Jumat, 13/05/2016 09:59 WIB
Penyitaan buku-buku yang dianggap berhaluan kiri. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)
Jakarta, CNN Indonesia
--
Penggeledahan dan penyitaan buku-buku yang dianggap
kiri oleh aparat meresahkan beberapa penerbit buku. Ronny Agustinus dari
Marjin Kiri mengakui itu, meski secara fisik buku-bukunya belum pernah
disatroni aparat.
"Kalau intel, saya tidak tahu bagaimana cara kerja mereka. Kalau kena pantau ya pasti kena," kata Ronny saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (13/5) pagi ini. Ia dan penerbit lain dalam kondisi "terjaga."
Ia mengaku sudah menyiapkan antisipasi atas berbagai kemungkinan di tengah krisis keterbukaan berpendapat yang marak belakangan ini. Namun, Ronny menolak menyebutkan antisipasi apa yang dilakukan.
Ia menilai, pemberangusan hal-hal yang dianggap kiri di Indonesia sebenarnya terbilang aneh. "Tidak jelas asal muasalnya, yang dicari juga tidak jelas apa," ia berkata.
Di toko buku besar seperti Gramedia yang ia dengar juga dituntut
menurunkan buku-buku tentang kejadian 1965, ternyata tidak semuanya
mengkritisi pemerintah. "Ada bukunya Taufiq Ismail yang mendukung itu,
tapi ditariki juga," ujar Ronny mencontohkan.
Menurutnya, aparat hanya menggeledah dan menyita secara membabi-buta. Asal ada kata-kata komunis, PKI, 1965, atau sampulnya bergambar palu dan arit, langsung diberangus.
Ronny kembali mencontohkan lewat buku Palu Arit di Ladang Tebu karya Hermawan Sulistyo. "Itu kan tentang aksi sepihak PKI. Seharusnya memberi alasan bagi kekerasan 1965. Tapi sepertinya itu tidak dibaca, asal ada judul palu aritnya saja," Ronny memaparkan.
Ia pribadi melihat aksi pemerintah itu sebenarnya hanya reaksi terhadap maraknya gerakan akar rumput di kalangan masyarakat bawah. Belakangan aksi itu menguat saat memprotes reklamasi atau pertambangan.
"Saya pribadi membacanya ada kepentingan besar yang terusik, ada yang terganggu bisnisnya," ujar Ronny memberi analisis.
Gerakan-gerakan masyarakat itu, ia melanjutkan, didapat melalui pemikiran kritis. "Yang mana itu tidak hanya kiri, tapi juga bisa dari agama," katanya. Namun Indonesia terlalu mudah menyimpulkan bahwa gerakan kritis hanya berkaitan dengan kiri. Dan kiri, selalu diidentikkan dengan komunis semata.
Tak lepas dari trauma dan doktrin masa lalu bahwa kiri dan komunisme adalah musuh negara, pemerintah kemudian mengambil kambing hitam atas munculnya gerakan kritis. "Kambing hitam paling mudah adalah itu."
Ronny tahu, itu bukan cara baru. Dahulu pada masa Orde Baru, penerbit dan kelompok-kelompok kritis sudah kenyang dengan pemberangusan serupa. "Taktik seperti ini sudah sering, misalnya saat penggurusan untuk waduk Kedung Ombo," ia menyebut.
Aksi pemerintah itu semakin membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia masih labil, Ronny bilang. Sementara bagi kalangan pemikir kritis, aksi-aksi itu justru menguatkan semangat dan kebutuhan akan organisasi.
"Sebab demokratisasi harus didorong terus. Presiden yang dulu dipilih karena dipikir pro-rakyat ternyata belum," ujar Ronny lagi. (rsa/agk)
Menurutnya, aparat hanya menggeledah dan menyita secara membabi-buta. Asal ada kata-kata komunis, PKI, 1965, atau sampulnya bergambar palu dan arit, langsung diberangus.
Ronny kembali mencontohkan lewat buku Palu Arit di Ladang Tebu karya Hermawan Sulistyo. "Itu kan tentang aksi sepihak PKI. Seharusnya memberi alasan bagi kekerasan 1965. Tapi sepertinya itu tidak dibaca, asal ada judul palu aritnya saja," Ronny memaparkan.
Ia pribadi melihat aksi pemerintah itu sebenarnya hanya reaksi terhadap maraknya gerakan akar rumput di kalangan masyarakat bawah. Belakangan aksi itu menguat saat memprotes reklamasi atau pertambangan.
"Saya pribadi membacanya ada kepentingan besar yang terusik, ada yang terganggu bisnisnya," ujar Ronny memberi analisis.
Gerakan-gerakan masyarakat itu, ia melanjutkan, didapat melalui pemikiran kritis. "Yang mana itu tidak hanya kiri, tapi juga bisa dari agama," katanya. Namun Indonesia terlalu mudah menyimpulkan bahwa gerakan kritis hanya berkaitan dengan kiri. Dan kiri, selalu diidentikkan dengan komunis semata.
Tak lepas dari trauma dan doktrin masa lalu bahwa kiri dan komunisme adalah musuh negara, pemerintah kemudian mengambil kambing hitam atas munculnya gerakan kritis. "Kambing hitam paling mudah adalah itu."
Ronny tahu, itu bukan cara baru. Dahulu pada masa Orde Baru, penerbit dan kelompok-kelompok kritis sudah kenyang dengan pemberangusan serupa. "Taktik seperti ini sudah sering, misalnya saat penggurusan untuk waduk Kedung Ombo," ia menyebut.
Aksi pemerintah itu semakin membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia masih labil, Ronny bilang. Sementara bagi kalangan pemikir kritis, aksi-aksi itu justru menguatkan semangat dan kebutuhan akan organisasi.
"Sebab demokratisasi harus didorong terus. Presiden yang dulu dipilih karena dipikir pro-rakyat ternyata belum," ujar Ronny lagi. (rsa/agk)
http://www.cnnindonesia.com/hiburan/20160513095109-241-130436/pemberangusan-buku-buku-kiri-dinilai-hanya-kambing-hitam/
0 komentar:
Posting Komentar