Kamis, 28 Juli 2016 | 19:38 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com
- Direktur Imparsial Al Araf menilai, penuntasan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu menjadi ujian bagi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang baru, Wiranto.
- Direktur Imparsial Al Araf menilai, penuntasan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu menjadi ujian bagi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang baru, Wiranto.
Hal itu terkait keinginan Wiranto melanjutkan program Kemenko Polhukam dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.
"Kami lihat apakah dia bisa merealisasikan janji untuk selesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," kata Al Araf, di Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Menurut Al Araf, janji untuk menyelesaikan kasus HAM pelanggaran masa lalu akan sulit bagi Wiranto.
"Tapi bukan berarti tidak bisa diimplementasikan," ujar dia.
Al Araf mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya memerhatikan rekam jejak masa lalu saat memilih para menteri.
"Dalam konteks ini memang Wiranto dalam proses peradilan pelanggaran HAM belum ada satu proses yang final, tapi secara etika kenegaraan dan etika politik menjadi tidak tepat Presiden pilih Wiranto," kata Al Araf.
Sebelumnya, Wiranto mengatakan, akan melanjutkan penyelesaian kasus HAM masa lalu seusai melakukan serah terima jabatan dengan menteri sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan.
"Pak Luhut sudah melakukan langkah-langkah untuk bagaimana menyelesaikan masalah HAM di masa lalu. Saya akan lanjutkan menyelesaikan masalah HAM secara adil, transparan, serta bermartabat," ujar Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
"Kami lihat apakah dia bisa merealisasikan janji untuk selesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," kata Al Araf, di Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Menurut Al Araf, janji untuk menyelesaikan kasus HAM pelanggaran masa lalu akan sulit bagi Wiranto.
"Tapi bukan berarti tidak bisa diimplementasikan," ujar dia.
Al Araf mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya memerhatikan rekam jejak masa lalu saat memilih para menteri.
"Dalam konteks ini memang Wiranto dalam proses peradilan pelanggaran HAM belum ada satu proses yang final, tapi secara etika kenegaraan dan etika politik menjadi tidak tepat Presiden pilih Wiranto," kata Al Araf.
Sebelumnya, Wiranto mengatakan, akan melanjutkan penyelesaian kasus HAM masa lalu seusai melakukan serah terima jabatan dengan menteri sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan.
"Pak Luhut sudah melakukan langkah-langkah untuk bagaimana menyelesaikan masalah HAM di masa lalu. Saya akan lanjutkan menyelesaikan masalah HAM secara adil, transparan, serta bermartabat," ujar Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
| Penulis | : Lutfy Mairizal Putra |
| Editor | : Inggried Dwi Wedhaswary |
http://nasional.kompas.com/read/2016/07/28/19380211/imparsial.penuntasan.kasus.ham.masa.lalu.jadi.ujian.wiranto
0 komentar:
Posting Komentar