Christie Stefanie | Senin, 18/09/2017 18:14 WIB
Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto saat bertemu dengan KPK, beberapa waktu lalu (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Jakarta -- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto meminta semua pihak menunda gelaran acara terkait peristiwa 1965 dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Terus terang, jangan diadakan dulu. Tolong dong disetop dulu. Kalau ada (pemutaran) film, seminar begitu, ada kegaduhan di sana," ujarnya, di kantor Wantimpres, Jakarta, Senin (18/9).
Pernyataan bekas ajudan Presiden RI Soekarno (1967–1968) ini disampaikan terkait bentrok di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Minggu (17/9) malam, dan rencana pemutaran film G30S/PKI oleh TNI AD.
Menurut dia, pemerintah saat ini memerlukan kestabilan politik untuk memperkuat perekonomian negara. Stabilitas ini akan mempengaruhi percepatan pembangunan infrastrukstur, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal yang mengganggu stabilitas, ia mengharapkan, agar dihilangkan.
"Perlu ada kesabaran konstitusional. Begitu ada kegaduhan di sana-sini, itu tidak menunjang (stabilitas negara)," imbuh Sidarto, yang merupakan mantan Ketua MPR itu.
Kerusuhan terjadi di depan Kantor LBH Jakarta lantaran diadakannya kegiatan apresiasi seni LBH. Semalam sebelumnya beredar undangan gelaran 'Asik-Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi'.
Acara dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir 21.00 WIB. Usai acara, peserta tak bisa pulang karena kepungan massa. Massa menolak kegiatan yang di kantor tersebut yang dituding sebagai aksi mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ideologi komunis. Massa yang mengepung kantor YLBHI mencapai ratusan orang.
Terpisah, Kepala Pusat Penerangan TNI AD Brigjen Wuryanto sebelumnya menyebut pihaknya akan mengadakan pemutaran film G30S/PKI untuk mengingat kembali sejarah di seputar kejadian pemberontakan PKI 1965. (arh/djm)
"Terus terang, jangan diadakan dulu. Tolong dong disetop dulu. Kalau ada (pemutaran) film, seminar begitu, ada kegaduhan di sana," ujarnya, di kantor Wantimpres, Jakarta, Senin (18/9).
Pernyataan bekas ajudan Presiden RI Soekarno (1967–1968) ini disampaikan terkait bentrok di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Minggu (17/9) malam, dan rencana pemutaran film G30S/PKI oleh TNI AD.
Menurut dia, pemerintah saat ini memerlukan kestabilan politik untuk memperkuat perekonomian negara. Stabilitas ini akan mempengaruhi percepatan pembangunan infrastrukstur, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal yang mengganggu stabilitas, ia mengharapkan, agar dihilangkan.
"Perlu ada kesabaran konstitusional. Begitu ada kegaduhan di sana-sini, itu tidak menunjang (stabilitas negara)," imbuh Sidarto, yang merupakan mantan Ketua MPR itu.
Kerusuhan terjadi di depan Kantor LBH Jakarta lantaran diadakannya kegiatan apresiasi seni LBH. Semalam sebelumnya beredar undangan gelaran 'Asik-Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi'.
Acara dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir 21.00 WIB. Usai acara, peserta tak bisa pulang karena kepungan massa. Massa menolak kegiatan yang di kantor tersebut yang dituding sebagai aksi mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ideologi komunis. Massa yang mengepung kantor YLBHI mencapai ratusan orang.
Terpisah, Kepala Pusat Penerangan TNI AD Brigjen Wuryanto sebelumnya menyebut pihaknya akan mengadakan pemutaran film G30S/PKI untuk mengingat kembali sejarah di seputar kejadian pemberontakan PKI 1965. (arh/djm)
Sumber: CNN Indenesia
0 komentar:
Posting Komentar