Reporter: Rio Apinino | 17 Oktober, 2017
Potret transisi kekuasaan dari Presiden Sukarno ke Soeharto di Istana Merdeka, FOTO/Istimewa
Ribuan halaman dokumen lain sedang dikaji Pusat Deklasifikasi Nasional AS dan dirilis awal 2018
39 dokumen rahasia dari Kedubes AS di Jakarta dideklasifikasi, memuat rincian cerita pembantaian, transisi kekuasaan, dan konsolidasi ekonomi-politik Orde Baru.
tirto.id - Satu-persatu fragmen seputar peristiwa 1965, tentang Partai Komunis Indonesia (PKI), tentang tentara, dan tentang pembantaian massal muncul ke permukaan seiring terbukanya arsip-arsip baru. Setelah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merilis arsip PKI dan afiliasinya pada 2014, kini giliran Amerika Serikat melakukan hal serupa.
Pusat Deklasifikasi Nasional (NDC), bagian dari Badan Administrasi Rekaman dan Arsip Nasional AS (NARA), mempublikasikan arsip-arsip rahasia "Jakarta Embassy Files" yang dibuat dalam periode 1964-1968. Sebagaimana namanya, arsip ini diproduksi oleh Kedutaan Besar AS yang berkedudukan di Jakarta. Dalam periode ini, ada dua duta besar AS yang pernah bertugas, Howard P. Jones (1958-1965) dan Marshall Green (1965-1969).
Menurut Arsip Keamanan Nasional dari George Washington University, yang mengunggah dokumen terbaru hari ini, pemerintah AS mengetahui secara rinci soal peran Angkatan Darat Indonesia melakukan kampanye pembantaian massal terhadap PKI sejak 1965.
"Dokumen baru ini juga menggambarkan para diplomat dari Kedubes AS di Jakarta menyimpan catatan eksekusi mati pemimpin PKI, dan pejabat-pejabat AS mendukung secara aktif upaya Angkatan Darat Indonesia menghabisi gerakan buruh sayap kiri," demikian rilis Arsip Keamanan Nasional.
Arsip yang dibuka sesudah 52 tahun peristiwa "Gerakan 30 September" ini mengurai bagaimana Kedubes AS "membaca" peristiwa selama kurun paling berdarah dalam sejarah politik Indonesia di sejumlah wilayah, termasuk di Medan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Arsip ini membahas beragam topik, dari kegiatan harian Kedutaan AS, penilaian para diplomat terhadap keadaan politik dalam dan luar negeri, ekonomi Indonesia, konflik AS dengan Sukarno, hingga konsolidasi rezim Soeharto yang lebih dikenal dengan sebutan Orde Baru.
Total ada 39 dokumen yang dirilis hari ini dari hampir 30.000 halaman pada kurun tersebut. Arsip Keamanan Nasional bekerja sama dengan Pusat Deklasifikasi Nasional (NDC) telah mendigitalisasi dan bisa terakses publik, sehingga memudahkan "sarjana, jurnalis, dan peneliti mencari dokumen berdasarkan tanggal, kata kunci, atau nama, dan membuka akses tak terbatas pada arsip."
Brad Simpson, pendiri dan direktur Proyek Dokumentasi Indonesia dan Timor Leste, serta associateprofesor studi sejarah dan Asia dari University of Connecticut, termasuk salah satu—di antara sarjana lain—yang berjasa membuka arsip ini. Simpson memanfaatkan Undang-Undang Kebebasan Informasi AS untuk mendesak lembaga arsip AS segera melakukan deklasifikasi dokumen. Simpson juga dibantu oleh John Roosa, sejarawan penulis Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto (2007).
Para sejarawan ini membuat ringkasan atas tiap-tiap 39 dokumen yang dirilis hari ini. "Meski sebagian besar dokumen tersebut mengulas peristiwa 30 September 1965 dan sesudahnya, tetapi kami juga menyertakan sejumlah besar materi penting yang bernilai sejarah untuk memahami konsolidasi rezim Soeharto," tulis Simpson, yang menyunting ringkasan dokumen, penulis buku Economists with Guns: Authoritarian Development and U.S.-Indonesian Relations, 1960-1968 (2010).
Deklasifikasi terlaksana setelah ada desakan dari penggiat hak asasi manusia di AS dan Indonesia, serta senator AS. Senator Tom Udall, misalnya, dalam rancangan resolusi AS tahun 2014, mendesak pemerintahan Barack Obama untuk segera mendeklasifikasi dokumen terkait.
"Ini adalah sejarah yang menyakitkan untuk diingat. Pada 1 Oktober 1965, enam jenderal Angkatan Darat Indonesia tewas. Jenderal tersebut dibunuh oleh personel militer, tetapi Partai Komunis Indonesia disalahkan atas kematian mereka, yang kemudian digunakan untuk dalih pembunuhan massal," ujar Udall saat itu.
Udall mengakui AS terlibat dalam proses tersebut, baik yang terkait pembantaian maupun pemenjaraan orang-orang tertuduh komunis tanpa proses pengadilan.
"AS memberikan bantuan keuangan dan militer selama periode itu dan periode selanjutnya, menurut dokumen yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri, dan Jenderal Soeharto mengkonsolidasikan kekuasaannya, memerintah pada tahun 1967-1998," ujar Udall. Ia menambahkan, CIA juga melakukan operasi rahasia di Indonesia selama periode ini, meski catatan aktivitasnya mungkin tidak termasuk dalam arsip yang dibuka.
Alex Daverede dari NDC, reviewer arsip, mengatakan bahwa arsip-arsip ini akan memberikan perspektif baru. Ia mengatakan bahwa ada potensi arsip ini bisa dimanfaatkan para peneliti untuk menyusun bagian puzzle sejarah yang hilang.
"Saya pikir Anda akan mendapatkan beberapa wawasan tentang perspektif AS terhadap Gerakan 30 September. Anda juga akan mendapatkan beberapa penelitian tentang Sukarno dan para tokoh di sekelilingnya. Anda juga akan melihat perspektif Kedutaan Besar AS pada transisi mengambang dari Sukarno ke Soeharto, penderitaan ekonomi Indonesia pada 1965-1966, dan upaya-upaya mendapatkan 'makanan' dari sebuah negara yang bangkrut," kata Daverede.
Total ada 30 ribu halaman yang sedang diproses NDC, dan ratusan arsip masih tetap diklasifikasikan sebagai rahasia. NDC masih melakukan peninjauan atas arsip-arsip ini, yang rencananya akan kembali dibuka pada awal tahun depan.
Pusat Deklasifikasi Nasional (NDC), bagian dari Badan Administrasi Rekaman dan Arsip Nasional AS (NARA), mempublikasikan arsip-arsip rahasia "Jakarta Embassy Files" yang dibuat dalam periode 1964-1968. Sebagaimana namanya, arsip ini diproduksi oleh Kedutaan Besar AS yang berkedudukan di Jakarta. Dalam periode ini, ada dua duta besar AS yang pernah bertugas, Howard P. Jones (1958-1965) dan Marshall Green (1965-1969).
Menurut Arsip Keamanan Nasional dari George Washington University, yang mengunggah dokumen terbaru hari ini, pemerintah AS mengetahui secara rinci soal peran Angkatan Darat Indonesia melakukan kampanye pembantaian massal terhadap PKI sejak 1965.
"Dokumen baru ini juga menggambarkan para diplomat dari Kedubes AS di Jakarta menyimpan catatan eksekusi mati pemimpin PKI, dan pejabat-pejabat AS mendukung secara aktif upaya Angkatan Darat Indonesia menghabisi gerakan buruh sayap kiri," demikian rilis Arsip Keamanan Nasional.
Arsip yang dibuka sesudah 52 tahun peristiwa "Gerakan 30 September" ini mengurai bagaimana Kedubes AS "membaca" peristiwa selama kurun paling berdarah dalam sejarah politik Indonesia di sejumlah wilayah, termasuk di Medan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Arsip ini membahas beragam topik, dari kegiatan harian Kedutaan AS, penilaian para diplomat terhadap keadaan politik dalam dan luar negeri, ekonomi Indonesia, konflik AS dengan Sukarno, hingga konsolidasi rezim Soeharto yang lebih dikenal dengan sebutan Orde Baru.
