Kamis, 28 Juli 2016 | 20:39 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyarankan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan kasus pelanggaran HAM yang diungkit sejumlah aktivis.
- Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyarankan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan kasus pelanggaran HAM yang diungkit sejumlah aktivis.
Charles menilai klarifikasi perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan publik. "Saya sarankan agar Pak Wiranto
bisa mengklarifikasi polemik ini. Ini sudah hampir 20 tahun. Agar nama
beliau bersih," kata Charles di Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Charles mengaku tidak bisa menutup mata terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang diduga menjerat Wiranto.
"Dia juga masuk list yang dikeluarkan PBB. Tidak lucu kalau Menkopolhukam tidak ikut konvensi karena di blacklist namanya," ucap Charles.
Meski demikian, Charles menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang menempatkan Wiranto menggantikan Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, sebagai anggota partai, Presiden Jokowi memiliki pertimbangan tersendiri.
"Presiden punya pertimbangan sendiri. Dan tentu tahu apa yang dibutuhkan," tutur Charles.
Sebelumnya, Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam penunjukan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Koordinator Kontras, Haris Azhar mengatakan, Wiranto dianggap tak layak lantaran masih tersangkut kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
"Wiranto yang diketahui luas berada di deret depan dari nama-nama yang harus bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang telah disebutkan dalam sejumlah laporan Komnas HAM," ujar Haris melalui pesan tertulis, Rabu (27/7/2016).
Namun Wiranto membantah tuduhan yang menyebut dirinya melanggar hak asasi manusia. Wiranto meminta agar pihak-pihak yang menuduhnya untuk membuktikan tuduhan tersebut.
"Isu-isu HAM yang mengenai saya, saya harapkan harus jelas saatnya kapan, di mana, apa keterlibatan saya, saya akan jawab satu per satu," ujar Wiranto seusai serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Menurut Wiranto, Presiden Joko Widodo tentu telah mempertimbangkan berbagai hal saat menunjuk dirinya sebagai menteri, termasuk tuduhan mengenai pelanggaran. Presiden tentu melihat rekam jejaknya yang jelas.
Wiranto menyatakan bahwa ia akan melanjutkan program yang telah dijalankan sebelumnya terkait penyelesaian kasus HAM masa lalu.
Charles mengaku tidak bisa menutup mata terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang diduga menjerat Wiranto.
"Dia juga masuk list yang dikeluarkan PBB. Tidak lucu kalau Menkopolhukam tidak ikut konvensi karena di blacklist namanya," ucap Charles.
Meski demikian, Charles menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang menempatkan Wiranto menggantikan Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, sebagai anggota partai, Presiden Jokowi memiliki pertimbangan tersendiri.
"Presiden punya pertimbangan sendiri. Dan tentu tahu apa yang dibutuhkan," tutur Charles.
Sebelumnya, Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam penunjukan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Koordinator Kontras, Haris Azhar mengatakan, Wiranto dianggap tak layak lantaran masih tersangkut kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
"Wiranto yang diketahui luas berada di deret depan dari nama-nama yang harus bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang telah disebutkan dalam sejumlah laporan Komnas HAM," ujar Haris melalui pesan tertulis, Rabu (27/7/2016).
Namun Wiranto membantah tuduhan yang menyebut dirinya melanggar hak asasi manusia. Wiranto meminta agar pihak-pihak yang menuduhnya untuk membuktikan tuduhan tersebut.
"Isu-isu HAM yang mengenai saya, saya harapkan harus jelas saatnya kapan, di mana, apa keterlibatan saya, saya akan jawab satu per satu," ujar Wiranto seusai serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Menurut Wiranto, Presiden Joko Widodo tentu telah mempertimbangkan berbagai hal saat menunjuk dirinya sebagai menteri, termasuk tuduhan mengenai pelanggaran. Presiden tentu melihat rekam jejaknya yang jelas.
Wiranto menyatakan bahwa ia akan melanjutkan program yang telah dijalankan sebelumnya terkait penyelesaian kasus HAM masa lalu.
| Penulis | : Lutfy Mairizal Putra |
| Editor | : Krisiandi |
http://nasional.kompas.com/read/2016/07/28/20395121/anggota.komisi.i.sarankan.wiranto.klarifikasi.dugaan.pelanggaran.ham
0 komentar:
Posting Komentar