Rabu, 27 Juli 2016
POSMETRO INFO - Presiden Joko Widodo sama sekali tidak
mempertimbangkan aspek penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM)
dalam proses reshuffle kedua.
Hal itu terbukti dari keputusannya menempatkan Ketua Umum Partai Hanura,
Wiranto, sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.
Demikian diutarakan Ketua Setara Institute, Hendardi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/7).
Menurut Hendardi, penunjukan atas mantan Panglima ABRI itu membuktikan
Jokowi sama sekali tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran HAM
masa lalu.
Pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) ini menilai, wewenang
Wiranto sebagai Menko Polhukam akan mempengaruhi kinerja penegakan
hukum atas kejadian pelanggaran HAM di masa lalu.
"Kehadiran Wiranto dalam kabinet hanya akan mempertebal impunitas
pelanggar HAM karena sulit bagi Wiranto memprakarsai penuntasan
pelanggaran HAM berat, sementara dirinya diduga terkait dengan
peristiwa- peristiwa itu," jelasnya.
Hendardi menegaskan, peran Wiranto dalam beberapa kejadian pelanggaran
HAM cukup jelas dalam laporan-laporan yang disusun Komnas HAM. Karena
itu ia pesimis akan masa depan penuntasan pelanggaran HAM yang adil. Dia
juga yakin, janji-janji Jokowi yang tertuang dalam Nawacita besar
kemungkinan akan menemui jalan buntu.
"Sekarang rakyat pasti memahami bahwa isu HAM hanya menjadi komoditas
politik Jokowi untuk menundukkan lawan politik saat berkontes dalam
Pilpres 2014 dan akan berulang pada Pilpres 2019," jelasnya. [rmol]
http://www.pos-metro.com/2016/07/setara-isu-ham-cuma-dagangan-jokowi.html
0 komentar:
Posting Komentar