Simposium Anti-PKI, Kiki Syahnakri: Rekonsiliasi itu Alamiah

Rabu, 01 Juni 2016 | 22:15 WIB 

Ketua Pelaksana Simposium Anti PKI, Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri saat konferensi pers di Balai Kartini Jakarta, 1 Juni 2016. TEMPO/Arkhe

 

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua pelaksana Simposium Anti Partai Komunis Indonesia, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Kiki Syahnakri berpendapat bahwa rekonsiliasi korban kekerasan masa lalu sudah berjalan alamiah. Untuk itu, pemerintah tidak perlu lagi mencari model rekonsiliasi atas peristiwa tragedi 1965.

"Tidak usah mencari rekonsiliasi yang model baru. Kan sudah terjadi rekonsiliasi secara alamiah," kata Kiki saat simposium bertema 'Melindungi Pancasila dari Kebangkitan PKI dan Ideologi Lainnya' di Balai Kartini Jakarta, Rabu 1 Juni 2016.

Meski merasa tidak perlu lagi rekonsiliasi, Kiki akan tetap mendukung apabila itu dilakukan. Menurut dia, keluarga korban dan eks-PKI saat ini sudah mendapatkan hak-hak sebagai warga negara dengan adanya eks-PKI di lembaga negara seperti kepolisian dan TNI.

Rekonsiliasi dengan permintaan maaf dan pengadilan ad hoc, kata dia, tidak akan menyelesaikan masalah. Apalagi rekonsiliasi dengan membongkar kuburan pembunuhan massal peristiwa 1965. "Pembongkaran itu harus dihitung betul manfaat dan mudaratnya," kata dia.

Selain itu, Kiki menambahkan, pemerintah perlu menyiapkan konsep formulasi yang tidak hanya menempatkan PKI sebagai korban dan pihak militer sebagai pelaku kejahatan. "Kita harus cari formula rekonsiliasi. Kalau itu gak ada, muaranya malah pada konflik horisontal," ujar dia.

Kiki mengatakan beberapa rekomendasi bakal meliputi desakan pemerintah untuk konsiten terhadap Ketetapan MPRS XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan ideologi Marxisme-Leninisme/Komunisme dan PKI. "Kami juga minta mengggalakan lagi pendidikan karakter secara formal dan informal dan membangun kewaspadaan nasional," kata dia.

Sementara itu, Gubernur Lemhanas Letnan Jenderal (Purnawirawan) Agus Widjojo pun menyerahkan hasil rekomendasi kedua simposium tandingan dari Simposium Tragedi 1965 pada April 2016 tersebut kepada pemerintah. Apabila terjadi saling sanggah pendapat dan rekomendasi, menurut dia itu adalah hal yang wajar. "Ini akan memperkaya khasanah pemerintah," kata dia.

Simposium Nasional bertajuk Mengamankan Pancasila dari Bahaya PKI dan Ideologi Lain akhirnya dibuka dan berlangsung selama 1-2 Juni 2016. Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno secara resmi membuka Simposium yang dihadiri sekitar 49 organisasi.

ARKHELAUS W.
 
https://nasional.tempo.co/read/news/2016/06/01/078775977/simposium-anti-pki-kiki-syahnakri-rekonsiliasi-itu-alamiah