Press-Release
TERPILIHNYA WIRANTO SEBAGAI MENKOPOLKAM:
STOK LAMA DAN AROMA ORBA, INDONESIA TERBUKTI NEGARA RETAILER!
KontraS protes keras atas terpilihnya Wiranto, mantan Panglima ABRI dimasa Orde Baru yang juga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) yang baru saja diumumkan di Istana Presiden Rabu 27 Juli 2016. Pernyataan Presiden Joko Widodo ditahun 2014 yang menyatakan bahwa figur ketua umum partai politik tidak boleh merangkap menjadi menteri, seharusnya adalah filter sederhana yang tidak bisa menempatkan Wiranto dalam jajaran menteri.
Namun dalam semangat dan argumentasi HAM, kami ingin menyatakan opini
kepada Terpilihnya Wiranto yang diketahui luas berada di deret depan
dari nama-nama yang harus bertanggungjawab atas sejumlah praktik
pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang telah disebutkan dalam
sejumlah laporan Komnas HAM; seperti Peristiwa penyerangan 27 Juli
Tragedi Trisakti, Mei 1998, Semanggi I & II, penculikan dan
penghilangan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, Biak Berdarah, dan juga
tidak kalah penting adalah ketika namanya disebut-sebut di dalam sebuah
laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan oleh Badan
Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah mandat Serious Crimes Unit,
menyatakan bahwa , “Wiranto gagal untuk mempertanggungjawabkan posisi
sebagai komandan tertinggi dari semua kekuatan tentara dan polisi di
Timor Leste untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan
gagalnya Wiranto dalam menghukum para pelaku.” Pernyataan lantang ini
pula yang akhirnya menyulitkan Wiranto bergerak masuk ke dalam
yurisdiksi internasional, salah satunya adalah Amerika Serikat (US Visa
Watch List) ditahun 2003.
Hari ini pula, hari di mana bertepatan dengan 20 tahun peringatan berdarah 27 Juli, di mana diketahui Wiranto mendapatkan posisi strategis pasca penyerbuan kantor PDI. Ia naik posisi menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dengan pangkat jenderal bintang 4. Keuntungan-keuntungan dari situasi keamanan dan politik rezim selalu memberikan ruang gerak kepada Wiranto untuk mengambil keputusan-keputusan yang berujung pada skema impunitas.
Dengan catatan-catatan resmi di atas, maka KontraS bertanya secara langsung kepada Presiden dan Menteri Sekretaris Negara: Di mana letak profesionalitas, nyata, dirasakan masyarakat, teruji berpengalaman apabila anda baik terpaksa dan suka rela memilih nama Wiranto sebagai pucuk menteri strategis Kabinet Kerja kali ini? Soliditas tidak akan terbangun di atas figur-figur rapuh yang seiring waktu harus mempertanggungjawabkan tindakannya ketika ia masih menjabat posisi-posisi penting di Republik. Konsep retailer cenderung menguat. Nampaknya yang solid adalah elite.
KontraS juga ingin meminta dukungan publik untuk bersolidaritas kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM untuk semangat, membangun strategi dan siasat bahwa keadilan, bahwa negara harus dan tetap bertanggung jawab membawa dan berpihak kepada keadilan, memulihkan mereka yang dicabut haknya, terkena stigma dan memastikan individu-individu pelanggar HAM akan dihukum sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
Jakarta, 27 Juli 2016
Badan Pekerja KontraS,
Haris Azhar
Koordinator
Kontak:
Feri Kusuma (Kepala Divisi Pemantauan Anti Impunitas): 085370508497
http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2296
Hari ini pula, hari di mana bertepatan dengan 20 tahun peringatan berdarah 27 Juli, di mana diketahui Wiranto mendapatkan posisi strategis pasca penyerbuan kantor PDI. Ia naik posisi menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dengan pangkat jenderal bintang 4. Keuntungan-keuntungan dari situasi keamanan dan politik rezim selalu memberikan ruang gerak kepada Wiranto untuk mengambil keputusan-keputusan yang berujung pada skema impunitas.
Dengan catatan-catatan resmi di atas, maka KontraS bertanya secara langsung kepada Presiden dan Menteri Sekretaris Negara: Di mana letak profesionalitas, nyata, dirasakan masyarakat, teruji berpengalaman apabila anda baik terpaksa dan suka rela memilih nama Wiranto sebagai pucuk menteri strategis Kabinet Kerja kali ini? Soliditas tidak akan terbangun di atas figur-figur rapuh yang seiring waktu harus mempertanggungjawabkan tindakannya ketika ia masih menjabat posisi-posisi penting di Republik. Konsep retailer cenderung menguat. Nampaknya yang solid adalah elite.
KontraS juga ingin meminta dukungan publik untuk bersolidaritas kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM untuk semangat, membangun strategi dan siasat bahwa keadilan, bahwa negara harus dan tetap bertanggung jawab membawa dan berpihak kepada keadilan, memulihkan mereka yang dicabut haknya, terkena stigma dan memastikan individu-individu pelanggar HAM akan dihukum sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
Jakarta, 27 Juli 2016
Badan Pekerja KontraS,
Haris Azhar
Koordinator
Kontak:
Feri Kusuma (Kepala Divisi Pemantauan Anti Impunitas): 085370508497
http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2296
0 komentar:
Posting Komentar