Rabu, 01 Juni 2016 | 23:03 WIB
Presiden RI, Joko Widodo didampingi oleh Megawati Soekarno Putri
berjalan mengunjungi Situs Penjara Banceuy pada Peringatan Hari Lahirnya
Pancasila di Bandung, Jawa Barat, 1 Juni 2016. Jokowi juga menetapkan
bahwa tanggal 1 Juni dijadikan hari libur nasional. TEMPO/Aditya
Herlambang Putra
Presiden RI, Joko
Widodo didampingi oleh Megawati Soekarno Putri berjalan mengunjungi
Situs Penjara Banceuy pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di
Bandung, Jawa Barat, 1 Juni 2016. Jokowi juga menetapkan bahwa tanggal 1
Juni dijadikan hari libur nasional. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Jakarta
- Juru bicara kepresidenan Johan Budi menyatakan pemerintah mempunyai
komitmen untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia yang terjadi di
masa lalu. Namun sebelum mengambil sikap, Presiden Joko Widodo ingin
mendengarkan pihak pro dan kontra. "Tak hanya soal PKI, Presiden ingin
selesaikan kasus HAM masa lalu, tapi perlu mendengar dulu," kata Johan
saat dihubungi, Rabu, 1 Juni 2016.Adanya Simposium Anti-PKI, kata dia, tidak bisa dipandang bertolak belakang dengan Simposium 1965 yang sudah digelar sebelumnya. Johan menilai Simposium Anti-PKI merupakan bagian dari wacana yang bergulir.
Kendati demikian, Johan mengatakan, hasil simposium Anti-PKI bukan berarti akan diterima sebagai rekomendasi untuk pemerintah. Menurut dia, hal itu menjadi domain panitia penyelenggara simposium.
Simposium Nasional Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain (Simposium Anti-PKI) digelar di Balai Kartini, Jakarta, 1-2 Juni 2016. Acara ini disebut-sebut tandingan dari Simposium Nasional 1965 yang digagas pemerintah dengan tujuan rekonsiliasi, 18-19 April lalu.
Sejumlah purnawirawan militer hadir dalam acara itu. Salah satunya mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal (purnawirawan) Kivlan Zen, menggelar acara itu karena merasa aspirasinya tidak terwakili dalam Simposium Nasional 1965.
ADITYA BUDIMAN
https://nasional.tempo.co/read/news/2016/06/01/078776014/soal-tragedi-1965-presiden-ingin-dengar-suara-pro-kontra
0 komentar:
Posting Komentar