Selasa, 17 Mei 2016 | 06:16 WIB
Direktur Setara Institute Hendardi (kiri).
JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Setara Institute Hendardi meminta pemerintah tidak terlalu
memfokuskan perhatian pada perdebatan perlu atau tidaknya membongkar
kuburan massal korban Peristiwa 1965.
Yang terpenting saat ini Presiden Joko Widodo menemukan satu konsep penyelesaian kasus yang komprehensif di mana di dalamnya mencakup pengungkapan kebenaran dan pemulihan hak-hak korban.
"Saya kira membongkar kuburan massal bukan hal utama. Membongkar kuburan massal adalah salah satu cara untuk membuktikan kebenaran yang selama ini disangkal oleh negara. Yang terpenting pengungkapan kebenaran dan remedy bagi korban," ujar Hendardi saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/5/2016).
Hendardi mengatakan, perintah Presiden Jokowi untuk mencari keberadaan kuburan massal muncul karena kuatnya penyangkalan atas berbagai temuan hasil investigasi Komnas HAM, elemen masyarakat sipil, dan kelompok penyintas Peristiwa 1965.
Jika upaya pembongkaran kuburan massal membuat pemerintah tidak satu suara dan justru membahayakan proses penyelesaian kasus Peristiwa 1965, maka Hendardi mengusulkan Presiden Joko Widodo mencari cara lain untuk mengungkap kebenaran dan tetap berada di bawah komando Presiden.
Hendardi menegaskan bahwa negara harus bisa menyusun narasi baru mengenai Peristiwa 1965 secara objektif dan adil.
"Membongkar kuburan hanya salah satu cara, yang terpenting Indonesia menyusun narasi baru tentang peristiwa tersebut secara obyektif dan adil," kata Hendardi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan untuk mencari lokasi kuburan massal korban peristiwa 1965.
Kuburan massal itu, kata Luhut, untuk pembuktian sekaligus meluruskan sejarah terkait isu pembantaian pengikut PKI setelah tahun 1965 silam.
Namun, belakangan keputusan presiden ini ditentang oleh menteri lain yakni Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Ryamizard mengaku tidak sepakat rencana pembongkaran kembali kuburan massal tragedi 1965 karena hanya akan menimbulkan gejolak.
"Justru itu. Bongkar-bongkar kuburan kalau semuanya marah? Berkelahi semua," ujar Ryamizard di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).
Ia mengingatkan agar semua pihak tidak memprovokasi dan mengundang terciptanya pertumpahan darah. Pembongkaran kuburan massal itu dianggap Ryamizard bukannya membangun negara, justru merusak negara.
"Saya sebagai Menhan tentunya menginginkan negara ini tidak ada ribut-ribut, damai," kata dia.
Yang terpenting saat ini Presiden Joko Widodo menemukan satu konsep penyelesaian kasus yang komprehensif di mana di dalamnya mencakup pengungkapan kebenaran dan pemulihan hak-hak korban.
"Saya kira membongkar kuburan massal bukan hal utama. Membongkar kuburan massal adalah salah satu cara untuk membuktikan kebenaran yang selama ini disangkal oleh negara. Yang terpenting pengungkapan kebenaran dan remedy bagi korban," ujar Hendardi saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/5/2016).
Hendardi mengatakan, perintah Presiden Jokowi untuk mencari keberadaan kuburan massal muncul karena kuatnya penyangkalan atas berbagai temuan hasil investigasi Komnas HAM, elemen masyarakat sipil, dan kelompok penyintas Peristiwa 1965.
Jika upaya pembongkaran kuburan massal membuat pemerintah tidak satu suara dan justru membahayakan proses penyelesaian kasus Peristiwa 1965, maka Hendardi mengusulkan Presiden Joko Widodo mencari cara lain untuk mengungkap kebenaran dan tetap berada di bawah komando Presiden.
Hendardi menegaskan bahwa negara harus bisa menyusun narasi baru mengenai Peristiwa 1965 secara objektif dan adil.
"Membongkar kuburan hanya salah satu cara, yang terpenting Indonesia menyusun narasi baru tentang peristiwa tersebut secara obyektif dan adil," kata Hendardi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan untuk mencari lokasi kuburan massal korban peristiwa 1965.
Kuburan massal itu, kata Luhut, untuk pembuktian sekaligus meluruskan sejarah terkait isu pembantaian pengikut PKI setelah tahun 1965 silam.
Namun, belakangan keputusan presiden ini ditentang oleh menteri lain yakni Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Ryamizard mengaku tidak sepakat rencana pembongkaran kembali kuburan massal tragedi 1965 karena hanya akan menimbulkan gejolak.
"Justru itu. Bongkar-bongkar kuburan kalau semuanya marah? Berkelahi semua," ujar Ryamizard di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).
Ia mengingatkan agar semua pihak tidak memprovokasi dan mengundang terciptanya pertumpahan darah. Pembongkaran kuburan massal itu dianggap Ryamizard bukannya membangun negara, justru merusak negara.
"Saya sebagai Menhan tentunya menginginkan negara ini tidak ada ribut-ribut, damai," kata dia.
| Penulis | : Kristian Erdianto |
| Editor | : Sabrina Asril |
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/17/06160091/Ribut.Soal.Kuburan.Massal.Pemerintah.Lebih.Baik.Fokus.Cari.Cara.Ungkap.Kebenaran.Tragedi.1965?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd
0 komentar:
Posting Komentar