Ken Setiawan - May 15, 2016
Sudah jam 4 pagi ketika kapal feri yang saya tumpangi
mendarat di Namlea, ibukota Kabupaten Buru, Maluku. Disambut dengan kegelapan
yang, menurut perasaan saya, sangat cocok untuk ukuran pulau yang punya latar
belakang sejarah sebagai kamp penjara.
Saya datang ke pulau Buru untuk melacak jejak
langkah ayahku Hersri Setiawan, seorang mantan ketua Lembaga Kebudayaan Rakyat
(LEKRA) Jawa Tengah dan wakil Komite Nasional Indonesia di Biro Pengarang Asia
Afrika di Kolombo. Ayah ditangkap pada tahun 1969, dan setelah ditahan di
beberapa penjara di sekitar Jakarta pada tahun 1971 beliau dikirim ke Pulau
Buru bersama 12.000 tahanan politik (Tapol) lainnya.
Awalnya tak banyak yang tersisa dari Pulau Buru walaupun
di masa lalu tempat ini adalah penjara. Barak-barak yang dulunya dihuni Tapol
sudah dibongkar. Namun jika dicermati, bekas-bekas masa lalu pulau Buru sebagai
kamp kerja paksa masih cukup terasa.
Sejak tahun 1969 para Tapol telah berdatangan ke pulau
Buru, dan tugas pertama mereka adalah membuka lahan pertanian. Tak hanya itu,
mereka juga harus membuat jalan, membuka sawah, dan membangun desa. Kerja paksa
ini dirancang sebagai hukuman bagi tahanan, namun tujuan pemerintah yang
sebenarnya adalah mempersiapkan pulau Buru untuk keperluan transmigrasi. Pemerintah
menyebut pulau Buru sebagai Tempat Pemanfaatan (Tefaat) dan Instalasi
Rehabilitasi (Inrehab).
Sebelum transmigran datang ke pulau Buru, sejak tahun
1972 ada beberapa keluarga Tapol yang pindah untuk menyusul anggota keluarga
mereka yang ditahan. Tapol yang disatukan kembali dengan keluarganya itu tidak
dibebaskan, namun diberi sedikit kebebasan. Sebagai contoh, mereka boleh
tinggal di rumah masing-masing dan tidak lagi tinggal di barak. Beberapa dari
rumah itu sampai sekarang masih ada, karena ada beberapa Tapol yang memilih
untuk tinggal menetap di sana setelah dibebaskan pada tahun 1977.
Sebuah rumah yang dibangun Tapol, sekitar
1972, untuk persiapan kedatangan keluarga
Para Tapol juga membangun beberapa bangunan lainnya,
seperti bangunan sekolah. Di Desa Savanajaya yang berada sekitar 20 kilometer
dari Namlea, para Tapol membangun Sekolah Dasar setempat. Pada saat itu dan
bahkan sampai sekarang, anak-anak di pulau Buru diajar oleh (mantan) Tapol. Di
tempat lain di Indonesia, mantan Tapol justru dilarang untuk mengajar.
Sekolah Dasar di Savanajaya
Berhadapan dengan sekolah Savanajaya, ada sebuah balai
kesenian. Balai ini juga dibangun oleh para Tapol. Para Tapol dulunya
menggunakan balai ini untuk pertunjukan seni yang “dinikmati” sesama Tapol dan
para pengawal termasuk komandan unit. Balai ini sekarang masih digunakan untuk
pertunjukan dan berbagai acara desa. Balai kesenian Savanajaya direnovasi
dengan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2014. Sayangnya,
renovasi ini justru membuat banyak keluarga Tapol kecewa karena mereka sama
sekali tidak dilibatkan dalam proses perencanaannya.
Tiang-tiang yang awalnya dibuat oleh para Tapol dari kayu
putih kemudian diganti dengan bahan-bahan beton. Beberapa keluarga Tapol
mengambil tiang yang asli, karena menurut mereka tiang itu merupakan bagian
dari kisah hidup mereka di masa lalu.
Balai kesenian Savanajaya
Beberapa mantan Tapol Pulau Buru berfoto bersama di Balai
Kesenian
Di dekat balai kesenian ada sebuah monumen yang
menunjukkan sejarah pulau Buru sebagai kamp penjara.
Dikenal dengan sebutan ‘Tugu’, monumen ini dimaksudkan
untuk menandai hari jadi resmi Desa Savanajaya. Monumen ini merupakan simbol
penindasan bagi banyak mantan Tapol.
Monumen Tugu di Savanajaya
Piagam di belakang monumen Tugu, menyebut siapa saja yang
terlibat dalam pembangunan Savanajaya, termasuk semua unit kamp penjara
Monumen serupa juga ada di tempat lain.
