Menkopolhukam Sebut Penting Verifikasi Kuburan Massal Tragedi 1965

Rabu, 4 Mei 2016 09:50 | Rahmat Wibisono

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang kini menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya, Luhut Binsar Pandjaitan. (JIBI/Solopos/Antara/Nova Wahyudi)

Gerakan 30 September 1965 disebut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan perlu diverifikasi korbannya.

“Kami menunggu data kuburan massal. Sudah nunggu kemarin, tetapi belum diberikan. Katanya, disuruh minta ke Komnas HAM. Ya, nanti kami minta,” kata Menkopolhukam seusai Halakah Fikih Antiterorisme di Kampus Universitas Muhammadiyah Semarang, Selasa (3/5/2016).

Purnawirawan jenderal bintang empat itu menegaskan pentingnya verifikasi terhadap data atau angka jumlah korban peristiwa 1965 yang dikubur massal agar diketahui jumlah korbannya secara valid. “Kami ingin verified angkanya. Jangan angkanya dilebih-lebihkan sehingga bangsa ini seolah-olah, maaf, biadab. Karena membunuh sekian puluh ribu atau ratusan ribu bangsanya sendiri,” ungkapnya.

Luhut Binsar Panjaitan mengakui korban jiwa pada saat terjadinya peristiwa 1965 pasti ada, tetapi diyakini jumlahnya tidak sebanyak itu. “Untuk itu (penting, red.), supaya kita bersihkan sejarah [untuk] anak-anak muda ke depan,” kata mantan Duta Besar RI untuk Singapura itu.

Sebelumnya, Luhut mengatakan pemerintah hanya ingin meluruskan angka jumlah korban sehingga akan memverifikasi laporan mengenai kuburan massal dan jumlah korban pertikaian politik tahun 1965.

“Kita ingin realistis. Angka itu berapa sih. Kita sampai angka berapa sih,” kata Menkopolhukam.

Diharapkan, kata dia, laporan adanya kuburan massal itu tidak membuat kegaduhan lagi di publik karena pemerintah sebenarnya hanya ingin meluruskan angka jumlah korban peristiwa 1965. Bahkan, Luhut menegaskan, kalau memang bisa diidentifikasi maka pemerintah akan mengerahkan tim forensik untuk melakukan identifikasi.

Sumber: SemarangPos.Com