Total ada 39 dokumen yang dirilis hari ini dari hampir 30.000 halaman pada kurun tersebut. Arsip Keamanan Nasional bekerja sama dengan Pusat Deklasifikasi Nasional (NDC) telah mendigitalisasi dan bisa terakses publik, sehingga memudahkan "sarjana, jurnalis, dan peneliti mencari dokumen berdasarkan tanggal, kata kunci, atau nama, dan membuka akses tak terbatas pada arsip."
Brad Simpson, pendiri dan direktur Proyek Dokumentasi Indonesia dan Timor Leste, serta associateprofesor studi sejarah dan Asia dari University of Connecticut, termasuk salah satu—di antara sarjana lain—yang berjasa membuka arsip ini. Simpson memanfaatkan Undang-Undang Kebebasan Informasi AS untuk mendesak lembaga arsip AS segera melakukan deklasifikasi dokumen. Simpson juga dibantu oleh John Roosa, sejarawan penulis Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto (2007).
Para sejarawan ini membuat ringkasan atas tiap-tiap 39 dokumen yang dirilis hari ini. "Meski sebagian besar dokumen tersebut mengulas peristiwa 30 September 1965 dan sesudahnya, tetapi kami juga menyertakan sejumlah besar materi penting yang bernilai sejarah untuk memahami konsolidasi rezim Soeharto," tulis Simpson, yang menyunting ringkasan dokumen, penulis buku Economists with Guns: Authoritarian Development and U.S.-Indonesian Relations, 1960-1968 (2010).
Deklasifikasi terlaksana setelah ada desakan dari penggiat hak asasi manusia di AS dan Indonesia, serta senator AS. Senator Tom Udall, misalnya, dalam rancangan resolusi AS tahun 2014, mendesak pemerintahan Barack Obama untuk segera mendeklasifikasi dokumen terkait.
"Ini adalah sejarah yang menyakitkan untuk diingat. Pada 1 Oktober 1965, enam jenderal Angkatan Darat Indonesia tewas. Jenderal tersebut dibunuh oleh personel militer, tetapi Partai Komunis Indonesia disalahkan atas kematian mereka, yang kemudian digunakan untuk dalih pembunuhan massal," ujar Udall saat itu.
Udall mengakui AS terlibat dalam proses tersebut, baik yang terkait pembantaian maupun pemenjaraan orang-orang tertuduh komunis tanpa proses pengadilan.
"AS memberikan bantuan keuangan dan militer selama periode itu dan periode selanjutnya, menurut dokumen yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri, dan Jenderal Soeharto mengkonsolidasikan kekuasaannya, memerintah pada tahun 1967-1998," ujar Udall. Ia menambahkan, CIA juga melakukan operasi rahasia di Indonesia selama periode ini, meski catatan aktivitasnya mungkin tidak termasuk dalam arsip yang dibuka.
Alex Daverede dari NDC, reviewer arsip, mengatakan bahwa arsip-arsip ini akan memberikan perspektif baru. Ia mengatakan bahwa ada potensi arsip ini bisa dimanfaatkan para peneliti untuk menyusun bagian puzzle sejarah yang hilang.
"Saya pikir Anda akan mendapatkan beberapa wawasan tentang perspektif AS terhadap Gerakan 30 September. Anda juga akan mendapatkan beberapa penelitian tentang Sukarno dan para tokoh di sekelilingnya. Anda juga akan melihat perspektif Kedutaan Besar AS pada transisi mengambang dari Sukarno ke Soeharto, penderitaan ekonomi Indonesia pada 1965-1966, dan upaya-upaya mendapatkan 'makanan' dari sebuah negara yang bangkrut," kata Daverede.
Total ada 30 ribu halaman yang sedang diproses NDC, dan ratusan arsip masih tetap diklasifikasikan sebagai rahasia. NDC masih melakukan peninjauan atas arsip-arsip ini, yang rencananya akan kembali dibuka pada awal tahun depan.
Sumber: Tirto.Id
0 komentar:
Posting Komentar