Di pantai Sanleko, tempat banyak para Tapol pertama
mendarat, sebuah taman rekreasi dibangun pada tahun 1972 yang secara ironis
diberi nama ‘Jaya Bakti’. Taman Jaya Bakti dibuka oleh komandan kamp pada saat
itu, A.S. Rangkuti, yang juga dikenal dengan kekejamannya. Rangkuti kemudian
diangkat menjadi walikota Medan pada tahun 1980 sampai 1990.
Pantai Sanleko, tempat para Tapol mendarat
untuk pertama kali
Piagam di pantai Sanleko yang menandai
pembukaan taman rekreasi
Monumen-monumen ini menampilkan sejarah Pulau Buru
sebagai bentuk pembangunan dengan terbentuknya desa-desa dan taman-taman
rekreasi. Namun demikian, harga dari pembangunan tersebut nyaris tidak
terlihat.
Hanya batu-batu nisan tua tempat para Tapol bersemayam
yang menunjukkan jerih payah pengorbanan mereka. Nama-nama Tapol itu kini sudah
hampir tak bisa dibaca karena dihempas oleh hujan, badai, dan waktu.
Nisan sederhana di atas makam seorang Tapol
bernama Heru Santoso yang meninggal dalam usia 37 tahun, hanya beberapa bulan
sebelum pembebasannya
Bagi masyarakat mantan Tapol pulau Buru, sawah-sawah yang
tersebar di banyak tempat di pulau tersebut menjadi warisan paling nyata dari
kerja keras mereka. Hari ini, produksi beras merupakan sumber penghasilan utama
pulau Buru, selain juga minyak kayu putih, kopra, pala, cengkeh, dan hasil
tambang emas yang baru-baru ini dibuka.
Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo (dikenal sebagai
'Jokowi') mengunjungi pulau Buru. Ia menjadi presiden RI kedua yang ke sana
sesudah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkunjung pada tahun 2006.
Dalam kunjungannya, Jokowi mendorong para petani setempat
untuk menaikkan hasil panen sebagai bagian dari program Pemerintah untuk
mencapai kemandirian pangan. Pemerintah menginginkan Pulau Buru bisa menjadi
lumbung beras untuk Indonesia Timur.
Presiden Jokowi telah menjanjikan bantuan keuangan dan
peralatan serta meminta Pemerintah Daerah untuk mengelola pertambangan emas
dengan lebih baik lagi guna mewujudkan hal ini. Produksi beras memang sedang
menurun akhir-akhir ini karena masyarakat lebih memilih untuk menambang emas
daripada bekerja di sawah, karena besarnya pemasukan dari aktivitas ini.
Banyak toko kecil yang menjual emas di
pinggir jalan
Pada bulan Mei 2015, Jokowi mengunjungi
sawah-sawah ini
Produksi beras di Pulau Buru dan rencana pemerintah untuk
untuk menjadikan Pulau Buru sebagai tulang punggung kemandirian pangan di
Indonesia Timur tak bisa dipisahkan dari sejarah pulau Buru sebagai kamp
penjara.
Sawah-sawah yang berdiri di antara tahun 1969 hingga 1979
tersebut dibangun dari hasil kerja paksa para Tapol. Banyak mantan Tapol yang
kemudian mengungkapkan kekecewaan mereka atas sedikitnya pengakuan pemerintah
atas sumbangsih mereka dalam membangun pulau Buru.
Salah satu spanduk yang dipasang untuk
menyambut kunjungan Jokowi
Banyak di antara para penduduk Pulau Buru hari ini yang
pada awalnya merupakan transmigran yang datang pada akhir tahun tujuh puluhan.
Mereka tidak hanya dijanjikan tanah tetapi juga lahan pertanian yang siap
pakai. Banyak di antara mereka yang bahkan belum punya pengalaman dalam
mengolah lahan pertanian.
Seorang transmigran dari pulau Jawa bernama Untung menyampaikannya sebagai berikut, “Suharto berkata pada kami bahwa komunis itu jahat. Namun ketika saya datang, mereka [para Tapol tersebut] justru mengajari saya cara bertani dan mengolah lahan pertanian”.
Walaupun hingga saat ini negara tak kunjung mengakui
hasil jerih payah dan penderitaan para Tapol, jasa-jasa mereka dalam membangun
Pulau Buru justru tak terlupakan oleh orang-orang seperti pak Untung.
Bapak Untung belajar menggarap sawah dari
tahanan politik
Ken Setiawan (setiawan.k@unimelb.edu.au) adalah
McKenzie Postdoctoral Fellow di University of Melbourne. Risetnya berfokus pada
wacana-wacana Hak Asasi manusia di Asia Tenggara. Ken Setiawan berbicara
tentang kunjungannya ke Pulau Buru bersama Dave McRae dalam Talking
Indonesia podcast Indonesia at Melbourne.
0 komentar:
Posting Komentar