Prima Gumilang | Senin, 18 September 2017 | 00:58 wib
Pihak kepolisian dan TNI mengimbau massa yang mengepung kantor LBH Jakarta untuk pulang dan menempuh jalur hukum. (CNN Indonesia/Prima Gumilang)
Jakarta -- Pihak kepolisian dan TNI menyatakan acara di kantor LBH Jakarta tidak membahas tentang komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Massa yang mengepung diharap pulang dan menempuh jalur hukum.
Massa dari berbagai organisasi anti-komunis menggeruduk dan mengepung kantor LBH Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat, menjelang berakhirnya acara "Asik Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi".
Acara yang digelar tersebut merupakan respons setelah kegiatan diskusi tentang Sejarah 65 yang dilakukan di Gedung YLBHI, dihentikan paksa oleh pihak Kepolisian.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Suyudi Ario Seto yang mendatangi tempat kejadian mengatakan, ia bersama dengan Kapolda Metro Jaya serta Komandan Distrik Militer TNI (Dandim) telah melakukan komunikasi dengan pihak LBH Jakarta terkait hal ini.
"Saya dan Pak Dandim menyampaikan untuk kita berhati-hati menyikapi permasalahan ini. Saya sebagai Kapolres dan representasi hukum, kamtibmas di wilayah Jakarta Pusat, Pak Dandim representasi keamanan negara," ujarnya, Senin (18/9).
"Rekan-rekan harus percaya denga saya dan Pak Dandim. Kegiatan yang kemarin dikatakan di medsos bahwa itu PKI, itu tidak benar. Tapi judulnya pelurusan fakta 65."
Dandim 0501/Jakarta Pusat BS Edwin Adrian Sumantha memastikan acara yang digelar oleh LBH Jakarta tak memiliki unsur PKI. Oleh karena itu, dia meminta massa yang melakukan aksi di luar gedung LBH Jakarta untuk tenang.
Dia juga menuturkan agar massa membiarkan panitia acara hari ini untuk pulang. “Saya minta tenang, karena yang di dalam juga tak bisa keluar, biarkan mereka pulang,” kata Edwin usai menemui perwakilan LBH Jakarta di dalam gedung malam ini.
Salah seorang pedemo menyatakan sejarah 1965 adalah sejarah kelam sehingga tak ada yang perlu diluruskan.
Hal itu terkait dengan seminar tentang peristiwa 1965 yang digelar oleh LBH Jakarta pada Sabtu lalu, namun akhirnya dibatalkan. (gir/asa)
Massa dari berbagai organisasi anti-komunis menggeruduk dan mengepung kantor LBH Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat, menjelang berakhirnya acara "Asik Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi".
Acara yang digelar tersebut merupakan respons setelah kegiatan diskusi tentang Sejarah 65 yang dilakukan di Gedung YLBHI, dihentikan paksa oleh pihak Kepolisian.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Suyudi Ario Seto yang mendatangi tempat kejadian mengatakan, ia bersama dengan Kapolda Metro Jaya serta Komandan Distrik Militer TNI (Dandim) telah melakukan komunikasi dengan pihak LBH Jakarta terkait hal ini.
"Saya dan Pak Dandim menyampaikan untuk kita berhati-hati menyikapi permasalahan ini. Saya sebagai Kapolres dan representasi hukum, kamtibmas di wilayah Jakarta Pusat, Pak Dandim representasi keamanan negara," ujarnya, Senin (18/9).
"Rekan-rekan harus percaya denga saya dan Pak Dandim. Kegiatan yang kemarin dikatakan di medsos bahwa itu PKI, itu tidak benar. Tapi judulnya pelurusan fakta 65."
Dandim 0501/Jakarta Pusat BS Edwin Adrian Sumantha memastikan acara yang digelar oleh LBH Jakarta tak memiliki unsur PKI. Oleh karena itu, dia meminta massa yang melakukan aksi di luar gedung LBH Jakarta untuk tenang.
Dia juga menuturkan agar massa membiarkan panitia acara hari ini untuk pulang. “Saya minta tenang, karena yang di dalam juga tak bisa keluar, biarkan mereka pulang,” kata Edwin usai menemui perwakilan LBH Jakarta di dalam gedung malam ini.
Salah seorang pedemo menyatakan sejarah 1965 adalah sejarah kelam sehingga tak ada yang perlu diluruskan.
Hal itu terkait dengan seminar tentang peristiwa 1965 yang digelar oleh LBH Jakarta pada Sabtu lalu, namun akhirnya dibatalkan. (gir/asa)
Sumber: CNN Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar