupun hingga saat ini
negara tak kunjung mengakui hasil jerih payah dan penderitaan para Tapol,
jasa-jasa mereka dalam membangun Pulau Buru justru tak terlupakan oleh
orang-orang seperti pak Untung.
Bapak Untung belajar menggarap sawah dari tahanan politik
Ken Setiawan (setiawan.k@unimelb.edu.au) adalah
McKenzie Postdoctoral Fellow di University of Melbourne. Risetnya berfokus pada
wacana-wacana Hak Asasi manusia di Asia Tenggara. Ken Setiawan berbicara
tentang kunjungannya ke Pulau Buru bersama Dave McRae dalam Talking
Indonesia podcast Indonesia at Melbourne.
Sumber: Inside Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar