Senin, 2 Mei 2016 | 22:42 WIB
Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan usai dipanggil Presiden Jokowi di Istana, Senin (25/4/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan
mengatakan, pemerintah akan segera merespons data terkait jumlah
kuburan massal korban tragedi 1965 yang telah diserahkan ke Komnas HAM.
"Kami terima datanya dan akan mulai investigasi. Kami ambil random, nanti kami cari sampai ke tempatnya," ujar Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (2/5/2016) malam.
Luhut mengatakan, pemerintah ingin menuntaskan kasus 1965 pada tahun ini. Hal itu dilakukan supaya tidak ada lagi beban sejarah pada masa mendatang.
Ia mengaku telah bertemu Presiden Joko Widodo dan menjelaskan soal data lokasi kuburan massal tersebut.
Pemerintah sepakat bahwa yang terjadi pada tahun 1965 itu merupakan tragedi kemanusiaan.
"Soal kuburan massal tadi saya sudah sampaikan ke Presiden. Intinya masalah G30S PKI itu masalah kemanusiaan. Kami ingin selesai dalam tahun ini," ujar Luhut.
Lebih lanjut, Luhut menjelaskan, adanya laporan data kuburan massal dari Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 jangan sampai Indonesia disebut sebagai bangsa yang pernah mengalami pembunuhan yang sangat hebat.
"Kami ingin mendapatkan angka itu realistisnya berapa dari data itu. Kami tidak mengatakan tidak ada yang mati atau tidak ada yang dibunuh. Dua pihak ada yang dibunuh," kata Luhut.
Sebelumnya, Ketua YPKP 1965 Bejo Untung mengatakan, pihaknya telah menemukan 122 lokasi yang diyakini sebagai kuburan massal korban tragedi 1965. Lokasinya berada di Sumatera dan Jawa.
Dia memperkirakan, jumlah itu hanya 2 persen dari total pembunuhan massal secara keseluruhan di Indonesia.
"Dua persen sudah ada sebanyak 122 titik dan korban yang ada di dalamnya, saya tulis rinci itu, ada 13.999 orang," kata dia.
Bejo yakin, data yang telah diserahkan ke Komnas HAM itu merupakan data valid.
Pihak YPKP 1965 telah melakukan penelitian sejak tahun 2000. Bahkan, YPKP pernah melakukan penggalian kuburan massal di Wonosobo, Jawa Tengah.
"Kami terima datanya dan akan mulai investigasi. Kami ambil random, nanti kami cari sampai ke tempatnya," ujar Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (2/5/2016) malam.
Luhut mengatakan, pemerintah ingin menuntaskan kasus 1965 pada tahun ini. Hal itu dilakukan supaya tidak ada lagi beban sejarah pada masa mendatang.
Ia mengaku telah bertemu Presiden Joko Widodo dan menjelaskan soal data lokasi kuburan massal tersebut.
Pemerintah sepakat bahwa yang terjadi pada tahun 1965 itu merupakan tragedi kemanusiaan.
"Soal kuburan massal tadi saya sudah sampaikan ke Presiden. Intinya masalah G30S PKI itu masalah kemanusiaan. Kami ingin selesai dalam tahun ini," ujar Luhut.
Lebih lanjut, Luhut menjelaskan, adanya laporan data kuburan massal dari Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 jangan sampai Indonesia disebut sebagai bangsa yang pernah mengalami pembunuhan yang sangat hebat.
"Kami ingin mendapatkan angka itu realistisnya berapa dari data itu. Kami tidak mengatakan tidak ada yang mati atau tidak ada yang dibunuh. Dua pihak ada yang dibunuh," kata Luhut.
Sebelumnya, Ketua YPKP 1965 Bejo Untung mengatakan, pihaknya telah menemukan 122 lokasi yang diyakini sebagai kuburan massal korban tragedi 1965. Lokasinya berada di Sumatera dan Jawa.
Dia memperkirakan, jumlah itu hanya 2 persen dari total pembunuhan massal secara keseluruhan di Indonesia.
"Dua persen sudah ada sebanyak 122 titik dan korban yang ada di dalamnya, saya tulis rinci itu, ada 13.999 orang," kata dia.
Bejo yakin, data yang telah diserahkan ke Komnas HAM itu merupakan data valid.
Pihak YPKP 1965 telah melakukan penelitian sejak tahun 2000. Bahkan, YPKP pernah melakukan penggalian kuburan massal di Wonosobo, Jawa Tengah.
| Penulis | : Kristian Erdianto |
| Editor | : Inggried Dwi Wedhaswary |
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/02/22422821/Pemerintah.Segera.Investigasi.Data.Kuburan.Massal.Korban.Tragedi.1965?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd
0 komentar:
Posting Komentar