- Rabu, 20 September 2017 | 13:46 WIB
- Oleh: Dedy Priatmojo, Reza Fajri
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Foto: Antara/M.Adimaja)
VIVA.co.id – Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Eva Sundari meminta, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo harus berimbang terkait pemutaran film mengenai sejarah peristiwa 1965. Menurut Eva, jangan hanya film 'Pengkhianatan G30S/PKI' saja, namun film-film seperti Jagal, Senyap dan The Year of Living Dangerously, juga bisa diperlihatkan ke publik.
Film Jagal atau The Act of Killing (2012) dan Senyap (2014) adalah film dokumenter karya Joshua Oppenheimer yang menceritakan algojo-algojo saat pembantaian 1965. Pemutaran dua film ini sempat menuai larangan dan pembubaran dari sejumlah pihak.
Sementara The Year of Living Dangerously (1982) adalah film yang dibintangi Mel Gibson dan bercerita mengenai situasi Jakarta pada tahun 1965. Film ini sempat dilarang oleh Pemerintahan Soeharto pada saat itu.
"Panglima harus fair, jangan hanya versi propaganda Orba yang boleh diputarin, tapi juga versi-versi yang lain. Jagal dan Senyap juga, termasuk film Mel Gibson yang Living Dangerously Years itu. Termasuk mendukung film-film sejenis untuk generasi millenial, seperti usulan Presiden," kata Eva, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 September 2017.
Menurut Eva, jika TNI hanya mendorong satu versi saja, khususnya versi Orde Baru, maka TNI terkesan politis. Sementara TNI menurut dia tidak boleh berpolitik.
"Jangan hanya endorse satu versi, kan jadinya politik. Sementara TNI kan tupoksinya tidak terkait politik. Kita mencerdaskan bangsa secara sungguh-sungguh," ujar Eva.
Politikus PDIP ini menyatakan, TNI sebagai lembaga juga harus progresif dalam melihat ancaman-ancaman bangsa ke depan. Menurut dia ancaman yang paling realistis saat ini adalah ekstremisme.
"Ekstremisme agama yang sudah meledakkan banyak bom malah enggak dianggap ancaman. Ada film 'Jihad Selfie' tuh, lebih relevan diputar secara massal karena kontekstual," kata Eva.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku memang memerintahkan untuk memutar ulang film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30 S/PKI) yang kini sedang menjadi kontroversi.
Menurut Gatot, perintah itu tidak ada hal lain yang ingin ditunjukkan selain memberikan pengetahuan akan sejarah Indonesia. Hal ini untuk mengingatkan kepada seluruh anak bangsa dan generasi muda, jangan sampai peristiwa yang sama terulang kembali karena peristiwa itu sangat menyakitkan.
"Saya tidak berpolemik dan hanya meneruskan sejarah yang terjadi saat itu kepada generasi muda. Kalau menurut sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini," kata Gatot dalam keterangan tertulis yang diterima VIVA.co.id, Senin sore, 18 September 2017.
Gatot menegaskan hal pemutaran film G 30 S/PKI merupakan suatu pembelajaran. Jalan cerita yang diputar dalam peristiwa tersebut semuanya adalah fakta dan ini penting untuk diketahui generasi muda bangsa agar bisa belajar dari sejarah. (ase)
Sumber: Viva.Co.Id
0 komentar:
Posting Komentar