Alifurrahman |
Jujur saya sudah bosan ditanya “mengapa pemerintah membiarkan gerakan khilafah menentang pancasila?” Tak terhitung sudah berapa kali, tak paham juga kenapa mereka menanyakan ke saya hanya karena saya pernah foto dengan Presiden Jokowi.
Sementara saya sendiri juga sempat bertanya-tanya mengapa gerakan ekstrimis penentang sistem demokrasi seperti difasilitasi?
Pengajian-pengajian HTI sudah tidak bisa dimaklumi dengan alasan demokrasi. Orator mereka jelas selalu melakukan upaya makar terhadap NKRI. Mereka menganggap hormat pada bendera merah putih adalah dosa atau syirik. Melarang menyanyikan lagu kebangsaan dan sebagainya. Mereka dengan terbuka menolak demokrasi dan pancasila.
Pada banyak kesempatan, ceramah pimpinan HTI juga sudah sangat mengkhawatirkan. Ada banyak seruan “jihad” dengan suara menggelegar. Pada intinya mereka ingin mengubah sistem demokrasi menjadi khilafah, apapun caranya.
Satu-satunya alasan mengapa mereka sampai saat ini belum berontak atau perang terbuka, karena mereka tahu jumlah anggotanya masih sedikit. Tak sampai 1% dari WNI yang ada.
Inilah yang kemudian membuat mereka gencar lakukan perekrutan kader-kader baru dengan beragam modus. Bukan sekali dua kali saya mendengar cerita ziarah jebakan ala HTI. Warga, umumnya ibu-ibu, diajak ziarah ke suatu tempat sekaligus wisata gratis. Bus dan makan disediakan. Namun setelah sampai di lokasi, ternyata acaranya ceramah atau pengajian HTI.
Setelah itu mereka diberi buletin atau majalah tentang negara khilafah dan menjelek-jelekkan pemerintah yang ada. Namun dari beberapa tulisan yang saya baca, semuanya materi mentah yang sangat mudah dibantah, bahkan cenderung gagal paham. Tapi semua hal tersebut dikemas sedemikian rupa untuk membentuk persepsi bahwa negara demokrasi itu salah total, harus dirubah ke sistem khilafah.
Kegiatan mereka selama ini sudah cukup mengkhawatirkan. Cerita di atas adalah modus standar yang saya yakin sudah diketahui oleh para pembaca sewordcom.
Namun satu-satunya tindakan kongkrit pemerintah hanya mempersulit ijin keramaian. Meski sudah sering kita serukan pembubaran HTI, atas nama demokrasi mereka tetap eksis hingga hari ini.
Belakangan ada kabar dari pemerintah melalui Mendagri Tjahjo Kumolo, beliau sudah memproses pembubaran ormas yang anti pancasila.
“Saya tidak usah sebut (nama ormas). Yang pasti sudah terang-terangan anti Pancasila. Pokoknya ini ormas cukup besar,” jelas Tjahjo.
Di Indonesia ini, ormas yang anti pancasila dan cukup besar hanya HTI dan FPI. Keduanya seperti duren dibelah dua, tak sama sisi tapi bentuk dan isinya persis. Buat saya, apakah FPI atau HTI yang akan dibubarkan, sama saja. Kalau bisa dua-duanya sekaligus. Tapi kalau hanya satu, semoga selanjutnya sudah bubar semua.
Efek Rusuh
Kita tau dua ormas ini memiliki anggota yang cukup titik-titik dan kerap rusuh. Terutama FPI. Jadi kalau nanti ormas mereka dibubarkan, hampir bisa dipastikan akan ada demo dan rusuh kecil-kecilan.
Untuk itu, meski Mendagri mengklaim sudah membubarkan ormas tersebut, namun beliau belum bisa menyebutkannya secara terbuka. Saat ini Tjahjo Kumolo masih berkomunikasi dengan Kejagung, Polri dan TNI sebelum mengumumkan pembubarannya. Ini dimaksudkan agar semua elemen siap menghadapi respon ormas anti pancasila yang dibubarkan.
Keberanian Jokowi
Sebelum ini kita sudah berkali-kali melihat penenggelaman kapal secara terbuka. Seolah tak ada takut-takutnya dengan negara tetangga. Kemudian pembubaran Petral, pembekuan PSSI, hingga tembak mati pengedar narkoba.
Tak main-main, soal tembak mati ini Presiden Jokowi mendapat banyak respon dari pimpinan dunia. Australia dan Brazil sempat menarik duta besarnya. Bahkan baru-baru ini, Jerman meminta agar Indonesia menghapus hukuman mati.
Namun dengan santainya Jokowi menjawab “itu hukum yang berlaku di Indonesia dan masih akan kita lanjutkan untuk memerangi narkoba.”
Lalu kini ormas anti pancasila (HTI/FPI) yang siap diumumkan pembubarannya. Hal ini bukan hal luar biasa, sebab sejak awal Presiden Jokowi sudah menunjukkan banyak gebrakan perbaikan. Tapi apapun itu pembubaran HTI atau FPI akan menjadi catatan tambahan tentang keberanian seorang Jokowi yang sangat luar biasa. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan SBY. Jauh. Jauh pake banget, kayak langit dan sumur.
Kebijakan ini sekaligus memberi tahu kita semua bahwa perhitungan pemerintah dalam membuat kebijakan sangat hati-hati. Tidak grusa grusu. Dan semoga setelah ini tidak ada lagi pertanyaan kapan HTI atau FPI dibubarkan?
Bersiap Merespon
Buat yang selama ini sering bertanya dan mengharap ormas anti pancasila dibubarkan, sebaiknya segera menyiapkan perencanaan dalam melawan opini publik.
Sebab begini, pembubaran ormas anti pancasila ini dipastikan akan mendapat dukungan dari tetangga sebelah, Koalisi Mabuk Permanen. Mereka akan berdiri bersama kelompok ormas anti pancasila demi bisa menyerang pemerintahan Jokowi JK.
Buruknya, serangan kali ini bisa dari banyak pihak. Dari kalangan politisi, intelektual hingga penjual sprei. Mereka akan teriak-teriak seperti anjing kelaparan atas nama demokrasi.
Sebagai awalan, sebelum nanti kita mendengar suara berisik mereka, mungkin sebaiknya saya mulai dengan sedikit tantangan buat semua pembela ormas anti pancasila dan demokrasi.
Jika benar kalian menentang pancasila dan sistem demokrasi, tidak mau hormat bendera merah putih dan mengakui pemerintah Indonesia, maka sebaiknya potong dan buang KTP kalian, tak perlu pakai rupiah karena semuanya bagian dari Indonesia. Enyahlah ke manapun kalian mau. Mungkin Israel adalah negara paling cocok agar kalian bisa berjihad dan berperang, tidak hanya koar-koar dengan daster putih.
Tapi jika kalian mau menerima dengan damai dan bertaubat, menerima pancasila dan sistem demokrasi, berjanji tidak makar lagi, pemerintah Indonesia juga akan menerima dengan damai. Tapi tetap kalian harus dibubarkan agar tidak ada lagi kegiatan-kegiatan makar anti pancasila.
Begitulah kura-kura.
@Pakar_Mantan
0 komentar:
Posting Komentar