Kasus 1965: Kiki Syahnakri Mengkritik, Agus Widjojo Menjawab

Rabu, 01 Juni 2016 | 18:38 WIB 

Ketua Pelaksana Simposium Anti PKI, Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri saat konferensi pers di Balai Kartini Jakarta, 1 Juni 2016. TEMPO/Arkhe

 

TEMPO.CO, Jakarta - Letnan Jenderal (purnawirawan) Kiki Syahnakri mengkritik Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo terkait dengan peristiwa 1965. Kiki menyoal pendekatan kesejarahan yang diterapkan Agus Widjojo ketika menyelenggarakan Simposium Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, Jakarta, April 2016.
"Pendekatan kesejarahan itu multitafsir dan pasti subyektif. Seharusnya menggunakan pendekatan Pancasila," kata Kiki di acara Simposium Nasional bertema “Mengamankan Pancasila dan Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” di Balai Kartini, Jakarta, Rabu 1 Juni 2016.
Dalam Simposium Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, Agus Widjojo menjadi ketua panitia. Sedangkan Kiki menjadi ketua panitia simposium tandingan di Balai Kartini, hari ini. Simposium di Balai Kartini tersebut berlangsung hingga Rabu, 2 Juni 2016. Mantan Wakil Presiden RI, Try Sutrisno, secara resmi membuka acara yang dihadiri 49 organisasi itu.
Saat simposium di Aryaduta, Agus Widjojo mengatakan menggunakan pendekatan sejarah untuk mengetahui peristiwa 1965. Pendekatan ini dinilai lebih obyektif untuk mengetahui peristiwa sebelum dan sesudah 1965. "Dari situ, kami bisa lihat tangan PKI pun berdarah," kata pensiunan jenderal bintang tiga ini.
Agus mencontohkan peristiwa Madiun 1948. PKI memberontak dan membunuh golongan agama. Namun kejadian tersebut belum banyak diketahui dibandingkan dengan peristiwa 1965. "Ini menunjukkan PKI bandel lagi," katanya.
Menurut dia, PKI juga menggunakan kekerasan dalam penyebaran ideologi. "Inilah yang ingin dibuka dan jarang dipahami generasi setelah 1965, yang kurang referensi bahwa PKI juga melakukan pembunuhan," ujar Agus.
Kiki berharap, setelah simposium di Balai Kartini, kelompok Simposium Aryaduta dan Balai Kartini dapat berdialog memadukan rekomendasi. Rekomendasi dapat menjadi rujukan pemerintah mengambil kebijakan untuk menyelesaikan kasus kekerasan masa lalu. "Harapannya ada kesepakatan," tutur Kiki.
Agus juga menyerahkan hasil rekomendasi kedua simposium tersebut kepada pemerintah. Apabila terjadi saling sanggah soal pendapat dan rekomendasi, ia menilai hal itu wajar. Namun, dia berharap, kedua kubu dapat bersinergi menyusun kebijakan. "Ini akan memperkaya khasanah pemerintah," kata Agus.
ARKHELAUS W.
 
https://nasional.tempo.co/read/news/2016/06/01/078775933/kasus-1965-kiki-syahnakri-mengkritik-agus-widjojo-menjawab