Jumat, 10 Juni 2016
JAKARTA- Wacana dan jalan pikiran
Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu dipertanyakan karena sulit
dipahami. Rencana-rencananya juga seringkali di luar perencanaan
Nawacita Pemerintahan Joko Widodo. Padahal Presiden berkali-kali
menekankan bahwa setiap kementerian dan departemen tidak dibenarkan
punya program sendiri diluar program Presiden RI. Hal ini disampaikan
oleh Ketua Setara Institute, Hendardi kepada Bergelora.com di Jakarta,
Jumat (10/6)
“Sejak awal menjabat sebagai Menhan,
Ryamizard Ryacudu telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan
kontroversial, termasuk kampanye adanya potensi-potensi ancaman secara
berlebihan. Dari mulai membentuk kader bela negara dengan paradigma dan
pendekatan militer, kampanye kebangkitan PKI, hingga membentuk
kantor-kantor wilayah pertahanan di setiap propinsi,” jelasnya.
Perencanaan program Menhan Ryamizard
Ryacudu menurut Hendari kerap juga di luar ketersediaan anggaran, dan
tampak jalan sendiri tanpa koordinasi memadai dengan kementerian lain.
“Bahkan mungkin Presiden Joko Widodo juga tidak memperoleh laporan dari langkah-langkah Menhan,” katanya.
Yang terbaru dan menimbulkan tanda tanya
nasional dan internasional menurut Hendardi adalah Menhan Ryamizard
Ryacudu merencanakan akan membentuk satuan intelijen sendiri termasuk
kelengkapan satelit pertahanan.
“Menhan tampak bekerja bukan berbasis
pada perencanaan dan mandat reformasi pertahanan dan militer sebagaimana
diamanatkan Undang-undang Pertahanan dan juga Undang-undang TNI. Jangan
mikir sendiri Jenderal,” ujarnya.
Hendardi mengingatkan, bahwa banyak
agenda strategis bidang pertahanan yang justru diabaikan seperti
penataan bisnis militer, penataan SDM militer, reformasi peradilan
militer, dan transformasi paradigmatik dalam menghadapi tantangan
pertahanan mutakhir yang umumnya tidak dalam bentuk tantangan
fisik/serangan.
Kalau alasan kurang informasi menurut
Hendardi Menhan bisa menggunakan satuan-satuan intel dalam tubuh TNI
yang bisa didayagunakan. Lalu koordinasi dengan BIN sebagai pusat
informasi intelijen negara.
“Jadi ini soal keengganan berkoordinasi
saja. Masing-masing ingin menunjukkan keunggulan institusinya bukan
koordinasi untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.
Setara Institute juga mengkritik rencana
Menhan untuk membangun kantor-kantor pertahanan di daerah yang
menurutnya tumpang tindih dan menunjukkan ketidak tahuan.
“Soal kantor pertahanan di daerah, kita
tahu bahwa kodam dan kodim masih efektif bekerja. Semua infrastruktur
dan suprasturktur itu berada di bawah Menhan. Jadi apa urgensi gagasan
Menhan? saya sulit memahami,” katanya. (Aan Rus)
http://www.bergelora.com/nasional/politik-indonesia/3447-setara-institute-pikiran-menhan-ryacudu-sulit-dipahami.html
0 komentar:
Posting Komentar